JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA POLDA SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Darmadi, Listiono Heri]]>;
<![CDATA[Zahri, Saepuddin]]>;
<![CDATA[Mahfuz, Abdul Latif]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3477
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menyebabkan anggota kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Polda Sumatera Selatan; 2) Bagaimanakah Upaya dan tindakan Kapolda terkait penerapan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika.?. Metode penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum data tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab kenapa anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yaitu faktor internal dan eksternal antara lain seperti hanya semata mata hiburan, tekanan kerja, lemahnya pengawasan dari atasan anggota kepolisian, pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga karena banyak permasalahan, lemahnya mental anggota polisi, lemahnya penerapan hukum ataupun sanksi pidana bagi anggota polisi,. Sehingga dalam mengungkap dan memberikan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi masih di pandang lemah dibandingkan dengan masyarakat sipil biasa, hal ini di sebabkan oleh masih banyaknya adanya perlindungan dari rekan seprofesi untuk menutupinya anggota polisi yang terlibat kejahatan Narkotika, kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. 2) Penerapan pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika masih lemah dan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003, Kebijakan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya menangani kasus tindak pidana Narkotika dan melibatkan anggota kepolisian penulis pandang kurang tegas dan terkesan diabaikan, seharusnya dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 dan mempunyai barang bukti Narkotika maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dan telah ditetapkan oleh peradilan umum dan telah berkekuatan tetap maka anggota polisi tersebut dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yaitu dilakukannya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SEKELOMPOK ORANG DALAM PUTUSAN NO. 326/PID.SUS/2022/PT.MDN ]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3445
<![CDATA[Tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan pembunuhan berencana. Namun, pengertian dan istilah unsur-unsur perencanaan hukum pidana pembunuhan berencana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus suatu perkara, seperti dalam putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN Mdn yang dimohonkan menjadi putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn . Bagaimana penerapan hukum materiil dalam perkara ini dan apa pertimbangan majelis hakim dalam putusan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan UU serta konseptual. Hukum materiil yang digunakan majelis hakim adalah ketentuan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan hakim tidak benar dalam memutuskan kasus. Seharusnya majelis hakim memeriksa perkara dan memeriksa setiap unsur yang terkandung dalam Pasal 340 serta memperhatikan kelengkapan pelaksanaan rencana dan ketenangan.]]>
<![CDATA[HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA/WOMEN'S INHERITANCE RIGHTS ACCORDING TO BATAK TOBA CUSTOM LAW ]]>
<![CDATA[Maria Ferba Editya S]]>;
<![CDATA[Jona BonaVentura Sitepu]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3518
<![CDATA[Hukum adat berasal dari hukum hukum tidak tertulis yang telah ada sampai sekarang. Karena peraturan ini terus berkembang dan berkembang, hukum adat memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan menjadi fleksibel di antara masyarakat adat. Silsilah keluarga berdasarkan nenek moyang dari pihak ayah tersirat dari sistem kekerabatan patrilineal yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba. Derajat laki-laki lebih dijunjung tinggi dibandingkan laki-laki daripada perempuan karena laki-laki dituntut untuk dapat mempertahankan marganya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya sebagai pengemban marga dalam sistem keluarga adat Batak Toba, menerima atau menyandang marga dari bapaknya sebagai pembawa klan. Hasil pemaparan di atas, dibatasi pada hal-hal berikut ini. Bagaimana ketentuan hukum adat Batak mengenai pembagian harta warisan kepada anak perempuan, dan bagaimanakah perlindungan hukum anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak? Dalam masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal adalah pewarisan dari anak-anak mereka sebelum hak waris diberikan. Anak perempuan itu kemudian mewarisi sebagian dari harta pewaris. Namun menurut Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961, hak waris tetap ada pada anak laki-laki. Sebagai pewaris keluarga ayahnya. Dan jika putrinya mencari perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Desi Desi]]>;
<![CDATA[Irene Gracia Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Laurensia Clarissa Siva]]>;
<![CDATA[Samantha Maria Yohen]]>;
<![CDATA[Silvia Angela]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3088
<![CDATA[Pasal 5 UU 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja antara sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan berjalannya waktu, lapangan pekerjaan lebih kecil daripada populasi manusianya. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. Pengangguran adalah suatu kondisi dimana seseorang yang memenuhi kriteria angkatan kerja dan ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan yang tetap maupun sedang mencari pekerjaan. Untuk mendukung penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, jenis data hukum primer dan sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data teknik studi pustaka. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, pemerintah sebaiknya meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat karena angka pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya, agar bertumbuhnya ekonomi dengan baik.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN) ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Immanuel]]>;
<![CDATA[Zega, Angelica Florencia C.]]>;
<![CDATA[Tambunan, Daniel Gidion]]>;
<![CDATA[Aisyah, Aisyah]]>;
<![CDATA[Agus, Azwir]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500
<![CDATA[Diversi ialah proses dengan tahap penyelesaian perkara dari proses peradilan.ke..proses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti sebagai salah satu dari bentuk upaya perdamaian korban dengan anak pelaku di luar dari berjalannya upaya hukum....Apabila proses diversi tidak tercapai, maka proses hukum akan ditempuh. Penelitian ini agar mengetahui dan memahami kajian yuridis dimana anak berperan sebagai pelaku pada perbuatan persetubuhan anak di bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Digunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kualitatif untuk analisis data dalam melakukan penelitian ini. Persetubuhan sendiri adalah bagian dari Kejahatan terhadap Kesusilaan yang dapat dilihat tertulis dalam bab XIV KUHP. Pada Pasal 287 ayat 1 dalam diatur perihal persetubuhan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan dengan usia belum menginjaki angka 15 tahun, dapat diancam dengan sanksi badan hingga 9 tahun lamanya, namun pada kajian yuridis dengan pelaku anak, pidana penjara ialah ultimum remedium. Adapun pertimbangan hakim dalam amar putusan telah menimbang berdasarkan kesaksian dari korban, pelaku, orang tua, serta laporan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam menetapkan sanksi.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENGUSAHA YANG MENGAKHIRI HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PUTUSAN NO.100./Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.Pst ]]>
<![CDATA[Harefa, Isasari]]>;
<![CDATA[Ratnawati, Elfrida]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3485
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam putusan No. 100/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. tentang pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sudah sesuai dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Cipta kerja No. 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan Survei Deskriptif. Penyelesaian sengketan ini diselesaikan melalui lembaga bilateral, mediasi, konsilisai atau arbitrase. Ia berstatus tetap ddan jika diakhiri atau diputus hubungan kerjanya harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena pemutusan hubungan kerja terjadi dengan mengabaikan proses hukum yang berlaku dank arena pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran atau kelalaian penggugat, maka menurut pertimbangan hukum sebelumnya, pengadilan memutuskan, memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, berupa tunjangan pensiun atau pesangon dalam jumlah dua kali dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 156 (2), pemeberian tunjangan pennghargaan menurut Pasal 156 (3), dan satu kali uang penggantian hak menurut Pasal 156 (4).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SITUS PURBAKALA YANG BARU DITEMUKAN ]]>
<![CDATA[Galih Firmansyah Ananda Utama]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3163
<![CDATA[Menurut Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), negara bertanggung jawab memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam peradaban dunia. Kebudayaan Indonesia yang merepresentasikan nilai-nilai luhur harus tetap dipertahankan guna memperkokoh jati diri bangsa, harkat dan martabat, serta persatuan yang lebih kuat. Perlunya menjaga budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur untuk memperkokoh pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh karakter dan martabat bangsa, memperkokoh satu sama lain. bertanggung jawab. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi badan hukum melalui pengaturan preventif atau represif. Pengertian cagar budaya dalam Pasal 1(1) UU No. 11 Tahun 2010 menegaskan bahwa cagar budaya adalah berupa benda, bangunan, struktur, tempat, dan cagar budaya baik di darat maupun di air, yang harus dijaga keberadaannya karena memiliki nilai sejarah.]]>
<![CDATA[HOUSEHOLD VIOLENCE CAUSED BY NARCOTICS ABUSE (RESEARCH AT AL KAMAL SIBOLANGIT CENTER FOR DRUG REHABILITATION) ]]>
<![CDATA[Gomgom TP Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3541
<![CDATA[Violence perpetrated by husbands against wives often occurs, in fact one out of three wives has experienced domestic violence. The problem in this research is how to regulate the law against perpetrators of domestic violence (KDRT) caused by narcotics abuse, how are the efforts of the Al Kamal rehabilitation center in dealing with criminal acts of domestic violence (KDRT) caused by narcotics abuse. The conclusion in this study, it is known that domestic violence is a combination effect and interaction of biological, psychological, economic, and political factors such as a history of violence. Overcoming criminal acts of domestic violence caused by drug abuse is through rehabilitation. It is suggested that the rehabilitation rights of narcotics addicts and victims are protected in carrying out the benefits of rehabilitation efforts in recovery. It is necessary to improve the monitoring system for rehabilitation beneficiaries and to have implementation guidelines that become service standards at the Al Kamal Rehabilitation Center. The form of supervision referred to is consistent monitoring from the social ministry of the Al Kamal Rehabilitation Center.]]>
<![CDATA[KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM MENJALIN SOLIDARITAS ANTAR ANGGOTA ( Studi Kasus Pada Komunitas Relawan Pengawal Ambulan Indonesia (RPAI) ]]>
<![CDATA[Emmelia A. Ginting]]>;
<![CDATA[Elok Perwirawati]]>;
<![CDATA[Daniel Bangun]]>;
<![CDATA[Muhammad Yudha Prasetya]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3568
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Komunikasi Kelompok dalam meningkatkan solidaritas antar anggota Relawan Pengawal Ambulan Indonesia (RPAI) dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawalan yang dilakukan anggota Relawan Pengawal Ambulan Indonesia (RPAI) di Kota Medan. Subjek penelitian adalah Anggota RPAI dan masyarakat selaku pengguna jasa pengawalan dari relawan RPAI yang ada di Kota Medan. Teknik pengumpulan data melalui penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian serta meggunakan kepustakaan atau dokumen yang mendukung penelitian. Pengolahan data menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis deskriptif kualitatif penelitian menunjukkan pelaksanaan Komunikasi Kelompok RPAI dinilai dilakukan oleh kelompok. Ada 4 indikator yang digunakan antara lain solidaritas, intensitas dan frekuensi komunikasi, tindakan komunikatif, dan motivasi komunikasi dilakukan kelompok ini yang bertujuan dalam meningkatkan solidaritas anggota dalam menghasilkan pelayanan terbaik RPAI kepada masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan pengawalan dialami oleh relawan, antara lain berasal dari masyarakat pengguna jalan yang masih memiliki budaya tidak perduli, arogan, dan kurang berempati, selain itu dukungan operasional yang berasal dari dana mandiri relawan, menyebabkan anggota RPAI tidak dapat melaksanakan pelayanannya setiap hari dikarenakan mereka harus melakukan aktifitas lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hambatan keberadaan RPAI yang masih belum diapresiasi oleh pihak terkait tentunya membuat karya mulia anggota dan kelompok ini belum bisa maksimal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PIHAK BERHUTANG DENGAN MELAKUKAN PENYITAAN BENDA ATAS DASAR AMANAH INSTANSI ]]>
<![CDATA[Agung Setyo Hutomo]]>;
<![CDATA[Wenny Megawati]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3482
<![CDATA[Keberadaan debt collector yang dipekerjakan oleh instansi-instansi yang menyediakan jasa peminjaman dinilai cukup meresahkan masyarakat karena dalam melakukan pekerjaaannya debt collector menggunakan cara-ara anarkis yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini tentu saja berlawanan dengan nilai kemanusiaan yang ada dimana kekerasan serta ancaman digunakan untuk mencapai target yang diberikan oleh instansi penyedia jasa pinjaman tersebut tanpa memperdulikan akibat yang akan diterima oleh pihak berhutang. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih luas tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak debt collector serta pertanggung jawaban instansi yang memperkerjakan debt colletor dengan kekerasan, adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif bersumber kepada Peraturan perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lainnya.]]>
