cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 30   31   32   33   34 
PERLINDUNGАN HUKUM BАGI NАSАBАH ASURАNSI UNIT LINK Gracia Kamarov; Yuwono Prianto
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3034

Abstract

ABSTRACT Humаns experience risks that cаnnot be predicted аnd hаve quite аn impаct on one's finаnciаl condition. In fаct, when а person experiences а risk to life (illness, аccident, nаturаl disаster, аnd unexpected deаth) it does not only аffect the emotionаl stаte, it is аffected by lаrge expenditures for medicаl treаtment аnd even funerаl processions. Trаnsferring or delegаting risk to other pаrties or business entities in insurаnce is one wаy to reduce risk. Unit link is а well-known type of insurаnce. This study аims to determine whether Utilink insurаnce customers hаve legаl remedies. This study uses а normаtive аpproаch thаt is similаr to descriptive аnаlysis reseаrch. The statutory approach аnd the conceptuаl аpproаch аre used in this reseаrch. The results of the study, nаmely the form of legаl protection for Unit link Insurаnce Customers is аccording to lаw Number 2 of l992 concerning the Implementаtion of аn insurаnce business nаmely: It is stated in Article 2 point a and Аrticle 3 point а number 2 Аrticle ll paragraph (l) аnd Article l5 paragraph (l) аnd аccording to lаw Number 8 of l999 concerning Consumer Protection nаmely: Contained in Аrticle 4 аnd Аrticle 45.
IMPLIKASI KASASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERAKHIR PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN HASIL RUMUSAN PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG) Ita Wardatul Janah
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3152

Abstract

Kasasi merupakan upaya hukum pembatalan putusan tentang penentuan pengadilan dari semua lingkaran peradilan di tingkat peradilan akhir. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, Kasasi digunakan sebagai jalan hukum terakhir karena peninjauan kembali tidak diterapkan pada kasus perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas “Implikasi kasasi sebagai upaya terakhir dalam peradilan hubungan industrial”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) banding menangguhkan putusan pengadilan hubungan industrial, 2) putusan kasasi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali dan membatalkan putusan pengadilan hubungan industrial.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PADA TERBITNYA IZIN PENGEDAR DALAM NEGERI TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/Lh/2022/Pn Tjk) Recca Ayu Hapsari; Indah Satria; Muhammad Satria Akbari
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3171

Abstract

The purpose of this study was to find out the reasons why the perpetrators committed the criminal act of coercing permits for domestic distribution of wild plants that were not protected based on Decree No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk, Discussing legal issues . Consequences in criminal cases of enforcing permits for domestic distribution of wild plants that are not protected (Review of Decision No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Tjk). The research method uses a prescriptive approach. The factors that prompted the perpetrators to commit the criminal act of implementing permits for the domestic distribution of wild plants that were not protected in Decision No. 36/Pid.B/LH/2022/ PN.Tjk based on factors and perpetrators did not consider it. Explaining the consequences of negligent actions, the perpetrator does not know that his actions can lead to unlawful consequences. The perpetrator's negligence in taking legal precautions means that the perpetrator did not exercise due care, intention, skill, prevention or wisdom in carrying out the act. This is the basis for perpetrators to commit crimes without issuing permits according to law. The legal consequence arising from the defendant's actions is a violation of the fourth alternative lawsuit Article 106 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Elimination of Forest Damage. The requirements for negligence in carrying out tasks based on Article 28 letter H are fulfilled in accordance with the law. The defendant's actions violated the fourth alternative charge of Article 106 of the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2013 concerning Prevention and Elimination of Forest Damage. Therefore, as a result of the defendant's actions, the panel of judges sentenced the defendant to seven months' imprisonment and replaced him with a fine of Rp. one month.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA Abadi, Abadi; Yusuf, Hambali; Mahfuz, Abdul Latif
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3239

Abstract

Kasus kejahatan perdagangan orang atau manusia merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya juga ditangani dengan cara luar biasa serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Namun penanganan kejahatan ini bukanlah segampang membalikkan telapak tangan, karena faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) ditinjau dari perspektif kriminologis. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua cara pendekatan, yaitu melalui sarana penal dan non penal dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia adalah faktor kemiskinan, pendidikan, pengaruh sosial budaya, lemahnya system pencatatan dokumen kelahiran, kejahatan korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEGAGALAN BANGUNAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI Agustina, Agustina; Purnomo, Sagita
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam faktor penyebab terjadinya sengketa dalam pekerjaan konstruksi dan mengkaji secara komperhensif mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang diakibatkan oleh kegagalan bangunan. Jenis penelitian bersifat normatif law dengan pendekatan deskritif-analitis, membasa gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya bersadarkan peraturan perundang-undangan maupun norma norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa dalam pekerjaan konstruksi dikarenakan adanya konflik kepentingan para pihak, kesalahan dalam menerjemahkan kontrak kerja dan keterlambatan pembayaran. Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, litigasi (pengadilan) dan non-litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR (Studi Kasus Perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) Rangga Saputra; Hambali Yusuf; Helwan Kasra
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3311

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?.Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) telah ditegakkan secara penal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 111 dan 112, namun masih kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) antara lain yaitu: pertama, Substansi Hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-undang Narkotika yang mengatur bahwa undang-undang narkotika ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Namun, di dalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya penyesuaian dengan perkembangan zaman ini, mengakibatkan substansi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan antara lain substansi peraturan perundang-undangan narkotika yang tidak responsif. Kedua, Struktur Hukum dari Kepolisian Resor Ogan Ilir telah dibentuk Satuan Kerja (Satker) atau unit-unit yang menanggani masalah narkotika secara terstruktur namun belum berjalan efektif dan optimal. dan Ketiga, Budaya Hukum, hal ini menyangkut masyarakat dimana masyarakat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum banyak berpartisipasi aktif terutama diwilayah Ogan Ilir. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, masyarakat atau pelapor belum merasa terlindungi keselamatannya.
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH: LITERATUR REVIEW Sartono, Sartono; Zulkifli, Zulkifli
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3177

Abstract

Perkembangan ekonomi merupakan sebuah pertanda majunya sebuah daerah dan juga negara. Dan perkembangan ekonomi ini ditandai dengan masuknya pendapatan negara dan daerah dari penerimaan pajak serta retribusi daerah. Hal ini tentu menjadi sebuah hasil dari program pemerintah daerah di dalam menjalankan otonomi daerah yang akan digunakan sebagai pembiayaan negara serta daerah demi melaksanakan tugas pokok dan juga fungsi dari pemerintah tersebut. Penelitian mengenai pajak ini menggunakan teknik dokumentasi, deskripsi kualitatif dan juga kepustakaan dengan melakukan pengumplan data baik primer dan juga sekunder. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui tingkat efisiensi dan juga efektifitas dari kontribusi pajak dan retribusi daerah. Penemuan empiris menghasilkan tingkatan pencapaian yang menghasilkan bahwasanya pajak daerah memiliki peran yang sangat efektif dan juga efisien. Begitu juga dengan retribusi daerah yang menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang efektif untuk pendapatan daerah.
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENCETAK,MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN KREDIT Tubagus Suhanda Wijaya; Bambang Hartono; Ansori Ansori
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3245

Abstract

Salah satu kasus hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana atas tidak adanya hak untuk mencetak, mengeluarkan dan/atau mendistribusikan surat keterangan kependudukan, mengenai nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak untuk mencetak, menyebarkan dan/atau menyebarluaskan dokumen publik. Permasalahan penyidikan ini adalah apa faktor penyebab dan apa tanggung jawab pelaku kejahatan tanpa hak untuk mencetak, mengumumkan dan mengedarkan surat kependudukan sebagai syarat pendaftaran Putusan 507/Pid B/2022/PN Tjk Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris. Data sekunder dan data primer digunakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan setelah mengumpulkan bahan, bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum kualitatif yaitu. H. Deskripsi masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk pernyataan atau uraian proposisional. Kalimat disusun secara sistematis. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mendistribusikan dokumen pengurusan kependudukan dikarenakan kesulitan keuangan dan kurangnya kesadaran dan keahlian hukum terdakwa. Terdakwa tidak dapat mengajukan pinjaman keuangan kredit karena ada masalah dengan verifikasi BI terdakwa, sehingga terdakwa terus memanipulasi demografi terdakwa. Manipulasi demografis dilakukan dengan meminta bantuan teman, dan informasi demografis digunakan untuk mengajukan pembiayaan pinjaman dari bank. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat mengecualikan tanggung jawab terdakwa, baik yang meringankan maupun yang meringankan, dan karena semua unsur Pasal 24 UU 96A Tahun 2013 mengacu pada UU No. Pasal 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan Pasal 55 Ayat 1 No. 1 sudah diisi oleh yang disebut Terdakwa yang terbukti bersalah secara definitif dan diperintahkan menerbitkan izin tinggal tanpa hak cetak sebagai penanggung jawab, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terlambat maka pidana denda dikurangi menjadi 3 bulan.
URGENSI PENDAFTARAN IZIN PRODUK BPOM OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS UMKM OLAHAN IKAN ASIN KELOMPOK PEREMPUAN SEPAKAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA) Fita Sari; Putri Kemalasari
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3155

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produk ikan asin olahan yang dibuat oleh pelaku komersial dapat didaftarkan pada izin BPOM dan bagaimana prosesnya. Keharusan pelaku usaha mengajukan izin produk BPOM ditunjukkan dalam studi hukum empiris ini, yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif (Studi Kasus UMKM Olahan Ikan Asin oleh Kelompok Perempuan dalam Perjanjian di Kabupaten Aceh Barat Daya). Temuan studi menunjukkan bahwa, meskipun tidak memiliki izin usaha, Kelompok Wanita Sepakat di Kabupaten Aceh Barat Daya bertindak cepat untuk mendaftarkan izin barang oleh pelaku komersial oleh BPOM sesuai dengan undang-undang.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SUMATERA UTARA Manjaga Jacky
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3312

Abstract

Pengawas pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tugas Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilu berlangsung. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu salah satunya adalah tentang Politik uang saat penyelenggaraan pilkada serentak. Namun pada faktanya yang berkembang di masyarakat masih banyak terjadi politik uang saat pilkada berlangsung. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara, Untuk mengetahui Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum, yang diambil dari hasil studi wawancara dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil Penelitian dapat dipahami bahwa Peran Bawaslu dalam pilkada dijalankan sesuai dengan UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagaimana yang sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di kota Siantar pada tahun 2015 lalu, Untuk selanjutnya jika terjadi kembali kecurangan Politik Uang maka UU No.15 Tahun 2011 ini tidak diberlakukan lagi, akan tetapi yang dipakai untuk selanjutnya UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. sesungguhnya peran Bawaslu dalam Penindakan dan pencegahan Politik uang kurang maksimal dan memiliki hambatan dalam Pencegahan dan Penindakan Politik uang pada Pilkada yang berlangsung, Bawaslu juga harus meningkatkan sumber daya manusia, faktor anggaran dan faktor rekrutmen atau pembentukan bawaslu untuk meningkatkan kinerja sebagai instansi pengawasan untuk Pemilu.

Page 32 of 58 | Total Record : 575

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue