JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PERWALIAN SEBAGAI PENGAWAS ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN) ]]>
<![CDATA[Suhaila Zulkifli]]>;
<![CDATA[Andrew Hans Cristoffel Aritonang]]>;
<![CDATA[Tajuddin Noor]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3796
<![CDATA[Penyebab kurangnya lembaga perwalian di Balai Peninggalan adalah kurangnya pemahaman warga tentang perwalian dan kurangnya koordinasi antar lembaga untuk mengkomunikasikan keadaan masyarakat Medan kepada Balai Peninggalan di Medan. Pemahaman dasar dan kuatnya adat istiadat masyarakat yang melarang penggunaan perwalian juga menjadi faktor rendahnya keberadaan perwalian harta warisan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat warga negara Indonesia dalam menggunakan lembaga perwalian antara lain faktor substantif hukum, faktor kelembagaan hukum, dan faktor budaya hukum. Tidak ada definisi atau pengertian perwalian dalam undang-undang, namun jika dirangkaikan dengan ketentuan-ketentuan perwalian, maka akan diketahui bahwa wali adalah orang yang mempunyai wewenang atas diri dan harta benda anak di bawah umur yang tidak berada dalam wilayah hukumnya. dari orang tuanya. Kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan perwalian anak dibawah umur terdiri dari faktor peraturan hukum dan faktor Aparatur, dimana kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan terhadap pengurusan perwalian yang berkenan dengan peraturan hukum diantaranya adalah ketidak tegasan, kesemrautan dan tumpang tindihnya peraturan perwalian, sedangkan faktor aparatur antara lain Balai Harta Peninggalan telah mempelajari terlebih dahulu laporan daftar kematian yang telah diberikan dinas kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai Harta Peninggalan dapat mengetahui apakah ada harta peninggalan yang didalamnya teurut berhak anak dibawah umur, sehingga membutuhkan pengawasan wali dari Balai Harta Peninggalan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data hasil penelitian, baik yang berupa data hasil studi dokumen yang menggambarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum in concreto yang menyangkut permasalahan maupun penelitian lapangan yang berupa data hasil pengamatan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif dilakukan oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah . Data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokomumen (data sekunder), data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis dengan mentode analisis kualitatif.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KARTU KREDIT ]]>
<![CDATA[Rini T Simangunsong]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3494
<![CDATA[The dynamics of the development of an increasingly modern global society along with the development of its economy has also influenced the pattern of life of the people themselves. Credit cards as an aspect of modern society's life have become a means of payment in lieu of cash which is increasingly in demand by the public or consumers today, because they have their own prestige, and have even become a lifestyle trend in big cities. This is also supported by the many shopping centers that serve cashless payments. In Law Number 8 of 1999 Article 1 paragraph (1) concerning Consumer Protection, it states that "Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers." The general objective of writing this thesis is to explain how to study consumer protection law for consumers who use credit cards. The increase the use of credit cards is certainly triggered many benefits that can experienced credit card holders, especially the ease of making transactions and security for consumers because they do not need to carry large amounts of cash. The approach to using a credit card is not only carried out in terms of economic needs, but must also be supported by a legal approach, so that it is recognized and applies in economic law relations. This type of research empirical legal research and the nature of research is descriptive qualitative and the data used are primary and secondary data.]]>
<![CDATA[SERTIFIKAT HAK PAKAI UNTUK BERBAGAI PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Ignatius Pradipa Probondaru]]>;
<![CDATA[Dyah Setyorini]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3502
<![CDATA[Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai pulau sejumlah 17.000 lebih pulau yang membentang luas. Wilayah laut Indonesia melebihi luas daratannya. Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana jumlah pulau pulau kecil terluar banyak, maka untuk menjaga kedaulatan negara, sekaligus meningkatkan kemakmuran rakyat, perlu dilakukan penataan pemanfaatan pulau pulau kecil terluar melalui penSertifikatan tanah. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk pulau-pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dan bagaimana Sertifikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah menggambarkan penerbitan Sertifikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dan menggambarkan sertifikat hak pakai untuk berbagai pulau kecil yang berada paling luar pada wilayah Indonesia berdasarkan teori kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian menemukan hasil penerbitan Sertifikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sertifikat tersebut menjadi bukti pemilikan yang paling kuat. Sertifikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum memberikan jaminan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak yang menguasai pulau tersebut untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan, sekaligus pula sebagai wujud kedaulatan negara Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN MAQASID SYAR’IYYAH PRESPEKTIF IBNU TAIMIYYAH TERHADAP FATWA MAJLIS ULAMA NO. 02/MUNAS-VIII/MUI/2020 TENTANG NIKAH WISATA ]]>
<![CDATA[Abdullah Abdurrahman Bahmid]]>;
<![CDATA[Akhmad Husaini]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3483
<![CDATA[Pernikahan adalah institusi sosial yang penting di hampir semua budaya dan agama di seluruh dunia. Pernikahan diartikan sebagai ikatan antara dua orang yang sah secara hukum dan agama untuk hidup bersama dalam suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat. Pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk keluarga dan kestabilan sosial, serta sebagai media untuk memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan fisik dari pasangan yang menikah. Mengenai perkawinan di Indonesia, masih ditemukan praktik pernikahan yang tidak selaras dengan tujuan asal dari sebuah pernikahan. Yang kerap mereka sebut dengan nikah wisata (misyar). Hal ini yang melatarbelakangi untuk menganalisis praktik pernikahan wisata dalam tinjauan maqasid syariah Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji fatwa MUI No. 02/MUNAS- VIII/MUI/ 2020 tentang nikah wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan sifatnya menggunakan metode berpikir deduktif untuk analisis deskriptif. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya nikah wisata tidak selaras dengan tujuan maqasid syariah pada level dharuriyyah, yang menjadikan praktik pernikahan seperti ini menjadi haram.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>;
<![CDATA[Tegar Priananda]]>;
<![CDATA[Dian Ari Kurniawan]]>;
<![CDATA[Firmansyah Firmansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3507
<![CDATA[Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah akibat tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan mengalami peningkatan secara signifikan di wilayah Bandar Lampung pada saat ini, hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena itu perlu suatu upaya yang nyata di lakukan oleh kepolisian resort Bandar Lampung. Adapun pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, pengahambat pihak kepolisian dalam penangulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor serta upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Hasil penelitian di lakukan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan,yaitu faktor Ekonomi, lingkungan, kenakalan remaja, dan Faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu masyarakat yang tidak mau melapor, situasi wilayah, kurangya jumlah personil polisi.Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yaitu dengan telah membuat Call Center 110, membentuk tim Khusus, melakukan patrol.]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/TPK/2016/PN JMB) ]]>
<![CDATA[Gerry Putra Suwardi]]>;
<![CDATA[Muhammad Yahya Selma]]>;
<![CDATA[Holijah Holijah]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3487
<![CDATA[Latar belakang dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetaplah didasarkan pada harta benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam menerapakan besaran pidana uang pengganti. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan pidana pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb didasarkan dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam putusannya Hakim menerapkan pidana uang pengganti yang tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdapat selisih nilai kerugian negara yang tidak dapat dibuktikan di persidangan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG) ]]>
<![CDATA[Mohammad Maulana Kusumawardhana]]>;
<![CDATA[Helwan Kasra]]>;
<![CDATA[Serlika Aprita]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3493
<![CDATA[Suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi tujuan dalam hukum adalah mendapatkan keadilan, yaitu sama rata dalam mencapai hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan, justru apabila tetap memaksakan aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di masyarakat tersebut maka para pihak tersebut akan dirugikan tujuan, Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan yang diambil yaitu, pendekatan filsafat (Philosophy Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), jenis dan sumber hukum lainnya dihubungkan dasar hukum dan keterangan para ahli maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Akibat hukum jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama perkara perdata maka gugatan Penggugat gugur hal ini sesuai dengan Pasal 124 HIR. Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur sangat tegas tentang hak-hak dan kewajiban baik itu Penggugat atau Tergugat, jika Penggugat yang mengajukan gugatannya tidak hadir setelah pada waktu sidang yang ditentukan sedangkan Relaas penggilan kepada Penggugat sudah patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAS PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH (BPHTB) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid. B/2022/PN SBY) ]]>
<![CDATA[Wijaya, Eveline]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3149
<![CDATA[Notary/PPAT in practice often become intermediaries for depositing BPHTB payments to facilitate the transaction process, but some Notaries/PPATs often abuse their authority and power in the payment of BPHTB Tax. This type of research is Normative Juridical. Based on the results of the discussion in this paper that the responsibility of Notary / PPAT is that it should carry out its duties or authority properly and firmly without deviating from the applicable rules regarding its position, the legal consequences borne by Notary / PPAT who abuse the authority to pay BPHTB are subject to applicable sanctions. The conclusion of this discussion is that the Notary / PPAT is responsible for assisting the client's BPHTB payment instead of abusing his authority by using the client's BPHTB payment money for his personal needs so that the client and the state lose, the legal consequences received by the Notary / PPAT who abuses the authority are subject to criminal sanctions and compensation for the client who is harmed.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI PERALIHAN JAMINAN HUTANG (Studi putusan No.3617 I C/Pdt/2016) ]]>
<![CDATA[Alex Safri Laia]]>;
<![CDATA[Tommy Chandra]]>;
<![CDATA[Fefri Butarbutar]]>;
<![CDATA[Widodo Ramadhana]]>;
<![CDATA[Ardina Khoirun Nisa]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3799
<![CDATA[Riset ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dalam proses jual beli tanah yang dilakukan di hadapan notaris sebagai bentuk peralihan jaminan hutang. Jual beli tanah ialah salah satu transaksi yang kompleks dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat, terutama dalam hal peralihan hak kepemilikan tanah dan pengamanan hak kreditur melalui jaminan hutang. Metode yang digunakan dalam riset ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Hasil riset menunjukkan bahwa proses jual beli tanah di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam peralihan hak kepemilikan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu, jaminan hutang juga menjadi faktor penting dalam proses jual beli tanah, karena memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur dalam hal pelunasan hutang. Namun, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang. Salah satunya ialah adanya potensi penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan. Kesimpulannya, proses jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang memiliki kekuatan hukum yang penting dalam melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Namun, perlu adanya upaya dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mengatasi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Diharapkan riset ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi yang bermanfaat dalam pengembangan sistem hukum terkait jual beli tanah di hadapan notaris sebagai peralihan jaminan hutang.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP PELAKU ANAK DALAM DAN PENYIDIK ]]>
<![CDATA[Maulana, Egi]]>;
<![CDATA[Farhana, Farhana]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4659
<![CDATA[Berkaitan dengan penyidikan atau pengungkapan tindak pidana, sering terjadi peristiwa dalam peran kepolisian dalam penyelidian dan penyidikan kejahatan narkoba yang dilangsungkan oleh anak di area hukum penyidikan Polres Jakarta Selatan. Penyidikan kejahatan narkoba merupakan hal yang unik dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Penelitian ini menganalisis bahan hukum/norma yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia, peraturan kepolisian dan lainnya yang berhubungan dengan peran penyidik, serta norma yang akan membantu mencari solusi. Faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan narkoba antara lain faktor pendidikan dan ekonomi. Mereka menggunakan narkoba untukk memuaskan orang-oranng yang bermasalah dengan dirinya.]]>
