JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 34/PDT.SUS HKI/MEREK/2021/PN JKT.PST TENTANG SENGKETA MEREK YUNTENG ]]>
<![CDATA[Rizki Rizki]]>;
<![CDATA[Deby Sephira Br Depari]]>;
<![CDATA[Itok dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3553
<![CDATA[Perdagangan pada masa ini sangat lah bebas membuat Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah Uintuik meingeitahuii uipaya-uipaya yang meilinduingi peimeigang meireik teirkeinal luiar neigeiri di Indoneisia dari peimalsuian meireik serta Uintuik meingeitahuii dasar peirtimbangan Hakim dalam kasuis peinyeileisaian seingkeita meireik YUiNTEiNG dalam puituisan nomor 34/PDT.SUiS-HKI/MEiREiK/2021/PN JKT.PST. Jenis peineilitian ini meingguinakan meitodei yuiridis normativei, meitodei peineilitian yuiridis normativei meiruipakan suiatui meitodei peindeikatan teirhadap yang beirhuibuingan antara faktor-faktor normatif (asas-asas huikuim) dan faktor yuiridis (huikuim positif) Dan tentunya mengacu pada Uindang - uindang nomor 15 Tahuin 2001 dan Uindang - uindang 20 tahuin 2016 teintang Meireik. Merek membuat objek bisnis dapat dikenali dan mudah diingat oleh cakupan masyarakat yang lebih luas sehingga mereka dapat membedakan produk yang serupa atau produk yang berbeda dengan jenis lainnya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu) ]]>
<![CDATA[Lenny Martafriska Natalian Panjaitan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3806
<![CDATA[Anak-anak dalam segala arti dan definisinya berbeda dengan orang dewasa. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, harkat dan martabat seluruh umat manusia. Sistem peradilan pidana khusus anak bertujuan untuk memberi manfaat bagi masa depan anak dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Pemulihan keadilan adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan pemulihan keadilan dalam kondisi asli dan tidak ada balas dendam. Dalam praktik diversi di Indonesia, masih banyak praktik yang belum membaik, khususnya di wilayah Pancur Batu Cabang Deli Serdang, salah satu penyebabnya adalah keberadaan dan peran jaksa serta pendukung lainnya masih kurang baik. Dasar pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah hak anak. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu telah menerapkan pendekatan diversi dan pemulihan yang optimis sesuai dengan pedoman hukum dan pedoman yang relevan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kejahatan anak. Meskipun tidak semua kasus kenakalan remaja yang ada berhasil diselesaikan dengan menggunakan diversi dan keadilan restorasi, namun ada kemungkinan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi kriteria hukum dan prinsip-prinsip diversi dan keadilan restorasi.Back. Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam penegakan anti diversi anak adalah sah. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan Ketentuan Umum Pengacara No. Tanggal 15 tahun 2020 membahas tentang keadilan restorasi dan pedoman terkait lainnya.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KONFLIK STATUS HAK KAWASAN HUTAN ANTARA PETANI SAWIT DENGAN PERUM PERHUTANI DI DESA MUNGGU KABUPATEN BANGKA TENGAH ]]>
<![CDATA[Erris Achmad Rizky]]>;
<![CDATA[Elfrida Ratnawati]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3495
<![CDATA[Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hutan yang sangat luas, sehingga dari luasnya daerah tersebut dapat menimbulkan risiko konflik agraria yang tinggi. Adanya kebijakan dari era orde baru telah memunculkan perbedaan cara penguasaan dan menimbulkan konflik agraria yang sangat panjang. Terdapat kualifikasi jenis hak penguasaan kawasan hutan, yaitu: Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain. Salah satu daerah yang memiliki risiko konflik yang tinggi ada di wilayah Bangka Belitung, tepatnya di Desa Munggu Kabupaten Bangka Tengah. Mayoritas penduduk di desa tersebut berlatar belakang sebagai petani sawit. Desa itu ditempati bahkan sebelum Provinsi Bangka Belitung berdiri, yang ketika itu masih bergabung dengan Sumatera Selatan. Para penduduk mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah adat dan merekalah yang mengelola sumber daya hutannya. Namun, pemerintah melalui PERHUTANI mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara. Semenjak peristiwa itu terjadi sampai saat ini, antara para petani Desa Munggu dan pemerintah masih belum menemukan titik temu, sehingga melalui Kepala Desa Munggu, berusaha mengadakan audiensi dan mediasi kepada PERHUTANI, bahwa tanah yang dikelola oleh para penduduk tersebut merupakan sumber dari mata pencarian mereka. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih dalam bagaimana mekanisme penyelesaian alas hak para petani, karena hal ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi mereka.]]>
<![CDATA[KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA SISTEM PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sandy Sulistiono]]>;
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488
<![CDATA[Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Atas dasar amanat dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan demi menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Terkhusus dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung di Indonesia dikenal istilah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, yakni syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pengaturan presidential threshold telah berjalan sedari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di tahun 2004 yang didasarkan pada Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di tahun 2004, besaran presidential threshold berada di angka 15% suara DPR atau 20% suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu DPR. Pengaturan inilah yang menimbulkan pertanyaan, apakah presidential threshold sudah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.]]>
<![CDATA[HUKUM PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Purba, Desborn Rico]]>;
<![CDATA[Damanik, Micael Jeriko]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3629
<![CDATA[Jenis ipenelitianiini merupakanipenelitian kualitatif dengan pendekataniyuridis normatif. iData ipenelitian ibersumber idari itiga ibahan ihukum, iyaitu : iPertama, bahanihukum primer iyang idi iantaranya iyaitu iUndang-UndangiNomori23iTahun i2002itentangi Perlindungan iAnak idan iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i2014 itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2002 itentang iPerlindungan iAnak. iKedua, ibahan ihukum isekunder iyaitu ibuku-buku, ijurnal-jurnal, iartikel idan ireferensi ilainnya iterkait ipekerja ianak idi ibawah iumur, iketiga ibahan ihukum itersier iyaitu ibahan ipenunjang iseperti ikamus. iTeknik ipengumpulan idata idengan iteknik istudi ikepustaan, ikemudian idiolah idengan icara iseleksi ibahan ihukum, iklasifikasi idan isistemasi ibahan ihukum. iAdapun iteknik ianalisis idata iadalah ianalisis ikualitatif. I Berdasarkan ihasil ipembahasan idiketahui ibahwa ikonsep ipekerja ianak isebagaimana dalam iUndang-Undang Nomori23iTahun 2002 Perlindungan iAnak iadalah ipekerja ianak imerupakan ianak iyang ibekerja iyang iberusia i18 itahun ike ibawah, isedangkan ipekerja ianak idi ibawah iumur iadalah ianak-anak iyang ibekerja imasih idalam iusia i5 is/d i11 itahun. iBentuk ipekerjaan iyang idibebankan ikepada ipekerja ianak idi ibawah iumur ibukan imerupakan ibentuk-bentuk iPekerjaan iTerburuk iuntuk iAnak. iKemudian isanksi ipidana ibagi ipengguna ipekerja ianak idi ibawah iumur iyang iterbukti imelakukan itindak ipidana iadalah ipidana ipenjara ipaling ilama i10 itahun idan/atau idenda ipaling ibanyak iRp. i200.000.000,00. i i]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN PRINSIP HARDSHIP DI JERMAN DENGAN INDONESIA DALAM URGENSI PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Annisa Adelya Serawai]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3325
<![CDATA[Penelitan ini untuk mengetahui serta menganalisa perbandingan penerapan hardship di Jerman dengan Indonesia agar terlihat urgensi penerapan prinsip hardship dalam menghadapi masa sulit salah satunya kondisi pandemi covid-19. Sebagimana diketahui bahwa Indonesia belum mengakomodir prinsip hardship yang dimana prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan opsi berupa renegosiasi perjanjian yang dapat menghindari para pihak terhadap kerugian yang lebih parah daripada terkena dampak dalam hal ini salah satunya covid-19. Dalam hal ini negara Jerman sudah menerapkan prinsip tersebut terlihat pada pasal 313 ayat 1 yang pada intinya menyatakan bahwa kontrak harus berprinsip dapat dinegosiasi ualng jika terjadi peristiwa yang secara fundamental mengubah kontrak dan menempatkanbeban berlebih pada salah satu pihak. Sebagaimana Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, tentu menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam hal ini untuk kepastian hukum para pihak dalam suatu perjanjian. Maka dapat diketahui konsep prinsip hardship diperlukan dalam berjalan nya suatu perjanjian di Indonesia Maka berangkat dari isu tersebut penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum preskriptif dan jenis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data studi kepustakaan serta metode analisa yang digunakan ialah kualitatif. Bentuk hasil penelitian yang dilakukan berupa penelitian preskriptif analisis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICAT CRIME TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG HARTANYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA STUDI PUTUSANMAHKAMAHAGUNG NO. 3096 K/PID.SUS/2018 ]]>
<![CDATA[Iman Rahmat Gulo]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3496
<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, serta menggunakan modus yang semakin variatif, salah satu tindak pidana asal pencucian uang adalah penipuan. Terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Depok, pelaku pencucian uang yang berasal dari penipuan dihukum dengan pidana penjara, aset hasil tindak pidana dirampas untuk negara dan bukan dikembalikan kepada korban. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan, bagaimana mekanisme perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana yang berasal dari harta korban penipuan, serta analisis dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 3096 K/Pid.Sus/2018. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan adalah melalui permohonan restitusi diatur pada undang-undang perlindungan saksi dan korban.. Kedua, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan di diatur berdasarkan ketentuan KUHAP dan undang-undang terkait. Ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus 2018 adalah barang-barang bukti merupakan hasil kejahatan yang disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Bonanda Japatani Siregar]]>;
<![CDATA[Alkausar Saragih]]>;
<![CDATA[Halimatul Maryani]]>;
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641
<![CDATA[Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berjalan dibidang asuransi ini, tinggal kita memilah dan memilih asuransi mana yang akan kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan keuangan kita. Untuk bisa memilih dan memilah asuransi tersebut, maka diperlukan pengetahuan yang cukup tentang pengertian dasar-dasar asuransi. Maka dari itu penulis bermaksud menuliskan pengetahuan tentang dasar-dasar pengetahuan tentang asuransi. Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan : ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". asuransi bisa memberikan ketenangan dan kemudahan dalam urusan, karena dengan kita memiliki asuransi tak perlu lagi cemas untuk menghadapi risiko yang akan datang dimasa datang, dan juga memudahkan kita dalam menghadapi urusan jika sewaktu – waktu terjadi musibah atau bencana kita tak dipusingkan dengan pembebanan risiko atau pun kerugian karena telah ada perusahaan yang akan menanggung semua itu sesuai perjanjian yang sudah di buat. Tujuan nya adalah untuk mengkaji tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian asuransi khusus dalam aspek kitab undang-undanghukum perdata.]]>
<![CDATA[KRIMINALITAS PENCURIAN SEPEDAH MOTOR DI DESA GANDRI KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ]]>
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>;
<![CDATA[Dicky Arnanda AS]]>;
<![CDATA[Atika Febriyanti]]>;
<![CDATA[Selly Mariska]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501
<![CDATA[Pencurian merupakan Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguasai barang tersebut secara paksa, pencurian sepedah motor atau biasa warga setempat bilang “Begal” merupakan Tindakan yang dilarang oleh hukum dengan banyaknya motif pembegalan dari mulai berpura menanyakan alamat, kehabisan bensin, dan meminta tolong untuk di antarkan ke suatu tempat, dll. Situasi jalanan di Desa Gandri sangat mendukung aksi para oknum nakal yang ingin menjalankan aksinya, dengan membawa senjata tajam lalu menodongkan senjata tajam tersebut ke si korban membuat korban ketakutan, bahkan ada masyarakat yang ingin mencoba melawan oknum pencurian sepedah motor itu namun dia di bunuh oleh oknum tersebut, tidak jarang masyarakat yang terkena begal di Desa tersebut tidak terselamatkan jika dia melawan aksinya. Maka dari permasalahan itu penulis meneliti kasus ini agar masyarakat yang tinggal di desa tersebut lebih hati-hati dan selalu waspada karena kejahatan akan selalu mengancam nyawanya. Dengan meningkatkan keamanan di daerah tersebut dan peran kepolisian setempat akan kasus pembegalan di desa Gandri ini harus lebih di tekankan, agar masyarakat merasa aman dan nyaman Ketika hendak bepergian di malam hari.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT BFI FINANCE (Studi Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Aldo Kurniawan]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Okta Ainita]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.2777
<![CDATA[Penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pemberian keterangan palsu objek jaminan fidusia pada PT BFI Finance terhadap Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk serta mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana keterangan palsu objek jaminan fidusia pada PT BFI Finance pada Putusan Nomor :533/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris ialah metodologi penelitan yang digunakan pada studi ini. Studi kepustakaan (library reseach) ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai data sekunder. Contoh studi kepustakaan ialah buku literasi dan karya ilmiah terkait fokus penelitian. Data sekunder memuat tiga bahan hukum, di antaranya adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian lapangan terhadap subjek penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan sambil menulis penelitian merupakan Data primer. Penelitian menunjukkan bahwa dengan sengaja melakukan pemalsuan, perubahan, menghapus ataulmenghilangkan, dan memberikan informasi yang menyesatkan, dapat dipidana antara kreditur dan debitur terbukti dapat dituntut secara adil, bagi yang bertindak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pertanggungjawaban pidana didasari dengan asas kesalahan. Dan penjatuhan pidana bukan hanya sebagai metode penghukum subjek yang melakukan tindak pidana, melainkan juga sebagai instrument untuk mendidik subjek ang melakukan tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya di masa mendatang.]]>
