JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN DALIH MENJUAL MINYAK GORENG SECARA GROSIR ]]>
<![CDATA[Anggalana, Anggalana]]>;
<![CDATA[Haliza, Siti Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4380
<![CDATA[Kenaikan harga bahan pokok menjadi pemicu utama terjadinya tindak kriminal di masyarakat. Apalagi penipuan merupakan salah satu kejahatan yang terus meningkat seiring dengan krisis ekonomi. Kasus penipuan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, menjadi sorotan utama di berbagai media. Kelangkaan minyak goreng memicu kasus penipuan yang merugikan pihak lain. Pasal ini menyoroti aspek pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan. Meski undang-undang telah mengatur sanksi pidana, namun penanganan pelaku penipuan masih menjadi tantangan. Pada kasus tertentu, penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan dengan modus penjualan minyak goreng secara grosir. Studi kasus tersebut menggunakan putusan pengadilan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Tjk yang melibatkan penipu yang menjual minyak goreng secara bersama-sama dengan dalih borongan. Data-data tersebut menjadi dasar analisis pertimbangan hakim dalam menentukan keadilan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBDES YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA GUNUNG BESAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2022/PN TJK) ]]>
<![CDATA[RAMDANI, DIKDIK]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3970
<![CDATA[Dana desa memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan tren tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan kasus terbanyak dialami oleh Kepala Desa. Kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangan dan minimnya pengawasan terhadap dana desa menjadikan desa ladang penyelewengan anggaran atau korupsi. Korupsi dianggap extraordinary crime karena korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diberlakukan dengan pidana khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengkaji, dan menganalisis faktor penyebab serta pertanggungjawaban tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar berdasarkan putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penilitian ini yaitu faktor utama pelaku pidana korupsi APBDes yang dilakukan Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara Fahrul Rozi Bin Imron Hopia berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk didasarkan adanya kesempatan kebutuhan dan atas keinginannya untuk memperkaya diri sendiri. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,-.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM SENGKETA KEPAILITAN (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022) ]]>
<![CDATA[Suheri, Dinda Ayu Bela]]>;
<![CDATA[Hakim, Lukmanul]]>;
<![CDATA[Aprinisa, Aprinisa]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4730
<![CDATA[Sengketa kepailitan dalam dunia bisnis seringkali terjadi. Hal ini dikarenakan Debitor tidak dapat membayarkan utangnya yang pada akhirnya akan berdampak kepada aset-aset yang dimilikinya, yang mana aset tersebut menjadi jaminan untuk melunasi utangnya tersebut. Dalam sengketa kepailitan, Kreditor dapat melakukan pengajuan PKPU terhadap Debitor ke Pengadilan Niaga. Sehingga setelah dibuat rencana perdamaian yang telah di setujui oleh para pihak maka dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga. Namun jika setelah disahkannya perjanjian perdamaian tersebut Debitor dalam menjalankan isi perjanjian perdamaian tersebut lalai maka dapat diajukan pembatalan perdamaian. Untuk Pembatalan suatu perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah dihomologasi pada saat PKPU dapat diajukan oleh Kreditor apabila Debitor lalai dalam menjalankan isi perdamaian tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 170 UU No 37 Tahun 2004. Metode yang peneliti gunakan ialah deskriptif analisis yang mana penulis bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu pembatalan perdamaian dalam sengketa kepailitan. Dalam hal ini pula penulis bermaksud untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pailit PT Nipress dan kesesuaian hukum dari putusan hakim tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI LUAR DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Arnilis, Yanti]]>;
<![CDATA[Yanti, Syafridha]]>;
<![CDATA[Fauzi, Harry]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4667
<![CDATA[Kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan sekunder yang saat ini di wilayah Provinsi Aceh menjadi suatu kebutuhan yang wajib, karena dapat dilihat dari tingkat kendaraan yang sangat meningkat pesat. Dengan peningkatan kendaraan yang begitu pesat tentu meningkat pula pajak pendapatan daerah dari kendaraan bermotor, dalam hal ini tentu kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Aceh haruslah Plat Aceh. Tetapi pada saat ini banyak kendaraan yang di Aceh Tengah memiliki kendaraan yang memakai plat luar daerah. Dalam penelitian ini akan membahas dampak pemakaian plat kendaraan luar daerah terhadap pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pendapatan pajak daerah dari plat kendaraan bermotor yang diluar daerah. Pengaruh kendaraan bermotor pribadi plat nomor luar daerah menjadi suatu hal yang tidak dapat di abaikan oleh pemerintahan Provinsi Aceh karena hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM MEKANISME PENGENAAN UANG PAKSA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Yani, Muhammad Akbar]]>;
<![CDATA[Helmi, Helmi]]>;
<![CDATA[Zarkasi, A]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4679
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui serta menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme penerapan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normaif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya: 1) Pengaturan pengenaan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan dalam beberapa aspek meskipun belum ada peraturan pelaksana yang mengaturnya namun memerlukan peran aktif dari seorang hakim dalam pemutuskan perkara yang mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan yang memutus mengenai pengenaan uang paksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasari pada pertimbangan hukum hakim berdasarkan keyakinan atas fakta persidangan.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA KANDUNG TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2021/PN KLK) ]]>
<![CDATA[Simamora, Tri Putri]]>;
<![CDATA[Ediwarman, Ediwarman]]>;
<![CDATA[Marlina, Marlina]]>;
<![CDATA[Trisna, Wessy]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3901
<![CDATA[Ekploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan objek seks pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kajian hukum pada tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Kuala Kapuas Nomor: 235/Pid.Sus/2021/Pn.Klk. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif. Eksploitasi seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akibat yang timbul atas tindak kejahatan eksploitasi anak menimbulkan masa depan anak sudah hancur dan kerusakan fisik/fisikis terhadap anak yang sebagai korban eksploitasi oleh orang tua kandungnya. Pelaku eksploitasi anak dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kata kunci : Kajian Hukum, Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua Kandung.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di Sulawesi) ]]>
<![CDATA[Sugara, Robbi]]>;
<![CDATA[Hasmiati, Rahmatullah Ayu]]>;
<![CDATA[Pratama, Rio Arif]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4748
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online di Sulawesi dengan fokus pada putusan pengadilan nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan yuridis terhadap kasus-kasus prostitusi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukuman yang dijatuhkan oleh hakim cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Terdapat ketidaktepatan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, yang mencerminkan adanya ketidakseragaman dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan hukuman yang lebih tegas dan konsisten, yang mampu memberikan efek jera nyata dan berkontribusi dalam menurunkan angka prostitusi online.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[N, Zahra Febriani]]>;
<![CDATA[Maulana, M Syahrul]]>;
<![CDATA[Dzaki, Ahmad]]>;
<![CDATA[Hosnah, Asmak Ul]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4382
<![CDATA[Perkawinan antara dua orang yang memiliki agama berbeda dilarang oleh hampir semua agama yang ada di Indonesia. Meskipun telah diupayakan, untuk mendapatkan status perkawinan yang sah, pada saat melangsungkan perkawinan tetap wajib memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keberadaan pencatatan resmi berupa akta nikah tidak boleh dilewatkan, karena tanpa itu, perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan tidak akan diakui oleh Negara. Perkawinan tanpa pengakuan hukum ini tentu memiliki konsekuensi hukum, terutama jika melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan masalah hukum yang signifikan bagi suami, istri, dan pihak ketiga, termasuk hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Keberadaan perkawinan yang sah menjadi dasar hak dan kewajiban antara suami dan istri. Keberadaan perkawinan yang sah secara hukum dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sangat krusial untuk melindungi hak- hak istri terkait nafkah dan harta bersama. Hal ini dikarenakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM KEPADA PEMILIH PEMULA PADA PESTA DEMOKRASI 2024 ]]>
<![CDATA[Purba, Gufanta Hendryko]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4458
<![CDATA[Tahun 2024, kita akan memasuki tahun pesta demokrasi sebagai sumber kekuatan politik di Indonesia dimana kita akan memilih satu dari sekian calon pemimpin. Pemilu di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi, Pemilu di selenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilih pemula merupakan sasaran utama yang akan di perebutkan oleh berbagai partai politik. Oleh karena itu, sasaran penelitian kami ini adalah generasi muda yang baru pertama kali terjun kedunia demokrasi dan kepolitikan sebagai pengalaman pertama dalam memilih. metedologi yang kami lakukan adalah kualitatif, sosialiasi pendidikan politik demokrasi ke generasi muda di lingkungan masyarakat. Sosialisasi pendidikan politik ini bertujuan untuk umum bagi generasi muda yang memiliki hak suara. Sosialisasi ini merupakan penambah wawasan bagi calon pemilih muda dalam menghadapi pesta demokrasi di Idonesia terutama untuk pemilihan umum yang pertama sekali dalam hidup mereka. Menurut data dari KPU bahwa generasi z merupakan penentu keberhasilan pemilihan umum di tahun 2024 di sebabkan persentasen generasi z mendominasi sebagai peserta pemilu untuk tahun 2024. Gelombang pemilih pemula juga kerap mudah di pengaruhi oleh kadidat partai lainya, dengan adanya sosialisasi ini maka bisa membantu pemilih pemula dalam menghadapi situasi lingkungan sekitarnya dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain dan sadar akan arti penting pemilihan yang sesungguhnya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Nirmawati, Loly Eva]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.4094
<![CDATA[Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak yang beberapa di antaranya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan hak-hak anak yang salah satunya adalah hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan. dan diskriminasi. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Indonesia menyatukan undang-undang tentang proses atau mekanisme penyelesaian kasus anak yang melanggar hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan diversi sebagai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dimulai pada tingkat kepolisian, penuntutan, hingga peradilan dan dilakukan oleh masing-masing petugas pada masing-masing instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan diversi tersebut. Tata cara hukum terhadap anak adalah sebagai berikut:Sistem peradilan pidana anak dengan jelas menyatakan: Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan, orientasi setelah menjalani hukuman. Ketentuan mengenai tindakan pemidanaan terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur bahwa pidana penjara dapat dikenakan pada anak-anak sebagai upaya terakhir dan dilaksanakan secara terpisah dari penjara dewasa. Kedua, upaya perlindungan anak dilakukan dengan menerapkan restorative justice dan diversi apabila memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.]]>
