cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 38   39   40   41   42 
Penerapan Asas Non Retroaktif Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Pelaku Aborsi (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/Pn Dps) Aprilyani Ikra, Putri; Sunariyo, Sunariyo; Elviandri, Elviandri
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4721

Abstract

Abortion is the process of forcibly terminating a pregnancy with deliberate intent to end the life of the fetus. This research aims to analyze the legal aspects of criminal abortion conducted by medical professionals, focusing on the verdict of the District Court of Denpasar Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps. The research methodology used is a normative approach, involving literature review and analysis of relevant laws and court decisions. The findings indicate that criminal abortion by medical professionals can be analyzed from various perspectives. The ruling of the District Court of Denpasar serves as a foundation for understanding the application of law in abortion cases involving medical professionals in Indonesia.The conclusion of this research highlights the complexity in legal handling of abortions, especially when medical professionals are involved. The implications of this research can contribute to formulating more appropriate legal policies in handling abortion cases in Indonesia, taking into account medical, ethical, and justice aspects in law enforcement.
PEMERIKSAAN JAMINAN SAH BAGI NASABAH DI BURSA GADAI YANG DILAKUKAN OLEH TOKO BARANG BEKAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Agustin, Arini Aulia; Sinaga, Mangatur Untung; Karmila, Fatika; Hosnah, Asmak UL
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh usaha pergadaian ilegal. Hal ini penting karena praktik pergadaian ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Usaha pergadaian ilegal tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang berwenang, sehingga tidak terikat oleh peraturan dan standar yang berlaku bagi usaha pergadaian resmi. Nasabah yang melakukan transaksi gadai dengan usaha pergadaian ilegal berisiko mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk) Prasetyawati, S. Endang; Anita, Okta; Putrri, Mira Silviana Sintia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4358

Abstract

Kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, namun, juga meningkatkan insiden pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku. Penelitian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pelecehan seksual di Indonesia.Studi ini menekankan perlunya pendekatan rehabilitasi yang komprehensif bagi ABH, termasuk pemahaman psikologis, edukasi seksual yang sehat, peran keluarga dalam lingkungan yang mendukung, dan kontrol sosial. Analisis kasus nyata di Indonesia menyoroti kompleksitas situasi serta perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi ABH tanpa stigma masa lalu mereka sebagai mantan narapidana.Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap ABH sebagai pelaku pelecehan seksual memerlukan pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh, menggabungkan penegakan hukum dan upaya mendukung agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan aman dan memperbaiki kehidupan mereka ke depannya.
REHABILITASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KASUS NARKOBA MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN (STUDI KASUS PADA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU) Salsabila AE, Afifah Adila; Rinaldi, Kasmanto
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4718

Abstract

Kriminalitas telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang nyata dan hampir menjadi permasalahan di seluruh dunia. Di Indonesia kejahatan narkoba masih terbilang tinggi dan tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menjadi pasar besar penjualan bagi para narkoba dari jaringan nasional hingga internasional. Tingginya angka narkoba bagi perempuan membuat perempuan yang terlibat kasus tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan dan di rehabilitasi serta di bina melalui pembinaan kemandirian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, penulis juga memperoleh , melalui pembinaan kemandirian ini warga binaan yang berada di Lapas Perempuan mendapatkan banyak manfaat karena adanya kegiatan – kegiatan yang membuat mereka lebih percaya diri dan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang disekitarnya. Melalui pembinaan kemandirian warga binaan mendapatkan bekal ilmu untuk digunakan saat sudah menyelesaikan masa pidananya dan bisa diterima di masyarakat sekitarnya.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD Rizki, Rizki; Tobing, Nastity Aiko Desintha; Kurniawan, Itok Dwi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4083

Abstract

Perkawinan merupakan pemberian legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Setiap orang pasti sangat ingin melangkahkan kakinya untulk ke jenjang. Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitul saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian mengetahui pemutusan perkawinan menurut hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keladaan atau gejala lainnya yang berpatokan pada (PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg). Perkawinan yang dimaksudkan diajukan pelmbatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan tersebut.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN SECARA DARURAT UNTUK MEMPERTAHANKAN HIDUP Nasution, Abdul Haris Muda
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4755

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan Narkotika jenis Ganja sebagai pengobatan secara darurat di Indonesia untuk kedepannya. 2) Untuk menganalisis dan mengetahui formulasi mekanisme cara pengaturan penggunaan ganja sebagai pengobatan. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terhadap Narkotika Jenis Ganja untuk bisa digunakan sebagai pengobatan secara darurat di Indonesia? selanjutnya. 2) Bagaimana kebijakan formulasi mekanisme cara pengaturan penggunaan ganja sebagai pengobatan? Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peraturan terhadap narkotika jenis ganja masih menempatkan ganja sebagai gologan I dimana narkotika gologan I dilarang digunakan sebagai pengobatan padahal secara Internasional WHO telah merekomendasikan ganja sebagai tanaman obat dengan mengeluarkan ganja dari yang dianggap berbahaya sekarang menjadi bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan, tentu ini adalah merupakan pencapaikan ilmu pengetahuan di dunia Kesehatan. Banyak negara telah melakukan perubahan kebijakan terhadap ganja sebagai pengobatan dilihat dari laporan INCB menunjukkan bahwa ganja memiliki potensi terapeutik untuk berbagai kondisi pengobatan. Maka dari itu, perlu adanya upaya kebijakan pemerintah terhadap regulasi ganja untuk bisa digunakan sebagai pengobatan secara darurat. 2) Formulasi Makanisme pengguaan ganja sebagai pengobatan tentu saja bisa dilihat dari negara yang terlebih dulu memanfaatkan ganja, seperti: Amerika Serikat, Austaralia, Belanda, Belgia, Brazil, Ceko, Chile, Ekuador, Italia, Jerman, Kanada, Kolumbia, Peru, Siprus, Turki, dan Thailand, Negara-Negara tersebut telah mengakui dan manfaat ganja sebagai pengobatan, Negara tersebut yakin bahwa ganja dapat ngobati penyakit seperti: epilepsy dan dll. Dikarenakan masyarakat telah ada yang mengunakan ganja namun dikriminalisasikan, Maka dari itu, semakin banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan tanaman ganja sebagai pengobatan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Devi, Ria Sintha; Hasibuan, Golan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4099

Abstract

Terjadinya PHK terhadap 4 (empat) orang pekerja/buruh seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 292/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2022 atas nama Adi Muliyono, Agung Muliyono, Adrian Fajar Syahputra dan Aris Fauzi bila dilihat dari kronologis terjadinya kasus tersebut maka terlihat pengusaha CV. Mestika Jaya Abadi seperti tidak memahami aturan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, karena hampir semua hak normatif pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan tersebut tidak dipenuhi seperti upah tidak sesuai aturan, tidak didaftarkannya para pekerja/buruh menjadi peserta bpjs kesehatan dan peserta bpjs jamsostek, tidak adanya cuti haid, tidak adanya cuti sebelum melahirkan dan tidak adanya hak cuti sesudah melahirkan serta hak cuti lainnya. Penerapan hukum ketenaga kerjaan pada Pengadilan Negeri dan penerapan hukum pada Mahkamah Agung RI haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana putusan perkara atas 4 (empat) pekerja/buruh yang menggugat CV. Mestika jaya Abadi baik tingkat Pengadilan Negeri Medan dan pada tingkat Mahkamah Agung RI ada perbedaan yang dirasa kurang mencerminkan keadilan.
IMPLEMENTASI PEMBUATAN SURAT TUNTUTAN JAKSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk) Bachri, Erlina; Murthadho, Nauval
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4752

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya pada Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk, dan hubungannya dengan putusan hakim. Penelitian menggunakan metode normatif dan empiris dengan data primer dari penelitian lokasi dan data sekunder dari bahan hukum. Hasil menunjukkan bahwa surat tuntutan jaksa mencakup identifikasi tindak pidana, bukti, dan analisis hukum, yang mempengaruhi keputusan hakim. Hubungan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim penting untuk keadilan, dengan hakim mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan. Rekomendasi mencakup peningkatan kualitas bukti, penggunaan teknologi, dan pelatihan bagi jaksa dan hakim untuk memastikan keputusan yang lebih tepat dan transparan dalam sistem peradilan.
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (CURANMOR) DI TANGGERANG BANTEN Tan, George Stiven; Samara, Finsensius
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.4372

Abstract

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia sangatlah tinggi dan merupakan salah satu fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh setiap orang, masyarakat, dan seluruh negara. Besarnya kejahatan ini tercermin dari tidak dapat sepenuhnya diberantas, melainkan hanya dapat dicegah dan dikurangi. Kejahatan memerlukan perhatian serius karena mempunyai dampak buruk dan kerugian bagi bangsa, masyarakat, dan individu. Rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimana penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor di tingkat penyidik ​​Polres Tangerang-Banten. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokus mengkaji penerapan aturan dan norma dalam hukum positif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Polres Tangerang-Banteng berangsur-angsur membaik, namun masih banyak kekurangannya. Kesimpulan dari surat ini adalah bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana melawan hukum, dan perbuatan tersebut tidak melanggar hukum. Artikel ini khusus membahas tentang kejahatan sepeda motor. Kejahatan ini sangat keji dan selalu terjadi di masyarakat sekitar, khususnya di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sehingga sangat sulit untuk meminimalisirnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sini sudah berangsur-angsur membaik, meskipun banyak hal yang telah diperbaiki, namun masih banyak kekurangannya, seperti: Sarana dan prasarana, keanggotaan yang berkualitas, dan kejahatan ini semakin banyak disebabkan oleh sifat manusia yang tidak pernah berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya.
PENGATURAN KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PROSES PERSIDANGAN DI INDONESIA Anggraini, Dwi Oktavia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4261

Abstract

Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia. Berpedoman kepada tujuan itu, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah tersebut, selanjutnya dilakukan penganalisisan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil : 1) Untuk pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia belum ada yang mengatur tentang hal tersebut di dalam KUHAP. Ahli berkewarganegaraan asing yang di pekerjakan di Indonesia harus menggunakan syarat–syarat administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana pihak pemberi kerja memberikan rekomendasi secara langsung bagi ahli asing agar visa yang digunakan dapat dipakai sesuai jenis nya yaitu visa tertinggal. 2) Untuk kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan kedudukan hukum keterangan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia perlu adanya pengaturan khusus bagi ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat hadir di persidangan dengan membuat syarat – syarat khusus di dalam KUHAP yang mengatur dari sistem administrasi, dokumen pendukung penunjang keahlian untuk dapat memperkuat kedudukan hukum bagi warga negara asing yang akan menjadi ahli di dalam persidangan di Indonesia.

Page 40 of 58 | Total Record : 575

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue