cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 39   40   41   42   43 
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Laia, Feberman; Laia, Desrianus; Hamonangan, Alusianto; Simangunsong, Elman
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4089

Abstract

Penelitian ini mengulas konsekuensi hukum dari proses kepailitan terhadap hartakwarisan dalam konteks UU No. 37/2004 mengenai Kepailitan dan Penundaani Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak hukum kepailitan terhadap hak dan pembagian harta warisan bagi pihak-pihak terkait. Metode yang diterapkan adalah analisis normatif dengan mengamati ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa harta warisan bisa menjadi bagian dari aset Debitur yang terlibat dalam proses kepailitan. Pembagian harta warisan dalam situasi kepailitan diatur sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU, yang berpotensi mempengaruhi hak dan klaim para ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, baik pengurus kepailitan maupun ahli waris, untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka dalam situasi kepailitan.
Corruption in the Procurement Process of Government Goods and Services Riza, Wahyu Friyonanda; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Lukman, Lukman; Ardiansyah, Ardiansyah; Suswadi, Suswadi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4722

Abstract

Procurement is one of the important functions of government organizations, one of which is channeling and distributing the state budget through the procurement of government goods/services. Procurement of government goods/services is a fundamental component of good governance. Government procurement of goods/services has the aim of, among other things, obtaining goods/services at prices that can be accounted for with appropriate quantity and quality and timely implementation. The implementation of procurement of goods and services in Indonesia until 2008 still used a conventional procurement system. In carrying out this tender, the interaction between the procurement committee and service providers is carried out directly so that there are many irregularities in the process of procuring goods and services. This type of research uses descriptive qualitative with analytical methods. The causes of irregularities in the procurement of goods and services in Indonesia include: a dominating bureaucratic leadership structure, lack of strong regulations on government procurement of goods/services, the system of government procurement of goods/services not working properly, employee salaries/incentives that are still low, the mental and moral of employees the low, the lack transparency, expensive political campaigns, the existence of political dynasties, big projects, crony interests, weakness order and law enforcement, weak legal profession.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK BUKTI TIDAK LANGSUNG TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA Fachrina, Qorin; Ulumuddiin, Muhammad Humam; Elisabet, Tasya; Hosnah, Asmak Ul
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4361

Abstract

Bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak secara langsung membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bukti ini dapat berupa keterangan saksi, ahli, atau petunjuk. Penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat berdampak pada hak-hak terdakwa, terutama hak untuk diadili secara adil dan bebas dari prasangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bukti tidak langsung terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih ketat dalam penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan ini perlu memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi, meskipun terdakwa diadili berdasarkan bukti tidak langsung
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA Seregig, I Ketut; Agustina, Tiara Amelia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4379

Abstract

Penyimpangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan menjadi tantangan serius di berbagai sektor masyarakat dan birokrasi Indonesia. Meskipun regulasi perundang-undangan telah ada, khususnya dalam KUHP Pasal 374, yang mengatur tentang penggelapan barang konsumsi oleh penguasa jabatan, namun efektivitasnya terkendala oleh dampak modernisasi. Penelitian ini fokus pada kasus penggelapan bersama dalam jabatan, di mana pelaku yang bekerja pada PT. Gajahmada Internusa melakukan perbuatan tersebut dengan rekan kerjanya. Analisis terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga dilakukan, yang mencakup dorongan atau anjuran kepada orang lain untuk melanggar hukum. Faktor ekonomi dan gaya hidup konsumtif menjadi pengaruh signifikan yang memotivasi pelaku. Penelitian ini menggali pandangan ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, serta mengeksplorasi dampak kerugian perusahaan sebagai pertimbangan hukuman.
KEMANFAATAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI HAK TANGGUNGAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG UNTUK MODAL USAHA Ndruru, Andi putra perjuangan; Laia, Anolifa; Siregar, Syawal Amry; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keuntungan utama yang terkait dengan penggunaan sertifikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman modal usaha, yang menguntungkan baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Dalam konteks pinjaman ini, hipotek berfungsi sebagai pengaturan jaminan dimana peminjam menjaminkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang mengatur tentang kerangka kerja mekanisme penjaminan yang dikenal dengan hak tanggungan, protokol yang mengatur penerapan hak tanggungan atas kepemilikan properti dalam transaksi kredit pada bank umum didasarkan pada prinsip jaminan hipotek. Prinsip ini memfasilitasi pengikatan jaminan utang yang ditunjuk, biasanya dalam bentuk tanah atau aset, pada pengaturan pinjaman.
PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAKING CLASS BAGI WARGA BINAAN SEBAGAI BEKAL KEMBALI KE MASYARAKAT (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU) Maharani, Dhea; Rinaldi, Kasmanto
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4719

Abstract

Bagi mereka yang kehilangan hak kebebasannya untuk sementara, Lembaga Pemasyarakatan berperan aktif dalam memenuhi hak-hak warga binaan dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta pembinaan. Pembinaan banyak melatih warga binaan dalam menemukan minat bakatnya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian yang berfokus pada agenda baking class membawa warga binaan yang bergabung di dalamnya dapat menemukan kegiatan baru dalam mengisi hari-hari selama berada di Lembaga Pemasyarakatan sambil menunggu waktu bebas. Penulis menemukan bahwa bidang kegiatan kerja berusaha untuk membantu para warga binaan untuk menjalani hal positif dan tidak melakukan pelanggaran. Hal ini berhubungan baik nantinya ketika para warga binaan sudah kembali bebas dan mereka bisa berada ditengah-tengah masyarkat tanpa terkucilkan dan tidak kembali menjadi residivis.
KOMUNIKASI SIMBOLIK PADA PROSES MANGULOSI DALAM PERNIKAHAN BUDAYA BATAK TOBA DI DESA NARUMONDA III Lukitanigsih, Lukitanigsih; Nasution, Abdul Haris; Buulolo, Ayu Linsa; Marpaung, Herman P; Khadijah, Khadijah; Rangkuti, Ibrahim Rauf
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4660

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang komunikasi simbiolik dalam proses mangulosi dalam pernikahan batak toba. Ulos sebagai hal penting dalam suku Batak, sehingga fokus penelitian ini adalah prosesi mangulosi (penyematan ulos) dalam pernikahan adat Batak Toba, dari proses mangulosi tersebut, muncul nilai-nilai serta keyakinan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka yang mengharuskan peneliti meneliti lebih dalam dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah: 1. Komunkasi yang dilakukan melalui ulos adalah untuk menyampaikan doa dan harapan. 2. Adanya simbol dan makna yang muncul dan tergambar oleh komunikasi verbal ataupun komunikasi non verbal.3.Nilai yang terkandung pada setiap prosesi mangulosi menghasilkan perbedaan perilaku masyarakat batak terhadap orang yang telah menikah secara adat dan orang yang tidak menikah secara adat lewat teori negosiasi wajah (face negotiation theory),4.keyakinan yang terkandung dibalik nilai-nilai yang terjadi pada setiap prosesi mangulosi, baik nilai terhadap kain ulos maupun terhadap seluruh rangkaian peristiwa komunikasi yang terjadi pada pernikahan adat batak Toba.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN PERDA NO 8 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI CIPETE SELATAN Kristianto, Tedy; Farhana, Farhana
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4726

Abstract

Cara mudah untuk bertahan hidup dan menghasilkan uang salah satunya adalah berdagang, terutama di kota-kota besar. Akan tetapi, akibat maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) mengakibatkan tata kota menjadi kacau karena PKL, karena mereka tidak lagi memperhatikan unsur fungsi sebuah kawasan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya, karena yang mereka pedulikan hanyalah cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Efektifitas penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Cipete Selatan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Teknik pengujian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bertumpu pada metodologi pembatasan norma atau memutuskan agar hukum tersebut dapat dilihat secara empiris, yang mana dampak sosialnya dapat dipusatkan sebagai protes eksplorasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan dan tidak menaati aturan. Meskipun PKL telah diperingatkan oleh masyarakat dan diberi Surat Peringatan (SP) oleh petugas Satpol PP tetap saja para PKL tidak mengindahkan peraturan yang ada. Padahal komitmen, kompetensi, dan koordinasi petugas dalam melaksanakan penertiban sudah cukup efektif, namun tampaknya kinerja petugas dalam hal sosialisasi dan penyediaan lahan relokasi perlu ditingkatkan lagi, guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Cipete Selatan
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA. STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw) Rusli, Tami; Anggraini, Priskalia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4098

Abstract

Pada era modernisasi ini, pembiayaan multiguna menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjian pembiayaan, berbagai aspek hukum KUHPerdata menjadi dasar penting. Namun, implementasi perjanjian sering mengalami kendala, seperti wanprestasi dari debitur. Penelitian ini mengeksplorasi kasus PT Mandala Multifinance Tbk yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Yeni Anggraini dan Zulpian. Dimana fokus dalam penelitian ini yakni pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna, khususnya pada putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2023/PN Liw.a. Penelitian ini membahas aspek hukum KUHPerdata terkait sahnya perjanjian, khususnya dalam pembiayaan multiguna. Dengan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menangani kasus wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna, dan mengacu pada proses hukum yang berlaku.
ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BINGKAI ARAH PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sujono, Sujono; Sudarto, Sudarto; Putra, Hiskia Ady
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang merupakan pergeseran dalam sistem tersebut yang berfokus pada perbaikan kerusakan dan pemulihan hubungan daripada semata-mata menjatuhkan hukuman. Studi ini menunjukkan bahwa restorative justice menawarkan opsi yang menjanjikan untuk pendekatan hukuman tradisional. Namun, keberhasilannya di Indonesia bergantung pada evaluasi, pelatihan, dan perubahan terus-menerus kerangka hukum untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan tujuan reformasi hukum di Indonesia. Studi ini mencapai kesimpulan dengan menyarankan tindakan strategis yang dapat meningkatkan kinerja restorative justice di Indonesia. Salah satu langkah yang disarankan adalah agar restorative justice dimasukkan ke dalam undang-undang yang berdiri sendiri, yang dapat memperkuat peranannya dalam mencapai sistem peradilan yang lebih seimbang dan rehabilitatif.

Page 41 of 58 | Total Record : 575

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue