cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurfaika Ishak
Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com
Phone
+6285292349495
Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27163245     EISSN : 27161994     DOI : https://doi.org/10.24252/qadauna
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang diinisiasi untuk menampung dan mengoptimalkan minat menulis mahasiswa di bidang hukum islam dan hukum umum yang memiliki keterkaitan dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 227 Documents
 4   5   6   7   8 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Fitri Wulandari; Sohrah Sohrah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16780

Abstract

Akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Online Shop di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini adalah mengenai praktek akad salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Dan pandangan hukum terhadap jual beli akad salam. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi jual beli pesanan/as-salam yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Implikasi penelitian adalah agar kiranya aparat pemerintah dan online shop berperan aktif untuk melakukan penyuluhan mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam kepada masyarakat, agar kiranya masyarakat lebih paham mengenai transaksi jual beli pesanan/as-salam.Kata Kunci: Akad salam, Praktik dan Pemahaman masyarakat
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PASCA BERLAKU PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA Muhammad Alifyudha Putra Anindito; Andi Safriani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21422

Abstract

AbstrakSkripsi membahas mengenai seberapa efektif pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai dalam menerapkan PERMA No 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar, Adapun menjadi submasalah dalam penelitian ini, yaitu : A) Bagaimana efektifitas penerapan PERMA No 01 TAHUN 2016 dalam menyelesaikan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar? B) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar?Jenis penelitian ini menggunakan metode (field deskriftif kualitatif) atau penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis (sosiological approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan memperhatikan kasus yang diselesaikan proses mediasi pasca perma No 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa efektifitas penerapan  pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 di pengadilan sudah efektif, dengan mengunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan 5 lima faktor tersebut, yaitu. subtansi hukum, structural hukum,fasilitas dan sarana, dan kepatutan/itikad baik masyarkat, kebudayaan, Adapun faktor pendukung mediasi yaitu faktor sarana dan Fasilitas yang memadai dalam proses mediasi, iktikad baik para pihak, faktor sosiologis dan fisiologis dan juga faktor penghambat mediasi yaitu komplesitas perkara dan keinginan kuat para pihak untuk bercerai serta peran dan fungsi mediator yang kurang optimal.Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian 
PENGARUH KEMISKINAN TERHADAP PENGAMALAN SYARI’AT ISLAM DI DESA GUNUNG SILANU Khaerul Padhli; Asni Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.18570

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pengamalan sya’riat islam di Desa Gunung Silanu. Pokok masalah dibagi dua Sub masalah yakni: 1).Bagaimana   pengaruh kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat di Desa Gunung Silanu? 2).Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pengamalan syariat islam di Desa Gunung Silanu? Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Pengaruh kemiskinan terhadap dikehidupan masyarakat desa gunung silanu yaitu jumlah penduduk desa gunung silanu 3.745 jiwa dari laki-laki 1882 jiwa dan perempuan 1.863 jiwa yang mempunyai pekerjaan yang bermacam-macam dan diantaranya masih banyak masyarakat mencari pekerjaan secara tidak halal misalnya sabung ayam, rentenir dan pencurian, keadaan social budayanya serta agama dan kepercayaan masyarakat gunung silanu yakni batara maserea (Dewa yang tunggal). 2).pengaruh  Pengamalan syariat islam di Desa Gunung Silanu dalam hal ekonomi berdampak pada penerapan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah dan juga kurban. Selain itu yang menjadi kurangnya pengamalan syariat islam pada bidang shalat dan berpendidikan rendah.Kata Kunci: Kemiskinan, Desa Gunung SilanuAbstractThe main problem in this research is how poverty affects the practice of Islamic sya'riat in Gunung Silanu Village. The main problem is divided into two sub-problems, namely: 1) How does poverty affect people's lives in Gunung Silanu Village? 2). How does poverty affect the practice of Islamic law in Gunung Silanu Village? The results obtained from this study include: 1). The effect of poverty on the livelihoods of the people of Gunung Silanu Village is that the total population of Gunung Silanu Village is 3,745 people who come from 1,882 men and 1,863 women who have various jobs and many of them are still looking for illegal work such as cockfighting. , loan sharks and theft. The socio-cultural and religious conditions and beliefs of the people of Mount Silanu are batara maserea (single god). 2). The effect of practicing Islamic law in Gunung Silanu Village from an economic perspective has an impact on the application of zakat mal, zakat fitrah, alms, alms and also zakat. In addition, there is still a lack of practice of Islamic law in the field of prayer and low education.Keywords: Poverty, Gunung Silanu Village
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TALIBARANI PADA MASYARAKAT DESA KARAMPUANG KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU Nur Said; Usman Usman
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.20210

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi Talibarani pada masyarakat desa karampuang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tradisi Talibarani merupakan tradisi yang dilaksanakan satu kali dalam setahun, apabila tradisi ini tidak dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki garis keturunan maka keluarga tersebut akan di Kambaroang (mendapat teguran) oleh arwah leluhur mereka, seperti mengalami musibah, diberikan penyakit dan itu dapat dihilangkan atau disembuhkan dengan cara melaksanakan tradisi Talibarani dengan menyiapkan sesajen yang ditujukan kepada arwah leluhur dengan kepercayaan bahwa arwah leluhurlah yang menyembuhkan keluarga yang sakit. Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Talibarani.AbstractThis study examines the review of Islamic law on the Talibarani tradition in the Karampuang village community. This study uses qualitative methods with the approach used is the syar'i approach, and sociology with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are interviews and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. The Talibarani tradition is a tradition that is carried out once a year, if this tradition is not carried out by a family who has a lineage, the family will be in Kambaroang (receive a warning) by their ancestral spirits, such as experiencing a disaster, being given a disease and it can be removed or cured by how to carry out the Talibarani tradition by preparing offerings addressed to ancestral spirits with the belief that the ancestral spirits are the ones who heal a sick family. Keywords: Islamic Law, Talibarani Tradition
TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ATASAN (INSUBORDINASI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III – 16 MAKASSAR Fijannatin Aliah; Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21486

Abstract

AbstrakPokok permasalahan di skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) di Pengadilan Militer. Selanjutnya Sub masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 1) Bagaimana Proses Tindak Insubordinasi di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar, 2) Bagaimana Penerapan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Terdakwa, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan di Lingkungan Pengadilan Militer III – 16 Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap perbuatan melawan atasan di lingkungan Pengadilan Militer mencakup beberapa proses tindak pidana bagi anggota militer itu ada beberapa tingkat yang membedakan ialah kekuasaan pengadilan yang mengadili. Pertimbangan seorang hakim di pengadilan militer haruslah berkaitan erat dengan putusan yang akan diberikan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korbannya. Menurut hukum Islam  seorang prajurit yang tidak patuh dan melawan atasan dapat di sebut pembangkang, karena kepatuhan kepada atasan merupakan suatu keharusan. Implikasi dari penelitian ini adalah setiap komandan di masing – masing kesatuan dapat memberi strategi pembinaan kembali anggotanya,hakim militer dalam mempertimbangkan disarankan untuk lebih mengedepankan rasa keadilan,dan dalam hukum Islam disiplin nya seorang anggota  dapat menumbuhkan kesadaran untuk selalu mematuhi peraturan dan sandi korsa nya.Kata Kunci: Perbuatan Melawan Atasan, Pengadilan Militer, Hukum IslamAbstractThe main problem of this investigation is the Juridical Review and Islamic Law Against Acts Against Superiors (Insubordination) in Military Courts. Furthermore, this sub-problem is divided into three parts, namely: 1) How is the Process of Acts of Insubordination in the Military Court III-16 Makassar, 2) How is the Application of Judge Consideration Law in Imposing Sanctions Against the Defendant, 3) What is the View of Islamic Law on Actions Against Superiors in Military Court Environment III – 16 Makassar. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of field research with the research approach used is juridical-normative. The results of this study indicate that the juridical and Islamic legal review of acts against superiors in the Military Court environment includes several criminal proceedings for members of the military. The consideration of a judge in a military court must be closely related to the decision that will be given in order to provide a sense of justice for the defendant and also the victim. According to Islamic law, a soldier who disobeys and fights against his superiors can be called a dissident, because obedience to his superiors is a must. The implication of this research is that each commander in each unit can provide a strategy for rebuilding its members, military judges in considering are advised to prioritize a sense of justice, and in Islamic law discipline a member can raise awareness to always obey the rules and code of the korsa.Keywords : acts against superiors, military courts, Islamic Law
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH PERKAWINAN DENGAN PERTIMBANGAN STRATA SOSIAL PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru) Kurnia Kurnia Munir; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.19151

Abstract

AbstrakStatus sosial dalam tinjauan hukum islam dan positif ini menjadi suatu permasalahan utama. Pengaruh perkawinan ditinjau dari hukum islam dan strata sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan dampak positif dan negatif terhadap adanya strata sosial yang berbeda pada Masyarakat Sulawesi Selatan Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru menjadi topik utama. Peneliti kemudian menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan mendeskripsikan info, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian, hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan information yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan. Status Sosial Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dalam ditinjau dari hukum islam dan hukum positif bahwa status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang panai’, meliputi Keturunan Bangsawan, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan Status Ekonomi perempuan dan Kondisi Fisik. Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai’ yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki- laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Strata Sosial.AbstractSocial status in this positive and Islamic legal journal is a major issue. The effect of marriage in terms of Islamic law and social strata in the community of South Sulawesi, the district of Soppeng Riaja, the regency of Barru and the positive and negative impacts on the existence of different social strata in the community of South Sulawesi, Soppeng Riaja District, Barru Regency is the main subject. The researchers then use descriptive qualitative methods, interpret and describe the information, attitudes and viewpoints that occur in a society, the contradictions between two events, the relationships between individuals and the variables that result from differences between facts. existing and existing facts and their effects on conditions. Inductive approach, with information gathering techniques, namely field studies, interviews, in addition to the fact that the author also conducts literature studies by examining books, literature and statutory regulations. By analyzing legal documents, the author searches, analyzes and finds all the laws and regulations that govern all aspects of Islamic law and marriage law. Social status of the Soppeng Riaja sub-district, Barru Regency in terms of Islamic law and positive law according to which the social status of women determines the top and bottom of Panai money ”. Social status includes royal ancestry, educational level, professional economic status of women, and physical condition. doi 'panai' was considered siri 'or the self-esteem of a woman and her family. As for the legal impact if the male party is not able to pay the targeted amount of Panai money, the marriage will automatically be annulled and, in general, this implies that both men and women receive contempt or insults. in the local community, and generally relations between the two families can be tenuous. In addition, many men are reluctant to get married due to the many demands that men have to prepare for a marriage. Not a few women who don't get married and become single.Keywords: Islamic Law, Positive Law, Social Strata.
PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN “TANAH KOTI” PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo) Andi Ramadhan; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.20262

Abstract

AbstrakSeiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan tanah koti’ di Kelurahan Tancung Tanasitolo Kabupaten Wajo menyimpan sejumlah masalah.  Diantara permasalahan itu adalah belum selesainya isu pengakuan atas status kepemilikan tanah yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan dan kepemilikan tanah koti ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.  Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.   Penelitian ini mendapati bahwa status kepemilikan tanah koti’ di Kelurahan Tancung diklasifikasikan sebagai tanah negara yang didasarkan pada proses terjadinya tanah tersebut. Masyarakat hanya berkedudukan sebagai pengelola lahan saja. Saat ini, tanah koti’ tersebut telah berada dibawah penguasaan masyarakat yang telah mengelolanya dalam jangka waktu lama dan telah memiliki surat PBB-P2. Sedangkan masyarakat yang memiliki Surat Letter C dapat mengajukannya permohonan Serifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah tersebut. Pengelolan dan kepemilikan tanah koti dilakukan dengan menggunakan metode iqtha isthigal berupa pemberian tanah oleh pemerintah kepada rakyat yang berhak agar lahan tersebut tidak menjadi lahan mati dan berguna untuk memajukan lahan mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Tanah Koti’, Hukum Positif, Hukum Islam.AbstractAlong with the times, the management of koti land in Tancung Tanah Sitolo, Wajo District, has a number of problems. Among the problems is the issue of recognition of land ownership status which has the potential to cause conflict in the community. This research focuses on the management and ownership of koti land from the perspective of positive law and Islamic law. This research is a qualitative field research with the research location in Tancung, Tanah Sitolo, Wajo District. This study found that the status of koti 'land ownership in Tancung Village is classified as state land based on the process of the land being created. The community is only the manager of the land. Currently, the koti 'land has been under the control of the community who has managed it for a long time and already has a PBB-P2 letter. Meanwhile, people who have a Letter C can apply for a Certificate of Ownership on the ownership of the land. The management and ownership of koti land is carried out using the iqtha isthigal method in the form of giving land by the government to the people who have the right so that the land does not become dead land and is useful for advancing the land for the welfare of the community.Keywords: Land Ownership, Koti 'Land, Positive Law, Islamic Law.
PEMBARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN EGALITER LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN Moh. Zakariya
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.20457

Abstract

AbstrakSebagai agama pembaruan, datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari yang semula patriarkal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui satu Tuhan), 2) sistem sosial, dari yang semula hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, dari yang semula kolektif (kesukuan/syu’ubiyah) diperbarui menjadi tanggung jawab yang bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, dari yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman). Berkaitan dengan relevansi pembaruan sistem hukum Islam dengan tuntutan egaliter laki-laki dan perempuan, bahwa pembaruan sistem hukum Islam yang memperbarui sistem hukum jahiliyah telah memberi gambaran bagaimana Islam menghendaki terciptanya kehidupan masyarakat yang baik atau khairo ummah yang berkeadilan dan berkesetaraan (egaliter) dengan memperbarui sistem hukum yang ada sebelumnya. Islam datang pada masyarakat Jahiliyah dengan membawa syari'ah (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.Kata Kunci: Pembaruan Sistem Hukum, Hukum Jahiliyah, Tuntutan Kesetaraan. AbstractAs a religion of reform, the arrival of Islam has changed various aspects life. One that is being updated is the kinship system, from which Originally patnarchal (prioritizing men) was renewed to become bilateral or parental (providing equal or equal opportunities for men and women) Other reforms brought by Islam are: 1) belief systems, who were originally polytheists (acknowledging many gods) were renewed to become monotheistsac knowledging one God), 2) social system, from the original hierarchical-structured renewed to be egalitarian (parallel), 3) the economic system, from the original bourgeoisie capitalists are renewed into a just economic system, 4) a responsibility system answered, and what was originally collective (tribal / yu ubiyah) was updated to responsibility of an individual nature, and 5) the basis of the relationship between people per person. and which was originally based on social status and group became religious ties (faith). In connection with the relevance of reforming the Islamic legal system with the egalitarian demands of men and women, that system reform Islamic law which reformed the legal system of jahiliyah has embellished the picture how Islam wants the creation of a good community life or khairo ummah who are just and equal (egalitarian) with the ability to be brave the legal system that existed before it. Islam came to the people of Jahiliyah by bringing variah (legal system) that is perfect so as to be able regulate human life, especially how to establish fair relationships and egalitarian among human individuals. Keywords: Law System Renewal, Jahiliyah Law, Demands for Equality
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH PERTANIAN DENGAN SISTEM MONGKONTRAKI (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana) Jamal Hidfar; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21487

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum Islam terhadap Sewa Tanah Pertanian dengan Sistem Mongkontraki yang terjadi di Kelurahan Sikeli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sewa tanah pertanian dengan sistem Mongkontraki di kalangan masyarakat Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Sewa-menyewa di Kelurahan Sikeli tersebut diawali dengan adanya pencarian kebun kelapa, melakukan pertemuan, dan melakukan akad secara lisan yang didasarkan atas rasa kepercayaan.Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Mongkontraki.AbstractThis study discusses the analysis of Islamic law on Agricultural Land Leases with the Contracting System that occurred in Sikeli Village. This study uses a qualitative method with the approach used is a syar'i approach, and sociological with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. Rent agricultural land with the Mongkontaki system among the people of Ex. Sikeli, District. West Kabaena, Kab. Bombana can be said to be a phenomenon that has occurred for quite a long time. The leases in Sikeli Village began with the search for coconut plantations, holding meetings, and making verbal contracts based on a sense of trust.Keywords: Islamic Law, Mongkontraki System. 
PEMBERIAN NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019) Eka Ariyani; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.18961

Abstract

AbstrakPemberian nafkah mut’ah dan iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Meski demikian, pengadilan dapat menentukan besar pemberian nafkah mut’ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri tersebut. Meskipun mantan isteri tidak menuntut hak mut’ah dan iddahnya dalam proses perceraian, hakim juga dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut. Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah Field Research Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang menjadi acuan dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Majene adalah pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan tersebut tidak mencantumkan besar biaya yang harus diberikan kepada isteri, maka besar jumlah uang atau barang tersebut ditentukan dengan didasarkan pada beberapa hal, yaitu kemampuan suami, sikap dan perilaku isteri selama dalam pernikahan, dan kesimpulan hakim berdasarkan penilaiannya dalam alur persidangan. Dalam pelaksanaannya, setelah pembacaan isi putusan, hakim memberi tahu suami agar membawa kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut’ah pada saat pembacaan ikrar talak yang akan dilaksanakan di sidang selanjutnya.Kata Kunci: Nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan perceraianAbstractThe provision of stipulations for mut'ah and iddah is clearly stipulated in Islam and national law, however, the amount of cost or amount of provision of such income has not yet been regulated specifically. However, the court can determine the amount of provision for the mut'ah and iddah expenses for the former wife. Although ex-wives do not claim their mut'ah and iddah rights in the divorce proceedings, judges can also oblige the ex-husband to pay for these rights. The type of research that compilers use in this thesis is Qualitative Field Research. This research was conducted at the Majene Religious Court, Majene Regency, West Sulawesi. The result of this research can be concluded that the provision of iddah income and earning mut'ah which is the reference in the case decision at the Majene Religious Court is article 149 letters a and b of the Compilation of Islamic Law. However, this regulation does not include the amount of money that must be given to the wife, so the amount of money or goods is determined based on several things, namely the husband's ability, the wife's attitude and behavior during marriage, and the judge's conclusion based on his assessment in the flow of the trial. In practice, after reading the contents of the verdict, the judge tells the husband to carry his obligations in the form of iddah and mut'ah livelihoods at the time of reading the divorce vows which will be carried out at the next trial.Keywords: Nafkah iddah, nafkah mut'ah, and divorce

Page 6 of 23 | Total Record : 227

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 Vol 6 No 2 Vol 6 No 1 Vol 5 No 3 Vol 5 No 2 Vol 5 No 1 Vol 4 No 3 Vol 4 No 2 Vol 4 No 1 Vol 3 No 3 Vol 3 No 2 Vol 3 No 1 Vol 2 No 3 Vol 2 No 2 Vol 2 No 1 Vol 1 No 3 Vol 1 No 2 Vol 1 No 1 More Issue