Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PADA PT. CITRA NUSA INSAN CEMERLANG (CNI) INDONESIA CABANG MAKASSAR Muhammad Mahbub Abrary Ansar; Muhammad Fajri
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.20589

AbstrakBisnis Multi Level Marketing (MLM) merupakan bisnis investasi masa depan yang telah beroperasi di Makassar. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji jenis bisnis tersebut yang dijalankan oleh PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Indonesia Cabang Makassar. Kajian ini ini mencakup praktek marketing bisnis MLM PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Makassar dan analisisnya dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang dihimpun dan dianalisis adalah data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini mendapati bahwa praktik MLM pada PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Cabang Makassar diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Sistem marketing PT CNI Indonesia cabang Makassar seperti penjualan langsung biasa. PT CNI Indonesia cabang Makassar melakukan penjualan produk kepada konsumen disertai dengan bonus yang diterimanya. Keuntungan yang diperoleh sesuai usaha dan hasil penjualan masing-masing mitra. Sistem yang dianut tidak menguntungkan upline semata, bahkan dalam keadaan tertentu upline yang tidak produktif tidak mendapatkan apa-apa. Berdasarkan temuan ini, hendaknya para praktisi bisnis MLM bekerjasama dengan para ahli ekonomi Islam, akademisi, serta tokoh agama, secara aktif memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat luas tentang bisnis MLM.Kata Kunci: Sistem Marketing, Investasi, Multi Level Marketing, Hukum IslamAbstractMulti Level Marketing (MLM) is a future investment business that has been operating in Makassar. This research was conducted to examine the types of business that are run by PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Indonesia Makassar. This study covers the MLM business marketing practices of PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Makassar and its analysis in Islamic law review. This research is a field research study. The data collected and analyzed is qualitative data using a juridical-normative approach. This study found that the practice of MLM at PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) Makassar Branch is allowed in Islam as part of muamalah. The Makassar branch of PT CNI Indonesia marketing system is like regular direct selling. PT CNI Indonesia Makassar sells products to consumers along with the bonus they receive. Profits are obtained according to the business and sales results of each partner. The system adopted does not only benefit the upline, even in certain circumstances the unproductive upline does not get anything. Based on these findings, MLM business practitioners should collaborate with Islamic economists, academics, and religious leaders, to actively provide a comprehensive understanding to the wider community about the MLM business.Keywords: Marketing System, Investment, Multi Level Marketing, Islamic Law.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI KOTA PALOPO Ismail Abu Bakar; Darussalam Darussalam
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.17745

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah, dibentuklah organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah, namun kemudian pada tahun 2011 pemerintah merevisi UU No.38 Tahun 1999 dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan mengganti nama menjadi BAZNAS. Susunan Pengurus BAZNAS Kota Palopo terdiridari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dalam hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, setelah itu disetorkan kepada BASNAS Kota Palopo untuk didayagunakan. Di BAZNAS Kota Palopo, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan ashnaf. Di dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Palopo menemui berbagai macam kendala yang dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo tersebut, BAZNAS Kota Palopo meresponnya dengan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.Kata Kunci: Zakat, BAZNAZ, Kota Palopo.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi Husnul; Marilang Marilang
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.19329

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut, maka timbul beberapa sub masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan dalam undang-undang perlindungan anak?; 2) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan sebaimana dalam undang-undang tentang perlindungan anak?; 3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan di Kota Makassar?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Dalam UU Perlindungan Anak telah dirumuskan beberapa hak-hak anak jalanan yang bersifat non-diskriminatif diantaranya hak untuk hidup, hak pendidikan, hak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dsb. 2); Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan terhadap anak jalanan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar; 3). Pelaksanaan kebijakan terhadap hak-hak anak jalanan belum bisa dikatakan maksimal karena kurang memadainya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-hak anak jalanan, Kota Makassar AbstractThe main problem of this research is the Legal Protection of Street Children Rights in Makassar City, Islamic Law Perspective. From these main problems, several sub-problems arise which are formulated as follows: 1) How is the guarantee of legal protection for the rights of street children in the child protection law ?; 2) What is the policy of the Makassar City government in guaranteeing legal protection of the rights of street children as in the law on child protection ?; 3) How is the implementation of legal protection for the rights of street children in Makassar City? The results obtained from this study include: 1). In the Child Protection Law, several non-discriminatory street child rights have been formulated, including the right to life, the right to education, the right to protection from violence, etc. 2); The Makassar City Government has issued a policy against street children as stipulated in the Regional Regulation No. 2 of 2008 on fostering street children, homeless people, beggars and street singers in the city of Makassar; 3). The implementation of the policy on the rights of street children cannot be said to be maximal because of the insufficient equipment needed to implement the policy.Keywords: Legal Protection, Rights of Street Children, Makassar City

TRADISI GANTARANGKEKE DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH (Studi Kasus di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng) Husnul Maabi; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21387

AbstrakPokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Tradisi Gantarangkeke dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah yang ada di Kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan fenomenologi, teologis, sosiologis, dan pendekatan syar’i. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya suatu tradisi tahunan yang diyakini oleh masyarakat mampu memberikan keberkahan dan manfaat serta berpengaruh dalam kehidupan mereka, kemudian juga menggambarkan bagaimana pandangan hukum islam utamanya Sadd al-Dzari’ah terhadap keyakinan tersebut. Sebagai umat muslim yang sangat yakin adanya Allah, mereka juga yakin terhadap adanya berkah yang dapat diperoleh dari berbagai bentuk pemujaan yang dilakukan. Tradisi Gantarangkeke dikenal mengandung unsur islami oleh para penggiatnya, apalagi pelaksanaannya menjelang bulan romadhan tepatnya pada pertengahan bulan sya’ban. Inilah salah satu hal yang mempengaruhi aqidah dan akhlak seorang muslim.Kata Kunci: Tradisi, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ahAbstractThe main issue discussed is the Gantarangkeke Tradition in the Sadd Al-Dzari'ah Perspective in Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. This research is a qualitative research or field research using phenomenological, theological, sociological, and syar'i approaches. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The sources of data from this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders, and several related institutions. The results of this study indicate that there is an annual tradition that is believed by the community to be able to provide blessings and benefits and influence their lives, then also describes how the views of Islamic law, especially Sadd al-Dzari'ah, towards this belief. As Muslims who strongly believe in the existence of Allah, they also believe in the blessings that can be obtained from various forms of worship. The Gantarangkeke tradition is known to contain Islamic elements by its activists, moreover its implementation before the month of Ramadan, precisely in the middle of the month of Sha'ban. This is one of the things that affect the aqidah and morals of a Muslim..Keywords: Tradition, Gantarangkeke, Sadd al Dzari’ah

EFEKTIVITAS BERACARA SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE Nur Alfadhilah Ruslan; Abdul Halim Talli
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21488

AbstrakPerkembangan bidang informasi dan tekhnologi saat ini mendorong terjadinya pembaharuan dalam beracara di pengadilan untuk memberikan pelayanan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan efektivitas beracara elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui pengumpulan data hasil wawancara, perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acara elektronik terdiri dari tahap pendaftaran (e-Filling), pembayaran (e-Payment), pemanggilan (e-Summons) dan persidangan (e-Litigation). Efektivitas ditinjau dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi. Adapun faktor pendukungnya diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik smartphone/pc, jaringan internet stabil, e-mail dan nomor telpon/whatsapp aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan memiliki kemampuan penggunaan media elektronik. Faktor penghambat ialah jaringan internet tidak stabil, kurangnya pengetahuan pengguna mengenai tekhnologi dan mekanisme acara elektronik, tergugat/termohon tidak setuju beracara elektronik, keterlambatan pihak merespon hakim pada persidangan. Pengadilan Agama Parepare sebaiknya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai fitur-fitur aplikasi e-court dalam beracara elektronik agar penggunaannya dapat mengalami peningkatan.Kata Kunci: Acara Elektronik, Efektivitas, Pengadilan Agama.AbstractCurrent developments in the field of information and technology encourage reforms in court proceedings to provide services that are simple, faster and low cost. This study aims to determine the implementation, effectiveness, supporting and inhibiting factors of electronic proceedings in the settlement of divorce cases at the Parepare Religious Court. This research is a descriptive qualitative reserach that describes the data obtained in the field related to the object of research. The approach used is a normative juridicial approach through collecting data from interviews, legislation and other related sources. The result of this study indicate that the electronic program consists of the stages of registration (e-Filling), e-Payment, e-Summons, and trial (e-Litigation). Effectiveness in terms of simple, fast and low cost aspects has generally been realized. The supporting factors include electronic media such as personal computer, stable internet network, e-mail and active telephone/whatsapp numbers. The inhibiting factors are unstable internet networks, lack og user knowladge about technology and electronic program mechanisms, defendant/respondent do not agree to proceed electronically, delays in responding to judges at trial. The Parepare Religious Court should as much as possible socialize the features of the e-court application in electronic proceedings so that its use can increase.Keywords: electronic proceedings, effectiveness, religious court.

PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA KEPADA ISTRI DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR DAN IMPLIKASINYA BAGI KEHARMONISAN KELUARGA Hasri Hasri; Saleh Ridwan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.19336

AbstrakDalam konsep perkawinan yang sesuai dengan tuntunan syar’i sudah seharusnya suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada isteri dengan sepenuh hati, berupa pelayanan yang baik dan tutur kata yang lembut dan juga memenuhi nafkah baik lahir maupun batin. Akan tetapi, tidak semua ikatan suci ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena ada faktor yang menghalangi suami tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun faktor tersebut yaitu suami seorang narapidana dan mendekam di dalam penjara sehingga pemenuhan nafkah batin terkendala dan tidak terpenuhi.Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang isteri apabila suami seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Dengan menggunakan metode penellitian lapangan (field research), penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek ataupun suatu sistem pemikiran untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana di Lapas kelas 1 Makassar berupa pemenuhan nafkah batin secara psikologis yaitu menelpon keluarga, bertatap muka saat isteri berkunjungdan saling memberi kabar lewat SMS, karena memang tidak tersedianya fasilitas ruang khusus(bilik asmara) untuk menyalurkan hasrat pemenuhan nafkah batin (seksual). Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah batin yang selama ini dilakukan oleh para narapidana yang berada di Lapas kelas 1 Makassar yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubunan biologis. melainkan secara psikologis, yang mereka anggap bahwa dengan pemenuhan nafkah batin secara psikologis juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.Kata Kunci: hak suami dan istri, lapas Kelas 1 MakassarAbstractIn the concept of marriage that is in accordance with the syar'i guidance, the husband should wholeheartedly give love and affection to his wife, in the form of good service and gentle speech and also fulfill both physical and mental livelihoods. However, not all of these sacred bonds go as expected because there are factors that prevent the husband from being able to provide physical and mental support. As for these factors, namely the husband of a prisoner and incarcerated in prison so that the fulfillment of his inner livelihood is constrained and not fulfilled. The research question in this thesis is how to fulfill the inner livelihood of a wife if the husband is a prisoner who is undergoing a prison term and what is the implication for family harmony. By using field research methods, the writer also uses descriptive analysis method, which is a method that examines a group of people, an object or a system of thought to make descriptions, descriptions systematically factual and accurate. The results of the study found that the fulfillment of the inner income carried out by prisoners in Class 1 Makassar in the form of psychological fulfillment, namely calling the family, meeting face to face when the wife visits and giving news to each other via SMS, because there is no special room facilities (love room) to channel the desire. fulfillment of inner (sexual) livelihood. Based on the explanation above, it can be concluded that the fulfillment of the inner livelihood that has been carried out by the prisoners who are in Class 1 Makassar prison is the fulfillment of the inner livelihood apart from being biologically related. but psychologically, they think that psychologically fulfilling one's inner livelihood is also very influential on household harmony.Keywords: husband and wife rights, Class 1 Makassar prison

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kab. Takalar Nur Wahidah; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19164

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (studi kasus dilingkungan Tana-Tana kel.Canego Kec pol-sel Kab.Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1.) Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi Appakaramula? 2.) bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Tradisi Appakaramula masyarakat dilingkungan Tana-Tana kel Canego Kec pol-sel Kab.Takalar? Hasil .dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Appakaramula pada masyarakat lingkungan Tana-Tana pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Tradisi ini merupakan suatu Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan tradisi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang sudah tidak melaksanakannya. Tradisi Appakaramula merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan sebelum melakukan suatu kegiatan sebelum melaksanakan tradisi besar. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu yang memadai seperti ahli hukum dan ustadz-ustadz yang memahami tentang hukum adat dan ilmu fiqih hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan tradisi dalam islam. Kata kunci tradisi appakaramula, masyarakat tana-tana

Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar) Rahmawati Rahmawati; Patimah Patimah; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19247

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 2) Bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Takalar menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrument lain. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa disamping masalah usia juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada meningktanya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Namun hal tersebut bukan satu-satunya faktor. Faktor lain diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Permintaan, Dispensasi, Nikah, Pengadilan

Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan Jusmiati Jusmiati; Asni Asni; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19349

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan. Adapun sub masalah yakni:1) Sejauhmana pemahaman masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan? 2) Bagaimana dampak pandangan masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Tondong Tallasa sangat kurang, baik pengetahuan agama maupun pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang memiliki hubungan persusuan. Dampak yang ditimbulkan yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan hubungan persusuan, putusnya hubungan perkawinan, adanya kesamaan genetik, anaknya berisiko tinggi mengalami cacat lahir, sistem imun lemah dan berisiko kematian.Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Perkawinan Hubungan Persusuan, Masyarakat Tondong Tallasa.AbstractThe main problem of this research is the Community Views of Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations. The sub-problems are: 1) How far the community understands Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? 2) What is the impact of the views of the people of Tondong Tallasa District, Pangkajene Regency and the Islands on Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? The results of this study indicate that the understanding of the Tondong Tallasa community is very lacking, both in religious knowledge and education, so they do not know about the prohibition of marriage for those who have breastfeeding relationships. The resulting impact is the large number of people who engage in breastfeeding marriages, break up of marriages, genetic similarities, their children are at high risk of birth defects, weak immune systems and risk of death.Keywords: Community Views, Dairy Relationship, Tondong Tallasa Community.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng Adriani Adriani; Zulfahmi Alwi; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19424

AbstrakPokok permasalahan penulisa ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pra-wedding di Kabupaten Soppeng (Study Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng). Pokok masalah di bagi dua sub masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik pra-wedding di kalangan masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng?. 2. Bagaimana prosesi pra-wedding masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dalam perspektif hukum islam?. Penelitian ini dilakukan Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja, Provinsi Sulawesi Salatan. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis antara lain: 1. Praktik foto pra-wedding ini dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Bagi anak muda yang ingin menikah di zaman ini akan merasa tidak lengkap apabila tidak melakukan praktik foto pra-wedding, foto pra-wedding ini bertujuan sebagai hiasan dinding pengantin dan sebagai tanda pengenal yang tercetak diundangan. 2. Pandangan Hukum islam Haram, apabila dilihat dari aspek pose atau gaya yang dilakukan calon pengantin seperti berpegangan tangan, bersentuhan, saling memandang dan tidak memiliki jarak diatara keduanya seperti layaknya suami dan istri. Tetapi apabila Pra-wedding boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang pra-wedding tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. Pra-wedding diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto secara rombongan atau bekerja team, apabila tidak ada unsur mendekati zina seperti, bertatapan, bersentuhan dan lain sebagainya. Praktik foto pra-wedding secara syar’i boleh-boleh saja karena seperti mengambil foto secara berpisah atau saling membelakangi dengan adanya jarak, pengambilan foto dengan pose yang berdiri sejajar dan tidak saling bersentuhan maupun saling menatap . Kata Kunci: Prewedding, Kab. Soppeng.AbstractThe subject matter of this paper is a Review of Islamic Law on Cultural Practices of Pre-wedding Photos in Soppeng Regency (Case Study of Liliriaja District, Soppeng Regency). The main problems are divided into two sub-problems, namely: 1. How is the pre-wedding practice among the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency? 2. How is the pre-wedding procession of the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency in the perspective of Islamic law? This research was conducted. This research is located in Soppeng Regency, Liliriaja District, Sulawesi Salatan Province.The results of the research obtained by the authors include: 1. The practice of pre-wedding photos is like a husband and wife, even though there is no legal bond, most of the poses are touching, holding hands, staring at each other and embracing. For young people who want to get married in this era, they will feel incomplete if they do not practice pre-wedding photos, this pre-wedding photo is intended as a bridal wall decoration and as a printed identification. 2. Islamic Law View Haram, when viewed from the aspect of poses or styles performed by the bride and groom, such as holding hands, touching, looking at each other and not having a distance between them like husband and wife. But if pre-wedding is okay because there is no hadith or verse that explains the prohibition on pre-wedding but there is only a prohibition on approaching adultery.Pre-wedding is allowed if it fulfills requirements such as taking photos in groups or working in teams, if there are no elements of approaching adultery such as, staring at each other, touching and so on. The practice of pre-wedding photography is syar'i okay because it is like taking photos separately or back to back with a distance, taking photos in a pose that stands parallel and does not touch or stare at each other. Keywords: Prewedding, Kab. Soppeng

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nurfaika Ishak

Contact Email nurfaika.ishak@gmail.com

Phone +6285292349495

Journal Mail Official qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA