Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL dan KONSEP LIBERALISME TERHADAP STUDI KASUS LEGALISASI ABORSI Muhammad Restu Arrasyiid; Stanley Muljadi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2953

Abstack: Hak kebebasan individu dimana merupakan satu kesatuan bagian dari liberalisme. Tetapi masih adanya temuan berupa larangan keras terhadap tindakan aborsi ini dari beberapa hukum nasional negara tertentu yang diterapkan tanpa terkecuali. Namun demikian, pengaturan dan dukungan tindakan aborsi telah diatur pada sedikit banyaknya hukum internasional yang mendasarkan kebijakannya pada posisi menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai suatu landasan penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach, untuk untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah legalitas aborsi dalam hukum internasional dan liberalisme berdasarkan perspektif hukum internasional. Bisa dilihat tindakan aborsi diakui secara universal sebagai pengejawantahan hak asasi manusia. Adanya regulasi yang dengan nyata dan masih eksis seperti halnya pada ICCPR, African Women’s Protocol, CEDAW, African Charter, dan CESCR tentunya mampu menyebutkan dan melegitimasi pengakuan terkait tindakan aborsi sebagai kebutuhan pada perempuan secara individual yang juga menjadi representasi dari HAM apabila dipandang dengan perspektif yang arahnya lebih holistik, sehingga menghasilkan sedikit banyaknya perwujudan salah satu tujuan hukum itu sendiri berupa aspek kemanfaatan yang cenderung visioner atau tidak kaku. Tindakan Aborsi masih dilarang berdasarkan aturan di beberapa negara. Upaya menentang aborsi ini tidak sejalan dengan liberalisme. Undang-undang nasional mengenai aborsi berbeda-beda di setiap negara. Aborsi diatur oleh hukum internasional. Hal ini terlihat dalam ICCPR dan African Women’s Protocol. Legalisasi aborsi belum diadopsi mutlak secara internasional atau nasional. Kata Kunci : Aborsi, Liberalisme, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia. Abstrack:The right to individual freedom is an integral part of liberalism. However, some national laws in certain countries have been found to prohibit abortion without exception. However, the regulation and support of abortion has been regulated in several international laws that base their policies on upholding human rights as an important foundation. This normative legal research is conducted by examining library materials which include research on legal systematics, the level of legal synchronization, legal history, and comparative law. This research is analyzed by Legislation, Conceptual, Comparative Approach, to get answers to the formulation of the problem. The results showed that abortion is universally recognized as one of the manifestations of human rights. The existence of real and existing regulations such as the ICCPR, the African Women's Protocol, CEDAW, the African Charter, and CESCR are certainly able to mention and legitimize the recognition of abortion as an individual need of women who are also a representation of human rights when viewed from a more holistic perspective, so that more or less realize one of the objectives of the law itself in the form of aspects of expediency that tend to be visionary or not rigid. Abortion is prohibited by law in some countries. Opposition to abortion is not compatible with liberalism. Although national regulations on abortion vary from country to country, abortion is regulated by international law. It is found in the ICCPR and the African Women's Protocol. Legalization of abortion has not been adopted internationally or nationally. Keywords: Abortion, Liberalism, International Law, Human Rights.

Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak: Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik Septidiany, Rizki
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak telah menjadi topik yang menarik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan di berbagai negara. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Pelaporan Elektronik (e-Filing) dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, dengan menggunakan metode kualitatif studi literatur. Penelitian ini memadukan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait implementasi teknologi informasi dalam konteks perpajakan. Melalui analisis kualitatif, artikel ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti aksesibilitas, keamanan data, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang teknologi, serta dukungan regulasi memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan efektivitas sistem e-Filing. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-Filing, termasuk masalah teknis, resistensi terhadap perubahan, dan tantangan hukum dan regulasi. Penelitian ini juga menguraikan strategi dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan implementasi e-Filing. Hasil dari studi literatur ini memiliki implikasi penting bagi praktisi, regulator, dan akademisi dalam upaya mereka untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi e-Filing, pihak terkait dapat merancang strategi yang lebih efektif dan terarah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Penelitian lanjutan di bidang ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan.

HUBUNGAN DIET RENDAH GARAM DAN KEPATUHAN MINUM OBAT DENGAN TEKANAN DARAH PRA-LANSIA HIPERTENSI DI PUSKESMAS KELURAHAN TELUK PUCUNG Sudrajat, Ace; Suratun, Suratun; Y., Nelly; M., Santa; Nur H., Syifa
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pendahuluan: Hipertensi adalah penyakit yang tidak dapat diremehkan dan berbahaya. Penyakit ini sering disebut "Silent disease" karena tanda dan gejalanya tidak langsung terlihat saat melihat pasien dan dapat menyebabkan kematian yang tidak terduga. Mengidentifikasi hubungan diet rendah garam dan kepatuhann minum obat dengan tekanan darah pra-lansia hipertensi di Puskesmas Kelurahann Teluk Pucung. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Teknik pengambilan sampling dengan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan kuisioner. Uji statistik menggunakan chi-square. Populasi dalam penelitian ini adalah Pra-lansia yang berobat di Puskesmas Kelurahan Teluk Pucung dengan usia 45 – 59 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah diet rendah garam dan kepatuhan minum obat. Variabel dependen adalah tekanan darah dan variabel perancu adalah usia dan jenis kelamin responden. Hasil: Hasil penelitian dilakukan pada 62 responden, usia penderita hipertensi mayoritas berusia 57-59 tahun, berjenis kelamin perempuan. Hasil uji chi-square menunjukkan terdapat hubungan antara diet rendah garam dengan tekanan darah (p-value 0,000) dan kepatuhan minum obat dengan tekanan darah (p value 0,014). Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara diet rendah garam dan kepatuhann minum obat dengan tekanan darah pra-lansia hipertensi di Puskesmas Kelurahann Teluk Pucung.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTIVITAS FAKE ENGAGEMENT PADA SOCIAL MEDIA Dwinanto, Louis Paskalis; Napitupulu, Diana RW; Bethlen, Andrew
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hukum merupakan sumber acuan dari bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat, termasuk dalam penggunaan media sosial. Dewasa ini, media sosial digunakan sehari - hari oleh masyarakat bukan hanya untuk berinteraksi dengan sesama namun juga untuk melakukan kegiatan bisnis. Praktik fake engagement menjadi sesuatu yang sering dimanfaatkan oleh pemilik bisnis dan pengguna media sosial untuk mendongkrak popularitas mereka di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik fake engagement ditinjau dari sisi hukum positif di Indonesia serta kerugian apa saja yang diakibatkan oleh praktik fake engagement. Penulis menggunakan metode perpustakaan, teknik penelitian deduktif, untuk menganalisis kasus dan masalah regulasi yang mengatur masalah penelitian ini. Informasi hukum diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Dalam tulisan ini, penulis menerapkan teori efektivitas hukum dan kepastian hukum. Kesimpulan yang didapat penulis dari penelitian ini adalah praktik fake engagement melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia serta membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat khususnya sesama pengguna media sosial.

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG Rahayu, Tika Nur
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai yang menangani pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangerang. Sistem ini harus fleksibel dan efisiensi untuk menyimpan banyak data kependudukan. Sampai saat ini, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah diakses melalui internet ke seluruh 13 kecamatan di Kota Tangerang. Melalui jaringan komunikasi yang ada di masing-masing kecamatan, data penduduk akan langsung dimasukkan ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan wawancara dengan jumlah informan penelitian ini adalah 16 orang. Sementara dokumentasi data yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini sudah dikatakan berjalan dengan baik. Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini dapat membantu petugas dalam pengelolaan data kependudukan secara lebih teratur dan akurat. Namun kualitas sumber daya manusia dalam mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) masih kurang dan terdapat kurangnya operator dari beberapa kecamatan. Dalam hal ini SDM yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terus mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Dengan adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang ini proses waktu penyelesaian pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIAK dalam waktu penyelesaian pelayanan sudah cukup baik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terbilang terlaksana dengan baik.

Pengaruh Inisiatif Keanekaragaman dan Inklusi terhadap Kepuasan Karyawan dan Kinerja Organisasi: Sebuah Meta-Analisis Satriawan, Dewa Gede
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Inisiatif keanekaragaman dan inklusi telah menjadi fokus utama dalam literatur manajemen sumber daya manusia, karena potensinya untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif studi literatur untuk melakukan meta-analisis terhadap penelitian yang ada mengenai pengaruh inisiatif keanekaragaman dan inklusi terhadap kepuasan karyawan dan kinerja organisasi. Analisis menyeluruh terhadap berbagai artikel, buku, dan makalah ilmiah mengungkapkan bahwa inisiatif keanekaragaman dan inklusi memiliki dampak positif yang signifikan pada kepuasan karyawan dan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan keberagaman dan mempromosikan inklusi di tempat kerja, organisasi mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang mendorong karyawan untuk merasa dihargai, diakui, dan termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal. Selain itu, inisiatif keanekaragaman dan inklusi juga berkontribusi terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Karyawan yang merasa diterima dan didukung dalam lingkungan kerja cenderung lebih berdedikasi, berinovasi, dan berkolaborasi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Dengan demikian, artikel ini menegaskan pentingnya inisiatif keanekaragaman dan inklusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mempromosikan kepuasan karyawan, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penelitian lanjutan di bidang ini diperlukan untuk lebih memahami dinamika yang terlibat dalam mengimplementasikan inisiatif keanekaragaman dan inklusi serta dampaknya pada kepuasan karyawan dan kinerja organisasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Hirwansyah; Dwi Atmoko
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2967

The increasing development of technology has had a very significant impact in the financial sector. In the banking sector, of course it has a fundamental impact. The use of technology with digital transactions, especially using Automatic Teller Machines (ATMs), has its own value for bank customers. The use of ATMs by customers cannot be separated from the negative or positive value of the ATM. In fact, basically using an ATM is easier and saves time and energy. However, in implementation, failures sometimes occur which in the end will only harm bank customers, in this case consumers. As is known, bank customers themselves are also consumers, regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Losses received by bank customers. Not necessarily because of the customer's own negligence, but also because of the failure of the ATM system. Sometimes the bank does not want to compensate for losses due to this incident, saying that it was due to customer negligence. The Customer Service System implemented by the Bank, in this case benefiting the bank, is of course detrimental to consumers. For this reason, it is necessary to have special regulations that regulate the role of banks in providing services to customers so that each party has the same rights and obligations in becoming partners, in this case between the bank and its customers.

Determinasi Faktor Efisiensi Dan Inefisiensi Teknis Nelayan Kabupaten Padang Pariaman Menggunakan Pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA) Driani, Emilia; Munzir, Abdullah; Suparno, Suparno; Simanungkalit, Donopan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Efisiensi adalah tolak ukur pelaku usaha dalam menilai pengaruh penggunaan sejumlah input terhadap volume tangkapan ikan. Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2023 dengan melakukan observasi terhadap 50 nelayan responden perikanan tangkap gillnet di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor input produksi yang memengaruhi efisiensi dan inefisiensi teknis pada usaha perikanan tangkap gillnet di Kabupen Padang Pariaman menggunakan pendekatan fungsi produksi Stochastic Frontier-Cobb Douglass. Hasil tangkapan ikan nelayan secara nyata dipengaruhi oleh input produksi berupa jumlah bahan bakar (X2) frekuensi melaut (X3) dan jumlah es batu. Tingkat pendidikan nelayan secara nyata menjadi sumber inefisiensi teknis dan mempengaruhi hasil tangkapan secara tidak langsung.

Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Maliki Intan Widuri
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2969

Imam Malik was a great scholar who lived in the 8th century. He is an imam in the Maliki madzab which is one of the four schools of Islamic law. Although his works are not explicitly related to economics, the principles he conveys in the field of law and morals provide a foundation for understanding Islamic economic values. This research will adopt a qualitative approach to deeply understand the economic thought of Imam Malik. This approach involves a thorough literature study of Imam Malik's works, especially in fiqh books that deal with economic aspects. In addition, contextual and historical analysis will be used to place Imam Malik's economic views within his time frame and social situation. Maslahah al mursalah is a concept that prioritizes the element of expediency. One example of the application of the principle of maslahah al mursalah in the determination of Islamic economics in Indonesia is the existence of a sharia economic fatwa issued by the national sharia council of the Indonesian Ulema Council or abbreviated as DSN-MUI. The second concept of Imam Malik's economic thought is the role of government in the economy. Therefore, every policy that contains benefits and benefits for the people, then that is what is planned, implemented, organized, and assessed or evaluated progress. The third thought of Imam Malik is zakat fitrah. According to Imam Malik, the law of zakat fitrah is mandatory. Food issued for zakat fitrah is food that is commonly eaten daily. The dose for zakat fitrah should not be less than one sack (2.4kg or rounded to 2.5kg) even if using the formula one sack equals 4 mud and 1 mud equals 675 g, then 1 sack equals 2.7kg. Zakat fitra paid using cash is makruh. Imam Malik's last economic thought was buying and selling 'inah. According to the Maliki school, buying and selling the 'inah model is not valid because there is an element of sad addhariah, which is the bad purpose of the sale. In buying and selling there is a bad purpose that leads to prohibited actions, which in this case is usury. In MUI's ijtihad, Bay' al 'inah is included in murabahah financing as stated in fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2020 concerning MURABAHAH. There are six decisions listed in the DSN fatwa. The fatwa is also based on verse 275 of Surat al Baqarah, which is one of the legal bases of buying and selling 'inah.

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Medan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN-MDN dan Putusan PN Medan Nomor: 465/Pdt.G/2020/PN Mdn) Rapen A.M.S Sinaga; Gindo L Tobing; Wiwik Sri Widiarty
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.2970

Development is an important sector to achieve the goals of developing countries like Indonesia. In its development, development continues to be planned every year to support the development of the Indonesian economy. Procurement activities of goods and services in the development process often give rise to negative implications in very complicated legal issues. A conspiracy is an unlawful act by officials implementing goods and service procurement activities between procurement officials and providers of goods and services to play cheating and not in accordance with the objectives, principles, policies, and ethics of government procurement of goods and services. The formulation of the problem in this research is 1) how to find out legal protection for PT. Putri Mahakam Lestari, who had been named the winner of the tender, was unable to carry out the work, even though the Medan PTUN and Medan District Court had strengthened PT. Putri Mahakam Lestari as the tender winner; 2) what is the state's responsibility for unlawful acts committed by government officials, which have been decided by the Medan State Administrative Court Number 4/P/FP/2020/PTUN-MDN and the Medan District Court Number 465/Pdt.G/2020/PN Mdn. This research uses normative juridical research with a descriptive approach through legislation and a case approach. From the research results it was found that in accordance with Article 53 paragraphs (1) and (2) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, PT. Putri Mahakam Lestari as the winner of the tender should receive a Letter of Appointment as Provider of Goods/Services (SPPBJ) and carry out the contract based on Government Goods/Services Procurement Policy Institute Regulation No. 9 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Procurement of Goods/Services through Providers for Determining Winners and Regulation of the Minister of Public Works No. 07 of 2019 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services through Providers, Preparatory Meeting for the Appointment of Providers, Article 91 paragraph (1) regarding the construction of the Estuary Ferry Port phase III. Then, as a state responsibility, it must be in accordance with the regulations regarding sanctions in the procurement of government goods and services regulated in Articles 78 - 82 of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services in conjunction with Presidential Decree No. 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services including allegations of conspiracy and attempts to abuse the authority of UKPBJ, PPK and KPA provide: 1) the sanction of being aborted in the election; 2) sanctions for disbursement of collateral; 3) Blacklist Sanctions; 4) compensation sanctions; 5) fine sanctions; 6) sanctions for temporary suspension in the E-purchasing transaction system; and/or 7) sanctions for reducing the provider's inclusion in the electronic catalog. ASN/Government Officials in Procurement/Election Working Group/Procurement Agents who are proven to be involved in conspiracy may be subject to sanctions based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 2014. concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zul Anwar

Contact Email
zulanwar17@gmail.com

Phone
+62817259116

Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com

Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zul Anwar

Contact Email zulanwar17@gmail.com

Phone +62817259116

Journal Mail Official mandalikaindo@gmail.com

Editorial Address Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zul Anwar

Contact Email
zulanwar17@gmail.com

Phone
+62817259116

Journal Mail Official
mandalikaindo@gmail.com

Editorial Address
Jalan Candi Pawon No. 7, Getap Barata, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, NTB. 83238 Indonesia

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA