cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Florensius Tijan
Contact Email
admin@unka.ac.id
Phone
+6281227902049
Journal Mail Official
admin@unka.ac.id
Editorial Address
Jl.Yc.Oevang Oeray, Baning Kota Sintang
Location
Kab. sintang,
Kalimantan barat
INDONESIA
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Published by Universitas Kapuas Sintang
ISSN : 2338333X     EISSN : 27751104     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM adalah jurnal yang di kelola oleh fakultas hukum universitas kapuas sintang. jurnal Perahu selalu memberikan yang terbaik tentang kajian kajian hukum secara ilmiah dan terukur sesuai dengan judul penelitian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 204 Documents
 6   7   8   9   10 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v4i1.247

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlunya partisipasi dalam melestarikan seni budaya daerah yaitu kerajinan tenun ikat yang menjadi karakteristik desa Ensaid Panjang sebagi daerah wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptip kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif sedangkan alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat, pengerajin tenun ikat 4 orang.
PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT MENURUT OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SEKADAU KALIMANTAN BARAT Genopepa Sedia
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i2.256

Abstract

The main task of the Village government is to carry out part of the authority of the subdistrict as a mandate given by the constitution and carry out other tasks based on applicable regulations. There are several inhibiting factors, but such things can still be anticipated by the government, which in this case is the head of the village or as another old law through motivations that are delivered directly and always increase the effectiveness of work and every government apparatus.
KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK Fransiskus Dodi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i1.321

Abstract

This study is focused on the aspect of law enforcement, especially on tax law. The study additionally examines the process of tax laws enforcement that tends to emphasize on the criminal law rather than on administrative one. This research was conducted by using a normative juridical method focused on primary and secondary materials.The result of the research shows that merely emphasizing the criminal aspects of tax law enforcement will only jeopardizes the primary goal of tax administration in collecting tax revenue that is highly needed for public needs such as building schools, bridges, hospitals, fuel subsidies, and so on. Conversely, using an administrative approach will maximize tax revenue because it will make taxpayers and tax officers feel safe every time they face a tax dispute. Key words : Administrative law, criminal law, government spending.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS DI KOTA SINTANG) Rini Safarianingsih
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i1.221

Abstract

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan
SANKSI ADAT BATALNYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK DESA (Studi Kasus di Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang) Gadion SH
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v9i1.492

Abstract

Marriage is a gift from God Almighty as every human desires to find a life partner and build a household until separated by death. In carrying out the marriage, there is a relationship between men and women to come together in family. Hence, in aim to come together between two families, a meeting are needed between the men and women. This meeting are intended to deals with the implementation of the marriage party, annulment of marriage from man or woman which enable to cause a dispute between the two parties. Thus, the recovery must be done by a customary system.In result, the annulment of marriage which performed one-sidedly by both men and women in Dayak Desa community is one of disobedience custom. This is as a responsibility tha must be fulfilled for one party because it has been said as means as “lie” (Ngemula). Customary payments formed as “Tempayan”, 1 (rinti) of pig, a chicken, 4 kl rice (6 kulak), iron (nails), sarong cloth (kain Tapih) for opening words of each party Rp. 50,000,and the embarrassment cover money of Rp 1,000.000. These all customary range must be met by the party who annulled the marriage. The factors are caused to annul a marriage namely, the fear of building a household because there is no mental readiness and for not having a permanent job. Thus, the fear arises at the implementation of the marriage.Based on the conclusions mentioned above, the researcher suggest that range of customs of annulment of a lie marriages (Ngemula) in Mengkirai Desa, Kayan Hilir Subdistrict, Sintang Regency, It must be maintained based on the habits of the Dayak Desa community. Customary administrators in Mengkirai Village, Kayan Hilir Subdistrict, Sintang Regency, it is need to be more improved in socializing disobedience custom in the community. The improvement is needed to reduce the marriage annulment.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 19/G/2017/PTUN-Ptk) Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v8i1.469

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Salah satunya berkenaan dengan Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Pemerintah atas permintaan Kepolisian dalam dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Sintang. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sintang menerbitkan Laporan Hasil Audit Nomor : 700/194/ITKAB/2016, tanggal 27 Desember 2016 Tentang Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2013 Pada Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ”Kuala Abadi.” Laporan hasil audit tersebut digugat oleh perwakilan pengurus Gapoktan “Kuala Abadi” Desa Pelaik Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang melaui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Registrasi Perkara : 19/G/2017/PTUN.PTK, tanggal 4 April 2017. Gugatan tersebut telah diperiksa dan diputus dalam persidangan dengan penilaian Majelis Hakim bahwa Laporan Hasil Audit merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha dan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK PAKPAK OLEH TEMENGGUNG ADAT MENURUT HUKUM ADAT DAYAK PAPAK DI DESA NANGA UNGAI KECAMATAN KAYAN HULU Tri Minarti
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v9i1.493

Abstract

Dayak Pakpak tribe is one of the Dayak tribes in Sintang regency, it is located at Nanga Ungai village, Kayan Hulu Subdistrict, whereas at there the distribution of inheritance uses a customary law until nowadays.The research discussion designed toward the performance distribution of inheritance on Dayak Pakpak community by the Temenggung adat which related to the Customary Law of Dayak Papak in Nanga Ungai Village, Kayan Hulu subdistrict.The approach used in this research is a Sociological Juridical Method. The approach is defined as problem analysis through legal research of factual facts in institution concerned or toward the community which covered as problems handled in the research.As results, the implementation of inheritance distribution on Dayak Pakpak community by the Temenggung adat are suitable with a customary law of Dayak Papak in Nanga Ungai Village, Kayan Hulu subdistrict, which is implementedby Temenggung with the beneficiary in accordance with the beneficiary’s orders for the period of his lifetime, as for the group who gets the inheritance biological child, wife/husband, parents (father/mother:only if the person concerned dies), grandchildren (in case the child is no longer there) and grand children (in case the grandchild is not there).In conclusion, according to the customary law of Dayak Papak in Nanga Ungai Village, Kayan Hulu District, it is carried out by Temenggung together with the heirs in accordance with the heir’s orders during his lifetime. The group who gets the inheritance Natural children, wife / husband, parents (father / mother if the person concerned dies), grandchildren (in this case the child is no longer there) and grandchildren (in this case the grandchild is not there). Then after, if there is a debate in those family mentioned in receiving the assets, it should be resolved by gathering together as means of talk for finding solution and the Head of Custom together with the Temenggung must be engaged.
ANALISA SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINTANG STUDI KASUS (PN SINTANG Nomor 237/Pid.B/2017/PN Stg Tahun 2017) Kartika Agus Salim
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v8i1.465

Abstract

The theft mode of the four defendants is by jointly harvesting oil palm fruit belonging to PT. SDK 4 Bukit Benua Block 13QQ slices B and C located in Penjernang Hulu Village, Sungai Tebelian District, Sintang Regency. The harvested palm oil is then transported to the side of the road and arranged with a total of 102 (one hundred two) pieces of fresh palm oil bunches of about 2 (two) tons to be sold. It was not yet possible to be transported for sale that TJ, a harvest inspector and a West Kalimantan Regional Police Mobile Brigade, who were conducting routine patrols in the PT. SDK 4 Bukit Benua, then at 12:30 a.m. Witness witnessed diareal Block 13 QQ sliced Bdan C found there were 6 (six) people who were illegally harvesting to steal the area’s palm oil and Brimob succeeded in securing evidence of palm fruit, egrek and one unit the defendant’s motorcycle, the defendant ran away.Keywords: Analysis, Sanctions, Theft.
UPAYA PENANGGULANGAN PENGANIAYAAN GURU Sugianto -
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v8i1.470

Abstract

Efforts to tackle criminal abuse committed by parents of students against teachers that occur in schools both at the high school, junior high school and elementary school level. This aims to determine the efforts made by the school to tackle teacher maltreatment and to find out the factors that cause teacher maltreatment by parents of students, and to find out whether a new law is needed to provide protection for teachers and lecturers.Keywords: Efforts, Countermeasures,Persecution, Teachers.
WANPRESTASI PERJANJIAN RUMAH TOKO DI JALAN SIDOMULYO NOMOR 4 KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI Stefanus Ngebi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v9i1.490

Abstract

In steering a cooperative-work or business affiliation in the field of lease a building, whereas for the case of this research is a house store, it is certainly every single business actor should create rules of the game as outlined in the form of an agreement between the parties covered in order to evade legal problems that occur in the future. The parties must construct an agreement used as a legal base which obeyed by the parties covered. The approach used in this research is a Sociological Juridical Method. The approach is defined as problem analysis through legal research of factual facts in institution concerned or toward the community which covered as problems handled in the research. This research is designed in form of descriptive analysis which identifies the whole systematic object of the research problem. Furthermore, if the agreement that have been agreed upon by the parties concerned are not properly applied, as a consequences one of the parties can prosecute for compensation due to carelessness or it may also clarify in legalterms one of the parties defaults on the lease agreements that have been mutually approved. As result, In the implementation of the rental agreement of rent a house store between a lessor and the lessee on Sido Mulyo avenue, Nanga Pinoh District, Melawi Regency, it is implemented properly with the phases accomplish by the parties as follows: arising fromnegotiationstosigningtheleaseagreement letter and it should be as responsibilities of the all parties in accomplishing it properly as decided on the the agrreement of rent a house store on the sidomulyo avenue, Nanga pinoh district, Melawi regency. Moreover, in each cancellation of the agreement, all the risk of the lease will be as a responsibility of the lessee if it is canceled. Thus, the agreement must be implemented in good trust on the rights and obligations attached for each party. It also the contents of the agreement must be regulated complete with presence of sanctions. If there is negligence in adhering to the contents of the agreement, a legal formal should provide an appropriate settlement. Along with it, the design of the contents of the agreement is accomplished in a meticulous and decisive. Thus, the responsibilities of the parties toward the rights and obligations of each party immediately accomplished.

Page 8 of 21 | Total Record : 204

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS) Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 2 (2021): PERAHU(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 3, No 2 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum) Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM More Issue