Jurnal Independent
The Jurnal Independet is a peer-reviewed academic journal focusing on the development of legal studies and practices in national and international contexts. It publishes scholarly articles, research findings, case studies, and critical analyses covering various fields of law, including constitutional law, criminal law, civil law, administrative law, international law, human rights, and legal philosophy. This journal seeks to provide a platform for academics, legal practitioners, policymakers, and students to exchange ideas, foster dialogue, and contribute to the advancement of legal knowledge. With an interdisciplinary approach, the journal emphasizes both theoretical perspectives and practical implications in addressing contemporary legal challenges. The journal is published [periodically—e.g., twice a year/quarterly] and welcomes submissions in English and Bahasa Indonesia, ensuring accessibility to a wide range of readers. Its mission is to strengthen legal scholarship and support the development of just and sustainable legal systems.
Articles
212 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SUATU HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI ) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Suisno Suisno]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v5i1.66
<![CDATA[Hukum sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya yang biasanya dalam bentuk hibah.Dalam prakteknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Secara mendasar peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dengan menelaah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Rumusan permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHP ). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan memberikan tujuan agar penulis maupun pembaca dapat mengetahui tentang pengaturan pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta memberikan beberapa manfaat yaitu bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum pada umumnya, serta memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman mengenai Pemberian hibah dan akibat hukum pembatalan suatu hibah.Keywords : Tinjauan Yuridis normatif, Hubah ,Akibat huum, KHI, KUHPerdata]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT DAERAH DARI JERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v8i1.110
<![CDATA[Gencarnya upaya pemberantasan korupsi, terutama di daerah, terkadang dapat mengakibatkan pejabat publik enggan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan publik dengan dalih khawatir akan terjerat dalam tuduhan tindak pidana. Padahal di sisi lain, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terdapat asas subsideritas. Dengan penerapan asas ini perlindungan hukum kepada setiap pejabat publik di daerah sebenarnya sudah diberikan dengan adanya asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana, termasuk pidana korupsi, yaitu dengan menjadikan penegakan hukum pidana sebagai alternative pemulihan terakhir setelah penyelesaian bidang hukum perdata maupun hukum administrasi sudah tidak mampu memberikan penyelesaian. Jika prinsip ini dipegang teguh oleh aparat penegak hukum yang berwenang, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, maka Kepala Daerah akan dengan tenang menunaikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkannya.Kata Kunci; Perlindungan hukum, korupsi, pemerintah daerah, pelayanan public ]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA INTERNET ]]>
<![CDATA[Enik Isnaini]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v2i2.25
<![CDATA[Salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi global melalui jaringaninternet adalah adanya berbagai situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olahsekarang ini sangat sulit untuk memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburanyang menjual pornografi.Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet, (2) Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam media internet. Maka metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangandan pendekatan kasus yang kemudian bahan hukumnya diolah secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi yakni pornografi dalam media internet.Dari rumusan masalah diperoleh jawaban bahwa pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (Cyberporn) adalah dimulai dari dengan upaya membebaskan keluarga dari virus pornografi, menggugah kesadaran masyarakat, sampai peran serta aparatur pemerintah dalam pembuatan undang-undang tentang pornografi dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam media internet dimuat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-undang nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.Melihat semakin maraknya tindak pidana pornografi di media internet maka perlu adanya upaya dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk menanggulangi pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan serta diperlukan suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Keywords : Tindak Pidana, Pornografi, Internet]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK ADA IZIN PEJABAT ATASAN LANGSUNG ]]>
<![CDATA[Suisno Suisno]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v4i2.57
<![CDATA[Proses Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya samadengan Perceraian orang-orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Perbedaanya, Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang bertindak sebagai penggugat atau pemohon, terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan dan pejabat. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki muapun perempuan yang melakukan Perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada Pejabat untuk mendapat surat keterangan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengetengahkan dua permasalahan yaitu Bagaimana Pengaturan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ? Apakah akibat hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizin Pejabat atasan langsung ? . Tujuan Penulis untuk mengetahui prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui akibat hukum Perceraian Pegawai Negeri yang tanpa seizin Pejabat atasan langsung. Manfaat Penulisan untuk memberikan pengetahuan tentang Pengaturan Perceraian Pegawai Negeri sipil dan Akibat hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizin Pejabat atasan langsung.Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum normatif ) Metode Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizin pejabat. Bahan hukum dalam penulisan ini mengunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari pembahasan bab perbab dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Perceraian Pemerintah Nonor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Keywords : Tinjauan Yuridis,Perceraian Pegawai Negeri Sipil, pejabat atasan]]>
<![CDATA[PENJAJA SEKS MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Ayu Dian Ningtias]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v7i1.91
<![CDATA[ Penjaja seks melalui media social, dalam kini menjadi permasalahan criminal yang banyak dijumpai melaui media social, Instagram, WhatsApp, Facebook, dll. Bagaimana aspek hokum pidana dalam kejahatan cyber berupa penjaja seks komersial melalui media social, menjadi focus dalam penelitian ini. Dengan metode penelitian yuridis normative diperoleh hasil Analisa berdasar pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Ketentuan pengaturan tindak pidana prostitusi online di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Undang-undang No 19 tahun 2016 dan 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan Undang-Undang yang paling komprehensif dalam mengatur ketentuan tentang prostitusi online karena mengatur tentang dokumen elektronik atau informasi elekronik sebagai media dalam prostitusi online.Kata Kunci :Penjaja Seks Komersial, Media Sosial, Hukum Pidana]]>
<![CDATA[PERANAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Joejoen Tjahjani]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v2i1.16
<![CDATA[Penyelesaian sengketa bisnis dengan proses adjudikasi dapat diselesaikan para pihak melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Tetapi penyelesaian model ini tidak direkomendasikan karena para pihak sangat antagouistis (saling berlawanan satu sama lain) dan juga memakan waktu yang lama. Jadi litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan ini ditempuh semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir atau apabila penyelesaian lewat jalur kekeluargaan atau perdamaian tidak menemukan titik terang atau julan keluar (the last resort atau ultimatum remedium).Secara teknis, fungsi pengadilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai “memeriksa dan memutus perkara”. Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solution” atau “solving” perkara atau sengketa tersebut. Karena terkadang putusan hakim ada kemungkian memperdalam luka-laka atau mempertajam persengketaan (hakikatnya sengketa itu tidak pernah terselesaikan) bahkan dengan putusan hakim tersebut mengandung potensi atau sengketa perselisihan baru. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu sekali ada perubahan orientasi dari “memutuskan perkara” menjadi “menyelesaikan perkara” Peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang paling utama adalah sebagai eksekutor atau pelaksana putusan arbitrase tersebut. Untuk dapat dilaksanakan eksekusi, putusan arbitrase wajib didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, karena apabila tidak didaftarkan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi. Apabila terjadi keterlambatan pendaftaran, putusan arbitrase tetap masih bisa dilaksanakan, namun hal itu tergantung pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri apakah akan menerima atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut.Keywords : Peranan Pengadilan, Putusan Arbitrase]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 1998 ]]>
<![CDATA[Joejoen Tjahjani]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v4i1.48
<![CDATA[Tujuan saya meneliti ini untuk mengetahui apakah kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum dapat dikategorikan tindak pidana, mengetahui kriteria kebebasan berekepresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dan metode penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normative dengan bahan hukum yang saya gunakan adalah data sekunder dengan cara studi kepustakaan dan data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:Berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan pada bab sebelumnya maka terhadap permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum; Demonstrasi, Unjuk rasa, mimbar bebas, rapat terbuka, pawai dan bentuk protes lainnya adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Piagam Hak-hak asasi Dunia dan UUD 1945, tetapi pelaksanaanya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai - nilai agama, kesusilaan dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, agar tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakatKeywords : Tinjauan, Yuridis, Tindak pidana, Kemerdekaan]]>
<![CDATA[ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM KASUS KECELAKAAN YANG MELIBATKAN PENUMPANG DILIHAT DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v6i2.80
<![CDATA[Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua dengan berpelat nomor hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Ojek online telah menjadi angkutan umum favorit bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lain. Secara de facto, keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Namun secara de jure, keberadaan ojek sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal lgalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas]]>
<![CDATA[Tugas Dan Fungsi Kejakasaan Dibidang Pengamanan Proyek Strategis Nasional Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[I Ketut Kasna Dedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v8i1.116
<![CDATA[“Upaya Kejaksaan RI dalam mencegah dan menanganni tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional serta mengkaji batasan wewenang dan tugas kejaksaan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dan sebagai penegak hukum. Menarik untuk dicermati bahwa selama ini masyarakat hanya melihat kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana, tetapi ternyata kejaksaan juga memiliki fungsi melakukan upaya pencegahan tindak pidana seperti melakukan penerangan dan penyuluhan hukum ke masyarakat.” Kata Kunci : Kejakasaan, Pengamanan Proyek Strategis Nasional, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN ]]>
<![CDATA[Jatmiko Winarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v1i2.7
<![CDATA[Sistem kepabeanan di Indonesia menganut sistem self assessment, dimana importir diminta untuk memberitahukan di dalam pemberitahuan impor barang (PIB) berupa jumlah, jenis dan harga barang. Besar kecilnya pungutan negara sangat bergantung pula besarnya nilai pabean yang diberitahukan importir, sehingga pemberitahuan nilai pabean ini harus diteliti oleh Pejabat Bea dan Cukai. Tujuannya untuk menghindari pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Penulis mengetengahkan 2 (dua) rumusan permasalahan. Pertama mengenai pengaturan bea masuk atas barang impor berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan (UU. Nomor 17 Tahun 2006). Kedua mengenai akibat hukum dari pengaturan tarif bea masuk atas barang impor tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan akibat hukum dari tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Pejabat Bea dan Cukai tetap diberi wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Selain itu, tim audit juga mempunyai peran yang penting dalam meminimalisir kerugian negara.Keywords : tarif bea masuk, barang impor, Undang - undang kepabeanan.]]>
