cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Yanto
Contact Email
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Phone
+6282234535339
Journal Mail Official
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Editorial Address
Jalan Veteran No53A Gedung Utama Kota : Lamongan Propinsi : Jawa Timur Negara : Indonesia Telephone : (0322)-324706 Handphone : 08123094496 E-Mail: fh@unisla.ac.id
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Independent
Published by Universitas Islam Lamongan
ISSN : 27752011     EISSN : 27751090     DOI : https://doi.org/10.30736/ji.v13i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Jurnal Independet is a peer-reviewed academic journal focusing on the development of legal studies and practices in national and international contexts. It publishes scholarly articles, research findings, case studies, and critical analyses covering various fields of law, including constitutional law, criminal law, civil law, administrative law, international law, human rights, and legal philosophy. This journal seeks to provide a platform for academics, legal practitioners, policymakers, and students to exchange ideas, foster dialogue, and contribute to the advancement of legal knowledge. With an interdisciplinary approach, the journal emphasizes both theoretical perspectives and practical implications in addressing contemporary legal challenges. The journal is published [periodically—e.g., twice a year/quarterly] and welcomes submissions in English and Bahasa Indonesia, ensuring accessibility to a wide range of readers. Its mission is to strengthen legal scholarship and support the development of just and sustainable legal systems.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 212 Documents
 6   7   8   9   10 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENJUALAN BARANG YANG BELUM LUNAS YANG TELAH DIJAMINKAN FIDUSIA Jatmiko Winarno
Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i2.54

Abstract

Salah satu persoalan yang muncul di dunia bisnis permasalahanya ialah barang yang dijual belikan adalah barang kredit yang masih belum lunas yang telah dijual,dialihkan atau digelapkan. Penggelapan kendaraan bermotor sebagai Jaminan Fidusia merupakanpelanggaran dari sistem penjualan kendaraanbermotor melalui cara kredit yangdibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Kendaraan bermotor sebagai JaminanFidusia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia,yang mengatur mengenai kepentingan hukum baik kreditur maupun debitur dalamperjanjian jual beli kendaraan bermotor yang berisi ketentuan-ketentuan dalamproses perjanjian kredit. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa tanggung jawab dan resikosehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objekJaminan Fidusia diancam denganPasal 36 Undang-undang Fidusia. Selain Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia Jika pelaku memenuhi unsur-unsur penggelapan dalam KUHP diancan denganPasal 372 KUHP. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pelaku penggelapan diancam dengan pasal 372 KUHP dan Pasal 36 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia.Saran-saran dan masukan yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: Diharapkan dengan ini angka kerugian pada lessor akibat penggelapan mobil berkurang dengan pengetahuan lessor akan Jaminan Fidusia. Pihak lessor di harapkan untuk mendaftarkan barang pada jaminan fidusia agar mendapatkan kepastian hukum pada saat terjadi pelanggaran perjanjian jual beli kendaraan motor kredit dan dapat menindak pidana penggelapan kendaraan motor yang dilakukan oleh konsumen, dengan bukti materiil akta jaminan fidusia.Keywords : Tinjauan yuridis,barang belum lunas, Fidusia
SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN Munif Rochmawanto
Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i1.87

Abstract

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.
ASPEK HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT SYSTEM HUKUM DI INDONESIA Ayu Dian Ningtias Suisno Dhevi Nayasari S
Jurnal Independent Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i2.122

Abstract

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.Kata Kunci: Teknologi Informasi , Pinjaman Online Ilegal, Aspek Hokum Pidana
PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i2.13

Abstract

Tanah merupakan sumber kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Dimana untuk mendapatkannya bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan : Dasar kewenangan Notaris untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual; dan peralihan hak atas tanah berdasarkan kuasa untuk menjual. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dari penelitian tersebut menunjukkan dasar kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang; dan peralihan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah bisa dilakukan dengan dasar kuasa untuk menjual yang berkaitan dengan perjanjian pendahuluan, yakni perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh NotarisKeywords : Peralihan hak, jual beli, Kuasa untuk menjual
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.45

Abstract

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor 10 Tahun 1961. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik dan Sporadik. Mengingat pentingnya sertipikat hak milik sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat maka penulis tertarik untuk meneliti syarat, pelaksanaan dan bagaimana kekuatan dan kepastian hukum sertipikat yang diterbitkan melalui Pengakuan Hak dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, sedangkan untuk mendukung penelitian dilakukan observasi dan wawancara. Bahan utama dari penelitian ini adalah data kepustakaan dan data empiris yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan, dan kemudian dievaluasi sehingga diketahui validitasnya, lalu dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan logika deduksi dengan menggunakan perangkat normatif. Dari kegiatan interprestasi data kepustakaan maupun data empiris yang diperoleh, diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui lembaga konversi, hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA disesuaikan dengan hak yang ada di UUPA. Proses pendaftaran tanahnya dilaksanakan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik, sedangkan proses penerbitan sertipikatnya dilakukan melalui penegasan konversi dan/atau pengakuan hak sebagaimana disebut pada pasal 88 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.Keywords : UUPA, Pendaftaran Tanah Pertama Kali
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INFORMASI ONLINE. (Kajian Putusan Nomor: 158/Pid.B/2017/PN Bau Bau) ayu dian ningtias
Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i1.77

Abstract

Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu dari jejaring situs pada media sosial yang mana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua pengguna media sosial juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya. Kasus terkait tindak pidana melalui media online atau media massa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penyebaran penghinaan dan pencemaran nama. Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 171 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika pasal 28. (2) Dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kasus tersebut adalah dengan mengkaji  kualifikasi tindak pidana, hukum pidana formil dan sanksi pidana serta fakta yang terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan MPR Dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar Munif Rochmawanto
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.4

Abstract

In a lawful country, the existence of constituent is one of the most important requirements to control a country. Hence, it is also required for Indonesia; which had put its society life rules fully in a constituent (UUD 1945). By far, Indonesia has faith that the importance of a constituent‟s existence will take effect for a greater life in nation society‟s needs. The change in a constituent or UUD in a country, for instance, will be done by a competent national bureau. In Indonesia, such competency is obtained by Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meanwhile, the reformation era takes its role in year 1998, and then MPR held the court to discuss about the change in UUD 1945 for some times ahead; at 19th of October 1999, the first change had done, at 18th of August 2000, the second change had done, and also, at 10th of November, the third change had done, and finally at 10th of August 2002, the fourth change had done too.Keywords : Juridic observation, MPR Rights, The Change in UUD
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUK HUKUM KETETAPAN MPR SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 Munif Rochmawanto
Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v3i1.36

Abstract

Salah salah satu berkah reformasi adalah perubahan Undang Undang Dasar 1945 dimana salah satu perubahan yang mendasar adalah menyangkut kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga Negara salah satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR tidak lagi memegang kedaulatan tertinggi akan tetapi kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurul Undang-undang Dasar sebagaimana Pasal 1 ayat (2) amandemen UUD 1945. Begitu juga kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga Tertinggi Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), tetapi berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dengan kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan merupakan lembaga gabungan dari DPR dan DPD. Produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR berupa ketetapan MPR dimana berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tap MPR kedudukanya dibawah UUDKeywords : Tap MPR
PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DILAPANGAN, MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v5i2.68

Abstract

Seiring pesatnya perkembangan Pers dan telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada. Sesuai hokum ekonomi semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasiakan semakin banyak penawaran penyedia jasa informasi. Peralihan dari masa sensor pers (jaman orde baru) kepada pers bebas (era Reformasi), sering menyebabkan benturan kepentingan antara wartawan dengan sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Ternyata masih belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun sudah diatur secara eksplesit dalam pasal 8 UU pokok pers No. 40 Tahun 1999. Namun kenyataan yang sering terjadi meskipun UU No. 40 Tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan pelindungan hokum dalam melaksanakan tugasnya.Keywords : Perlindungan hukum, wartawan, tindak kekerasan
Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum Joejoen Tjahjani
Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i1.113

Abstract

Hukum adat adalah suatu system hukum karena hukum adat memenuhi kriteria dan merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan, yang sumbernya adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dengan metode yuridis normative memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai norma hukum adat dari perspektif sosiologi hukum. Kajian terhadap hukum adat dari perspektif sosiologi hukum merupakan bagian dari proses terjadinya hukum dan fungsi hukum terutama sebagai pengendalian social menuju pada kepastian dan penegakkan hukumnya. Dalam hukum adat justru mengatur delik yang dianggap berat yang tidak diatur dalam KUHPidana, sehingga dapat dipertahankan hukum asli bangsa Indonesia. Kata kunci :  Hukum, Adat Istiadat, Sosiologi Hukum

Page 8 of 22 | Total Record : 212

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Independent Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Independet Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Independent Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Independent Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Independent Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Independent Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Independent Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Independent Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Independent Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Independent Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent More Issue