cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Yanto
Contact Email
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Phone
+6282234535339
Journal Mail Official
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Editorial Address
Jalan Veteran No53A Gedung Utama Kota : Lamongan Propinsi : Jawa Timur Negara : Indonesia Telephone : (0322)-324706 Handphone : 08123094496 E-Mail: fh@unisla.ac.id
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Independent
Published by Universitas Islam Lamongan
ISSN : 27752011     EISSN : 27751090     DOI : https://doi.org/10.30736/ji.v13i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Jurnal Independet is a peer-reviewed academic journal focusing on the development of legal studies and practices in national and international contexts. It publishes scholarly articles, research findings, case studies, and critical analyses covering various fields of law, including constitutional law, criminal law, civil law, administrative law, international law, human rights, and legal philosophy. This journal seeks to provide a platform for academics, legal practitioners, policymakers, and students to exchange ideas, foster dialogue, and contribute to the advancement of legal knowledge. With an interdisciplinary approach, the journal emphasizes both theoretical perspectives and practical implications in addressing contemporary legal challenges. The journal is published [periodically—e.g., twice a year/quarterly] and welcomes submissions in English and Bahasa Indonesia, ensuring accessibility to a wide range of readers. Its mission is to strengthen legal scholarship and support the development of just and sustainable legal systems.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 212 Documents
 4   5   6   7   8 
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Dhevi Nayasari Sastradinata
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.44

Abstract

Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan mengunakan jaminan fidusia dapat mempermudah kreditur karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, namun juga ketentuan bahwa tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijaminkan.Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana penyelesaian kredit macet pada pembiayaan konsumen. Tipe penelitiaan hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitiaan hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan,bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks,jurnal,pendapat sarjana dan kasusu hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mengarah pada petujuk atau penjelasan bermakna terhadap data primer dan sekunder.Keywords : Fidusia, yuridis normatif
AKIBAT HUKUM DENGAN ADANYA KEWENANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERBUATAN PUBLIK Joejoen Tjahyani
Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i1.76

Abstract

Kelahiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, terjadi Perubahan Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam Undang-Undang Baru Tersebut. 
Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Melindungi Hak Cipta Batik Tradisional Enik Isnaini
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.3

Abstract

Batik is a traditional handicraft that contains high value of art and has been exist as the part of Indonesian (partially, Javanese) culture since long. Thus, batik, with its traditional design, including design of Lamongan traditional batik, is one of the wealth of Indonesian culture inheritance. Based on the conclusion, batik needs to be perpetuated, protected, and supported for its long goal development. As the part of the traditional culture that has been passed on since generations, patent rights of batik will be controlled by the state as it‟s been arranged in Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 about patent rights (copyrights). The emerge of falsification and imitation of traditional batik connected tightly with the economic and social condition that occurs in our society, in which after economic crisis hit our country, economic and social stability of our people slipped off unarrangedly. Patent rights protection, based on Undang Undang nomor 19 tahun 2002 about copyrights already accomodating the protection of all creations including traditional batik, yet the protection given by Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 about copyrights aren‟t wisely, or completely, used by the apparatus.Keywords : Batik of Lamongan, Culture Inheritance, Protection of Copyrights
KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DITINJAU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Prasetyo Margono
Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v3i1.35

Abstract

Pengkajian mengenai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini, sebenarnya berawal dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang lepas dari jeratan hukum. Pengangkatan masalah ini terjadi signifikan, apabila dikaitkan dengan faktor – faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak, dimana kekerasan terhadap anak secara garis besar disebabkan tidak hanya dari factor salah didik dari para orang tua. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang sering terjadi didalam suatu masyarakat, serta untuk mengetahui bagaimana cara – cara untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Dari pokok hasil kajian dapat disimpulkan bahwa factor – factor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak oleh orang tua, pada umumnya dikarenakan factor human eror (kelalaian manusia / orang tua dan anak), factor ekonomi, factor tradisi, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.Keywords : Kekerasan terhadap anak, ditinjau dari undang-undang perlindungan anak
PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA (PASCA PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015) Ahmad Royani
Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v5i2.67

Abstract

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat atas permintaan dari sepasang calon suami istri, dimana mereka berdua telah setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing. Yang mana perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami istri adalah untuk menyimpang peraturan tentang bergabungnya harta kekayaan dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perspektif baru tentang kesepakatan perkawinan dimana perjanjian kawin dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan. Yang memiliki dampak positif dan juga berdampak negatif terhadap pihak ketiga yang terkait.Keywords : Perjanjian kawin, Pihak ketiga
Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi Suisno, Ayu Dian Ningtias
Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i1.112

Abstract

Pererlindungan data pribadi perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Dalam kajian hokum telematika data pribadi dalam pemanfaaatan teknologi diatu dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN POLMAS DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Munif Rochmawanto
Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v2i2.26

Abstract

Dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dilakukan melalui bebrapa manajemen antara lain:A. Manajemen kebijakan. Dalam rumusan ini dijelaskan tentang hal hal yang berpotensi untuk menunjang terciptanya sebuah arus lalu lintas yang aman, nyaman tertib , dondusif dan dinamis dana atau segala sesuatu yang berpotensi untuk menghambat. Selain itu dalam hal ini juga dijelaskan strategi-setrategi untuk mengatasi dan atau untuk menyikapi semua potensi yang ada. Antara lain dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan evaluative.B. Manajemen tugas. Dalam rumusan ini dijelaskan kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaaan bagian dari  setrategi-setrategi yang ada. Hadirnya Petugas pembantu polisi  dalam satuan tugas kepolisian sebagai upaya membangun kemitraan antara petugas dan masyarakat merupakan langkah yang baik guna menciptakan suasana lalulintas yang tertib dan aman. Namun karena kurang jelasnya dan atau kurang memadahinya instrument pelaksana, menjadikan tugas dan proses pelaksaan tanggung jawab kian kaburKeywords : Polmas,Penertiban Lalu Lintas, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR Enik Isnaini
Jurnal Independent Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v3i2.58

Abstract

Kejahatan merupakan suatu peabuatan yang dicela oleh masyarakat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian, keresahan dan ketidak-tenangan dalam kehidupan masyarakat.Telah disinggung di atas, bahwa perkembangan jaman ke arah yang lebih modern menimbulkan proses perubahan tata nilai di segala kehidupan masyarakat. Kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial dan atau tingkah laku yang tidak sesuai lagi dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun bukum.Kejahatan perkosaan merupakan yang melanggar ketentuan hukum lebih dari itu kejahatan perkosaan adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama. Walaupun pada dasarnya fitrah manusia adalah baik dan agamis tetapi karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bila ia tidak kuat imannya maka tidak segan-segan ia melakukan perbuatan jahat.Pada jaman sekarang kejahatsn perkosaan tidak hanya dilakukan terhadap orang yang sudah dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak yang masih di bawah umur. Salah satu kejahatan yang seringkalimeresahkan dan menjerumuskan seluruh anggota masyarakat adalah kejahatan kesusilaan (kasus perkosaan). Walaupun telah banyak usaha dan upaya yang dilakukan, seperti dengan memberikan pidana yang berat, maupun pada kenyataannya kejahatan tersebut akan selalu terjadi dalam masyarakat, hanya saja frekuensinya berubah-rubahKeywords : Anak dibawah umur
KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA (Putusan Nomor: 219/Pid.B/2008/Pn.Lmg ) M. Yanto
Jurnal Independent Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v7i1.96

Abstract

Fenomena kejahatan terhadap pencemaran nama baik, sering dijumpai melalui pemberitaan oleh media massa, baik media cetak maupun elektronik, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan tindak pidana penistaan menurut hukum pidana positif Indonesia, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim memutus hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana penistaan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Metode penelitian ini menggunakan metode Statue Approach dan Case Approach, studi ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang relevan dengan isu hukum yang dikemukakan dan dimaksudkan untuk melihat aturan yang relevan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian menghina yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk kejahatan, kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang tersebut dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Adapun ketentuan dari tindak pidana penistaan tersebut diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan, Buku I khususnya Pasal 310, 311, 315, 317 dan Pasal 318 KUHP. Oleh karena itu terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dengan vonis pidana bersyarat ini, Penulis kurang sependapat karena terdakwa telah terbukti melanggar asas legalitas dan terdapat unsur kesalahan, mencemarkan nama baik saksi korban. Selain itu, dalam pandangan Penulis KUHP lebih cenderung melindungi hak-hak terdakwa dari pada rasa keadilan korban tindak pidana. Dalam memeriksa dan mengadili perkara pencemaran nama baik (tindak pidana menista), hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan saksi korban, dengan tujuan melindungi martabat dan kehormatan korban, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan. Meskipun, menjatuhkan vonis adalah kewenangan hakim, namun juga harus mempertimbangkan tuntutan jaksa, juga mempertimbangkan unsur utama dalam ajaran pertanggungjawaban pidana, yakni asas legalitas dan kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan akibat yang diderita korban dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kata Kunci : Pencemaran Kehormatan, Kekuatan Hukum, Pertimbangan Hukum
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Dody Eko Wijayanto
Jurnal Independent Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v2i1.17

Abstract

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebab Pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.Pengaturan penyelenggaraan otonom daerah tertuang dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka (2) UU No.32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik atau buruknya tata pemerintahan ditentukan dengan cara bagaimana tata pemerintahan tersebut dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas, kesamaan dimuka hukum keadilan dan orientasi pada konsensus. Jika tata pemerintahan yang diselenggarakan mengabaikan nilai-nilai di atas maka dapat dikatakan bahwa tata pemerintahan tersebut buruk. Dalam UU No.32 tahun 2004, terdapat ketentuan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam UU No.32 tahun 2004, ditinjau dari politik pernerintahan, memasukan pemerintahan desa dalam UU No.32 tahun 2004 mempunyai makna penting sebab sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kotaKeywords : Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa

Page 6 of 22 | Total Record : 212

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Independent Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Independet Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Independent Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Independent Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Independent Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Independent Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Independent Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Independent Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Independent Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Independent Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent More Issue