cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Obing Katubi
Contact Email
jurnalmasyarakati@gmail.com
Phone
+6281319021904
Journal Mail Official
jurnalmasyarakati@gmail.com
Editorial Address
Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI Gedung Widya Graha Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Jakarta Selatan.
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Masyarakat Indonesia
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 01259989     EISSN : 25025694     DOI : https://doi.org/10.14203/jmi.v44i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat Indonesia dapat berbasis hasil penelitian maupun pemikiran, dengan fokus bahasan yang berkaitan dengan perihal masyarakat Indonesia. Tiap terbitan memiliki tema yang berbeda-beda dan dapat ditelaah dari berbagai disiplin ilmu berdasar sudut pandang keahlian penulis. Jurnal Masyarakat Indonesia mengutamakan tulisan tentang isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia yang dikaji dari berbagai sudut pandang ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Artikel yang dikirim ke Jurnal Masyarakat Indonesia, dapat ditulis, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Isi Jurnal Masyarakat Indonesia meliputi artikel ilmiah, ringkasan disertasi, dan review buku-buku terbaru dalam bentuk artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 16   17   18   19   20 
MERANGKAI INDONESIA LEWAT LAUT: KISAH PELAUT BINONGKO Abd Rahman Hamid
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i2.254

Abstract

Bagi orang Binongko, laut merupakan tempat mencari nafkah, sedangkan darat merupakan tempat tinggal. Oleh sebab itu, mata pencaharian mereka adalah berlayar dan berdagang. Kegiatan pelayaran dan perdagangan membuat mereka mengenal dan berkomunikasi dengan berbagai etnis, bahasa, dan agama. Beragam kebutuhan penduduk di daerah yang berbeda menjadi saluran terjadinya perdagangan maritim. Selain itu, mereka juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kebudayaan yang berbeda. Artikel ini mendeskripsikan rona kehidupan pelaut Binongko dalam mengarungi samudra dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari mereka dapat diperoleh pengetahuan mengenai keragaman wilayah, budaya, dan agama. Toleransi dan multikulturalisme bukan sebatas konsep, tetapi suatu bagian nyata dari kehidupan mereka. Karena itu, pengalaman mereka dapat menjadi pelajaran bagi kita menjadi negara maritim dan masyarakat majemuk.Kata Kunci: laut, pelaut, Binongko, Indonesia
TANTANGAN KEBERLANJUTAN PEKEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN PELALAWAN, RIAU DALAM PERUBAHAN PERDAGANGAN GLOBAL Sakti Hutabarat
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i1.713

Abstract

Oil palm smallholders are potential actors to be included in the global palm oil market. Smallholder plantations account for 41.4% of total oil palm plantation areas and represents 36.6% of total CPO produced in Indonesia in 2015. The number of farmers involves in oil palm plantation encompass 2.3 million farmers which have been  an important driver for economic growth in rural areas. However, oil palm smallholders are vulnerable from issues related to unsustainable production including environmental, social and legal issues which might lower access and exclude smallholder access to global market. The objective of this study is to analyze position and capacity of oil palm smallholders in facing global change in international market. Population of this study is oil palm smallholder farmers in Ukui Subdistrict, Pelalawan District, Riau Province which consist of RSPO-certified independent smallholders, Non-certified independent smallholders, and RSPO-certified scheme smallholders. The sample size were 220 farmers and chosen randomly from each group (80, 60 and 80 farmers for each group respectively). The study found that majority of the farmers still apply traditional practices in their plantations and far below the standard of good agricultural practices and certification standards. The challenges faced by the Amanah Association to obtain RSPO certificate is not easy to follow by other smallholders. Therefore, external supports from government and private actors are needed to improve farmers’ capacity to meet and comply with certification and to include small-scale farmers in the palm oil global supply chain.Keywords: Independent smallholders, scheme smallholders, oil palm, certification, global market ABSTRAKPekebun kelapa sawit merupakan aktor yang berpotensi menjadi bagian penting dari perdagangan minyak sawit global. Luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 41,4% dari seluruh area perkebunan sawit Indonesia dengan produksi 36,6% dari total produksi minyak sawit Indonesia pada 2015. Jumlah pekebun kelapa sawit rakyat mencapai 2,3 juta; ini merupakan jumlah yang cukup signifikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan. Namun, pekebun kelapa sawit rakyat sangat rentan terhadap berbagai isu (lingkungan, sosial, dan legalitas) yang dapat menghambat akses pasar di rantai suplai internasional. Studi ini bertujuan menganalisis posisi dan kapasitas pekebun kelapa sawit rakyat dalam menghadapi perubahan global perdagangan internasional. Populasi penelitian ini adalah pekebun kelapa sawit rakyat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yaitu pekebun kelapa sawit swadaya bersertifikat RSPO, pekebun kelapa sawit swadaya non-RSPO, dan pekebun kelapa sawit plasma bersertifikat RSPO. Jumlah sampel ditentukan sebesar 220 pekebun dan dipilih secara acak untuk setiap grup (80, 80, dan 80 pekebun). Studi ini memperlihatkan sebagian besar pekebun masih menjalankan bisnis kelapa sawit secara tradisional. Praktik pertanian yang dilakukan masih jauh dari praktik pertanian yang terbaik (good agricultural practices) ataupun dari standar sertifikasi yang ada. Perjuangan pekebun kelapa sawit swadaya Amanah di Kecamatan Ukui untuk memperoleh sertifikasi RSPO memperlihatkan bahwa tantangan tak mudah dicapai pekebun swadaya lain. Campur tangan pemerintah dan aktor lain sangat dibutuhkan pekebun kelapa sawit swadaya untuk dapat disertifikasi dan menjadi bagian dari rantai suplai kelapa sawit internasional.Kata kunci: Pekebun kelapa sawit rakyat, pekebun swadaya, pekebun plasma, kelapa sawit, sertifikasi, perdaganganglobal 
DEMOKRASI DELIBERATIF INDONESIA: KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK DEMOKRASI DAN HUKUM YANG RESPONSIF Wimmy Haliim
Masyarakat Indonesia Vol 42, No 1 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v42i1.556

Abstract

The state is a legal order which is also a social order. In the legal order, the State acts as organization performing coercive measures in order to achieve the objectives of that State. While the social order are series of institutional structure, and human culture are interrelated. A study of the constituent powers to establish the law can take a look at the system of Deliberative Democracy and Direct Popular Checks, or direct inspection by the public. This means that society placed as a pillar that can oversee their government. In essence, this system isa means of ultra-democracy which is an extension of the legislative process outside the assembly formed by the community. This becomes important in order to improve the quality of Indonesian democracy.Keywords: deliberative democracy, direct popular checks, and responsive law ABSTRAKNegara adalah sebuah tatanan hukum (legal order) yang juga merupakan tatanan sosial (social order). Dalam tatanan hukum, negara berperan sebagai organisasi yang melakukan tindakan-tindakan koersif guna mencapai tujuan negara tersebut, sedangkan tatanan sosial merupakan serangkaian struktur institusi dan kultur manusia yang saling berkaitan. Sebuah kajian mengenai kekuatan konstituen yang dapat membentuk hukum dapat kita lihat dalam sistem demokrasi deliberatif dan direct popular checks atau pemeriksaan langsung oleh masyarakat. Artinya, masyarakat ditempatkan sebagai sebuah pilar yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Pada hakikatnya, sistem ini merupakan sarana-sarana ultra-demokrasi yang merupakan perluasan proses legislatif di luar majelis yang dibentuk oleh masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.Kata Kunci: demokrasi deliberatif, direct popular checks, dan hukum responsif
Specialized Hospitals To Faced The Epidemic Beri-Beri On The War In Aceh Wahyu Suri Yani
Masyarakat Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v46i2.897

Abstract

The epidemic beri-beri on the war in Aceh effect in high mortality on the Dutch army. The emergence of beri-beri as a contagious disease triggers the government to evacuate patients and establishing a special hospital in Sumatra Westkust. However, indigenous people never known and not infected the epidemic beri-beri. Treatment in special hospitals as a new epidemic became the main solution of the beri-beri problem which also had spread in various centers of the Dutch East Indies government. Through the evidence in Algemene Secreterie Atjeh Zaken, Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indies archive and other primary sources, indicate that the existence of specialized hospitals has solved the beri-beri problem. This historical research reconstructs the importance of the policy beri-beri hospitals and medical management to encounter of epidemics. The results also showed that discourse and topography of health in Sumatra Westkust with the locality approach became part of a long process to the discovery of anti-beri-beri or thiamine.
RUWATAN MURWAKALA DI JAKARTA DAN SURAKARTA: TELAAH FUNGSI DAN MAKNA Lies Mariani
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i2.341

Abstract

Disertasi berjudul Ruwatan Murwakala di TMII Jakarta dan di Desa Sangkrah Pasar Kliwon-Surakarta: Telaah Fleksibilitas, Fungsi, dan Makna ini mengkaji Ruwatan Murwakala sebagai suatu peristiwa sosial budaya yang dibahas dari sudut pandang kajian tradisi lisan. Hal ini sesuai dengan teori Ruth Finnegan dalam Oral Poetry (1977) yang membahas komposisi, cara penyampaian, dan pertunjukan. Ruwatan Murwakala (RM) sebagai suatu ritus/ ritual juga akan dibahas menggunakan teori Ritus Peralihan sesuai daur hidup (life cycle) Rites of Passage teori Arnold van Gennep (1960/1975) berdasarkan ketiga tahapannya, yaitu tahap pertama perpisahan/separation, tahap kedua peralihan/marge, dan tahap ketiga pemulihan/aggregation. Kajian ini membandingkan antara RM golongan sukrta sebagai suatu ritual/upacara dari Surakarta yang masih dilaksanakan masyarakat pendukungnya di dalam komunitasnya sampai saat ini, dengan RM golongan sukrta yang selama ini diselenggarakan di TMII Jakarta di luar komunitasnyadi lingkungan masyarakat urban. Data yang diolah dan dianalisis dalam penulisan disertasi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan metode kualitatif, yaitu melalui teknik wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara upacara RM yang sampai sekarang masih diselenggarakan di TMII Jakarta dengan RM di Desa Sangkrah Kecamatan Pasar KliwonSurakarta sebagai pusat budaya. Ada fleksibilitas fungsi dan makna dari nilai-nilai yang terkandung di dalam RM bagi golongan sukrta tersebut. Upacara RM masih diselenggarakan sampai sekarang. Artinya, upacara ini dapat diterima masyarakat pendukungnya sesuai dengan perkembangan zaman.Kata kunci: Ruwatan Murwakala, TMII Jakarta, Desa Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon-Surakarta, Fleksibilitas dan Pemertahanan, Fungsi dan makna.
Seni untuk Damai: Upaya Rekonsiliasi Akar Rumput pasca Tragedi 1965 Ganesh Cintika Putri
Masyarakat Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v44i2.809

Abstract

hingga kini. Narasi sejarah yang dibentuk pemerintah menempatkan sekelompok orang yang diduga berkaitan dengan PKI mengalami stigmatisasi dan ketidakadilan hingga 40 tahun setelahnya. Tulisan ini bermaksud menganalisis strategi yang dilakukan masyarakat akar rumput untuk menciptakan narasi alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Secara khusus, tulisan ini akan menganalisis narasi sejarah alternatif yang disuguhkan lewat pementasan teater Gejolak Makam Keramat pada 13 Juli 2017 di Yogyakarta. Pementasan ini dipilih karena proses pembuatan naskah, latihan, pemilihan metode bertutur, serta pelibatan penonton yang mampu menarasikan sejarah alternatif di tengah narasi dominan yang menghambat upaya rekonsiliasi. Tulisan ini ingin mengatakan bahwa Teater Gejolak Makam Keramat memberikan ruang bagi narasi sejarah alternatif sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi akar rumput. Paling tidak terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pengemasan narasi alternatif dalam objek seni yang lebih aman dari persekusi; partisipasi penyintas sebagai subjek dari narasi, serta; pelibatan audience dalam proses penyajian narasi.
HIZBUT TAHRIR INDONESIA AND THE IDEA OF RESTORING ISLAMIC CALIPHATE Indriana Kartini
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i1.238

Abstract

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu cabang dari organisasi internasional, Hizbut Tahrir. HTI menyebarkan agendanya dengan menekankan pada kewajiban bagi Muslim untuk menciptakan kembali kekhalifahan Islam mengingat HTI meyakini bahwa hal itu merupakan jalan utama untuk mengagungkan Islam sebagai kekuatan dominan. Studi ini berargumen bahwa keinginan HTI untuk menciptakan kembali kekhalifahan Islam bertentangan dengan ide negara kebangsaan di Indonesia. Dasar kerangka teori studi ini adalah bagian dari dimensi politik-agama dalam hubungan antarbangsa. Studi ini menggunakan analisis historis untuk memahami perdebatan antara ide sistem khalifah dan negara bangsa dengan menganalisis ide HTI mengenai pembentukan kembali khilafah Islam. Analisis menunjukkan bahwa ketegangan antara HTI dengan elemen lain dalam masyarakat Indonesia berkaitan dengan pengaturan negara melambangkan kompetisi yang berkelanjutan antara kelompok Islamis dan nasionalis.Kata Kunci: Khilafah Islam, negara bangsa, Hizbut Tahrir Indonesia
MULTIKULTURALISME: BELAJAR DARI MASYARAKAT PERDESAAN Robert Siburian
Masyarakat Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v43i2.735

Abstract

Through this paper, I would like to explain how multiculturalism was implemented by the citizens in Kerta Buana village. The multiculturalism values had been implemented since the government of Indonesia located them at there. Those values of multiculturalism are important to be implemented because transmigrants who were alocated in Kerta Buana village came from various places and different religions and cultures, such as Hindu-Bali and Islam-Java came from Bali island, and Sasak-Lombok came from Lombok island. The differences had became a conflict potention if those differences fail to be managed. Public figures of each society and religion group understood on the situation, so they pushed each their group to live together with other society. Although they did not know what multiculturalism was, the values of multiculturalism had been implemented by them. We can see the multiculturalism of community in Kerta Buana village through their everyday life.Keywords: Multiculturalism, value, transmigration, culture, religion, and Kerta Buana Village. ABSTRAKTulisan ini menjelaskan bagaimana multikulturalisme diimplementasikan oleh masyarakat yang bermukim di Desa Kerta Buana. Nilai-nilai multikulturalisme itu telah diterapkan sejak pemerintah Indonesia menempatkan mereka di lokasi yang baru itu sebagai peserta transmigrasi. Implementasi dari nilai-nilai itu penting karena para transmigran di desa yang jauh dari asal mereka datang dari berbagai tempat dengan agama dan kebudayaan yang berbeda. Perbedaan itu berpotensi menciptakan konflik apabila gagal dikelola. Tokoh dari setiap kelompok masyarakat dan agama memahami perbedaan itu, sehingga mereka mendorong setiap kelompok agar dapat hidup bersama. Meskipun masyarakat di Desa Kerta Buana tidak memahami konsep multikulturalisme, secara tidak sadar bahwa nilai-nilai multikulturalisme itu sudah mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat tulisan ini, kita dapat melihat masyarakat multikulturalisme di Desa Kerta Buana melalui kehidupan yang mereka jalani.Kata Kunci: Multikulturalisme, nilai, transmigrasi, kebudayaan, agama, dan Desa Kerta Bu
POLITICAL REFORM IN INDONESIA AFTER SOEHARTO Tri Ratnawati
Masyarakat Indonesia Vol 36, No 2 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v36i2.656

Abstract

Buku karya Harold Crouch ini mengenai reformasi politik di Indonesia selama 10 tahun pasca-jatuhnya Soeharto yang ditulisnya dalam sembilan bab. Reformasi didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi krisis nasional yang menjatuhkan rezim Orde Baru dan juga dibentuk oleh situasi-situasi spesifik serta konstelasi-konstelasi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kajian Crouch ini pada intinya menguraikan dan menganalisis reformasi konstitusi dan pemilihan umum, desentralisasi rezim yang sentralistik, reformasi militer secara bertahap, reformasi peradilan yang sangat lamban, dimulainya kampanye anti-korupsi, dan tercapainya perdamaian di Maluku akibat kekerasan komunal serta serta penyelesaian masalah GAM di Aceh melalui perjanjian perdamaian Helsinki.Meskipun reformasi beberapa bidang tersebut dalam konteks nasional berjalan secara simultan, namun kecepatan dan esensi dari masing-masing reformasi sangat bervariasi. Reformasi politik sangat dipengaruhi oleh perjuangan terus-menerus dan rivalitas antara kelompok-kelompok yang melihat keuntungan-keuntungan dari reformasi, dan kelompok-kelompok yang merasa dirugikan.Menurut Harold Crouch, reformasi secara bertahap di Indonesia, 246 | Masyarakat Indonesiaselama dekade terakhir ini telah membuat kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan namun tidak komplit. Bahkan reformasi di bidang-bidang tertentu rentan untuk berbalik kembali ke sistem Orde Baru. Studi politik kontemporer menurut Crouch tidak menyerupai sebuah work in progress. Hal itu karena perkembangan-perkembangan baru sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru (preface, hlm.x).
INDONESIAS ACHILLES HEEL IN THE FIRST DECADE OF THE 2000s: EMPLOYMENT AND LABOUR PRODUCTIVITY IN MANUFACTURING Chris Maning
Masyarakat Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v39i2.621

Abstract

In Indonesia, sluggish growth in productivity and job creation in manufacturing wasparticularly disappointing in the first decade of the 2000s. The work of Anne Booth hasgrappled with the nexus between productivity, employment and welfare in Indonesiaand Asia. While she has been especially concerned with these relationships in theagricultural sector, Anne would be the first to acknowledge that some of the keyrelationships cut across sectors. Further, the benefits from agricultural reforms canonly be broadly realized in terms of poverty reduction if better jobs are availablefor agricultural workers to move into in manufacturing and services as countriesdevelop. This article takes up some of the productivity and employment relationshipsoutside agriculture that are critical to poverty alleviation, focusing especially on labourregulations, contracts and management systems. It thus touches indirectly on a subjectthat has been a focus of many of Anne Booths writings on Indonesia since the 1980s.Keywords: Labour productivity, Labour regulations, Job creation, Manufacturing,

Page 18 of 27 | Total Record : 268

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 49, No 2 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 49, No 1 (2023): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 2 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 48, No 1 (2022): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 2 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 47, No 1 (2021): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 2 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 46, No 1 (2020): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 2 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 45, No 1 (2019): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 2 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 44, No 1 (2018): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 2 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 43, No 1 (2017): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 2 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 42, No 1 (2016): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 2 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 40, No 1 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 2 (2013): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 39, No 1 (2013): Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 2 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 38, No 1 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 2 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 37, No 1 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 2 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Vol 36, No 1 (2010): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia More Issue