cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 3 Nomor 1 Juni 2021" : 11 Documents clear
ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP BELI ONLINE Megawati S; Taufik Sanusi; A. Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22141

Abstract

Abstract               Along with the development of the times and the existence of telephone and internet, the long distance between the two parties want to transact is no longer a barrier to carrying out onlinebuying and selling activities. Many conveniences are felt by the public with the existence of onlinebuying and selling. Buying and selling online is familiar to the public, because with online buying and selling can make it easier for people to get the goods they need. Then now comes the practice of online buying services that become a complement in the fulfillment of one's needs. The type of research used is field research (field research) descriptive qualitative. Then the primary data source is interviews with online buying service providers, secondary data sources from books, journals, and other references. Research data collection methods are observation, interview and documentation. The results of this study show that the practice of online buying services on instagram accounts @belititip.mks in real practice in a mechanism or procedure of implementation has been explained and agreed between the two parties. Furthermore, Fiqh Muamalah analysis of the practice of online buying and selling services on instagram accounts @belititip.mks is allowed because it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling according to Islamic Shariah.               Keywords: Devilery Services, Fiqh Muamalah, Online.AbstrakSeiring perkembangan zaman dan  adanya telepon serta internet, maka jarak yang jauh antara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak lagi menjadi penghalang untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Banyak kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya jual beli online. Jual beli online memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena dengan adanya jual beli online dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian kini hadir praktik jasa titip beli online yang menjadi pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan seseorang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data primer yaitu wawancara dengan penyedia jasa titip beli online, sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks dalam praktik riil secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah jelaskan dan disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Analisis Fikih Muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Syariat Islam.Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jasa Titip Beli, Online.
Pengaruh Startifikasi Dalam Kenyataan Hukum Basyirah Mustarin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.23374

Abstract

AbstractSo far, there have been many rather surprising events related to law enforcement (sanctions) imposed on classes of society who occupy positions with people who do not occupy positions at all, in fact there is an opinion circulating in the community that "the law is blunt up but sharp down". This argument is representative of the community's argument against the ineffective legal assessment of the community against the current law. In its embodiment, the law can increase or decrease. A complaint made to the police is a legal event when compared to a police station where there are no complaints made by the public at all. Quantitatively, there will be more legal proceedings if the frequency of lawsuits in a district court becomes high or there is an increase. An official who is temporarily carrying out his duties is not subject to a temporary examination until his term of office ends. The problem of law enforcement that is oriented to social status is what often becomes a problem like this which in the application of law often causes the cause of not achieving legal goals, namely justice, especially justice in a substantive manner.          Keywords: Stratification, Reality, LawAbstrakSelama ini terjadi banyak peristiwa yang agak mengherankan terkait penegakan hukum (sanksi) yang dikenakan kepada kelas masyarakat yang menduduki jabatan dengan masyarakat yang tidak sama sekali menduduki jabatan, malahan muncul opini yang beredar dalam masyarakat bahwa “hukum itu tumpul keatas namun tajam ke bawah”. Argument tersebut merupakan perwakilan dari argument masyarakat terhadap penilaian hukum yang kurang efektif dari masyarakat terhadap hukum yang ada sekarang ini.  Dalam perwujudannya hukum itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang.  Suatu pengaduan yang dilakukan kepada polisi merupakan peristiwa hukum apabila dibandingkan dengan suatu kantor polisi yang sama sekali tidak ada pengaduan yang dilakukan masyarakat sama sekali. Secara kuantitatif terjadi lebih banyak proses hukum apabila frekuensi gugatan pada suatu pengadilan negeri menjadi tinggi atau ada peningkatan. Seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya tidak dilakukan pemeriksaan sementara sampai masa jabatannya itu berakhir. Masalah penegakan hukum yang berorientasi kepada status social inilah yang kerap menjadi permasalahan yang seperti inilah yang dalam penerapan hokum kerap menimbulkan penyebab dari tidak tercapainyaa tujuan hokum yakni keadilan khususnya keadilan secara subtantif.Kata Kunci : Stratifikasi, Kenyataan, Hukum
Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Musbirah Arrahmania; Abd. Asis; Audyna Mayasari Muin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22135

Abstract

Abstract               This study aims to analyze the implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents at the Prison Class IIA Palopo and to analyze the ideal concept of implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents in the Prison Class IIA Palopo. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The conclusions of this study, namely (1) implementation related to the provision of wages and premiums to prisoners or assisted residents who work is carried out by contract between the Correctional Institution Class IIA Palopo with partners consisting of agriculture, animal husbandry, welding workshops and furniture. There are several obstacles faced, but there have been efforts that can overcome the obstacles that arise, and (2) the ideal concept of giving wages and premiums to prisoners or assisted citizens who do work refers to the National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ), for example by implementation of the work release. Penitentiary Class IIA Palopo still needs efforts to realize the ideal form in its implementation.Keyword: effectiveness, correctional, rights, assisted residents, correctional institutionsAbstrakTujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian  upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannyaKata Kunci : Efektifitas, Pemasyarakatan, Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN JASA KERJA SKRIPSI SECARA ONLINE Rahmi Aulia Abshir; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22362

Abstract

Abstract               This research discusses the practice of remuneration for online thesis work services and a review of Islamic law on wages for online thesis work services in the Nusa Harapan Indah housing district. tamalanrea makassar city. The research used is field research (Field Research) where researchers have to go directly to the field by making observations by interviewing thesis work service providers and thesis work service tenants. The research approach used is: empirical juridical. Furthermore, the data collection methods used are: interviews and documentation. While the technique of data management and analysis is carried out in 3 stages, namely: data management, data analysis and drawing conclusions. The results of this study indicate that the contract in the practice of thesis work services has a full payment system in advance, in installments, and is paid per chapter, and the provision of wages is unlawful or not in accordance with Islamic law based on the Word of Allah swt. QS al-Maidah/5:2, which prohibits help in sinful acts because the conditions of the pillars of the contract are approval in committing fraud, fraud that results in sin and the object produced is the result of cheating. And the hadith which states that the Messenger of Allah. cursed the one who bribed the bribe and the one who interceded for the two. In this case, it is an activity that is classified as bribery.Keywords: Islamic Law, Thesis Work Service, Wage.AbstrakPenelitian ini membahas tentang praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online dan tinjauan hukum islam terhadap pengupahan jasa kerja skripsi secara online di perumahan nusa harapan permai kecamatan. tamalanrea kota makassar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dimana peneliti harus terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai penyedia jasa kerja skripsi dan penyewa jasa kerja skripsi dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu: Pengelolaan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam praktik jasa kerja skripsi ada yang sistem pembayarannya full diawal, diangsur, dan dibayar per bab, serta pemberian upah tersebut hukumnya haram atau tidak sesuai dengan syariat islam berdasarkan Firman Allah swt. QS al-Maidah/5:2, yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat kecurangan, penipuan yang berakibat dosa serta obyek yang dihasilkan merupakan hasil kecurangan. Dan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap disuap dan orang yang menjadi perantara keduanya. Dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang tergolong dalam suap menyuap.Kata Kunci : Hukum Islam, Jasa Kerja Skripsi, Upah.
Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery Suriyadi Suriyadi
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22137

Abstract

Abstract               Online buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) method cannot be denied increasing sales, but in the convenience offered in this transaction it often causes problems such as consumers who are unable to pay for goods to couriers because of damage to goods or incompatibility of goods, giving rise to debates. regarding who should be responsible for the occurrence of losses in COD transactions. The research method used in writing this scientific journal is a legal research method with normative research and uses two approaches, namely a conceptual approach and a statute approach in analyzing the legal issues raised in this scientific journal. Legally, the buyer in a COD transaction has the achievement to pay the price of the goods through a courier based on a sale and purchase agreement between the buyer and the seller, the buyer's refusal to make payment is an act of default even though the reason for the goods is not suitable or damaged because this he has agreed in the terms and transaction terms. The responsibility born in the COD transaction is adjusted to the situation that occurs and the legal relationship that was born, damage to goods caused by negligence or intentional expedition services is the responsibility of the expedition service but who can ask for responsibility is the seller on the basis of the delivery agreement and not the buyerKeywords : Liability, Buy and Sell, Cash On DeliveryAbstrakTransaksi jual beli secara online dengan metode Cash On Delivery (COD) tidak dapat dipungkiri meningkatkan penjualan akan tetapi di dalam kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi ini tidak jarang menimbulkan permasalahan seperti konsumen yang tidak mamu membayara barang kepada kurir karena kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang sehingga memunculkan perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian dalam transaksi COD. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian hukum dengan penelitian normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini. Secara hukum pembeli dalam transaksi COD mempunyai prestasi untuk membayar harga barang melalui kurir berdasarkan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual, tindakan pembeli menolak melakukan pembayaran adalah merupakan tindakan wanprestasi meskipun dengan alasan barang yang tidak sesuai atau rusak karena hal ini telah ia setujui dalam syarat dan ketentuan transaksi. Tanggung jawab yang lahir dalam transaksi COD disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan hubungan hukum yang lahir, kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan jasa ekspedisi adalah tanggung jawab jasa ekspedisi akan tetapi yang dapat memintakan pertanggungjawaban adalah penjual atas dasar perjanjian pengantaran dan bukan pembeli.  Kata Kunci : Tanggung Gugat, Jual Beli Online, Cash On Delivery
TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DESSERT BOX ONLINE DENGAN AKAD SALAM Yuni Nurdiah Kurniati; Sohrah Sohrah
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22143

Abstract

Abstract               This research was conducted with the aim of knowing the buying and selling system with a salam contract according to Islamic law and knowing the online dessert box buying and selling system at Daykies Cake. This research uses field research, using qualitative research methods. The approach used is a normative theological approach and a sociological approach. The data sources of this research are primary data sources, namely direct interviews with business owners and consumers of Daykies Cake. The two secondary data sources are from journals, books, and other references related to this research. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that there are pillars and terms of the salam contract that are not fulfilled in buying and selling dessert boxes online at the Daykies Cake online shop. The purpose of the Daykies Cake business owner is to provide consumer orders with lower quality because they want to get more profit by reducing the cost of making dessert boxes. In sending consumer orders, business owners are often late in sending consumer orders due to negligence by the business owner himself, so that consumers feel harmed non-materially and materially. If viewed from Islamic law, buying and selling dessert boxes online at the Daykie Cake online shop is considered void because the overall pillars and conditions of the salam contract are not fulfilled. In addition, buying and selling carried out at the Daykie Cake online shop is considered not in accordance with Islamic law because it intentionally harms other people and takes advantage of the wrong way.Keywords: Islamic Law Review, Online Buying and Selling, Salam Contract.AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem jual beli dengan akad salam menurut hukum Islam dan mengetahui sistem jual beli dessert box online pada Daykies Cake. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik usaha dan konsumen Daykies Cake. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya rukun dan syarat akad salam yang tidak terpenuhi dalam jual beli dessert box online pada online shop Daykies Cake. Tujuan pemilik usaha Daykies Cake memberikan pesanan konsumen dengan kualitas yang lebih rendah karena ingin mendapatkan untung yang lebih banyak dengan menekaan biaya pembuatan dessert box. Dalam mengirimkan pesanan konsumen pemilik usaha sering kali terlambat mengirimkan pesanan konsumen dikarenakan kelalaian oleh pemilik usaha itu sendiri, sehingga konsumen merasa dirugikan secara non material dan material.  Jika ditinjaun dari hukum Islam, jual beli dessert box online pada online shop Daykie Cake dianggap batal karena tidak terpenuhinya secara keseluruhan rukun dan syarat akad salam. Selain itu jual beli yang dilakukan pada online shop Daykie Cake dianggap tidak sesuai dengan syariat hukum Islam karena secara sengaja merugikan orang lain dan mengambil keuntungan dari jalan yang tidak benar.Kata Kunci : Akad Salam, Jual Beli Online, Tinjauan Hukum Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (FINTECH) Naurah Aathifah Nursaidi; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22138

Abstract

AbstractThe lending and borrowing transaction was born because of an agreement between the two parties based on a binding agreement. Along with the development of the era all forms of transactions can be done online, including lending and borrowing transactions through technology-based lending and borrowing services which are commonly referred to as peer to peer lending (p2pl). All forms of convenience obtained through online-based lending and borrowing transactions are inseparable from the risks that will be faced when using it later, one of which is the existence of several clauses in the lending and borrowing agreement that are contrary to the principles of a good and fair agreement. The type of research used is a qualitative description that refers to books and other written results (library research) using the juridical normative research method. Then the data collection method used is secondary data in the form of data analyzed through library research and premiere data in the form of deciphering material in the form of opinion concepts from legal experts to various related books and mass media and can be used as a research reference. The data processing method used is the content analysis technique. Based on the results of this study, it is concluded that the practice of online lending and borrowing according to Islamic Economic Law is allowed to be implemented by complying with Islamic law. Furthermore, in the perspective of positive law, lending and borrowing are regulated in OJK Regulation Number 77 / POJK.07 / 2016 concerning Information Technology-Based Loan Services which regulates all forms of activities of parties involved in peer to peer lending institutions. Then there are forms of violations committed by all parties involved are required to provide a report to the OJK in order to immediately receive legal protection.Keywords: Borrowing, Legal Protection, Online Loans, Sharia Economic Law.AbstrakTransaksi pinjam meminjam lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang didasarkan oleh perjanjian yang mengikat. Seiring dengan berkembangnya zaman segala bentuk transaksi mampu dilakukan secara online termasuk transaksi pinjam meminjam melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan peer to peer lending (p2pl). Segala bentuk kemudahan yang diperoleh melalui transaksi pinjam meminjam berbasis online tidak terlepas dengan adanya resiko-resiko yang akan dihadapi saat menggunakannya nanti salah satunya adalah adanya beberapa klausul dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yang merujuk pada buku serta hasil tulis lainnya (Library research) dengan menggunakan metode peneltian normatif yuridis. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data yang dianalisa melalui riset kepustakaan serta data premier yang berupa penguraian materi yang berupa konsep opini dari para ahli hukum hingga beragam buku dan media massa yang berkaitan dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu teknik content analysis. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktek pinjam meminjam secara online menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan untuk dilaksanakan  dengan memenuhi syariat Islam. Selanjutnya dalam perspektif Hukum Positif pinjam meminjam diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tentang segala bentuk aktifitas pihak yang terlibat dalam lembaga peer to peer lending. Kemudian adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pihak OJK agar segera mendapat perlindungan hukum.Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Pinjam Meminjam.
PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT KEPADA BAZNAS DI KABUPATEN PANGKEP Dini Amaliah Amry; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22139

Abstract

AbstractThis research discusses the effect of muzakki's knowledge and trust on interest in paying zakat to BAZNAS Pangkep district and BAZNAS Pangkep district's efforts in increasing muzakki's trust and interest in paying zakat to BAZNAS Pangkep district. This type of research is field research using qualitative methods where carried out with a normative, sociological and phenomenological theological approach with data sources from the Pangkep Regency Amil Zakat Agency, then the data collection methods carried out were observation, interviews, documentation, then data management techniques were carried out through several stages including: data reduction, data management and testing The validity of the data. The results of this study indicate that the National Amil Zakat Agency as an official zakat institution has an important influence in providing public knowledge about zakat, especially in Pangkep Regency. t is minimal, because there are still many people who are not interested in paying zakat to government institutions that are official or formal, one of which is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS).Keywords: Influence, Muzakki, National Amil Zakat Agency.Abstrak Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep dan upaya BAZNAS kabupaten Pangkep dalam meningkatkan kepercayaan dan minat muzaki untuk membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari  Badan Amil Zakat Kabupaten Pangkep, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Amil zakat Nasional  sebagai lembaga zakat secara resmi  mempunyai pengaruh penting dalam memberikan pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya di kabupaten Pangkep bisa dikatakan masih sangat minim, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam membayar zakat kepada lembaga pemerintah yang secara resmi atau formal salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).Kata Kunci : Badan Amil Zakat Nasional, Muzakki, Pengaruh.
KREDIT PEMBIAYAAN MOBIL DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA WATAMPONE Mayasari mawar; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.22140

Abstract

Abstract               This article discusses Car Financing Loans with Car Agreements with Murabahah contracts at Bank Syariah Indonesia Watampone, by looking at the terms of Islamic law. The type of research carried out in this study is a qualitative descriptive field research, while the approach taken is a normative juridical and normative theological approach, then the primary data source is interviews conducted at Bank Syariah Indonesia Watampone, the two secondary data sources are sourced from books, theses and other sources related to this research. Data collection methods used are observation, interviews and documentation.  The results of the study show: 1) The car financing application mechanism (Murabahah) system has been running at Bank Syariah Indonesia Watampone starting with the customer negotiating what to buy, the quality of the goods and the price of the goods, Bank Syariah Indonesia conducting the sale and purchase contract to the customer, the Islamic Bank buying the goods from the seller according to the customer's wishes, the seller sends the goods to the customer on the order of the bank and receives the goods and documents of ownership, after receiving the goods and the customer's documents make payment in installments. 2) The principles and provisions of Islamic economic law have been implemented, especially in murabahah contracts on credit financing products, the legal principle of murabahah is a legal act that has the consequence of a trial of rights to an item from the seller (bank) to the buyer (customer), then by itself in this legal act, the pillars and conditions for the validity of murabahah must be fulfilled, such as the existence of elements of usury, maisir / transactions in uncertain, garar, haram, and unjust.Keywords: Indonesian Islamic Bank, Islamic Law, Murabahah Financing.AbstrakArtikel ini membahas tentang Kredit Pembiayaan Mobil dengan Akad Mobil dengan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Watampone, dengan melihat dari segi hukum islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Watampone, kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku,skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sistem mekanisme penerapan pembiayaan (Murabahah) mobil sudah berjalan di Bank Syariah Indonesia Watampone diawali dengan nasabah melakukan negosiasi yang akan dibeli,kualitas barang dan harga barang, Bank Syariah Indonesia melakukan akad jual beli kepada nasabah, Bank Syariah membeli barang dari penjual sesuai keinginan nasabah, penjual mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank dan menerima barang dan dokumen kepemilikan, setelah menerima barang dan dokumen nasabah melakukan pembayaran dengan cara angsuran. 2) Prinsip dan ketentuan hukum ekonomi islam sudah terlaksana khususnya dalam akad murabahah pada produk pembiayaan-pembiayaan kredit, prinsip hukum murabahah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peradilan hak atas suatu barang dari pihak penjual (Bank) kepada pihak pembeli (nasabah),maka dengan dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya murabahah, seperti adanya unsur riba,maisir / transaksi dalam keadaan tidak pasti, garar, haram, dan zalim.Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Pembiayaan Murabahah.
Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam Solihin, Muh; Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v3i1 Juni.22142

Abstract

Abstract This study discusses the mechanism of e-money transactions based on Bank Indonesia Regulation Number 20/06/Pbi/2018 starting from the flow of electronic money transactions, monitoring electronic money itself, to its use as a means of payment in trade transactions, linked to the perspective of Islamic law with the aim of knowing whether the existing mechanisms in the transaction process using e-money are in line with Islamic teachings, both in terms of contracts and transactions so that they do not provide understanding and answer problems related to e-money in the perspective of Islamic law. This type of research is library research, where data is collected, compiled, clarified, and examines the subject matter, then describes it through literature or references related to the title of this research. The results of this study indicate that the use of modern technology as a non-cash payment instrument has grown rapidly accompanied by various innovations that lead to its use being more efficient, safe, fast and convenient, currently emerging payment innovations using electronic money (E-money). with Bank Indonesia regulation Number 20/06/PBI/2018 as a financial institution has an interest in ensuring that this payment instrument is more secure, not easily damaged, and practically carried anywhere. Electronic money in Islam is allowed as a means of payment in accordance with sharia principles, the burden of facility services is in the form of real costs and must be delivered correctly to electronic money users according to sharia and applicable laws. Keywords: Bank Indonesia Regulations, E-Money, Islamic Law, Payment Instruments. Abstrak Penelitian ini membahas tentang mekanisme transaksi e-money berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2018 mulai dari alur transaksi uang elektronik, pengawasan uang elektronik itu sendiri, hingga digunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, dikaitkan perspektif hukum Islam dengan maksud mengetahui apakah mekanisme yang ada dalam proses transaksi menggunakan e-money sudah sejalan dengan ajaran Islam, baik dari segi akad dan transaksinya sehingga tidak memberikan pemahaman dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan e-money dalam perspektif hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian library research, yaitu data dikumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, serta mengkaji pokok masalah, kemudian menguraikannya melalui literature atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money) hal ini sejalan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor20/06/PBI/2018 sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak, dan praktis dibawa kemana saja. Uang elektronik dalam Islam diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, beban layanan fasilitas berupa biaya riil dan harus disampaikan secara benar kepada pengguna uang elektronik menurut syariah dan undang-undang yang berlaku. Kata Kunci : Alat Pembayaran, E-Money, Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue