Garuda - Garba Rujukan Digital

AKAD MUZARA’AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Rosmiyati Rosmiyati; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067

AbstrakKerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar akad Muzara’ah yaitu, 1/2 atau 1/3 dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil dalam pertanian padi khususnya di Desa Mamminasae. Menurut pakar ekonomi Islam S.M. Hasan Uzzaman ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna untuk kepuasan bagi manusia. Selanjutnya hal ini dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Akad Muzara’ah Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang).”Kata Kunci: Akad Muzara’ah, Pertanian, Sistem AbstractThe cooperation between cultivators and rice field owners in the Mamminasae Village is carried out by an agreement on the basis of a Muzara'ah contract, namely, 1/2 or 1/3 of the harvest. The contract was carried out verbally, no one witnessed and the legal procedures were supported. In this case the capital is borne by the owner of the land (rice field) from starting to clean, entering rice fields, tractor capital and others. Cultivators only have energy. It turns out that in the end the land cultivators (rice fields) did not receive it based on the agreement. The distribution of the results makes one of the parties, especially the cultivators of the land (rice fields), feel disadvantaged and disappointed because there is no clarity and it is not commensurate with the work they do. Based on these problems, the authors are interested in researching further about the profit-sharing system in rice farming, especially in Mamminasae Village. According to the Islamic economist S.M. Hasan Uzzaman that injustice must be prevented both in the search and expenditure of resources for human satisfaction. Furthermore, this matter was formulated into a scientific paper with the title "Padi Muzara'ah Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Mamminasae Village, Paleteang District, Pinrang Regency)."Keywords: Agriculture, Muzara'ah Contract, System

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJARAH HUKUM ADAT Kadaruddin Kadaruddin; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26071

AbstrakMasyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sudah menjadikan tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini ini disebabkan karena tanah atau lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat terkhusus masyarakat Desa Bissoloro yang menjadikan tanah sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Para petani desa lazimnya melakukan perjanjian sewa-menyewa ini dengan pemilik tanah atau lahan yang kosong untuk kebutuhan bercocok tanam seperti, tanam padi dan jagung. Namun masyarakat Desa Bissoloro memiliki kebiasaan lain, yaitu menyewa tanah yang masih kosong untuk ditanami dan untuk masalah sewa atau bagi hasilnya nanti ditentukan setelah panen. Alasan memilih judul skripsi penelitian ini, karena pada masyarakat desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sering terjadi perjanjian sewa-menyewa tanah untuk dijadikan sebagai lahan bercocok tanam, seperti jagung dan padi yang sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam melakukan akad sewa-menyewa tanah tersebut tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, seperti pada saat melakukan akad di awal belum ditentukan berapa besaran harga sewa dan juga belum ditentukan pola bagi hasilanya. Walaupun disisi lain tidak bertentangan dengan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di desa tersebut.Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Sewa-menyewa AbstractThe people of Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency have made the tradition or habit of land or land as an object of agreement, this is because land or land has an important role in the life of the local community, especially the people of Bissoloro Village who make land as agricultural land to meet their needs. Farmers the village usually makes this rental agreement with the owner of the land or vacant land for farming needs such as planting rice and corn. determined after harvest. The reason for choosing the title of this research thesis, because in the village community of Bissoloro, Bungaya District, Gowa Regency, land lease agreements often occur to be used as land for farming, such as corn and rice which have become basic necessities in their lives. The land is not in accordance with the recommendations of Islamic law, such as at the time of carrying out the contract at the beginning it has not been determined how much the rental price is and also the pattern of profit sharing has not been determined.Keywords: Customary law, Islamic Law, Rent

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENGUPAHAN PADA PENGGARAPAN SAWAH Ainun Auliyah
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26072

Abstrak Penelitian ini membahas tentang kegiatan penggarapan sawah di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau. Dalam proses kerja sama terdapat kemungkinan sistem bagi hasil dan akad yang digunakan tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dimana peneliti harus turun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai pemilik sawah dan penggarap sawah dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah: empiris, yuridis dan syariah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan 3 tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah adalah praktek bagi hasil yang sepenuhnya belum sesuai dengan konsep hukum islam, karena mengandung unsur gharar. Namun tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam karena praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tellumpanua ini dilakukan atas dasar ridha sama ridha dan mengandung unsur tolong menolong. Pada saat melakukan akad bagi hasil penggarapan sawah sebaiknya menggunakan surat perjanjian yang tertulis serta menghadirkan saksi, agar dapat dijadikan bukti adanya perjanjian kerja sama bila suatu saat ada perselisihan. Dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah sebaiknya memperhatikan untung rugi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, serta tidak memberatkan salah satu pihak.Kata Kunci : Hukum Islam, Penggarapan Sawah, Pola Pengupahan AbstractThis research discusses the activities of cultivating rice fields in Tellumpanua Village, Tanete Rilau District. In the process of cooperation, it is possible that the profit-sharing system and the contract used are not in accordance with applicable Islamic law. The research used is field research where researchers have to go directly to the field by making observations by interviewing rice field owners and rice field cultivators with research approaches carried out are: empirical, juridical and sharia. Furthermore, the data collection methods used were interviews and documentation. Meanwhile, data management and analysis techniques were carried out in 3 stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, it can be concluded that the theory of Islamic law regarding the profit sharing system for cultivating rice fields is a profit sharing practice that is fully in accordance with the concept of Islamic law, because it contains elements of gharar. However, it is not completely against Islamic law because the practice carried out by the Tellumpanua Village community is carried out on the basis of ridha sama ridha and contains not helping to help. At the time of making the contract for the results of cultivating rice fields, it is better to use a written agreement and present witnesses, so that it can be used as evidence of a cooperation agreement if one day there is an agreement. In the implementation of sharing the results of cultivating rice fields, it is better to pay attention to profit and loss so as not to cause problems in the future, and not to incriminate one of the parties. Keywords: Cultivation of Rice Fields, Islamic Law, Wage Patterns

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI RUMAH SEHAT BAZNAS MAKASSAR Muhammad Ghaly Nugraha Ramadhan; Taufik Sanusi
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26073

AbstrakIslam sebagai agama rahmatan lil alamin yang berpedoman pada al-Qur’an dan al-Sunnah tentunya sangat menjunjung tinggi hak-hak yang berkaitan dengan kemanusiaan. Tolong-menolong menjadi sebuah prinsip yang perlu diterapkan oleh pemeluk agama Islam dalam berkehidupan agar tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terealisasi dan tercapai di kehidupan kaum muslimin itu sendiri. Zakat merupakan sebuah potensi dalam meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan bagi ummat Islam apabila pengelolaannya, baik pengumpulan dan pendayagunaannya dilakukan dengan baik dan tepat sehingga dapat memberikan andil yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan umat. Sebab zakat merupakan sumber dana yang sangat penting, karena pentingnya peranan dan fungsi zakat sudah sewajarnya hal itu selaras dengan perintah zakat yang terkandung di dalam nash al-Qur’an yang menyebutkan beberapa kali perintah tentang zakat bersanding dengan perintah shalat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu strategi pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah jenis data “kualitatif”, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Rumah Sehat BAZNAS Makassar dalam pengelolaan dana zakat untuk santunan kesehatan masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap, pertama-tama dilakukan perencanaan dengan membuat RKAT kemudian dilakukan pengumpulan, setelah dana zakat terkumpul dalam setahun kemudian dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan langkah terakhir yakni evaluasi terhadap kinerja BAZNAS selama setahun.Kata Kunci: Kemiskinan, Pengelolaan Zakat, Pengentasan AbstractIslam as a religion of rahmatan lil a'lamin which is guided by the Qur'an and al-Sunnah, of course, highly upholds the rights related to humanity. Helping each other becomes a principle that Muslims need to apply in their lives so that the goals of Islam as rahmatan lil a'lamin can be realized and achieved in the lives of the Muslims themselves. Zakat is a potential in improving welfare in life for Muslims if its management, both collection and utilization is carried out properly and appropriately so that it can provide a very influential contribution to the welfare of the ummah. Because zakat is a very important source of funds, because of the importance of the role and function of zakat, it is only natural that it is in line with the zakat command contained in the Qur'anic text which mentions several times the command regarding zakat is accompanied by the prayer command. The main problem in this study is the zakat fund management strategy for the public health compensation program carried out by the Makassar City National Amil Zakat Agency (BAZNAS). This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach and socio-cultural approach. The results of this study indicate that the Makassar BAZNAS Healthy House strategy in managing zakat funds for public health compensation is carried out in several stages, first planning by making RKAT then collecting, after zakat funds are collected in a year then distribution is carried out both consumptive and productive and steps the last is an evaluation of the performance of BAZNAS for a year.Keywords: Alleviation, Poverty, Zakat Management

MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP OPERASIONAL BIAYA PENDIDIKAN DI LAZISMU SULAWESI SELATAN Supriadi Supriadi; A. Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26075

AbstrakMasalah kesenjangan sosial antar masyarakat dan beberapa pihak sebenarnya sedikit demi sedikit sudah dapat teratasi melalui penyaluran dana zakat fitrah ini. Dana yang dihimpun dari masyarakat yang membayar zakat ke lembaga LAZISMU sudah dikelola dan disalurkan dengan baik dengan melihat kondisi masyarakat setempat terbukti dengan adanya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya di Daerah Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng. Namun inilah yang menjadi permasalahannya, yakni masyarakat Batulabbu belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran zakat fitrah di LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng. Masyarakat setempat masih beranggapan bahwa penyaluran dana zakat fitrah ini belum maksimal seperti yang dilakukan oleh LAZISMU Batulabbu. Padahal dari pihak LAZISMU sendiri sudah cukup maksimal dalam penyalurannya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan di dalamnya. Tapi dengan adanya kesalahpahaman di masyarakat Batulabbu terhadap penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan LAZISMU Batulabbu, maka sudah seharusnya ada yang mampu meluruskan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng bahwa penyaluran dana zakat fitrah yang dilakukan oleh LAZISMU Batulabbu sudah merata dan tepat sasaran.Kata Kunci : LAZISMU, Penghimpunan, Penyaluran, dan Zakat AbstractThe problem of social inequality between communities and several parties has actually been gradually resolved through the distribution of zakat fitrah funds. The funds collected from the community who pay zakat to the LAZISMU institution have been managed and distributed properly by looking at the condition of the local community as evidenced by the increase in the level of community welfare, especially in the Batulabbu area, Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. bantaeng. However, this is the problem, namely the Batulabbu people do not fully understand the mechanism for distributing zakat fitrah at LAZISMU Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. bantaeng. The local community still thinks that the distribution of zakat fitrah funds has not been maximized as was done by LAZISMU Batulabbu. In fact, from LAZISMU's side, the distribution itself has been quite maximal in its distribution, although it cannot be denied that there are still shortcomings in it. But with the misunderstanding in the Batulabbu community regarding the distribution of zakat fitrah funds carried out by LAZISMU Batulabbu, then there should be someone who is able to straighten and provide understanding to the community, especially in Batulabbu Kel. Lembang Gantarangkeke Kab. Bantaeng said that the distribution of zakat fitrah funds carried out by LAZISMU Batulabbu was evenly distributed and on target.Keywords: Collection, Distribution, LAZISMU, and Zakat

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT HAJI DAN UMRAH PADA FIFGROUP CABANG MAKASSAR Hamzah, Harzaila Nur Ayunita; Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26076

Abstrak Penelitian ini berjudul tinjauan hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, dengan rumusan masalah (1) bagaimana mekanisme kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP ? (2) bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai kredit haji dan Umrah? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menguraikan data yang diperoleh saat penelitian berlangsung di lapangan dan apa yang sebenarnya terjadi dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara langsung dan dokumentasi kepada pihak FIFGROUP yang dikumpulkan langsung dari tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme pembiayaan (kredit) Umrah dan haji di FIFGROUP Makassar yaitu penerapan ijarah multijasa sebagai akad dari pembiayaan Umrah dan haji dikarenakan komponen paket dari Umrah dan haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya berupa barang. Sebelum menggunakan akad ijarah multijasa, sharia multifinance astra menggunakan akad kafalah bil ujrah namun dinilai belum tepat. (2) Dalam Islam praktek perkreditan (pinjam-meminjam) tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Pandangan hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, tidak bertentangan dengan hukum Islam adapun landasan hukum yang digunakan yaitu dalam surah QS. al-Baqarah/2:196. Implikasi dari penelitian ini ialah FIFGROUP perlu memberikan kejelasan akad yang digunakan untuk produk dana talangan Umrah, dan memberikan kejelasan kepada nasabah untuk akad kafalah bil ujrah atau Ijarah multijasa yang telah ditentukan dan sebaiknya FIFGROUP dalam pemberangkatan jamaah Umrah dan haji para nasabah diwajibkan terlebih dahulu melunasi sisa tanggungan pemberangkatan Umrah dan haji. Kata Kunci : Hukum Islam, Kredit Haji, dan Umrah Abstract The title of this research is a review of Islamic law on Hajj and Umrah credit at FIFGROUP Makassar branch, with the formulation of the problem (1) what is the mechanism for Hajj and Umrah credit at FIFGROUP? (2) what are the provisions of Islamic law regarding Hajj and Umrah credits? The type of research used in this research is descriptive qualitative which describes the data obtained during the research in the field and what actually happened with the type of field research. In this study, which was conducted to collect data, namely by means of direct interviews and documentation to the FIFGROUP which were collected directly from the research site. Umrah and Hajj financing because the package components of Umrah and Hajj are dominant in the form of services and the rest in the form of goods. Prior to using the multi-service irang contract, sharia multi-finance astra used the kafalah bil ujrah contract but it was deemed not appropriate. (2) In Islam, the practice of credit (borrowing and borrowing) is not prohibited, it is even recommended that a mutually beneficial relationship occurs which in turn results in brotherly relations. The view of Islamic law regarding the review of Islamic law on hajj and Umrah credit at the Makassar branch of FIFGROUP does not conflict with Islamic law as for the legal basis used, namely in surah QS. al-Baqarah/2:196. The implication of this research is that FIFGROUP needs to provide clarity on the contract used for the Umrah bailout product, and provide clarity to customers for the kafalah bil ujrah or multi-service Ijarah contract that has been determined and FIFGROUP should pay off the remaining balance. responsibility for the departure of Umrah and Hajj. Keywords: Hajj Credit, Islamic Law, and Umrah

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA Bayu Saputra; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26077

AbstrakPenelitian ini membahas tentang bagaimana akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia karena sangat banyak pendapat orang yang berkata bahwa pegadaian syariah itu sama saja dengan pegadaian konvensional dalam hal penerapan akad gadai emas dari situlah penulis melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Pokok permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia. Adapun sub bab masalah yang akan dikaji, yakni: 1) Bagaimana akad rahn di pegadaian syariah di Indonesia? 2) Bagaimana konsep akad rahn dalam Islam? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan analisis yang bersifat kajian kepustakaan, dengan menempatkan pendekatan normatif syar’i yaitu dimana dengan mengarah kepada pendekatan al-Qur’an dan hadits dan sumber Islam lainnya. Pada penerapan akad rahn di pegadaian syariah masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari denda keterlambatan, penggabungan 2 akad yang bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. dan biaya ongkos penyimpanan pada pegadaian syariah.Kata Kunci : Hukum Islam, Pegadaian Syariah, Rahn AbstractThis research discusses how the rahn contract is at sharia pawnshops in Indonesia because there are so many people's opinions who say that Sharia pawnshops are the same as conventional pawnshops in terms of applying the gold pawn contract, that's where the author conducted research on this matter. The main problem of this thesis is how to review Islamic law on rahn contracts at sharia pawnshops in Indonesia. The sub-chapters of the problems that will be studied are: 1.) How is the rahn contract in sharia pawnshops in Indonesia? 2.) What is the concept of rahn contract in Islam? By placing a syar'i normative approach, namely where by leading to the approach of the Qur'an and hadith and other Islamic sources. In the implementation of the rahn contract at the sharia pawnshop, there are still several things that need to be considered, ranging from late fees, merging 2 contracts that contradict the hadith of the Prophet Muhammad and the cost of storage fees at sharia pawnshops.Keywords: Islamic Law, Rahn, Sharia Pawnshop

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HANGUSNYA PANJAR DALAM SEWA-MENYEWA RUKO Nurul Islamiyah; Hadi Daeng Mapuna
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26079

AbstrakIslam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berbekal kekuatan yang luar biasa. Namun kekuatan itu tersembunyi di balik dari manusia itu sendiri. Sewa menyewa (ijarah) merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Bertransaksi dengan akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif syar’i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: mekanisme dalam sistem sewa-menyewa tersebut diperlukan adanya pengecekan atas objek sewa-menyewa baik fisik bangunan maupun sertifikat. Ditinjau dari hukum Islam tentang sewa menyewa dianjurkan dikarenakan dapat memberikan manfaat terhadap orang lain hal ini termasuk dalam tolong menolong antar sesama manusia. Dalam sistem sewa menyewa diperlukan adanya akad karena hal tersebut akan mengikat dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa. Hukum Islam tentang kasus hangusnya uang panjar, hal yang dilakukan oleh pemilik ruko Kusuma Bangsa dalam melakukan penghangusan pada panjar dikarenakan penyewa telah mendapatkan manfaat dari ruko tersebut maka sudah sepatutnya penyewa membayar atas apa yang telah dirasakan berdasarkan dari pendapat Imam Malik apabila telah diperoleh manfaat maka panjar tersebut telah menjadi hak pemilik ruko tersebut.Kata Kunci: Hukum Islam, Panjar, Sewa-menyewa (Ijarah) AbstractIslam attaches great importance to muamalah affairs. Islam also regulates the relationship between humans and other humans. Humans were created by the creator with extraordinary powers. But that power is hidden behind from the man himself. Leasing (ijarah) is a type of contract to take benefits by way of replacement. Transactions with ijarah contracts are a form of muamalah activity carried out by humans to meet the needs of life. The purpose of the ijarah contract on the part of the lessee is the optimal use of the function of the goods. The type of research conducted is field research, using qualitative research methods. The approach taken in this study uses an empirical and syar'i normative approach. The results of this study indicate that: the mechanism in the leasing system requires checking of the object of the lease, both physical buildings and certificates. Judging from Islamic law regarding renting is recommended because it can provide benefits to others, this includes helping fellow human beings. In a leasing system, a contract is required because it will be binding in a lease agreement. Islamic law regarding the case of forfeiture of down payment, what is done by the owner of the Kusuma Bangsa shophouse in scorching the down payment because the tenant has benefited from the shop, then the tenant should pay for what has been felt based on Imam Malik's opinion, if the benefits have been obtained, then the down payment has become the right of the shop owner.Keywords: Down Payment, Islamic Law, Lease (Ijarah)

HAKIKAT HAK PENGELOLAAN DALAM UU NO.5/1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Laola Subair
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26080

AbstrakHak pengelolaan berpangkal dari hak penguasaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965, hak penguasaan ini dikonversi menjadi hak pengelolaan dan menurut Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1966. Terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Bagian-bagian hak pengelolaan dapat diberikan dengan sesuatu hak tertentu kepada pihak ketiga. Bahkan semenjak diisyaratkan bahwa hak pengelolaan hanya dapat diberikan kepada suatu departemen, instansi, dan daerah swatantra, badan usaha yang seluruhnya modalnya dapat dipunyai oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.Kata Kunci : Hak pengelolaan – UUPA

LEGAL CERTAINTY ON THE DEED OF GRANTING MORTGAGE WHICH WAS REGISTERED LATE AT THE NATIONAL LAND AGENCY IN MAKASSAR CITY Syalwi Afrianti; Farida Patittingi; Muhammad Ilham Arisaputra
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.27599

Abstract This study aims to analyze the implementation of PPAT obligations in APHT registration and the implications of APHT registered by PPAT more than 7 (seven) working days. This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary and secondary data, were categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods, namely analyzing data related to the problem under study, then selected based on a logical mind to avoid errors in the data analysis process. The results of this study indicate that: 1) Mortgage registration is carried out by the Land Office by making the Mortgage Land Book and recording it in the Land Rights Book which is the object of the Mortgage Rights and copying the notes on the relevant Land Title Certificate. After the entry into force of PMATR No. 5/2020, APHT registration is done online. Mortgage registration is carried out by means of PPAT submitting APHT and supporting documents to the land office, deed and warkah documents are only submitted in scanned form through the electronic mortgage system and the land office no longer accepts physical documents. 2) The delay in APHT registration will affect the birth of Mortgage Rights. In essence, the laws and regulations provide a time limit for the registration of APHT and other documents with the aim of legal certainty for the guarantee itself and certainty of legal protection for creditors. Keywords: Deed, Mortgage Right, Registration.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA