cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 11   12   13   14   15 
KAJIAN YURIDIS PERMASALAHAN MEGA PROYEK MEIKARTA BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BEKASI NO. 12 TAHUN 2011 Ujang Aswin; Armansyah Prasakti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.649 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.878

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian yuridis permasalahan mega proyek Meikarta berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2018/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Studi Literatur yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan hasil data penelitian menggunakan studi analisis sesuai dengan tujuan penelitian dalam pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kajian yuridis permasalahan mega proyek Meikarta berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi tahun 2018/2019, izin yang dikeluarkan Pemkab Bekasi seluas 84,3 hektar untuk permukiman, sedangkan sisa lahan seluas 415,7 hektar merupakan kawasan industri. Berdasarkan Pasal 43 dan 45 pembangunan Meikarta melanggar pemanfaatan ruang wilayah, fungsi kawasan dan ketetapan zonasi. Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pelanggaran lain proyek Meikarta yaitu melakukan tindakan penyuapan terhadap Bupati Bekasi periode 2017-2022, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi serta Kepala Bidang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan izin lahan pembangunan secara penuh.Kata Kunci: Kajian Proyek Meikarta dan Perda Kab.Bekasi No. 12 Tahun 2011 AbstractThe research purpose is to know Meikarta mega project problems based on local government rule of Bekasi District Number 12 Year 2011 about spatial plan of Bekasi District Area by juridical analysis. The research method used Literature Study Research Method that was by using. Data result presentation used analysis study approptiate with the research purpose in the discussion. Data analysis used descriptive that has deduktive and induktive quality. The results of the study concluded that the judicial review of the Meikarta Mega project problem based on Bekasi District Regulation No. 12 Of 2011 concerning Bekasi Regency Regional Spatial Planning 2018/2019, permit issued by Bekasi District Government convering 84,3 hectares for settlements, while the remaining land area of 415,7 hectares is indsutrial estate. Based on Articles 43 and 45, the construction of Meikarta violates the use of territorial space, regional functions ana zoning provisions. According to Law No. 20 Of 2001 concerning Corruption Another Meikarta violation, namely taking bribery action against Bekasi Regent for the period 2017/2022, Head of Bekasi District PUPR Office, Head of Bekasi District Fire Service Office, Head of Regency One Stop Investment Service and Services (DPMPTSP) Bekasi as well the Head of Departement of Public Works and Public Work of Bekasi Regency to obtain full land permits.Key Words: Meikarta Project analysis and Local Government Rule of Bekasi District Number 12 Year 2011.
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PPKN DENGAN MODEL SQ3R Aprilia Astuti; Ari Retno Purwanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.276 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.879

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Proses pembelajaran PPKn kelas VII E MTs N 7 Sleman dengan menggunakan model SQ3R. 2) Upaya meningkatkan prestasi belajar PPKn dengan model SQ3R siswa kelas VII E MTs N 7 Sleman tahun ajaran 2018/2019. Penelitian dilakukan di MTs N 7 Sleman pada tahun ajaran 2018/2019 dengan subjek penelitian siswa kelas VII E MTs N 7 Sleman yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan Siklus Model spiral Kemmis dan Taggart yaitu rencana, tindakan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskripsi Kualitatif dan Kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Proses pembelajaran PPKn kelas VII E MTs N 7 Sleman dengan menggunakan model SQ3R (Survey, Question, Read, Ricite, Review) terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar PPKn di kelas VII E MTs N 7 Sleman. 2) Prestasi pembelajaran ditingkatkan melalui penerapan model SQ3R (Survey, Question, Read, Ricite, Review) di kelas VII E MTs N 7 Sleman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata prestasi belajar PPKn siswa sebelum dilakukan tindakan yaitu 63,09 setelah siklus I prestasi belajar PPKn siswa menjadi 73,09 dan setelah siklus II prestasi belajar PPKn siswa meningkat menjadi 81,09.Kata kunci: Meningkatkan, Prestasi Belajar, PPKn, SQ3R. AbstractThis study aims to find out, 1) the learning process of PPKn class VII E MTs N 7 Sleman using the SQ3R model. 2) Efforts to improve PPKn learning achievement with the SQ3R model VII grade E MTs N 7 Sleman 2018/2019 academic year. The study was conducted at MTs N 7 Sleman in the 2018/2019 school  year with research subjects of class VII E MTs N 7 Sleman totaling 32 students. This research is classroom action research using the Kemmis and Taggart spiral model cycle, namely plan, action, observation and reflection. The method of data collection uses the techniques of observation, tests, interviews and documentation. Data analysis uses Qualitative and Quantitative descriptions. The results of the study concluded that: 1) The learning process of PPKn class VII E MTs N 7 Sleman by using the SQ3R model (Survey, Question, Read, Ricite, Review) was proven to improve PPKn learning achievement in class VII E MTs N 7 Sleman. 2) Learning achievement is enhanced through the application of the SQ3R model (Survey, Question, Read, Ricite, Review) in class VII E MTs N 7 Sleman. This is indicated by an increase in the average PPKn student achievement before the action is 63.09 after the first cycle of student PPKn learning achievement becomes 73.09 and after the second cycle student PPKn learning achievement increases to 81.09.Keywords: Improve, Learning Achievement, PPKn, SQ3R.
PROGRAM JOGJA SMART CITY DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SOSIO-KULTURAL Bambang Sektiawan Wibisono; Sigit Handoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.964 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.880

Abstract

AbstrakPenelitian Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah mengimplementasikan Jogja Smart City tersebut di Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosio-kultural. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tempat penelitian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang Sie Smart City, Pranata Komputer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data atau meringkas data yang diperoleh, kemudian dengan menyajikan data yang mempunyai hubungan dengan judul. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi program Jogja smart city di Kota Yoggyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosio- kultural sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan smart city di Kota Yogyakarta sangat didukung oleh Pemerintah dengan berbagai macam fasilitas penunjang seperti penyediaan wifi di 100 titik poin. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan terlebih dahulu bahwa dengan perkembangan teknologi smart city masyarakat Kota Yogyakarta akan lebih mudah, lebih cepat dan sangat efisien dalam pengurusan yang terkait dengan pemerintahan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memanfaatkan smart city untuk pembangunan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan image Kota Yogyakarta sebagai Kota Wisata, Kota Budaya dan Kota Pelajar. Hal ini dilihat dari menu layanan yang terdapat di dalam Jogja Smart Service yang sudah mencakup tentang informasi wisata, budaya dan pelajar.Kata Kunci: Smart City, Pelayanan Publik, Sosio-kultural AbstractThis research method uses descriptive qualitative research methods. The research site of the Yogyakarta City Communication, Informatics and Encoding Agency. The subject of the research was the Head of Sie Smart City, Computer Institution. Data collection techniques used were observation, interviews,  documentation.  Data analysis techniques by reducing data or summarizing the data obtained, then by presenting data that has a relationship with the title. Data validity uses source triangulation and data collection technique triangulation. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the Jogja smart city program in the City of Yogyakarta in improving socio-cultural-based public services has been going well. The implementation of smart city in the city of Yogyakarta is strongly supported by the Government with various supporting facilities such as providing wifi at 100 points. This aims to introduce in advance that with the development of smart city community technology, Yogyakarta City will be easier, faster and very efficient in management related to government. The Government of Yogyakarta City also utilizes smart cities for sustainable development without leaving the image of Yogyakarta City as a Tourist City, Cultural City and Student City. This can be seen from the service menu contained in Jogja Smart Service which includes information on tourism, culture and students.Keywords: Smart City, Public Services, Socio-cultural
KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL QUICK COUNT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF TAHUN 2019 Rhima Saraswati; Armansyah Prasakti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.335 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.882

Abstract

AbstrakPenelitian betujuan untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap hasil quick count pada pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif di Desa Baturetno. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui dan menganalisis opini atau presepsi masyarakat dalam menanggapi hasil quick count pada pemilihan umum tahun lalu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen pertama penelitian guna memperoleh validasi penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibuktikan beberapa faktor, masyarakat di Desa Baturetno pada umumnya sudah dapat dikatakan baik untuk tingkat kepercayaan terhadap hasil quick count yang diselenggarakan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019 lalu.Kata Kunci: Quick Count, Pemilihan Presiden dan Legislatif.AbsractThe Purpose of this research is to recite about public trust for the quick count result on president election and legislative elections in Baturetno village. The research is held to knowing about the public perception respond in result of quick count election last year.This research using a method of descriptive qualitative because considered suitable to retell about the occasion. The researcher is a main instrument to gain the validation of his resecarch, the researcher collects all data and documentations to gain a colective and detailed data.The results of this study conclude that with several factors proven, the community in Baturetno in general can be said to be good for the level of confidence in the results of the quick count held in the Presidential and legislative elections on 2019.Key words: Quick Count, election President and Legislative election.
PEMENUHAN LAYANAN PEMBELAJARAN BAGI SISWA PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL Ulfhia Dewi Putri; Yitno Pringgowijoyo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.487 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.883

Abstract

AbstractPenulisan penelitian ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang pendidikan keagamaan bagi Penghayat Kepercayaan. Kedua ingin mengetahui pelaksanaan pemenuhan layanan pembelajaran pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan di satuan pendidikan atau sekolah yang berada di wilayah Dinas Penidikan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan penedekatan kualitatif, sebagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang diamati. Pendekatan ini diharapkan mampu menyesuaikan realita di lapangan dengan teknil mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui dokumen, wawancara, observasi dan kajian pustaka. Analisis data tahap berikutnya dari pengumpulan data kemudian reduksidata, penyajian data dan terakir yaitu penarikan kesimpulan. Subjek yang diteliti adalah 3 narasumer yaitu 1 Guru Penghayat Kepercayaan dan 2 siswa Penghayat Kepercayaan. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah tentang pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan. Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan dan pelaksanaan pemenuhan layanan pembelajaran pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul tepatnya berlokasi di SMK Negeri 1 Kasihan, belum sepenuhnya terpenuhi layanan pembelajaran pendidikannya.Kata Kunci: Layanan pembelajaran, Penghayat Kepercayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul AbstractThe writing of this study was the first to find out the government's policy on religious education for believers. The second wants to know the implementation of the fulfillment of educational learning services for Believers in the bantul district education office. This research was conducted in education units or schools located in the area of Bantul District Education Office. This study uses qualitative approaching, as well as research procedures that produce descriptive data in the form of written and oral words from the observed source. This approach is expected to adjust the reality in the field by collecting data directly in the field through documents, interviews, observations and literature studies. Analysis of the next stage of data collection then reduction of data, presentation of data and the last is the withdrawal of conclusions. The subjects studied were 3 speakers, namely 1 Trust Teacher and 2 Students of Penghayat Kepercayaan. The result of this study is that the government's policy on education for believers. The policy has been stipulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 27 of 2016 concerning The Service of Education Trust in God almighty in the Education Unit and the implementation of the fulfillment of educational learning services for Believers in the area of the Education Office of Bantul Regency precisely located in SMK Negeri 1 Kasihan, has not fully fulfilled its educational learning services.Keywords: Learning services, Believers, Education Office of Bantul Regency
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Purbandari Purbandari; Rosalia Indriyati Saptatiningsih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.092 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.886

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa untuk kemakmuran Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dianggap sesuai untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi. Peneliti menjadi instrumen pertama penelitian guna memperoleh validasi penelitian, peneliti mengumpulkan data, dokumen, dan observasi partisipasi untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Dingo bertugas sebagai mitra kerja pemerintahan Desa Dlingo. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memperkuat partisipasi dengan mengajak warga aktif kegiatan pembangunan, menumbuhkan inisiataif warga turut serta mengembangkan pemberdayaan desa, melakukan komunikasi baik yang baik dengan masyarakat, dan melakukan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, serta kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan yang dibentuk pemerintah sebagai mitra kerja dipemerintahan desa melakukan pengawasan terhadap dana desa agar selalu transparan agar masyarakat dapat mengetahui dan tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mewujudkan pemerintahan desa bersama Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa agar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengeloaan dana desa antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana desa sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pertimbangan kepala desa. Pengawasan dan pemantauan dalam mengelola dana desa dilakukan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung kepada masyarakat.Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) AbstractThe research purpose is to know the role of Village Consultative Institution in supervising village fund for the prosperity of Dlingo Village Dlingo District Bantul Regency. This research used descriptive qualitative method which is considered appropriate to describe the phenomenon. The research was the first instrument to get research validation, collecting data, document and participant observation to get complete and detail data. The research concluded that Village Consultative Institution in Dlingo Village served as government work partner. The role of Village Consultative Institution is to strengthen the participation by invite the society to active in develop activity, to grow society initiative also developing village empowerment, doing good communication with society, and carry out consultative values, consensus on family processes, and mutual cooperation in making decisions regarding public policies.Village Consultative Institution as an institution that created by government as work partner in village government doing supervision to village fund so that they are always transparent and the community can know and there is no misunderstanding between the community and village government.It is the institution of embodiment of democracy and elements of village governance. One of the roles of Village Consultative Institution is realize the village government together with the Village Head in managing village funds so that they are carried out according to expectations.The role of it in managing village fund is such as deliver idea about village fund management as determining the priority of the implementation of village fund management with the consideration of the village head.Supervision and monitoring in managing village funds is carried out by the Role of the Village Consultative Institution directly to the community.Key words: Village Consultative Institution Village Allocations Fund
ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 Syaldiva Canda Sari; Sigit Handoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.376 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.887

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari penghapusan pidana malapraktik tenaga kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Studi Literatur yaitu dengan menggunakan studi keperpustakaan. Pemaparan hasil data penelitian menggunakan studi analisis sesuai dengan tujuan penelitian dalam pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif serta objektif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa analisis penghapusan pidana malapraktik ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pada Pasal 29 UU Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa tindakan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian diselesaikan melalui mediasi. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tidak secara limitatif mengakomodir bahwa malapraktik sebagai bagian dari tindak pidana, melainkan hanya sebagai malapraktik hukum dan malapraktik etik. Begitupun dalam KUHP tidak diatur secara kontekstual mengenai malapraktik, yang diatur di KUHP adalah perbuatan yang berhubungan dengan nyawa orang atau perbuatan menyakiti tubuh orang. Apabila semua kewajiban dan perilaku tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan medis tidak menyimpang dari tata kelakuan yang ditetapkan oleh kode etik profesinya, serta kewajiban secara administrasi telah terpenuhi, maka dokter bersangkutan yang diduga melakukan malapraktik tidak dapat dituntut di hadapan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK). Pertanggungjawaban tenaga kesehatan menurut hukum pidana harus dilihat dari perbuatannya terlebih dulu. Sesuai Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP, tenaga kesehatan yang melaksanakan undang-undang sesuai kode etik profesi dan melaksanakan perintah jabatan maka tidak dapat dipidana, alasan tersebut menjadi dasar untuk menghapus pidana perbuatan dokter atau tenaga kesehatan.Kata Kunci : Malapraktik, Kesehatan AbstractThe reseach puspose is to know the reason the criminal elimination of malpractice of healthcare personnel reviewed from Law Number 36 Year 2009 About Health. The research method used Literature Study Research Method that was by using. Data result presentation used analysis study approptiate with the research purpose in the discussion. Data analysis used descriptive and objective. The results of the study concluded that analysis the removal of criminal malapraktik in terms of the Law Number 36 Year 2009 About health where the article 29 Law Number 36 Year 2009 stated that the act of paramedics who do omission solved through mediation. The Law Number 36 Year 2009 About Health does not have a limitation on the basis of malpractice as part of criminal acts, but only as a malpractice of law and malpractice of ethic . KUHP is not setting about the malpractice, which is governed by the KUHP is a deed related to the lives of people or deeds hurt the body. If all the obligations and behaviors of healthcare personnel in carrying out medical services do not deviate from the conduct prescribed by the Code of conduct, as well as the obligation of the administration has been fulfilled, then the Doctor who is suspected of doing malpractice can not be claimed to the Majelasi Medical Code (MKEK). Accountability health workers according to criminal law should be seen from his first . In accordance with the article 50 and article 51 paragraph ( 1 ) and ( 2 ) KUHP , paramedics who carrying out the laws in accordance code of conduct a profession and do the injunction of the job according of the office, that reason be the foundation for remove criminal what a doctor or health workers .Key words: Malpractice,  Health.
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PPKN DENGAN MODEL ASSURE Siti Khumairoh; Ari Retno Purwanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.135 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.888

Abstract

AbstrakPenelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan Model ASSURE Kelas VII B SMP Negeri 3 Kasihan Bantul. Subjek yang dikenai tindakan yaitu kelas VII B dengan jumlah 32 siswa (Laki- laki 16 dan Perempuan 16). Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan Siklus Model spiral Kemmis dan Taggart yaitu rencana, tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi, angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Kualitatif (Data Reduksi, Data Display dan Penarikan kesimpulan) dan Kuantitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian maka, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII B melalui beberapa cara : Temuan Pra Siklus menunjukkan bahwa antusias siswa saat mengikuti pembelajaran rendah karena, ditemui ketidaksiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, siswa masih bercanda ketika pelajaran, siswa masih enggan untuk bertanya, kurangnya kesadaran siswa untuk mencatat materi yang disampaikan dan ketidaktepatan siswa dalam pengumpulan tugas serta hasil angket yang diperoleh Pra Siklus siswa yang minimal termotivasi 62,5%. Pada Siklus I dan Siklus II menggunakan Model ASSURE melalui beberapa cara : tahap perencanaan guru menganalisis karakteristik siswa untuk mengetahui pembelajaran yang diinginkan siswa, menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode, media dan materi. Pada pelaksanaan kegiatan belajar guru menyampaikan materi menggunakan power point yang disertai gambar serta melibatkan siswa secara aktif dengan diskusi. Evaluasi dan refleksi yang dilakukan pada Siklus I kurang memuaskan karena masih ditemui kendala : siswa masih ragu untuk mengajukan pertanyaan, konsentrasi kurang, saling tunjuk antar kelompok ketika akan menyajikan hasil diskusi serta kepercayaan diri yang masih rendah serta hasil angket motivasi belajar Siklus I siswa yang minimal termotivasi 68,75% dengan perbandingan dari Pra Siklus ke Siklus I sebesar 6,25%. Meskipun terjadi peningkatan tetap masih diperlukan perbaikan ke Siklus II dan kegiatan pembelajaran berjalan baik: siswa menjadi antusias, konsentrasi dan kepercayaan diri siswa meningkat ketika menyajikan hasil diskusi serta meningkatnya kesadaran kelompok lain untuk menghargai ketika ada yang presentasi serta hasil angket motivasi belajar Siklus II siswa yang minimal termotivasi 78,12% dengan perbandingan Siklus I ke Siklus II sebesar 9,37%.Kata kunci: Motivasi Belajar, PPKN, ASSURE. AbstractThis Classroom Action Research uses the Kemmis and Taggart spiral Model Cycles namely plan, action, observation and reflection. Techniques in collecting data are observation, questionnaire and documentation. Data analysis uses qualitative (data reduction, data display and  conclusion drawing) and quantitative. Based on the results of the study,  efforts  to improve students 'learning motivation in class VII B through several ways: Pre-Cycle Findings show that students' enthusiasm when participating in learning is low because, students are not prepared to participate in lessons, students are still joking during lessons, students are still reluctant to ask questions , the lack of student awareness to record the material submitted    and the inaccuracy of students in the collection of assignments and the results of the questionnaire obtained by Pre-Cycle students who were at least motivated by 62.5%. In Cycle I and Cycle II using the ASSURE Model in a number of ways: the planning stage of the teacher analyzing the  characteristics of students to find out the learning desired by students, determining learning objectives, choosing methods, media and materials. In the implementation of learning activities the teacher conveys material using power points accompanied by pictures and actively involves students with discussion. Evaluation and reflection conducted in Cycle I was unsatisfactory because obstacles were still encountered: students were still hesitant to ask questions, lacked concentration, pointing between  groups  when  presenting the results of discussion and low self-confidence and the results of student Cycle I learning motivation questionnaires were minimal motivated 68.75% with a comparison from Pre-Cycle to Cycle I of 6.25%. Although there is still an improvement still needed improvement to Cycle  II and learning activities go well: students become enthusiastic, concentration and self-confidence of students increases when presenting the results of discussions and increasing awareness of other groups to appreciate when there are presentations and the results of student Cycle II learning motivation questionnaire Motivated at least 78.12% with a comparison of Cycle I to Cycle II of 9.37%.Keywords: Learning Motivation, PPKn, ASSURE.
HOAX DALAM DINAMIKA NILAI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA Ni Putu Savitrya Maheswari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.928 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i2.919

Abstract

AbstrakMakalah penelitian ini disusun berdasarkan keadaan sesungguhnya di lapangan, dengan menjadikan mahasiswa dan masyarakat sebagai sampel dalam pengambilan data dari daerah berbeda dan budaya yang berbeda dengan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hoax dan dinamikanya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dari hasil penelitian seluruh responden menilai bahwa hoax merupakan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hoax yang berisi ujaran kebencian, memprovokasi, menyebar keresahan, menyinggung SARA mempu menyebabkan konflik intern terhadap Indonesia. Dengan keadaan warga negara Indonesia yang multikultural hoax sangat rentan menjadi faktor pendorong penyebab terpecah belahnya integritas bagi bangsa Indonesia. Terlebih dengan masyarakat yang terbiasa mempercayai berita baik pada media apapun yang tidak jelas sumbernya, hal tersebut mampu mempengaruhi kelompok orang seperti yang sudah disebutkan agar terprovokasi dan pada akhirnya menyebabkan kesalahpahaman antar pihak. Dari hasil penyusunan mini research ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak seluruhnya masyarakat Indonesia mampu membedakan antara berita yang sekedar palsu dan berita yang benar. Perhatian masyarakat terhadap hoax cenderung masih minimum dibuktikan dengan masih banyaknya cerita dari orang ke orang tantang suatu isu yang ternyata tidak ada sumber yang mendukung hal tersebut, walaupun tidak sedikit pula yang mampu dalam memahami. Dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa hoax juga dapat memicu adanaya konflik sosial, politik, keamanan dan pertahanan di Indoensia.Kata Kunci : Persatuan dan Kesatuan, Integrasi, Hoax, Disintegrasi, Konflik, Multikultural AbstractThis research paper is prepared based on the actual situation in the field, by making students and the community as samples in the retrieval of data from different regions and different cultures by giving some questions related to hoaxes and their dynamics in the unity and unity of the nation. From the results of the study all respondents assessed that hoaxes are a threat to the Unitary State of the Republic of Indonesia. Hoaxes containing hate speech, provoking, spreading unrest, offending SARA can cause internal conflicts against Indonesia. With the situation of Indonesian citizens who are multicultural hoaxes are very vulnerable to be a driving factor causing the disintegration of integrity for the Indonesian nation. Especially with people who are used to believing good news in any media that is not clearly sourced, it is able to influence groups of people as already mentioned to be provoked and ultimately cause misunderstandings between parties. From the results of the preparation of this mini research can be concluded that not all Indonesians are able to distinguish between news that is just fake and true news. Public attention to hoaxes tends to be at least evidenced by the number of stories from person to person challenging an issue that turns out that there is no source that supports it, although not a few are able to understand. In the dynamics of unity and unity of the hoax nation can also trigger adanaya social, political, security and defense conflicts in Indonesia.Keywords: Unity and Unity, Integration, Hoax, Disintegration, Conflict, Multicultural
LGBT DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Falla Rizqi Candra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.169 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i2.920

Abstract

AbstrakPengakuan akan hak hak mengenai LGBT gencar terjadi di seluruh dunia. Komunitas atau penyandang LGBT ini terus mengangkat isu mengenai pelanggaran HAM yang berorientasikan akan seks dan gender . Kebiasaan semacam ini tidak hanya mengakibatkan masalah sosial tetapi juga masalah lain, yaitu  agama,  kesehatan,  dan hukum. Masalah itu menjadi perdebatan yang panjang antara yang mendukung  keberadaan  kaum LGBT dan yang melarang adanya kaum LGBT. Perdebatan atau diskusi juga belum menemukan titik temu yang maksimal untuk menyelesaikan perilaku yang  berbeda dari masyarakat Indonesia umumnya.Kata kunci: LGBT, Seksualitas, HAM AbstractRecognition of LGBT rights is happening all over the world. This COMMUNITY or LGBT people continue to raise issues regarding sex and gender oriented human rights violations. This kind of habit not only results in social problems but also other problems, namely religion, health, and law. The issue has been a long debate between those who support the existence of LGBT people and those who prohibit lgbt people. Debates or discussions have also not found the maximum meeting point to resolve different behaviors from indonesian society generally.Keywords: LGBT, Sexuality, Human Rights

Page 13 of 168 | Total Record : 1679

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue