cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,679 Documents
 154   155   156   157   158 
Peningkatan Kemampuan Problem Solving Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila melalui E-LKPD Berbasis Real Problem Mu’allifatul Ulya; Rosalina Ginting; Maryanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6087

Abstract

Abstrak Studi ini bermula dari keterbatasan kemampuan siswa menyelesaikan masalah dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Hal tersebut disebabkan karena sistem pembelajaran masih konvensional. Tujuan dari studi menentukan apakah terjadi peningkatan kemampuan problem solving siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas VII SMP Negeri 10 Semarang melalui e-LKPD berbasis real problem. Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif eksperimen dengan menghimpun data melalui pretest dan posttest serta analisis meggunakan uji ketuntasan klasikal dan uji-t. Temuan dari penelitian mengindikasikan tingkat ketuntasan klasikal pada eksperimen lebih maksimal dari kontrol, yaitu 87,50% dan 22,58%. Sedangkan hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai siginifikasi (2-tailed) adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-LKPD yang berbasis pada permasalahan nyata telah meningkatkan kemampuan siwa dalam menyelesaikan persoalan Pendidikan Pancasila di kelas VII SMP Negeri 10 Semarang. Kata Kunci: Problem Solving, Pendidikan Pancasila, e-LKPD, Real Problem. Abstract This study stems from the limited ability of students to solve problems in learning Pancasila Education. This is because the learning system is still conventional. The purpose of the study determine whether there is an increase in students' problem-solving abilities in learning Pancasila Education in grade VII SMP Negeri 10 Semarang through real problem-based e-LKPD. The research method applied is quantitative experiments by collecting data through pretest and posttest as well as analysis using classical due diligence and t-test. The findings of the study indicated that the level of classical completeness in the experiment was higher than the control, namely 87.50% and 22.58%. While the t-test results show that the signification value (2-tailed) is 0.000 or less than 0.05. Therefore, it can be concluded that the use of e-LKPD based on real problems has increased the ability of Shiva to solve Pancasila Education problems in grade VII SMP Negeri 10 Semarang. Keywords: Problem Solving, Pancasila Education, e-LKPD, Real Problem.
Supervisi Kepala Madrasah pada Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Pertama Badridduja Full Day School Mafdu; Muhammad Hifdil Islam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6090

Abstract

Abstract This study aims to examine the planning, implementation, and role of the madrasah head in supervising and developing the Merdeka Belajar Curriculum at Badridduja Full Day School Junior High School. The research method used is a qualitative approach with a descriptive method, conducted at Badridduja Junior High School, Probolinggo Regency, East Java Province. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The results showed that the planning of supervision practices by the madrasah head involves several important steps, such as analyzing the planning of supervision practices, studying the implementation of Merdeka Belajar Curriculum management, and identifying the role of the madrasah head in supervising and developing the curriculum. The implementation of Merdeka Belajar Curriculum involves various learning strategies, including expository, problem-based, contextual, investigative, affective techniques, cooperative tactics, as well as the development of thinking skills. The role of the madrasah head in curriculum supervision and development includes aspects of education, managerial, administrative, supervision, leadership, innovation, and motivation. In conclusion, this study provides an in-depth understanding of the madrasah head's supervision practices and the implementation of Merdeka Belajar Curriculum at Badridduja Full Day School Junior High School, and highlights the important role of the madrasah head in achieving quality education goals. Keyword: Supervision planning, Merdeka Belajar Curriculum, Implementation, and Role of the madrasah head Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan, implementasi, dan peran kepala madrasah dalam mengawasi serta mengembangkan Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Badridduja Full Day School. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dilakukan di SMP Badridduja Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan praktik supervisi oleh kepala madrasah melibatkan beberapa langkah penting, seperti analisis perencanaan praktik supervisi, studi implementasi manajemen Kurikulum Merdeka Belajar, dan identifikasi peran kepala madrasah dalam mengawasi dan mengembangkan kurikulum. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melibatkan berbagai strategi pembelajaran, termasuk teknik ekspositori, berbasis masalah, kontekstual, investigasi, afektif, taktik kooperatif, serta pengembangan keterampilan berpikir. Peran kepala madrasah dalam pengawasan dan pengembangan kurikulum mencakup aspek pendidikan, manajerial, administratif, supervisi, kepemimpinan, inovasi, dan motivasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik supervisi kepala madrasah dan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SMP Badridduja Full Day School, serta menyoroti peran penting kepala madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Kata Kunci: Perencanaan supervisi, Kurikulum Merdeka Belajar, Implementasi, dan Peran kepala madrasa
Peran Intelijen dan Model Counterinsurgency Dalam Menghadapi Ancaman Insurgensi di Papua Melalui Mystic Diamond Lettu Arh Nur Afiad Syamiajaya, S.Tr (Han); Kolonel Sus Dr. Drs. Mhd. Halkis, M.H.; Kolonel Arm Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P; Muhamad Noor Gibran
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6091

Abstract

Abstrak Sejarah politik bangsa menghadapi konflik internal dengan keragaman etnis, agama, ras, dan SARA yang dapat mengarah pada disintegrasi. Indonesia berhasil mengatasi pemberontakan GAM, tetapi konflik terus berlanjut di Papua. Strategi kontrainsurgensi yang melibatkan masyarakat secara lebih aktif diperlukan untuk melindungi dari pemberontakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa peran intelijen dan model counterinsurgency dalam menghadapi ancaman insurgensi di Papua melalui mystic diamond. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konflik Papua, dimensi internasional menjadi penting karena dukungan dari komunitas internasional terhadap gerakan separatisme Papua. ULMWP menjadi fokus utama dalam mendukung pemberontakan, dengan dukungan dari negara-negara Melanesia seperti Vanuatu. Konflik ini juga memicu perhatian internasional terutama dalam forum seperti Majelis Umum PBB, di mana isu-isu seperti pelanggaran HAM di Papua dibahas. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan diplomasi dan tindakan keamanan terhadap gerakan separatisme. Peran intelijen menjadi krusial dalam mendeteksi dan menganalisis ancaman, sementara model Mystic Diamond digunakan untuk menghadapi konflik ini dengan pendekatan multi-dimensional, termasuk dialog, kontrol keamanan, dan upaya internasionalisasi Papua. Upaya memperbaiki akar permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di Papua juga penting dalam menyelesaikan konflik ini secara komprehensif. Kata Kunci: Intelijen, Counterinsurgency, Insurgensi, Mystic Diamond
Terminologi Terorisme Papua Barat dan Strategi Penanganannya Soya Ani Prasetyo; Rudy Sutanto; Fauzia Gustarina Cempaka Timur
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6106

Abstract

Abstrak Konflik di wilayah Papua khususnya aksi terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), telah menjadi perhatian utama baik secara nasional maupun internasional. Meskipun KSTP berdalih bahwa tindakan mereka adalah sebagai respons terhadap pelanggaran HAM dan penindasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh pemerintah Indonesia, faktanya mayoritas OAP menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Dukungan yang terbatas dari masyarakat Papua menunjukkan bahwa KSTP tidak mewakili seluruh kepentingan Masyarakat Papua. Terorisme diwilayah Papua adalah kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Republik Indonesia untuk menciptakan negara independen. Konflik di Papua merupakan penggunaan kekerasan oleh kelompok dengan tujuan mencapai agenda politik tertentu melalui propaganda dan demonstrasi massa untuk mendukung kemerdekaan, referendum, dan isu pelanggaran hak asasi manusia (Karnavian, 2017). Hal ini sejalan dengan karakteristik aksi yang dilakukan oleh KSTP di Papua, yang memiliki motif politik dan separatisme. Aksi kekerasan dan terorisme KSTP telah menyebabkan dampak yang ekstrim terhadap keamanan, politik, dan sosial masyarakat di Papua. Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang beranekaragam (multifaset) dalam menanggulangi terorisme, namun tantangan masih ada. Pembentukan Satuan Tugas dari Mabes TNI menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menahan aksi KSTP. Namun konflik terorisme di Papua memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan. Kesimpulannya, terorisme di Papua adalah ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI yang memerlukan penanganan serius, termasuk peningkatan status ancaman KSTP menjadi status Darurat Militer dan penerapan Operasi Militer Perang (OMP). Kata Kunci: Papua, Strategi, Terorisme Abstract The conflict in the Papua region, especially acts of terrorism carried out by the Papuan Separatist Terrorist Group (KSTP), has become a major concern both nationally and internationally. Even though KSTP argues that their actions are a response to human rights violations and oppression of Indigenous Papuans (OAP) by the Indonesian government, in fact the majority of OAP want Papua to remain part of the Republic of Indonesia. Limited support from the Papuan people shows that the KSTP does not represent all the interests of the Papuan people. Terrorism in the Papua region is a separatist group that seeks to separate Papua from the Republic of Indonesia to create an independent state. The conflict in Papua is the use of violence by groups with the aim of achieving a certain political agenda through propaganda and mass demonstrations to support independence, referendums and issues of human rights violations (Karnavian, 2017). This is in line with the characteristics of the actions carried out by KSTP in Papua, which had political and separatist motives. KSTP's acts of violence and terrorism have had an extreme impact on the security, political and social impacts of society in Papua. The Indonesian government has implemented a multifaceted strategy in tackling terrorism, but challenges still remain. The formation of a Task Force from TNI Headquarters is one of the most effective steps in containing KSTP actions. However, the terrorism conflict in Papua requires a comprehensive and collaborative approach to find a peaceful and sustainable solution. In conclusion, terrorism in Papua is a serious threat to the sovereignty of the Republic of Indonesia which requires serious handling, including increasing the status of the KSTP threat to Military Emergency status and implementing War Military Operations (OMP). Keywords: Papua, Strategy, Terrorism
Model Kepemimpinan Demokratis Dalam Bisnis Keluarga Komunitas Bugis-Makassar di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Studi Kasus pada Keluarga HASTA di Kota Soe) Farhan Suhada, S.Sos., M.Si
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6107

Abstract

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk; [1] mengidentifikasi model kepemimpinan HASTA dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga, [2] menganalisa model pendidikan kewirausahaan dalam keluarga HASTA, dan [3] mendeskripsikan keberlanjutan bisnis keluarga HASTA di Kota Soe dan sekitarnya. Penelitian berbasis studi kasus atas pengalaman bisnis keluarga HASTA/Haji Salama yang dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pencarian data dan informasi mengandalkan teknik wawancara dan observasi serta didukung data sekunder. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa; [1] HASTA adalah seorang pedagang yang berani menghadapi tantangan, kuat menjaga kepercayaan dan inovatif melakukan terobosan usaha. Salama sangat religius, ramah dan tidak gampang marah. [2] Salama dalam memimpin keluarga dan perusahaan selalu mengedepankan sisi humanis, kolektif dan konsultatif. Bergaya kepemimpinan demokratis karena mementingkan kebersamaan. [3] Pendidikan kewirausahaan yang ditanamkan kepada anak-anaknya berupa mengakomodir keterlibatan dalam berbisnis, menggugah kesadaran berpartisipasi dan bukan pemaksaan untuk berdagang. Pendewasaan anak-anaknya untuk kelak memimpin usaha adalah dengan bersikap delegatif serta solutif. [4] Kedua belas anaknya beserta pasangannya masing-masing telah eksis berbisnis di berbagai sektor usaha, tersebar di daratan Pulau Timor dan bahkan di luar Provinsi NTT dengan melibatkan anak keturunannya. Skala bisnisnya telah menjangkau level menengah, bermitra dengan berbagai relasi bisnis namun tetap menjaga hubungan kekerabatan dalam berbagai transaksi bisnis untuk saling menguatkan kerajaan bisnis keluarga. Kata Kunci: Kepemimpinan, Bisnis, Keluarga, HASTA
Analysis Character Values Semester 2 Student Books Learning Pancasila Education Grade 5 Elementary School Lilik Maysuri Sari Dewanti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6112

Abstract

Abstrak Pendidikan karakter merupakan aspek penting dari pendidikan formal untuk membentuk generasi yang berkualitas dan bermoral tinggi. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pendidikan karakter adalah Pendidikan Pancasila. Dalam buku Pendidikan Pancasila kelas V SDN Ngaliyan 02 Semarang Merdeka memiliki peran penting untuk mengarahkan peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, kompeten, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang tersirat dalam teks buku siswa. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku mahasiswa semester 2 Kurikulum Merdeka memuat berbagai nilai karakter, seperti gotong royong, kemandirian, penalaran kritis dan kreatif. Namun, ada juga kekurangan dalam representasi beberapa nilai karakter yang tidak seimbang bahkan tidak ada nilai karakter yang tertera dibuku tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami apa saja nilai-nilai karakter dalam kurikulum Merdeka dalam buku siswa ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut bagi penulis buku siswa tersebut dalam pengembangan nilai-nilai karakter yang kurang dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila yang lebih holistik dan komprehensif, sehingga dampaknya jika semua nilai tercakup dalam masing-masing 2 bab tersebut ataupun setidaknya seimbang minimal ada 1 nilai karakter, maka siswa akan lebih mudah memahami dan pendidikpun juga tidak kebingungan dalam menerapkan nilai karakter pada proses pembelajaran. Kata Kunci: Analisis, Nilai Pendidikan Karakter, Buku Siswa Pendidikan Pancasila Kelas V semester 2 Abstract Character education is an important aspect of formal education to form a quality and high moral generation. One of the subjects that has an important role in character education is Pancasila Education. In the book Pancasila Education grade V SDN Ngaliyan 02 Semarang Merdeka has an important role to direct students to become lifelong learners who are characteristic, competent, and behave according to Pancasila values. The method of qualitative analysis is used to identify the character values implied in the text of the student's book. By using documentation data collection techniques. To analyze data using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and verification. The results showed that the 2nd semester student book of the Independent Curriculum contains various character values, such as mutual assistance, independence, critical and creative reasoning. However, there are also shortcomings in the representation of some character values that are not balanced and there are even no character values listed in the book. This research makes an important contribution in understanding what are the character values in the Merdeka curriculum in this student book and provides recommendations for further improvement for the author of the student book in the development of character values that are lacking in learning Pancasila Education which is more comprehensive, so that the impact if all values are covered in each of the 2 chapters or at least balanced there is at least 1 character value, Then students will be easier to understand and educators are also not confused in applying character values to the learning process. Keywords: Analysis, Character Education Value, Pancasila Education Student Book Semester 2
Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Anggi Permatasari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6114

Abstract

Abstract The Indonesian government has a constitutional responsibility. The constitution has affirmed that the state must fulfill its obligations regarding the protection of socio-economic rights, particularly in the management of natural resources. Currently, the protection that must be carried out is the development of geothermal power. This project must be based on the protection of social and economic rights provided to the community, especially in the Padarincang Sub-District and the Baros Market Relocation in Serang Regency. Based on this, it becomes a problem for the state through the Banten Provincial Government to accommodate the people affected by the geothermal power plant project. This research method uses normative juridical and empirical legal research. This means it has two scopes both legally and findings in the field. Data sources in this study use legal sources, theoretical references, interviews, and supporting dictionaries. Furthermore, the analysis technique uses qualitative descriptive analysis. Explaining descriptions in a paragraph. The results of this research are the protection of socio-economic rights of citizens in the Padarincang district, namely the construction of a better and more modern Baros market. The government's obligation to build a market is so that the community can shop more comfortably and improve the economy of the traders. The implication of protecting the socio-economic rights of other citizens is the reduction of income for the traders due to relocation. Many traders complain about the significant difference in income compared to before, regarding the government's promise that has passed its deadline, traders hope that it will be completed soon so that the economy can recover. Keywords: Responsibility, Protection, State Abstrak Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab secara konstitusi. Konsitusi telah menegaskan negara harus menjalankan kewajibannya terkait perlindungan hak-hak sosial ekonomi, khususnya pengelolaan sumber daya alam. Saat ini, perlindungan yang harus dijalankan ialah pembangunan tenaga listrik geothermal. Proyek ini harus berdasarkan perlindungan hak sosial dan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan padarincang dan Relokasi Pasar Baros di Kabupaten Serang. Berdasarkan hal tersebut, ini menjadi permasalahan bagi negara melalui Pemerintah Provinsi Banten untuk mengakomodir rakyat dari proyek pembangkit listrik geothermal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Artinya mempunyai dua ruang lingkup baik secara hukum maupun temuan yang ada di lapangan. Sumber data pada penelitian ini, menggunakan sumber data Undang-Undang, Referensi Teori, Wawancara dan kamus yang mendukung. Selanjutnya teknik analisa menggunakan analisa kualitatif deskripsi. Menjelaskan uraian dalam suatu paragraf yang ada. Hasil Penelitian ini yaitu perlindungan hak-hak sosial ekonomi sumber daya alam warga negara di kecamatan Padarincang yaitu melakukan pembangunan pasar Baros yang lebih bagus dan modern.. Kewajiban pemerintah melakukan pembanguna pasar, supaya masyarakat bisa lebih nyaman berbelanja dan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang. Implikasi perlindungan hak-hak sosial ekonomi warga negara lainnya adalah berkurangnya pendapatan para pedagang dengan adanya perpindahan, banyak para pedangan mengeluhkan terkait pendapatan yang sangat jauh berbebeda dari sebelumnya, terkait janji pemerintah yang sudah lewat masa pengerjaannya, para pedangan berharap agar segara di selesaikan agar perekonomian Kembali pulih Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan, Negara
Implementasi Sila Keadilan Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang Tahun 2023 Ahmad Yunianto Wicaksono S; Agus Suprijanto; Rosalina Ginting
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6125

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Latar belakang dilaksanakan penelitian ini didasari terhadap masih kurangnya perwujudan terhadap pengimplementasian hak pendidikan kepada anak jalanan yang merupakan suatu hal yang wajib serta perlu diterapkan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi setiap masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya implementasi sila kelima terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan untuk saat ini telah terpenuhi. Dimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial telah mereka terapkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai keterbukaan yang menunjukkan mereka sangat terbuka dalam menerima anak-anak jalanan, Nilai kesetaraan yang memprioritaskan agar setiap anak mendapatkan hak yang sama, Nilai pembagian sumber daya yang memungkinkan anak-anak dapat menikmati fasilitas yang tersedia, Nilai inklusi yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat diterima dalam lingkungan mereka, Nilai kesejahteraan yang memastikan bahwa anak-anak dapat terpenuhi kebutuhannya. Adapun kendala berupa tempat dan relawan-relawan yang memiliki kesibukan tersendiri karena kegiatan yang dilakukan serta solusi yang mereka berikan berupa menggunakan tempat yang ada disekitar basecamp mereka dan juga perekrutan relawan secara berkala dengan rentang waktu 6 bulan sekali. Kata Kunci: Hak Pendidikan, Anak Jalanan, Nilai-nilai Sila Kelima
Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Giovanni Cornelia; Tabitha Roulina Anastasya; Jedyzha Azzariel Priliska; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6139

Abstract

Abstrak Sejak era reformasi tahun 1998, transformasi politik di Indonesia telah signifikan, mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, sehingga pemilihan umum menjadi mekanisme yang mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini mengulas konsep dasar yuridis demokrasi di Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Penelitian menyoroti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemilu guna memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat. Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Pemilihan Umum Abstract Since the reform era in 1998, political transformation in Indonesia has been significant, ending the authoritarian rule of the New Order and paving the way for changes in the political system and state structure. Indonesia's 1945 Constitution is based on popular sovereignty, where the people are considered to be the owners of the highest power. However, in practice, popular sovereignty cannot be exercised purely, so general elections become a mechanism that represents the aspirations of the people in running the government. This research reviews the basic juridical concepts of democracy in Indonesia and how democratic principles are applied in General Elections (Pemilu). Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics, and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve electoral systems to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people. Keywords: Democracy, Constitution, General Elections
Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Rheina Aini Safa’at; Graciella Azzura Putri Ananda; Rasji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6150

Abstract

Abstrak Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dasar Hukum dari Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan, dan hukum acara mahkamah Agung. Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman Abstract The Supreme Court is the highest state court of all subordinate judicial wards. Therefore, the Supreme Court exercises supreme supervision over the judiciary in the general judicial environment, religious court environment, military court environment, and state administrative court environment. The purpose of this study is to find out how the Position and Authority of the Supreme Court in Exercising Judicial Power in Indonesia. The legal basis of the Supreme Court is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 24 and Article 24A which regulates judicial power and the Supreme Court as the highest judicial institution. Then Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power further regulates matters related to judicial power. Furthermore, Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court regulates the position, structure, power, and procedural law of the Supreme Court. This law has been amended by Law Number 5 of 2004 and Law Number 3 of 2009. The type of research method used by researchers in this article is that used to collect data in this study is through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Keywords: Authority, Supreme Court, Judicial Power

Page 156 of 168 | Total Record : 1679

 154   155   156   157   158 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue