cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 2,081 Documents
KEDAULATAN TANAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DESA REJOAGUNG KECAMATAN SEMBORO KABUPATEN JEMBER Ahmad Fadli; A Zulkarnain Ali
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2087

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Keunikan kearifan lokal hukum adat sebagai salah satu bentuk cara mempertahankan Identitas dan kedaulatan tanah di desa rejoagung kecamatan semboro Kabupaten Jember, Adapun Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan dengan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian Kepemilikan dan pengelohan tanah dalam perjalanannya berkorelasi dengan adat budaya masyarakatnya, terdapat peraturan adat yang sangat dipatuhi oleh masyarakat Desa Rejoagung secara turun-temurun dalam rangka menjaga identitas sebagai desa wisata rohani dan kedaulatan tanahnya yaitu larangan agar tidak menjual tanahnya kepada penduduk luar desa, jika terpaksa dijual harus mengikuti aturan desa yang sudah diberlakukan. Larangan ini merupakan sebuah larangan yang tidak tertulis namun sangat dipatuhi dan dijalankan hingga sekarang oleh masyarakat Desa Rejoagung sehingga aturan adat tentang pertanahan di Desa Rejoagung dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari perselisihan tanah di Indonesia.Kata Kunci: Kearifan Lokal Rejo Agung, Kedaulatan tanah AbstractThis study aims to determine the uniqueness of local wisdom of customary law as a form of how to maintain the identity and sovereignty of the land in the village of Rejoagung, Seboro district, Jember Regency. The method used in this study uses qualitative methods with data triangulation techniques. The results of the reseach Land ownwership and management in its journey are correlated with the cultural customs of the community, there are customary regulations that are strictly obeyed by the people Rejoagung Village from generation to generation in order to maintain their identity as spiriyual tourism village and the sovereignty of their land, namely the prohibition not to sell their land to residents outside the village., if forced to be sold must follow the village rules that have been enforced. This prohibition is an unwritten prohibition but is strictly adhered to and carried outby the people of Rejoagung Village so that customary rules regarding land in Rejoagung can be preventive measure to avoid land disputes in Indonesia.Keywords: Local Wisdom Rejoagung Village, Sovereignty of the Land
PERMAINAN TRADISIONAL SEBAGAI SARANA UNTUK MENINGKATKAN JIWA NASIONALISME Varina Handayani; Dinie Anggraenie Dewi; Yayang Furi Furnamasari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2096

Abstract

AbstrakGlobalisasi merupakan proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan pemikiran yang baru serta perubahan kepribadian manusia. Globalisasi memiliki dampak yang baik dan juga tidak baik sehingga kita harus dapat memilah mana yang baik dan dapat dicontoh serta membuang hal-hal yang tidak baik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak suku dan juga kebudayaan, pada saat ini kebudayaan yang telah lama ada mulai terkikis seiring berjalannya waktu itu dan juga merupakan salah satu dampak dari globalisasi, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat meningkatkan kecintaan terhadap kebudayaan nasional, melestarikan kebudayaan nasional, serta meningkatkan jiwa nasionalisme.Kata Kunci: Globalisasi, Permainan Tradisional, Nasionalisme AbstractGlobalization is a process of developing science and technology to produce new thoughts and changes in human personality. Globalization has both good and bad impacts, so we must be able to sort out what is good and can be imitated and discard things that are not good. Indonesia is an archipelagic country that has many tribes and cultures, at this time the culture that has existed for a long time is starting to erode over time and is also one of the impacts of globalization, therefore we as Indonesian citizens must be able to increase our love for national culture , preserving national culture, and increasing the spirit of nationalism.Keywords: Globalization, Traditional Games, Nationalism
PENERAPAN PENGGUNAAN BANDICAM UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA PADA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA Ari Retno Purwanti; Famatul Basiroh
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2236

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui penerapan penggunaan Bandicam untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada kuliah pendidikan Pancasila. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakaan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti menggunakan eksplorasi dalam pembelajaran daring dengan aplikasi online menggunakan elearning, Bandicam, Youtube dan Google meeting, subyek penelitian adalah 28 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipan dari aplikasi Bandicam. Dari angket google form dapat diketahui efektivitas pembelajaran elearning dengan bandicam, You Tube dan google meeting. Teknik analisis data menggunakan analisis dari Miles dan Huberman. Dari hasil Penelitian berupa kegiatan reduksi data, data display dan verifikasi data atau kesimpulan. Perkuliahan Pancasila yang dilaksanakan dengan elearning yang semula hanya menggunakan PPT biasa untuk diberikan pada mahasiswa, hasil nya yang efektif hanya ada 5 orang/mahasiswa namun setelah PPT nya menggunakan bandicam mahasiswa yang efektif meningkat menjadi 21 orang. Hal ini dikarenakan bandicam membantu pemahaman mahasiswa untuk menangkap materi perkuliahan Pancasila yang tidak hanya melihat tulisan tapi juga mendengarkan penjelasan dosen yang telah dibuat dalam aplikasi bandicam dan ditayangkan berulang-ulang untuk lebih memahami kembali.Kata Kunci:  Penerpan, Bandicam, Pancasila AbstractThis research aims to find out the application of the use of Bandicam to improve student understanding in Pancasila education lectures. The approach in this study uses qualitative and descriptive methods, researchers use exploration in online learning with online applications using elearning, Bandicam, Youtube and Google meetings, the study subjects were 28 students. Data collection techniques with participant observations from the Bandicam application. From the google form questionnaire can be known the effectiveness of elearning learning with bandicam, You Tube and google google meeting. Data analysis techniques use analysis from Miles and Huberman. From the results of research in the form of data reduction activities, display data and data verification or conclusions. Pancasila lectures are carried out by elearning which originally only uses regular PPT to be given to students, the results are effective there are only 5 people / students but after the PPT uses an effective student bandicam increased to 21 people. This is because bandicam helps students understand to capture Pancasila lecture material that not only sees writing but also listens to lecturer explanations that have been made in bandicam applications and aired repeatedly to better understand again.Keywords: Penerpan, Bandicam, Pancasila
SISTEM TRADISI PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DI DESA PAMARUNAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH Julianti Agung Wati; Nurul Veronika Saputri; Sarny Manurung; Beniqno Chrishagel; Sakman Sakman; Dotrimensi Dotrimensi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2290

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sistem Tradisi Perkawinan, Syarat utama prosesi pernikahan dan pantangan-pantangan Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamrunan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem perkawinan Suku Dayak Ngaju bermula dari tradisi lisan yang berakar dari religi Kaharingan yang awalnya disebut dengan Agama Helo (Agama dulu). Dalam perkawinan adat Dayak Ngaju ada  yang disebut Pelek Rujin Pangawin, serta awal mulainya kehidupan berumah tangga termsauk didalamnya adanya Jalan Hadat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Hak,kewajiban dan tanggung jawab perkawinan termuat dalam Pelek Rujin Pangawin. Dalam prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju ada beberapa tahapan yaitu antaranya; (1)Hakumbang Auh, (2)Mamanggul ,(3)Maja Misek, (4)Mananggar Janji atau Mukut Rapin Tuak. Saat akan berlangsungnya prosesi perkawinan adat Dayak melalui tahapan yang disebut Panganten Haguet dan Panganten Mandai. Ketika pengantin pria dan rombongan keluarganya tiba ada beberapa kegiatan yang dilakukan antaranya; (1) mambuka lawang sakepeng,(2) mamapas,(3) haluang hapelek,(4) manyaki panganten.Setelah prosesi perkawinan pun selesai  masih ada beberapa prosesi perkawinan yang harus dilewati kedua mempelai,masyarakat Dayak Ngaju menyebut nya dengan Maruah Pali dan Pakaja Manantu.Kata Kunci: Makna Simbolis Perkawinan; Adat Budaya; Dayak Ngaju Abstract`This research was conducted to find out the study of the Ngaju Dayak Traditional Marriage Tradition System in Pamarunan Village and what are the main requirements for the Ngaju Dayak Traditional wedding procession and its taboos. The method used is qualitative. The data collection procedure used observation, and interviews. The results showed that the marriage of the Ngaju Dayak Tribe stems from an oral tradition rooted in the Kaharingan religion which was originally called the Helo Religion (the first religion). In the Ngaju Dayak traditional marriage there is something called the Rujin Pangawin Rim, and the beginning of married life includes the existence of a Hadat Way that must be fulfilled by a man towards a woman and her family. The rights, obligations and responsibilities of marriage are contained in the Pangawin Rujin Rim. In the Ngaju Dayak traditional marriage procession there are several stages, namely; (1) Hakumbang Auh, (2) Mamanggul, (3) Maja Misek, (4) Mananggar Promise or Mukut Rapin Tuak. When the Dayak traditional marriage procession will take place through stages called Panganten Haguet and Panganten Mandai. When the groom and his family entourage arrived there were several activities carried out, including; (1) opening the lawang sakepeng, (2) mamapas, (3) haluang hapelek, (4) manyaki foodten. After the wedding procession is over, there are still several wedding processions that the bride and groom must go through, the Ngaju Dayak people call them Maruah Pali and Pakaja Manantu.Keywords: The Symbolic Meaning of Marriage; Cultural Customs; Dayak Ngaju
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA PERTAHANAN IDENTITAS NASIONAL DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL Agus Sarwo Edi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2291

Abstract

AbstrakKarya tulis ini mengkaji ilmu dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data in-depth-interview yang bertujuan memberikan wawasan tentang penguatan identitas nasional melalui pendidikan multikultural. Dewasa ini, era globalisasi pada saat ini menyebabkan arus informasi dan mobilitas manusia dari satu daerah ke daerah lain bergerak dengan cepat. Hal ini memungkinkan interaksi manusia antara satu bangsa dengan bangsa lainnya menjadi semakin intens. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya globalisasi ini adalah adanya pengaruh yang sangat kuat dari nilai-nilai dan budaya luar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Diantara nilai dan budaya yang diserap masyarakat, banyak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dikhawatirkan hal ini berdampak pada tergerusnya nilai-nilai nasionalisme dan identitas bangsaKata kunci: Identitas nasional, globalisasi, pendidikan multikultural AbstractThis paper examines science using qualitative methods with in-depth-interview data collection techniques aimed at providing insight into strengthening national identity through multicultural education. Today, the current era of globalization causes the flow of information and human mobility from one area to another to move quickly. This allows human interaction between one nation and another to become more intense. One of the consequences of this globalization is the very strong influence of foreign values and cultures that affect people's lives, especially the younger generation. Among the values and cultures that are absorbed by the community, many are not in line with the values of Pancasila, so it is feared that this will have an impact on the erosion of the values of nationalism and national identity..Keywords: National identity, globalization, multicultural education
KETERKAITAN PEMIKIRAN AL-FARABI MENGENAI NEGARA YANG IDEAL DENGAN KONSEP KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA Yumi Antika; Jagad Aditya Dewantara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2292

Abstract

AbstrakAl-farabi adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang filsafat dan ia merupakan seorang fisuf muslim pada abad ke-10. Menurut Al-Farabi dalam suatu negara pendudukannya perlu mengenal Tuhan, aktif secara spritual( Aql Fa’al), berdasarkan pada sistem nilai kebajikan yang harmonis, dan percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Ide al-Farabi tentang negara utama oleh banyak penulis diambil dari karyanya yang berjudul Arā’ Aḥl al-Madīnah al-Fāḍīlah yang secara harafiah berarti “Dasar-dasar Pandangan Warga Kota Utama” dan merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal. Dalam karya ini, pandangan al-Farabi banyak dipengaruhi oleh dua filsuf Yunani, yaitu Plato dan Aristoteles. Negara utama adalah negara yang warganya memahami hakikat kebenaran (teoritis) dan juga memiliki kemampuan bertindak secara tepat (tawassuth) dengan mempertimbangkan tempat, waktu, pelaku dan juga alasan mengapa hal itu harus dilakukan (phronesis). Keutamaan ini dapat membuat warga negaranya mencapai kebahagiaan (al-sa’ dah). Kebahagiaan adalah tujuan hidup yang paling penting dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Dalam upaya mewujudkan negara utama, peran filsuf raja menjadi sangat penting karena dia yang akan mendidik warganya untuk memahami dan bertindak berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Beberapa orang merasa sulit mewujudkan ide-ide Al-Farabi  dalam pemerintahan dan kekuasaan pada masa kini  karena menganggap bahwa pemikiran Al-Farabi ini besifat radikal. Gagasan ini juga bukan pemikiran utopis tetapi menjadi kritik bagi para penyelenggara negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan nnegara berdasarkan hubungan antara pandangan seorang filsuf politik Islam yang bernama Al-Farabi dengan keterkaitannnya tentang konsep kehidupan bernegara di indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data (penelitian kepustakaan) yang didapat dari beberapa website resmi, artikel, jurnal ilmiah, maupun dari penelitian terdahulu.Kata kunci: Al-Farabi, Negara, Konsep Negara Masa Kini AbstractAl-Farabi is someone who has an educational background in philosophy and he was a Muslim philosopher in the 10th century. According to Al-Farabi in an occupying country it is necessary to know God, be spiritually active (Aql Fa'al), based on a harmonious system of virtue values, and believe in life after death. Al-Farabi's idea of the main state by many writers is taken from his work entitled Arā' Aḥl al-Madīnah al-Fāḍīlah which literally means "Basics of the Main City Citizen's View" and is one of his most famous works. In this work, al-Farabi's views were heavily influenced by two Greek philosophers, namely Plato and Aristotle. The main state is a state whose citizens understand the nature of truth (theoretical) and also have the ability to act appropriately (tawassuth) by considering the place, time, actors and also the reasons why it must be done (phronesis). This virtue can make its citizens achieve happiness (al-sa'dah). Happiness is the most important and highest goal of life in human life. In an effort to realize the ultimate state, the role of the philosopher king becomes very important because he will educate his citizens to understand and act according to the values of virtue. Some people find it difficult to realize Al-Farabi's ideas in today's government and power because they think that Al-Farabi's thoughts are radical. This idea is also not a utopian thought but becomes a criticism for state administrators. This study aims to define the state based on the relationship between the views of an Islamic political philosopher named Al-Farabi with his relation to the concept of state life in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method using data collection techniques (library research) obtained from several official websites, articles, scientific journals, as well as from previous research.Keywords: Al-Farabi, The State, The Concept of the Present State
PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM AJARAN MARHAENISME Vhiasyah Raeinady; Jagad Aditya Dewantara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2293

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan sebuah konsep dari pemikiran Soekarno mengenai Marhaenisme yang dianalis dan dibedah sesuai dengan sumber kepustakaan yang ada. Kemudian, berisi sebuah wacana terhadap Indonesia tentang kewajiban pemerintah melindungi kaum Marhaen di tengah pandemi covid-19. Marhaenisme identik sebuah ideologi perjuangan yang melawan kapitalisme yang tumbuh dan berkembang di dunia ini. Marhaenisme lahir dan tumbuh berdasarkan rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh kolonialisme dan imperialisme. Akibat penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing membuat rakyat Indonesia hidup dalam penuh penderitaan dan kesengsaraan. Dengan adanya ideologi ini diharapkan Indonesia yang terjajah segera bangkit dan pulih kembali. Kemudian, mampu mengelola kekayaan negeri sendiri tanpa tunduk kepada orang lain. Marhaenisme berusaha menghapus segala bentuk pertentangan dan perbedaan dalam kehidupan. Dalam hal ini, ideologi tersebut berusaha menjadi pembeda dengan ideologi lainnya.Kata kunci: Soekarno, Marhaenisme, Ideologi AbstractThis paper describes a concept from Soekarno's thoughts on marhaenism which is analyzed and dissected according to the available literature sources. Then it contains a discourse against Indonesia about the government's obligation to protect the Marhaen in the midst of the covid-19 pandemic. Marhaenism is identical to an ideology of struggle against capitalism that grows and develops in this world. Marhaenism was born and grew based on a sense of shared destiny and shared responsibility caused by colonialism and imperialism. As a result of colonization by foreign nations, the Indonesian people live in full of suffering and misery. With this ideology, it is hoped that colonized Indonesia will soon rise and recover. Then, they are able to manage the wealth of their own country without submitting to others. Marhaenism tries to erase all forms of contradictions and differences in life. In this case, ideology is made trying to be different from other ideologies.Keywords: Soekarno, Marhaenism, Ideology
NEGARA: KEADAAN SUATU MASYARAKAT BERDASARKAN IDEOLIGI YANG DIANUTNYA Tarmila Mohtar; Jagad Aditya Dewantara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v5i2.2294

Abstract

AbstrakIdeologi adalah suatu konsep pemikiran yang mencakup kumpulan gagasan, ide, keyakinan dan kepercayaan yang menjadi dasar terkait kehidupan manusia yang sifatnya menyeluruh dan terstruktur yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang dan bertujuan untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap ideologi mempunyai karakteristik tersendiri dan ideologi ini juga menjadi penentu dari keadaan suatu masyarakat oleh suatu negara. oleh karena itu penulis dalam kepenulisan ini akan membahas mengenai keadaan suatu masyarakat berdasarkan ideologi yang dianutnya. Hal tersebut dikarenakan setiap ideologi yang dianut mencerminkan keadaan suatu masyarakat yang berbeda. Dengan mambahas ini maka kita akan mengetahui seperti apa suatu masyarakat atau negara yang menganut ideologi tersebut dan tulisan ini akan membahas terkait negara berdasarkan ideologi Anarkisme, komunisme, dan Pancasila. Adapun hasil yang didapat dari tulisan ini adalah dimana anarkisme, komunisme dan Pancasila merupakan ideologi yang berbanding terbalik dan mempunyai perbedaan yang mendasar dan hal ini menciptakan keadaan suatu masyarakat yang sangat berbeda. Dimana sebenarnya setiap ideologi bertujuan untuk kebaikan rakyatnya hanya saja dalam pergerakan yang menyimpang membuat ideologi tersebut dipandang buruk.Kata kunci: Negara, Ideologi, Anarkisme, Komunisme, Pancasila AbstractIdeology is a concept of thought that includes a collection of ideas, ideas, beliefs and beliefs that form the basis for human life that is comprehensive and structured which involves people's lives in various fields and aims to achieve common goals or ideals in the life of the nation and state. Each ideology has its own characteristics and this ideology is also a determinant of the state of a society by a state. Therefore, the author in this paper will discuss the state of a society based on the ideology it adheres to. This is because each ideology adopted reflects the state of a different society. By discussing this, we will find out what a society or country that adheres to this ideology looks like and this paper will discuss the state based on the ideology of Anarchism, Communism, and Pancasila. The results obtained from this paper are where anarchism, communism and Pancasila are ideologies that are inversely proportional and have fundamental differences and this creates a very different state of society. Where in fact every ideology aims for the good of its people, only in a deviant movement makes the ideology seen as bad.Keywords: State, Ideology, Anarchism, Communism, Pancasila
Law Enforcement Against Child Perpetrators in the Klitih Phenomenon in the Jurisdiction of the Yogyakarta Special Region Police Muhammad Enrico Aryaditama; Ikramul Fauzan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v10i1.9730

Abstract

This empirical juridical research aims to analyze law enforcement, criminological factors, and the obstacles in handling klitih (street violence) cases involving minors within the jurisdiction of the Yogyakarta Regional Police (POLDA DIY). Based on field interview data, it was found that juvenile involvement in klitih is triggered by both internal and external factors. Law enforcement for juvenile offenders is processed through diversion efforts and the juvenile criminal justice system. In its implementation, law enforcement is hampered by a lack of coordination between law enforcement agencies and the community, as well as inadequate public facilities. To address these issues, synergy in supervision between schools and parents, enhanced coordination among authorities, the implementation of legal counseling, and the addition of supporting security facilities—such as CCTV and street lighting—are necessary to assist in case disclosures.
Reconstructing Indonesian Nationalism: From the Youth Pledge to the Digital Age Beatrix Nino Funay Funay; Rosalinda Ina Tulit Tulit; Maria Felisitas Suan Suan; Yohanes Pemandi Banase Banase; Bakic Imanuel Aleut Aleut; Anjulin Y. Kamlasi Kamlasi; Daud Y. Nassa Nassa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v10i1.9830

Abstract

This study examines the reconstruction of Indonesian nationalism within the framework of historical dialectics, spanning from the 1928 Youth Pledge to the dynamics of the contemporary digital era. Drawing on the concept of imagined communities, nationalism is understood as a social construct that undergoes continuous reformulation in tandem with political, cultural, and technological transformations. Through a historical-critical approach and critical discourse analysis, this study identifies three main dialectical phases: (1) the pre-independence phase of national identity formation, characterized by a collective consciousness that transcends ethnicity and language; (2) the post-independence consolidation phase, characterized by tensions between primordialist nationalism and civic nationalism; and (3) the recontextualization phase in the digital era, presenting a paradox between the strengthening of virtual solidarity and the fragmentation of identity. The research findings indicate that contemporary Indonesian nationalism requires a paradigmatic reconstruction grounded in the values of Bhinneka Tunggal Ika as an epistemological foundation, while also being responsive to the disruptive pressures of digital globalization. The theoretical implications of this study enrich the study of nationalism in postcolonial developing countries and provide practical relevance for the formulation of policies to strengthen national identity.