cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Articles 3,213 Documents
Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Baren Sipayung; Sardjana Orba Manullang; Henry Kristian Siburian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4710

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia yang di dalamnya juga terdapat perbandingan sistem hukum dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, yang menggunakan studi literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli, kesenjangan penelitian terdahulu, dan analisis dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terhadap pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih dipertahankan, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum (KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya). Dengan diundangkannya KUHP baru, maka pidana hukuman mati tidak lagi merupakan pidana pokok melainkan pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia). Hal tersebut menunjukkan politik hukum pidana telah diterapkan dengan menjunjung tinggi HAM dan sebagai hasil atas perbandingan sistem hukum pemidanaan yang berkembang di beberapa negara maju seperti Amerika yang memperlakukan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Kata Kunci: Hukuman Mati, Perbandingan Sistem Hukum, Hak Asasi Manusia
Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum Bagus Wahyu Hutomo; Marsetio; Rudiyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4712

Abstract

Abstrak Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah Indo-Pasifik. Untuk memanfaatkan potensi strategisnya, Indonesia mengeluarkan kebijakan Global Maritime Fulcrum yang bertujuan untuk memperkuat sektor maritim sebagai kunci penggerak ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Indonesia dalam menghadapi ancaman di kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik, kebijakan Global Maritime Fulcrum memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan keamanan kawasan terutama dalam menjalankan kerjasama regional. Indonesia sebagai pemilik sebagian besar jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut, berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut serta menjamin kelancaran perdagangan internasional. Kebijakan Global Maritime Fulcrum juga berdampak pada pengembangan sektor ekonomi dan industri maritim Indonesia. Melalui kebijakan ini, Indonesia berusaha memanfaatkan sumber daya laut yang melimpah di wilayahnya untuk membangun sektor industri maritim yang kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk maritimnya di pasar global. Kontribusi Indonesia melalui kebijakan Global Maritime Fulcrum sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik serta memperkuat sektor ekonomi dan industri maritim Indonesia. Kata Kunci: Kontribusi, Asia-Pasifik, Global Maritime Fulcrum. Abstract Indonesia has a strategic position as an archipelagic country located in the Indo-Pacific region. To take advantage of its strategic potential, Indonesia issued a Global Maritime Fulcrum Policy, which aims to strengthen the maritime sector as a key driver of the Indonesian economy. This study aims to determine Indonesia's contribution to facing threats in the Asia-Pacific region using the qualitative method of descriptive analysis. In the context of the Indo-Pacific region, the GMF Policy makes a significant contribution to regional stability and security, especially in carrying out regional cooperation. Indonesia, as the owner of most of the international shipping lanes in the region, plays an important role in maintaining maritime security and order and ensuring the smooth running of international trade. GMF policy also has an impact on the development of Indonesia's maritime economic sector and industry. Indonesia seeks to utilize the abundant marine resources in its territory to build a strong and sustainable maritime industrial sector. Indonesia is also trying to increase the competitiveness of its maritime products on the global market. Indonesia's contribution through the GMF Policy is very important in maintaining the stability and security of the Indo-Pacific region and strengthening Indonesia's maritime economic and industrial sectors. Keywords: Contribution, Asia-Pacific, Global Maritime Fulcrum.
Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34 Zefanya Angellin Chen; Vanessa; Felicia Amanda Sulistio
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4718

Abstract

Abstrak UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut belum terpenuhi karena masih banyaknya kemiskinan yang dialami masyarakat di Indonesia, terjadi di daerah terpencil bahkan di kota besar. Di dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kemiskinan dan fakir miskin merupakan salah satu masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses terhadap sumber daya, pembangunan fasilitas tidak merata, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan nasional rata-rata, serta ledakan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya. Perlunya penanganan yang maksimal dari negara agar para fakir miskin dan anak terlantar mendapatkan haknya yang terdapat UUD 1945. Upaya penanganan dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jika penanganan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara berhasil, maka juga akan berdampak positif terhadap perkembangan kesejahteraan sosial di berbagai tingkat lokal, tingkat nasional, dan tingkat global. Implementasi Pasal 34 UUD 1945 yang berhubungan dengan pemerataan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan upaya yang terstruktur dan sinergis. Untuk memanifestasikan dan mewujudkan hal tersebut diperlukannya penyebaran kesetaraan akses yang merata dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kata Kunci: UUD 1945, Kemiskinan, Fakir Miskin, Anak Terlantar, Pasal 34 UUD 1945 Abstract The 1945 Constitution is the constitution and the highest source of law in the Republic of Indonesia. The Indonesian state aims to protect and prosper its people. This has not been fulfilled because there is still a lot of poverty experienced by people in Indonesia, occurring in remote areas and even in big cities. Article 34 section 1 of the 1945 Constitution saves the state's obligation to care for the poor and abandoned children. Poverty and the poor are one of the problems that occur in the lives of Indonesian people. Poverty occurs due to several factors, namely low levels of education, limited access to resources, uneven development of facilities, lack of employment, average national income levels, and the explosion of the population increasing every year. The need for maximum handling from the state so that the poor and abandoned children get their rights contained in the 1945 Constitution. Handling efforts are carried out by the central government, local governments, and the community. If the handling carried out or implemented by the state is successful, it will also have a positive impact on the development of social welfare at various local levels, national levels, and global levels. The implementation of Article 34 of the 1945 Constitution relating to economic and social equity in the Republic of Indonesia requires structured and synergistic efforts. To manifest and realize this, it is necessary to spread equality of access and produce quality human resources. Keywords: The 1945 Constitution, Poverty, The Poor, Abandoned Children, Article 34 section 1 of the 1945 Constitution
Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme yang Mengarah pada Terorisme Ferdy Ieorocha; Pujo Widodo; Achmed Sukendro; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4723

Abstract

Abstrak Isu radikalisme dan terorisme semakin menjadi perhatian di masyarakat, terutama dengan adanya serangkaian aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara. Dalam menghadapi isu tersebut, membangun kesadaran bela negara merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Kesadaran bela negara dapat diartikan sebagai kesadaran individu atau masyarakat dalam menjaga keutuhan negara dan menghadapi ancaman terorisme dengan cara yang lebih efektif. Artikel ini membahas mengenai pentingnya membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu radikalisme yang mengarah pada terorisme. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara, seperti pendidikan nasionalisme, penguatan karakter bangsa, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran bela negara, masyarakat dapat lebih siap dan mampu menghadapi ancaman terorisme dan membangun negara yang lebih kuat dan stabil. Kata Kunci: Kesadaran Bela Negara, Radikalisme, Terorisme Abstract The issue of radicalism and terrorism is increasingly becoming a concern in society, especially with the series of acts of terrorism that occurred in several countries. In dealing with these issues, building awareness of state defense is one of the solutions that can be done. State defense awareness can be defined as the awareness of individuals or communities in maintaining the integrity of the state and facing the threat of terrorism in a more effective way. This article discusses the importance of building state defense awareness in dealing with issues of radicalism that lead to terrorism. In addition, this article also discusses several strategies that can be done to increase state defense awareness, such as nationalism education, strengthening national character, and active participation in social activities. It is hoped that by increasing state defense awareness, people can be better prepared and able to face the threat of terrorism and build a stronger and more stable country. Keywords: State Defense Awareness, Radicalism, Terrorism
Peran Puspenerbad TNI AD Dalam Mendukung Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku Muhammad Habib Wicaksono; Arifuddin Uksan; Eri Radityawara Hidayat; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4737

Abstract

Abstrak Operasi pengamanan daerah rawan di Provinsi Maluku memiliki tantangan yang kompleks dan memerlukan peran aktif dari seluruh unsur TNI, termasuk Puspenerbad TNI AD. Dalam hal ini Puspenerbad TNI AD memiliki peran penting dalam mendukung tugas operasi tersebut, terutama dalam hal operasi kemanusiaan, dorongan logistik, penegakan hukum, keamanan dan pengangkutan personel serta peralatan militer. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tugas Puspenerbad TNI AD di wilayah tersebut dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Maluku. Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain kondisi geografis kepulauan yang terpisah oleh lautan, cuaca buruk, dan ketidakmampuan untuk mengakses area tertentu sehingga diperlukan adanya alat pendukung ataupun teknologi dan sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam menguasai teknologi alat utama sistem persenjataan yang dimiliki oleh Puspenerbad dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan alat transportasi yang memadai, peningkatan pelatihan personel, dan perbaikan infrastruktur wilayah dan bandara dapat membantu meningkatkan efektivitas Puspenerbad TNI AD dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di Maluku. Kata Kunci: Militer, Pengamanan, Puspenerbad, TNI AD. Abstract The operation to secure vulnerable areas in Maluku Province has complex challenges and requires the active role of all elements of the TNI, including the center of army aviation. In this case the center of army aviation has an important role in supporting the task of the operation, especially in terms of humanitarian operations, logistical support, law enforcement, security and the transportation of personnel and military equipment. There are several factors that can influence the effectiveness and efficiency of the center of army aviation task in the region in supporting security operations in vulnerable areas in the Maluku region. Some of the challenges and obstacles faced include the geographical conditions of the islands which are separated by the ocean, bad weather, and the inability to access certain areas so that it is necessary to have supporting tools or technology and qualified human resources in mastering the technology of the main weapon system tools owned by the center of army aviation in support the basic tasks of the Indonesian Army. Therefore, increasing the availability of adequate means of transportation, increasing personnel training, and improving regional and airport infrastructure can help increase the effectiveness of the Puspenerbad TNI AD in supporting security operations in vulnerable areas in Maluku. Keywords: Military, Security, the center of army aviation , Indonesian Army.
Pengaruh Motivasi Kerja, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dokter Rumah Sakit Permata Cirebon Khalid Iskandar; Fifik Firdian; Sri Undartik
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4738

Abstract

Abstract The doctor was among the elements of the human resources in the service of the hospital. This is understandable because almost all the people who visited the hospital always wants to meet with doctors in an attempt to find a cure or a consultation about the illness he suffered, so it would be very influential physician performance against the quality of the health service (Ministry of health of INDONESIA, 2014). One alternative to improve the quality of service on performance and customer satisfaction in the region of Permata Cirebon Hospital then need to do research to find out what Influence the motivation to work, work ethic And job satisfaction Towards Hospital Physician Performance. The purpose of this research is to improve the quality of service at Permata Cirebon Hospital. Based on the indicators of success that is composed of dependent variable and independent variable. On the dependent variable includes the motivation to work, work ethic and job satisfaction. Whereas in independent variable to include the performance of doctors. Together, these three variables (dependent variable) which examined contributing influence of 56.9% against the performance of Physicians in Permata Cirebon Hospital. Of these three variables are examined, it can be noted that the factors of job satisfaction is the most influential factor. Then the next factor is the motivation of the work, and the last is work ethic. Keywords: Motivation to work, work ethic, job satisfaction and performance. Abstrak Dokter merupakan salah unsur sumberdaya manusia dalam pelayanan di rumah sakit. Hal ini dapat dipahami karena hampir semua masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit selalu ingin bertemu dengan dokter dalam upaya mencari kesembuhan atau konsultasi tentang penyakit yang dideritanya, sehingga kinerja dokter akan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kinerja dan kepuasan pelanggan di wilayah kerja RS. Permata Cirebon maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apa Pengaruh Motivasi Kerja, Etos Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dokter Rumah Sakit Permata Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Permata Cirebon. Berdasarkan indikator keberhasilan yaitu terdiri dari variable bebas dan variable terikat. Pada variable bebas meliputi motivasi kerja, etos kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan pada variable terikat meliputi kinerja dokter. Secara bersama-sama, ketiga variabel (pada variable bebas) yang diteliti memberikan kontribusi pengaruh sebesar 56,9 % terhadap Kinerja Dokter di Rumah Sakit Permata Cirebon. Dari ketiga variabel yang diteliti, dapat diketahui bahwa faktor Kepuasan Kerja adalah faktor yang paling berpengaruh. Kemudian faktor berikutnya adalah motivasi kerja, dan terakhir adalah etos kerja. Kata Kunci: Motivasi Kerja, Etos Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja.
The Importance of State Defense Realization for the Young Generation in Building National Character Rifan Apriantara; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Moch Yurianto; Surya Wiranto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4751

Abstract

Abstract Defending the Country is a concept that has long been known in Indonesia as an effort to build a strong national character and integrity. However, in its development, there are challenges for the younger generation to understand the true meaning of Defending the Country. This research was conducted with the aim of examining the importance of realizing State Defense for the younger generation through related literature studies. The research method used is a literature study by collecting data from journals, books and articles related to the concept of State Defense and the importance of the realization of State Defense for the younger generation. The results of the study show that the realization of State Defense has an important role in shaping quality national character, especially in the younger generation. Through the realization of Defending the Country, the younger generation can develop an attitude of patriotism, discipline, responsibility, courage and love for the nation and country. Families, schools and the government have an important role in providing education and opportunities for the younger generation to understand and apply the concept of Defending the Country in everyday life. Therefore, there is a need for more serious efforts from all parties in providing understanding and training regarding the importance of realizing the State Defense for the younger generation, in order to form a strong national character and integrity in the future. Keywords: State Defense, Young Generation, Realization, National Character
Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Terorisme oleh BNPT di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia Reza Mahendra; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Widodo; Bayu Asih Yulianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4752

Abstract

Abstract In the acts of terrorism that have occurred several times in Indonesia, this crime is classified as an act that really endangers the ideology of the Indonesian state. The ideology of the Indonesian state which originates from Pancasila is a legacy from the founding fathers of the nation. As the basis of the state, Pancasila is also listed in the preamble to the 1945 Constitution, both of which are an inseparable unit. The National Counterterrorism Agency (BNPT) continues to carry out cooperative efforts with various stakeholders in the maritime area as an effort to counteract the threat of the spread of radicalism and terrorism. Indonesia is the largest archipelagic country in the world, with international land borders consisting of 3 countries, and 10 countries whose borders are separated by sea. This raises consequences, as well as opportunities for the entry of threats of radicalism and terrorism through sea routes which can endanger our country. Connectivity in maritime areas through sea transportation routes can open entrances for radicalism and terrorism. In this paper, the researcher uses a method which is a qualitative method with literature study techniques. Keywords: Radicalism, Terrorism, Defense, National Security
Pengalaman Bermedia Sosial Kaum Religius di Era Digital David Juliawan Ndruru; Carolus Borromeus Mulyatno; Yohanes Subali; Rian Antony
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4757

Abstract

Abstak Saat ini, tren penggunaan media sosial sudah menjadi kebutuhan setiap orang untuk mendukung berbagai aktivitasnya seperti tugas, pekerjaan dan pelayanan. Kaum religius pun tidak lepas dari penggunaan media sosial. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendalami pengalaman kaum religius dalam bermedia sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi ini menerapkan Interpretative Phenomenological Analysis dan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kaum religius sudah memiliki kecakapan bermedia sosial dengan kritis terhadap informasi, pemanfaatannya untuk menunjang pembelajaran dan pewartaan iman serta selalu memperhatikan etika berkomunikasi. Kata Kunci: Media Sosial, Ajaran Gereja, Kaum Religius Abstract Currently, the trend of using social media has become a necessity for everyone to support various activities such as tasks, work and services. Religious people can not be separated from the use of social media. The purpose of writing this article is to explore the experience of religious people in social media. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. This phenomenological study specifically applies Interpretative Phenomenological Analysis and uses the interview method to obtain data. The results in this study indicate that religious people already have social media skills critically to information, its use to support learning and proclamation of faith and always pay attention to communication ethics. Keywords: Social Media, Church Teaching, Religious
Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan Muhammad Surya Bhaskara; Panji Suwarno; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4758

Abstract

Abstrak Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah yang penuh potensi namun juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan oleh banyak negara. Dinamika konflik yang terjadi akibat claim sepihak dari China menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang begitu besar di Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alternatif baru dalam meminimalisir dampak konflik LCS dengan konsep penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ). Penelitian ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik diantaranya pendekatan kolaboratif, keamanan, dan kompromi untuk melihat urgensi Penerapan KEK di Natuna. Kesimpulan dari penelitian ini penerapan KEK dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meminimalisir konflik horizontal di Laut China Selatan. KEK dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis antar negara dengan mendorong investasi dan Kerjasama ekonomi. Kata Kunci: Laut China Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Konflik Horizontal Abstract The South China Sea (SCS) is a region full of potential but has also been a source of prolonged conflict among many countries. The dynamics of the conflict resulting from China's unilateral claims have led to suboptimal utilization of the enormous potential in the South China Sea. The purpose of this research is to analyze new alternatives for minimizing the impact of SCS conflict with the concept of applying Special Economic Zones (SEZ) policies. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach supported by primary and secondary data. Additionally, this research is analyzed using conflict resolution theory, which has several approaches to resolving conflicts including collaborative, security, and compromise approaches to see the urgency of implementing SEZs in Natuna. The conclusion of this study is that the implementation of SEZs can be an effective solution to minimizing horizontal conflicts in the South China Sea. SEZs can help create more stable and harmonious conditions among countries by encouraging investment and economic cooperation. Keywords: South China Sea, Special Economic Zones (SEZ), Horizontal Conflict