cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 301   302   303   304   305 
Urgensi Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Yudin Yunus; Rahmawati; Siti Alfisyahrin Lasori; Albert Pede; Haritsa; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4884

Abstract

Abstract Bilateral negotiations are the first attempt to solve industrial relations problems. It is interesting to study in detail the urgency of bilateral negotiations to resolve industrial relations disputes and the existence of PKB as the legal basis for implementing bilateral PKB. The research method used by the author is normative legal research, which aims to find legal principles, principles and doctrines to answer legal questions. The results of the study show that bilateral negotiations as an initial effort to resolve industrial relations disputes require a commitment of good faith in the negotiation process, collective bargaining and enforcement of collective bargaining. Prudence and prudence are also required in drafting collective labor agreements so that contract clauses do not cause losses or problems in enforcement. Keywords: Urgency. Industrial Relations, Bipartite Negotiations
Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Obat yang tidak Memiliki Izin Edar (Studi Kasus No.2589/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn) Ade Ribka Aprillia Tarigan; Kevin Ruth Mutiara Hutasoit; Makdalena Sianipar; Mawar Loisda Nababan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4886

Abstract

Abstrak Memproduksi obat tanpa izin edar merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya relatif cukup berat, tetapi peredaran obat yang tidak memiliki izin edar tetap saja terjadi dipasaran, yaitu diapotik, warung, swalayan, toko obat dll. Tempat dimana masyarakaat dapaat membelinya secara bebas, apabila dibiarkan tentu dapat membahayakan masyarakat. Untuk mencegah hal ini permerintah membentuk tenaga non dapertemen. Dalam hal pengawasan peredaran obat ilegal dan izin edar. Dalam penelitian ini membahas mengenai, bagaimana pengawasan obat dengan ketentuan berlaku, faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran obat tanpa izin edar, serta penerapan sanksi hukum pada pengedaar obat tanpa izin edar. Penelitian ini mengunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara menelti bahan pustakaan dan data skunder. Sifat metode penelitian adalah deskriftif dan analisi data secara kualitatif. Dalam penelitian ini menganalisis putusan No.2589/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. yang diterapkan terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin edar. Kata Kunci : Obat, Pengedar, Pengawas Obat, Putusan Pengadilan Abstract Producing drugs without distribution permit is a criminal action with relatively heavy punishment, however, drugs without distribution permit are still often found in the market, such as at the pharmacies, shops, minimarkets, etc. Such places where the people can purchase them freely are dangerous if let be. In order to prevent this, the government formed non-departmental personnels for the supervision of illegal drugs and distribution permit. This research discusses drugs supervision under the applicable regulations, the factors causing the distribution of drugs without distribution permit, as well as the legal sanction implementation towards the dealers. This research used juridical normative study by studying literatures and secondary data. The research method was descriptive and the data were analyzed qualitatively. This research analyzed court verdict No.2589/Pid.Sus/2018/ PN.Mdn that is implemented for dealers of drugs without distribution permit. Keywords: Drug, Dealers, Drug Supervisor, Court Verdict
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yudin Yunus; A. ST. Kumala Ilyas; Kingdom Makkulawuzar; Siti Alfisyahri Lasori; Haritsa; Umar; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4887

Abstract

Abstrak Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengaturan Hubungan Kerja, Penyelesaian Hubungan Industri, Pekerja
Analisis Dampak Anggaran Pertahanan Dimasa Pandemi Covid 19 Terhadap Sistem Pertahanan Negara Feny Avisha; Guntur Eko Saputro; R Lukman Yudho Prakoso
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4888

Abstract

Abstrak Perkembangan dinamis dari lingkungan strategis akan menciptakan serangkaian ancaman, tantangan, serta risiko yang sangat kompleks. Perkembangan Lingstra tersebut selalu menghadirkan perubahan kompleksitas ancaman dan tantangan pertahanan negara. Semua unsur pertahanan negara memerlukan pengertian dan pemahaman tentang kompleksitas ancaman. Untuk itu, Departemen Pertahanan terus mengembangkan strategi serta kebijakan pertahanan yang pelaksanaannya memerlukan dukungan alutsista dari anggaran pertahanan di masa pandemi Covid-19. Potensi ancaman tersebut menjadi salah satu penyebab anggaran pertahanan berdampak pada sistem pertahanan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif, dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil analisa, Sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020, relokasi anggaran Kementerian Pertahanan dikurangi menjadi Rp. 122 triliun. Kementerian Pertahanan sebelumnya telah menyusun rencana strategis pembangunan Kekuatan Utama Pertahanan (Bangquatpokhan) atau yang lebih dikenal dengan Minimum Essential Force (MEF) yang terdiri dari tiga rencana strategis strategis. Rencana Strategis I dimulai tahun 2010-2014, Rencana Strategis II 2015-2019 dan Rencana Strategis III 2020-2024. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi belanja pegawai adalah dengan mengoptimalkan kebijakan pertumbuhan nol yang telah diterapkan sejak tahun 2012. Kebijakan pemerintah adalah perombakan birokrasi pertahanan departemen SDM yang bertujuan untuk memaksimalkan kualitas daripada kuantitas untuk mencapai keseimbangan antara jumlah orang dan jumlah pos. Kebijakan tersebut dinilai penting di masa pandemi COVID-19 karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran pertahanan. Dalam implementasi kebijakan tersebut, penguatan riset di bidang industri pertahanan juga harus didukung penuh, agar Indonesia tidak dapat bergantung pada alutsista yang diimpor dari negara lain. Kata Kunci: Anggaran Pertahanan, Pandemi Covid-19, Sistem Pertahanan Negara Abstract The dynamics of the development of strategic created spektur threat environment, the challenges and complex risk.The development of strategic environment is bringing about a change to the complexity of the threat and a challenge to the defense of the country.Need to understand the complexity and understandable by all elements of the defense of the country.For it, the defence ministry continue to develop strategies and policies of state defense and their implementation need the support defense budget provided covid pandemic 19 against the system of state defense.Potential threats has been one of background the impact of defense budget provided pandemic covid-19 against the system of state defense.Is a qualitative study methods used, with a main library as a technique of data collection. The results of the analysis, Once it's realocation based on the 54-year press of 2020, then budgets are reduced to as much as rp.122 trillion.The previous state had a strategic plan for building the force of defense (default ) or more commonly known as the minimum escential forces (mef) consisting of three Rencana Strategiss.The Rencana Strategis i started in 2010 - 2014, Ii Rencana Strategis 2015-2019 and Rencana Strategis iii 2020 2024.The government's policy of suppressing employee shopping is to optimize the policy of zero growth polycy that has existed since 2012.This policy is a bureaucratic reform in the field of defense that aims to maximize quality over quantity in order to bring balance of personnel and office.This policy feels very relevant in the Covid-19 pandemic because it can increase the efficiency and effectiveness of the defense budget.As far as policy goes, The strengthening of defense industry research must also be fully supported Keywords: Defense budget, covid-19 pandemic, state security system
Sea Power Indonesia Related to Geopolitics in The South China Sea and Geoeconomics in the North Natuna Sea Sloc & Slit Rahma Agun Aulal Muna; Abdul Rivai Ras; Rudiyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4892

Abstract

Abstract This article talks about Indonesia's sea power from a geopolitical perspective in the South China Sea and geoeconomics (Sea Lane of Trade/SLoT) as well as communication lines (Sea Lane of Communication/SLoC) in the North Natuna Sea. The theory used to analyze this journal is the concept of sea power. This article also dissects the wealth of natural resources as well as the strategic position of the country which needs to be utilized optimally for the national interest. The research method used is the descriptive qualitative method. The results of the analysis show that Indonesia has extraordinary natural resource potential for the future. Indonesia's strategic location must be fully utilized and security must be maintained. Keywords: Sea Power, Geopolitics, Geoeconomics, South China Sea, North Natuna Sea SLOC and SLIT
Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional Thomas Dragono; Wiwik Sri Widiarty; Bernard Nainggolan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4901

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memunculkan fenomena baru dalam bentuk aset digital NFT (Non-Fungible Token) dan masifnya pengembangan Metaverse. NFT adalah sertifikat digital yang menunjukkan kepemilikan suatu objek virtual dan tercatat dalam blockchain. Metaverse memungkinkan pengguna untuk berbagi pengalaman dalam bentuk realitas virtual 3D sekaligus evolusi teknologi sosial yang membuka babak baru dalam interaksi manusia. Berbagai aspek bisnis dapat dilakukan melalui Metaverse, termasuk investasi saham, penggunaan blockchain, dan kepemilikan aset. Meskipun Metaverse memuahkan dan membuka peluang bisnis yang luas, masih belum ada regulasi komprehensif yang mengatur aspek hukum Metaverse di Indonesia. Ketidakteraturan regulasi ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam perlindungan hukum bagi pengguna Metaverse, terutama terkait hak cipta, keamanan transaksi elektronik, dan hak kebendaan aset digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengembangan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia virtual untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai di Metaverse. Kata Kunci: NFT, Metaverse, Transaksi Elektronik Abstract The rapid development of digital technology has given rise to a new phenomenon in the form of NFTs (Non-Fungible Tokens) and the extensive growth of the Metaverse. NFTs serve as digital certificates that demonstrate ownership of virtual objects and are recorded on the blockchain. The Metaverse allows users to share experiences in the form of 3D virtual reality, marking a new phase in social technological evolution and human interaction. Various business aspects, including stock investment, blockchain utilization, and asset ownership, can be conducted within the Metaverse. Despite the exciting prospects and broad business opportunities offered by the Metaverse, there is still a lack of comprehensive regulations governing its legal aspects in Indonesia. This regulatory vacuum may lead to uncertainties regarding legal protection for Metaverse users, particularly concerning copyright, electronic transaction security, and digital asset ownership. This research employs a qualitative methodology with a descriptive-analytical approach. The findings highlight the need for the development and refinement of more specific and adaptive legislation to keep pace with technological advancements and ensure adequate legal protection within the Metaverse. Keywords: NFT, Metaverse, Electronic Transaction
Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo) Enry Muhamad Rizky Polontalo; Nur Mohamad Kasim; Mutia Ch. Thalib
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4912

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum serta akibat peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan fokus pada kasus sengketa peralihan hak atas tanah di Desa Tabumela, Kabupaten Gorontalo. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat memiliki kompleksitas tertentu. Dalam beban pembuktian kepemilikan, kwitansi jual beli dapat menjadi alat bukti yang kuat, namun keabsahan dan kekuatan hukumnya dapat berubah dalam situasi tertentu jika tidak didukung oleh bukti pendukung lainnya. Selain itu, hibah wasiat juga menjadi alternatif peralihan hak atas tanah, tetapi harus memenuhi persyaratan KUHPerdata agar dianggap sah. Adapun implikasi dari sengketa yang menjadi objek kajian penelitian ini pihak tergugat mengalami kerugian berupa kehilangan klaim sebagai pemilik sah tanah meskipun disatu sisi, tergugat memiliki kekuatan hukum berupa surat peralihan hak atas tanah hibah wasiat dari orang tua tergugat. Sementara pihak penggugat, dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang digugat setelah putusan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari pihak penggugat dengan pertimbangan alat bukti kwitansi transaksi jual beli. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman tentang kompleksitas kedudukan hukum serta risiko yang terkait dengan peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat. Implikasinya adalah pentingnya memperhatikan persyaratan hukum yang ketat dan memastikan keabsahan dokumen-dokumen yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah, guna menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Kata Kunci: Peralihan hak; Kwitansi; Hibah wasiat; Kedudukan hukum; Sengketa tanah, Desa Tabumela
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah dari Aparat yang Tidak Bertanggung Jawab Gabriel Yericho Damanik; Mia Hadiati; Erland Jovian
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4917

Abstract

Abstrak Artikel ilmiah ini membahas mengenai permasalahan pada sengketa tanah yang disebabkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang merugikan pemilik tanah asli dengan bekerja sedetail mungkin dan sangat rapi sehingga tiba tiba sertifikat tanah tersebut dapat digandakan dan diganti nama pemiliknya, maka dari permasalahan itu dalam artikel ini juga dibahas bagaimana pertanggungjawaban hukumnya serta cara mengembalikan nama atas sertifikat tanah yang diambil oleh orang orang tidak bertanggung jawab. Dalam artikel ini pula dijelaskan mengenai contoh kasus dan penyelesaiannya secara efektif sehingga diharapkan pembaca dapat menerima informasi yang dituangkan oleh penulis di dalam artikel ini sehingga dapat digunakan dalam kasus perkara yang sama. Di Indonesia sendiri, permasalahan-permasalahan tanah akhir akhir ini sering menjadi topik pembahasan, sebab sekarang Indonesia sedang mengalami pembangunan industri yang cukup pesat, pembangunan rumah yang sangat banyak, yang kemudian memaksa seseorang untuk menjual tanahnya demi kehidupannya, namun ini menjadikan kesempatan kepada oknum-oknum nakal dengan menjual sertifikat palsu yang dimana ketika oknum itu menjual kepada masyarakat, masyarakat akan dirugikan dengan adanya penggandaan sertifikat yang dimana akan terjadi konflik terkait Pasal 574 KUHPerdata. Maka, pada penelitian ini akan menjelaskan secara signifikan cara mengatasinya dan perlindungan hukum nya. Kata Kunci: Sengketa Tanah, Pertanahan, Perlindungan Hukum, Mafia Tanah
The Urgency of Defense Diplomacy in Preventing the Threat of Drug Trafficking in Indonesia M. Rinaldi; Rodon Pedrason; Muhammad Hadianto Wirajuda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4918

Abstract

Abstract Drug trafficking has become a serious threat to Indonesia's security. As a country with a strategic geographical position, Indonesia has become a target for international drug trafficking groups. The Indonesian government recognizes the urgency and negative impact that drug trafficking has on society. Defense diplomacy is one approach that can be used to overcome the threat of drug traffickingThe method used in this research is a qualitative descriptive method. The descriptive method uses a qualitative approach, namely research that intends to understand the phenomenon of what the research subject experiences, namely the Urgency of Defense Diplomacy in Preventing the Threat of Drug Trafficking in Indonesia. Defense diplomacy plays an important role in efforts to prevent the circulation of drug threats in Indonesia. In addition, defense diplomacy can also be used to strengthen cooperation in the field of research and development in order to identify and deal with new types of drugs that continue to grow. By collaborating with partner countries, Indonesia can accelerate the discovery of innovative technologies and methods in drug prevention, testing and handling. It can be concluded that defense diplomacy plays an important role in preventing and countering drug trafficking in Indonesia. Defense diplomacy can be an effective approach in addressing the threat of drug trafficking through international cooperation. Defense diplomacy involves various aspects, including military and non-military aspects, with the aim of building cooperation, strengthening bilateral relations, and promoting national interests in drug trafficking prevention efforts. Keywords: Defense Diplomacy, Drug Trafficking, Drug Prevention
Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta (Medeplegen) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.47.Pid.sus/2011/PN.MKS) Murpratiwi Syarifuddin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4937

Abstract

Abstrak Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan penerapan hukum pidana materil terhadap turut serta (medeplegen) dalam tindak pidana korupsi pada putusan pengadilan No. 47.pid.sus/2011/ PN.MKS serta untuk memahami dan menganalisis hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta (medeplegen) dalam tindak pidana korupsi, pada Putusan No. 47.pid.sus/2011/PN.MKS.Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan Wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum dan hakim keliru. Terdakwa seharusnya dituntut dan dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bukan pasal 3 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam hal penerapan pidana materilnya keliru, namun di sisi lain hakim telah tepat memberikan pertimbangan mengenai aspek non yuridis, misalnya bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu tidak berencana, terdakwa masih mempunyai itikad baik pada saat pelaksanaan pekerjaan berada pada masa tenggang, dan terdakwa masih berusaha untuk menyelesaikannya namun tetap terdakwa tidak dapat menyelesaikannya. Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Turut Serta, Perilaku Korupsi

Page 303 of 322 | Total Record : 3213

 301   302   303   304   305 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue