JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)
This jurnal explores the researchers in citizenship studies i.e civic education (curriculum, teaching, instructional media, and evaluation), political education, law education, moral education, and multicultural education, and Law Enformcement. We are also interested in scholarship that crosses disciplinary lines and speaks to readers from a range of theoretical and methodological perspectives. this journal seeks for any manuscript related to civics and civics education
Articles
87 Documents
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL SUNDA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA CIREJAG ]]>
<![CDATA[Lusiana Rahmatiani]]>;
<![CDATA[Bunyamin Maftuh]]>;
<![CDATA[Elly Malihah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai konflik kepercayaan masyarakat. Pembahasan mengenai kearifan lokal sunda dalam menyelesaikan konflik kepercayaan masyarakat penting untuk dilakukan karena sejumlah alasan, diantaranya buruknya citra kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh tindakan manusia yang mempercayai kepercayaan serta melenceng pada tindakan musrik. Salah satu alternatif yang dilakukan oleh elite desa untuk mengatasi permasalahan kepercayaan tersebut dengan menggunakan prinsip nilai kearifan lokal sunda, dengan prinsip silih asah, silih asuh, silih asih. Sejalan dengan pandangan hidup orang sunda yang menganjurkan agar hidup rukun dengan mendahulukan kebersamaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA HANDPHONE (SMS) ]]>
<![CDATA[Putri, Hanuring Ayu Ardhani]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1798
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana penipuan lewat sms di dalam hukum positif Indonesia. Untuk menganalisis cara penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone. Untuk menganalisis tindak pidana penipuan menggunakan handphone ditinjau dari lokal wisdom. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  karena menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP yang mengkriminalisasi terhadap kejahatan dunia maya khususnya tentang penipuan lewat sms diatur di dalam pasal 378 KUHP.Mengenai kejahatan penipuan sms ini, di dalam Undang Undangno 11 tahun 2008 tentang ITE dapat kita temui dalam pasal 35, pasal 28 ayat (1), pasal 45 ayat (1), pasal 51 ayat (1). penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media handphone (sms) dengan beberapa cara antara lain dengan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. tindak lanjut dari upaya prevemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dan upaya Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement). Dan salah satu cara represif adalah dengan melaporkan ke pihak yang berwenang. Pelaku penipuan online tidak memiliki rasa iman dan ketaqwaan yang besar dan tidak memiliki rasa takut akan dosa yang diterimanya kelak, pelaku penipuan tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sehingga ia tega melakukan penipuan kepada orang – orang yang tidak dikenalnya dan melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang telah dilakukannya]]>
<![CDATA[PERANAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA DEMOKRATIS ]]>
<![CDATA[Nurhidayah, Desy]]>;
<![CDATA[Sumarna, Sumarna]]>;
<![CDATA[Suhendar, Ilham Fajar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1694
<![CDATA[Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib yang diajarkan kepada siswa untuk menciptakan warga negara yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sendiri berperan sebagai Pendidikan Demokrasi di Indonesia. Siswa tidak hanya mendapatkan materi mengenai pengetahuan kewarganegaraan dan sikap kewarganegaraan saja tetapi juga dengan mata pelajaran PPKn dapat membentuk dan mengembangkan keterampilan kewarganegaraan seperti mengemukakan pendapat dan musyawarah. Adapun peran mata pelajaran PPKn dalam membentuk karakter demokratis siswa dengan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, sehingga terbentuklah budaya demokrasi dilingkungan sekolah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat mengembangkan budaya demokratis siswa di SMA Pasundan 1 Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan baik dalam menambah pengetahuan kewarganegaraan siswa dan juga mengembangkan keterampilan kewarganegaraan siswa seperti mengikuti musyawarah dan berani mengemukakan pendapat di kelas.]]>
<![CDATA[PRAKTIK GERAKAN LITERASI SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA dalam PEMBELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 1 MANDE ]]>
<![CDATA[Syafrizal, Risas]]>;
<![CDATA[Hermawan, Iyep Candra]]>;
<![CDATA[Sofwan, Prima Yuana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1695
<![CDATA[Gerakan literasi sekolah merupakan gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya literasi peserta didik yang dituangkan dalam program pembiasaan-pembiasaan positif yang diterapkan di sekolah. Melalui gerakan literasi sekolah peserta didik mampu memiliki kemampuan membaca dengan pemahaman yang tinggi, kemampuan menulis yang baik, kemampuan berbicara yang baik, serta kemampuan menguasai media dan teknologi digital. Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai praktik gerakan literasi sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mande.  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program gerakan literasi sekolah, peran guru dalam program gerakan literasi sekolah serta bentuk evaluasi dari gerakan literasi sekolah. Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Mande, memahami konsep-konsep baru yang berkaitan dengan pengaruh literasi terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn.Penelitian ini dibuat menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui penggunaan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Sampel penelitian adalah peserta didik SMA Negeri 1 Mande yang berjumlah 3 orang, guru mata pelajaran PPKn serta kepala perpustakaan SMA Negeri 1 Mande.Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di SMA Negeri 1 Mande diketahui bahwa dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 1 Mande terbagi dalam dua program yaitu, program mingguan dan program harian. Di dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah guru memiliki peran penting dalam setiap kegiatannya, pelaksanaan evaluasi pada gerakan literasi sekolah dilakukan dengan metode penugasaan kepada peserta didik untuk membaca buku sebanyak 25 buku dan merangkum hasil bacaan pada buku tulis, serta diketahui juga bahwa melaui program gerakan literasi sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn hal tersebut ditunjukan dengan perolehan nilai rapor yang dimiliki oleh peserta didik yang meraih nilai di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM), perolehan prestasi dalam perlombaan dengan bertemakan PPKn serta perubahan sikap pada peserta didik yang kearah yang lebih positif.]]>
<![CDATA[PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA 2020 DI DESA MANDE KECAMATAN MANDE ]]>
<![CDATA[Maulandari, Rizka Fazri]]>;
<![CDATA[Sulaeman, Tjeppy]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1700
<![CDATA[Partisipasi politik masyarakat adalah hal yang sangat mendasar dalam negara demokrasi, hal ini sesuai dengan konsep negara demokrasi yaitu kedaulatan negara berada di tangan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi yang menginginkan seluruh warga negara berperan serta secara aktif dalam memilih pemimpin. Di negara demokrasi seperti Indonesia ini umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, itu artinya lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Mande Kecamatan Mande. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pandemi covid-19 tidak mempengaruhi proses partisipasi politik masyarakat, justru sebaliknya pandemi covid-19 dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan partai politik untuk mensosialisakan segala aktivitas politik dengan penuh ketaatan dan kesadaran dalam melaksanakan kegiatan kampanye dan pemilu dengan menggunakan protokol kesehatan dan media-media lain sehingga kegiatan kampanye dan pemilu dapat berjalan dengan baik, atau dengan kata lain justru partisipasi politik meningkat.]]>
<![CDATA[MELAWAN FENOMENA POPULISME DENGAN SEMANGAT PANCASILA SEBAGAI DASAR PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA ]]>
<![CDATA[Adon, Mathias Jebaru]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1775
<![CDATA[Populisme mencuat di tengah situasi ekonomi yang tidak menguntungkan dan kegagalan para politikus moderat menyelesaikan masalah. Ketegangan ini digunakan pemimpin dan partai populis untuk berkuasa dan menguasai oposisi. Mereka menggunakan sentimen-sentimen keagamaan dan identitas-identitas sektarian untuk mendapat dukungan rakyat. Berdasarkan hal itu, penelitian studi ini memiliki tujuan menguraikan persoalan popoulisme dalam politik global, bagaimana konservatisme agama berkembang dan contoh pemimpin populis Trump yang menunjukkan keterkaitan erat antara konservatisme agama dan populisme. Metodologi yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian kepustakaan dengan pendekatan fenomenologi perkembangan politik populisme dalam kaitannya dengan konservatisme agama baik dalam kancah politik global yang nampak dalam kampanye politik Trump yang menggunakan sentiment keagamaan. Isu yang sama yang digunakan saat kompanye pemilihan kepala daerah di Indonesia. Berhadapan dengan fenomena ini, Indonesia mengarahkan pandangannya pada Pancasila sebagai landasan dalam membangun persaudaraan dan persatuan. Pancasila lahir dari harapan agar bangsa Indonesia dapat bersaudara satu dengan yang lain kendati beraneka ragam.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif ]]>
<![CDATA[Yulianti, Swi Wahyuningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1710
<![CDATA[Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hak korban tindak pidana untuk mendapat perlindungan, perhatian dan pelayanan sebagai pemulihan atas kerugian materiil dan immaterial tersebut, bisa berupa restitusi yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana serta menjadi kewajiban negara untuk memberikan kompensasi dan pelayanan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan perkara mulai tahap penyidikan, penunutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum berdiri sendiri, masih saling berkaitan antara peraturan yang satu dengan yang lain sehingga masih menyulitkan dalam implementasinya. Perlu dibuat ketentuan yang ideal sebagai wujud nyata perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana agar memenuhi prinsif keadilan dan kemanusiaan sebagai penghormatan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945]]>
<![CDATA[Reconstruction of Legality Principles in the Function of Protection of Victims ]]>
<![CDATA[Setyawan, Vincent Patria]]>;
<![CDATA[Widiartana, Gregorius]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v11i2.1553
<![CDATA[AbstractThe principle of legality currently in effect in Indonesia still has weaknesses when faced with actions that are included in the Crimina Extra Ordinary which cannot be reached by the legality principle. The problem that arises is that the act causes harm to the victim, and the perpetrator cannot be convicted. This problem is formulated in the question: how are the limitations of the legality principle related to the protection function for victims? how is the construction of the ideal legality principle in providing protection for victims? The writing of this article uses normative legal research that discusses the legality principle as the basis for the implementation of punishment using a conceptual approach to the legality principle. The analysis technique used is deductive analysis technique, with the nature of prescriptive analysis. The result of this research is the concept of extending the legality principle that provides equal protection for the perpetrators and victims of crime to replace the current formulation of the legality principle, which does not have a protection function for crime victims.Keywords: Limited of Legality Principles, Protection Functions, Crime Victims]]>
<![CDATA[PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION TERHADAP KEBERANIAN BERPENDAPAT SISWA DI SMK PASUNDAN 2 CIANJUR ]]>
<![CDATA[Oktavia, Fuji]]>;
<![CDATA[sumarna, sumarna]]>;
<![CDATA[Sofwan, Prima Yuana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v12i1.2006
<![CDATA[Pelaksanaan pembelajaran pada saat ini diharapkan lebih berpusat kepada siswa. Salah satu cara untuk membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar yaitu guru harus dapat memilih model pembelajaran yang tepat. Sehingga akan membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dengan demikian tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai yang diharapkan. Maka salah satu diantaranya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran group investigation. Dengan digunakannya model group investigation ini siswa dapat memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat baik dalam segi bertanya, menjawab ataupun berpendapat. Mengemukakan pendapat merupakan gambaran untuk mengekspresikan pikiran, perasaan sesuai daya pikirannya dalam menanggapi sesuatu serta dapat melatih rasa kepercayaan diri. Oleh karena itu, mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap keberanian berpendapat siswa di SMK Pasundan 2 Cianjur. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik penelitian berupa angket, wawancara dan observasi. Populasi penelitian sebanyak 108 siswa kelas XII SMK Pasundan 2 Cianjur, jumlah sampel yang diambil secara acak, yaitu 26% dengan jumlah 28 siswa. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa penerapan model pembelajaran group investigation dilakukan dengan baik sehingga dapat membawa pengaruh terhadap keberanian berpendapat siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya tingkat responsif siswa dalam bertanya, menjawab atau mengemukakan pendapat menjadi lebih kuat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di SMP NEGERI 1 BANGKURUNG KECAMATAN BANGKURUNG ]]>
<![CDATA[Ilham, M. Jayadin]]>;
<![CDATA[Rahman, Abd]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jpphk.v12i1.2119
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri bahwa derasnya arus globalisasi dan ketatnya persaingan kehidupan membawa kepada lahirnya gejala lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam tatanam kehiduapan berbangsa dan bernegera, oleh sebab itu perlu melaksanakan nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran. Tujan penelitian ini adalah mengetahui SMP Negeri 1 Bangkurng Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut. Dengan metode kualitatif diperoleh bahwa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraaan di SMP Negeri 1 Bangkurung terdapat kegiatan yang mencerminkan keterlaksanaan nilai-nilai pancasila. Untuk nilai ketuhanan terdapat kegiatan berdo’a sebelum memulai pelajaran dan mengucap syukur setiap kali mengahiri kegiatan, untuk nilai kemanusiaan terdapat kegiatan berinteraksi secara intensif, meperlakukan peserta didk secara adil dan ada upaya untuk menjamin tidak adanya intimidasi oleh peserta didik terhadap peserta didik lainnya, untuk nilai persatuan maka pembelajaran menerapkan pembelajaran kelompok berbasis kerja tugas kelompok, sedangkan untuk nilai kedaulatan rakyat dalam pembelajaran menerapkan prinsif demokrasi yaitu transparan dan objektif dan untuk nilai keadilan sosial peserta didik diperlakukan secara adill sesuai haknya serta menanamkan rasa tanggungjawab dan kerja keras. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pancasila dilaksanakan di dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bangkurng kecamatan bangkurng Kabupaten Banggai Laut. Disarankan agar pelaksanaan nilai-nilai pancasila bukan hanya dilaksanakan pada pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraaan, namun untuk semua mata pelajaran dapat melaksanakannya]]>
