cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 235 Documents
 10   11   12   13   14 
Tanggung Jawab Hukum Negara Terhadap Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Covid 19 Devy Ayu Puspita
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 dan implikasi atas kelalaian negara akan tanggung jawabnya terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya yaitu Indoneisia teilah memiliki konsep perlindungan terhadap anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berbagai produk hukum baik Instrumein Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional. Bentuk tanggung jawab hukum negara yaitu dengan membuat peraturan pemerintah daerah melalui Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan pemerintah daerah lainnya tidak dibuatkan. Hanya peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta saja yang memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19. Implikasi hukum atas kelalaian negara akan tanggung jawabnya yang tidak optimal dalam memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan tersebut maka pemerintah dapat digugat. Salah satu yang ditempuh untuk menggugat negara adalah mengajukan gugatan citizen law suit.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH ANAK DI POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK Chintya Tiara Andi Yanti
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1451

Abstract

Tawuran adalah salah satu bentuk kenakalan anak berupa perkelahian, pengeroyokan ataupun penganiayaan. Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak angka tawuran yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan bersamaan dengan penggunaan senjata tajam hingga menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu diperlukan suatu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak dan hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni dengan pengelompokan bahan hukum dengan data yang ada di lapangan dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak telah ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku tetap dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak. Namun dalam penegakan hukumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengalami hambatan antara lain kurangnya sarana dan prasarana berupa kamera cctv, kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian baik dengan sesama aparat lain maupun masyarakat.
Pertimbangan Hukum Pencantuman Agama Dalam Dokumen Kependudukan Lestari, Lakalet
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.1808

Abstract

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Meskipun dalam landasan hukum ketentuan ini menginginkan demikian, namun dalam kenyataannya landasan ini tidak sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil. Contoh beberapa waktu yang lalu terjadi polemik terdapat sejumlah penganut/pemeluk agama selain enam agama yang diakui di Indonesia masih mengeluhkan adanya sejumlah diskriminasi atau pembedaan perlakuan pelayanan negara terhadap mereka dengan alasan agama yang mereka anut yang pada akhirnya beberapa ketentuan dalam Undang-undang administrasi kependudukan diujimaterilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan lahirlah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Artinya setuju atau tidak setuju agama dalam kolom KTP tetap dicantumkan dalam kolom KTP. Lalu apa alasan agama perlu dicantumkan dalam kolom KTP?. Berangkat dari pertanyaan ini maka perlunya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa pertimbangan hukum pencantuman agama dalam kolom KTP. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan tertib administrasi kaitannya dengan identitas penduduk dalam hubungannya dengan urusan administrasi seperti kelahiran, perkawinan, kematian, warisan, pengangkatan anak serta urusan administrasi lainnya menjadi alasan pencantuman Agama dalam kolom KTP.
Peranan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Remaja Fahririn, Fahririn
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.2140

Abstract

Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman. Perkelahian pelajar secara berkelompok atau beberapa orang antar pelajar, telah diatur dalam Pasal 351-355 KUHP. Tawuran dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan anak di daerah. KPAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak di daerah terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran. Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Peneilitian ini membahas peranan dan tanggung jawab Komisi perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPAD yaitu pencegahan terhadap terjadinya tawuran dengan berbagai cara, antara lain melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi serta memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan
Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Terdapat Akta Jual Beli Fadil, Mhd
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.1851

Abstract

Perbuatan hukum yang dilakukan debitor sebelum ditetapkan menjadi pailit bisa memberikan dampak bagi kreditor. Perbuatan hukum tersebut yaitu melakukan transaksi penjualan aset debitor berupa tanah dan bangunan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apabila kreditor merasa dirugikan maka dapat dilakukan gugatan actio pauliana terhadap perbuatan hukum tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum actio pauliana terhadap perbuatan hukum yang dilakukan debitor sebelum ditetapkan menjadi pailit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu kepada undang-undang dan literatur-literatur yang ada, penelitian menunjukkan bahwa gugatan actio pauliana yang dilakukan atas perbuatan hukum berupa penjualan aset debitor sebelum ditetapkan menjadi debitor pailit dibatalkan. Pembatalan ini mengakibatkan akta jual beli yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah menjadi batal sehingga kepemilikan sertipikat atas tanah dan bangunan tersebut dikembalikan lagi ke boedel pailit. Pejabat pembuat akta tanah hanya bertanggung jawab sebatas tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Pejabat pembuat akta tanah dapat dituntut atas kerugian dan sanksi jika pada saat pembuatan akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas tanah yang Musnah zulfida, Zela ony; Pranoto, Edi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.2073

Abstract

ABSTRAKTanah memegang peran vital dalam kehidupan manusia, dan negara memiliki kewenangan untuk mengelolanya, termasuk mengatasi permasalahan seperti tanah musnah. Tanah musnah terjadi ketika tanah mengalami perubahan struktural akibat peristiwa alam, menyebabkan ketidakfungsian dan ketidakmampuan pemanfaatan. Namun, penanganan dan status hukum terkait tanah musnah di Indonesia masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Musnah," penulis mengkaji status hukum dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah yang mengalami kerusakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif mengacu pada data sekunder dan dianalisa secara deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi musnah dihapuskan status hukumnya, termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan, sesuai dengan regulasi seperti PP No 18 Tahun 2021 Pasal 66 dan Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021 Pasal 17. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum diberikan melalui bantuan dana kerohiman, yang diatur oleh Perpres No 52 Tahun 2022. Dana ini diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi tanahnya yang akan dialihkan kepada pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang musnah mencakup penghapusan status hukum tanah dan bantuan dana kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku.Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah; Tanah MusnahABSTRACTLand has a very important role in human life, and the state has the authority to manage it, including overcoming problems such as land damage. Land loss occurs when land experiences structural changes due to natural events, causing dysfunction and the inability to use it. However, the handling and legal status of destroyed land in Indonesia is still not in accordance with legal provisions. In the thesis entitled "Legal Protection for Owners of Land Rights that Have Been Destroyed" the author examines the legal status and protection for owners of land rights that have been damaged. This research uses a type of normative juridical research which refers to secondary data and is analyzed descriptively with qualitative analysis. The results of the research show that the land that was destroyed has lost its legal status, including ownership rights and management, in accordance with provisions such as PP No. 18 of 2021 Article 66 and ATR/BPN Ministerial Regulation No. 17 of 2021 Article 17. Based on the research results, legal protection is provided through assistance . spiritual funds regulated by Presidential Decree Number 52 of 2022. These funds are given to land rights holders who do not carry out reconstruction or reclamation of their land which will be transferred to the government for development in the public interest. Therefore, legal protection for owners of destroyed land rights includes the elimination of the legal status of the land and assistance with spiritual funds in accordance with applicable regulations.
Pembatalan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Allaidin, Jami
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.1893

Abstract

Putusan perkara pidana dapat digunakan sebagai alasan pembatalan peralihan hak atas tanah dan dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu putusan perkara pidana dapat digunakan sebagai alasan pembatalan peralihan hak atas tanah tanpa melalui proses peradilan tata usaha negara. Proses pembatalan cukup dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional yang akan menerbitkannya dalam bentuk surat keputusan pembatalan peralihan hak atas tanah. Pembatalan peralihan hak atas tanah terjadi karena terdapat masalah-masalah dalam proses peralihan hak baik terjadi karena cacat administrasi dan/atau cacat hukum yang disebabkan oleh salah satunya suatu perkara pidana.
Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat Lian, Nur
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.1998

Abstract

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui prinsip Kedaulatan Rakyat didalam Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kedaulatan Rakyat dan Peraturan Perundang-undangan, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan persyaratan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, dan untuk mengetahui Kedudukan Partai Politik di Indonesia dalam pengusulan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka, yang meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.Hasil Penelitian: Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI oleh Partai Politik bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat jika tidak melibatkan rakyat yang ada di daerah pemilihannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat seharusnya menjadi representasi rakyat, tunduk dan patuh terhadap aspirasi rakyat yang memilihnya di Daerah Pemilihan bukan sebagai representasi/juru bicara Partai Politik. Partai Politik sebagai Suprasttuktur Politik Negara tidak sepenuhnya berwenang mengusulkan pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat, sedangkan Partai Politik sebagai lembaga yang mengusulkan.
Implementasi Peraturan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing (Studi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021) Setiabudhi, Matthew
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v6i2.1882

Abstract

Kebutuhan Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk manusia. Hal tersebut berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Indonesia maka muncul minat untuk memperoleh Rumah Tempat Tinggal atau Hunian di Indonesia. Hal tersebut merupakan kabar baik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di bidang Apartemen yang pasarnya sedang lesu saat ini. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang pada intinya berisi mengenai sejumlah keringanan atau dapat disebut relaksasi agar Orang Asing dapat dimudahkan apabila ingin memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia. Dengan demikian Penulis mencantumkan perkembangan peraturan dari perubahan-perubahannya dan membandingkannya serta mencantumkan sejumlah relaksasi yang diberlakukan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan baru lainnya yang mencakup Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing di Indonesia.
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer Sembiring, Dhiana Resta Aprilia; Esther, July
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2498

Abstract

Tindak pidana Insubordinasi merupakan salah satu dari tindak pidana murni militer yang dapat diartikan sebagai kejahatan terhadap pengabdian yang sehubungan dengan suatu kedinasan, yang dengan sengaja untuk tidak taat terhadap perintah atasan yang dilakukan oleh anggota militer. Artikel ini bertujuan untuk membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi serta Prosedur penyelesaian perkara pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan disebabkan karena harga diri, disiplin dan masalah pribadi. Sedangkan proses serta tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer I-02 Medan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219/XII/2021, serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1219.a/XII/2021. Adapun tahapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang di sidangkan oleh Oditur Militer yaitu dimulai dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.Kata kunci : Insubordinasi, Oditur Militer, Proses Penyelesaian.

Page 12 of 24 | Total Record : 235

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue