SUPREMASI Jurnal Hukum
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Articles
235 Documents
<![CDATA[Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba ]]>
<![CDATA[Ayuk Suryaningsih]]>;
<![CDATA[Allena Marvelia Silalahi]]>;
<![CDATA[Aqila Herdinyanto Sanjaya]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1262
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak penguasaan negara terhadap bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan UU minerba. Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan metode penelitian normatif yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis yang dilakukan dengan preskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah UU minerba ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang dimana dalam UU ini menjelaskan mengenai IUP dan IUPK yang sebelumnya berupa kontrak karya yang masih membuat Indonesia inferior. Dengan adanya izin IUP dan IUPK ini Indonesia telah menjadi superior dari perusahaan atau investor asing yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan. Selain itu, UU ini mengalami perubahan dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 yang memiliki fokus utama untuk memindahkan penguasan pengontrolan pertambangan ke tangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah dikarenakan izin yang dikeluarkan pemerintah daerah mengalami banyak permasalahan dan juga terdapat peraturan yang tumpang tindih dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[Legalitas Manga-Scanlation pada Komik/Manga Online di Situs Mangaku.Live Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Muhamad Rizki Kurnia]]>;
<![CDATA[Nuzul Rahmayani]]>;
<![CDATA[Jasman Nazar]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1142
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi membawa peluang sekaligus tantangan. Salah satu tantangannya adalah kemudahan distribusi produk digital yang melanggar hak cipta. Manga adalah salah satu karya berhak cipta yang didistribusikan secara ilegal dalam jumlah banyak. Efek dari pemyebaran scanlation (pembajakan) masih diperdebatkan. Manga telah menjadi objek pelanggaran hak cipta digital oleh para penggemarnya di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kegiatan fansubbing dan scanlation menciptakan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Jepang setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan legalitas manga-scanlation pada situs mangaku.live menurut perspektif Udang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengetahui perlindungan hukum hak cipta manga-scanlation yang diunggah oleh situs mangaku.live tanpa izin pencipta, dan upaya perlindungan hukum yang dapat dijalankan oleh pemilik hak cipta. Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian kepustakaan yuridis normatif yang fokus kepada kaidah – kaidah hukum berlingkup pada bahan hukum“UURI no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dan penelitian dengan mengamati beberapa situs manga-scanlation. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semuamanga-scanlation yang terdapat pada situs online mangaku.live illegal (tidak berlisensi) dan merupakan pelanggaran Hak Cipta yang berupa pembajakan. UU Hak Cipta berperan dalam melindungi hak dan kewajiban pencipta antara lain mengatur dengan tegas hak Pemegang Hak Cipta, lisensi, tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta pada media komunikasi elektronik (internet), dan tindakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (perdata dan pidana).]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Di Wilayah Donbass ]]>
<![CDATA[Fikri Iman Firmansyah]]>;
<![CDATA[Satria Unggul Wicaksana Prakasa]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.885
<![CDATA[Rusia melancarkan agresi ke Ukraina serta mengadakan serbuan dari segala penjuru. Hal ini dianggap sebagai " Perang Putin" oleh semua negara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina akibat perbuatan agresi yakni harus reparasi atau pemulihan terhadap negara yang menjadi korban negara aggressor. Konflik ini belum diakui secara resmi sebagai kejahatan terhadap perdamaian internasional. Negara Ukraina dianggap sebagai korban agresi menurut hukum internasional meskipun agresi kepada Ukraina merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam pbb serta statuta roma. Permasalahan utama yang akan dikaji ada dua : (1)Bagaimana pertanggungjawaban secara individu dan kolektif ( sebagai negara) terkait agresi ini. (2) Mekanisme ajudikasi dan non ajudikasi dari kejahatan agresi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan agresi militer Rusia terhadap Ukraina beserta implikasi hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosio-Legal. Untuk menuntut Putin dan para pemimpin politik dan militer Rusia lainnya di pengadilan kriminal internasional memiliki hambatan dari sisi hukum maupun politik. Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki data terkait kejahatan agresi, serta penarikan diri Rusia dari Pengadilan Kriminal Internasional mampu mereduksi yurisdiksi ICC. Alternatif lain diupayakan yakni pengadilan ad hoc karena kejahatan agresi erat kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang. Atau dengan dilakukannya praktik penerapan yurisdiksi universal untuk mengadili pelaku kejahatan agresi.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Bagi Karyawan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau dari Perpu Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[ishar pulungan]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1496
<![CDATA[Tulisan ini akan membahas tentang kepastian hukum bagi karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perkembangan teknologi sangat berdampak pada perusahaan, dimana para pemilik modal akan menyesuaikan aktivitas kegiatan perusahaannya dengan perkembangan yang ada. Era disruption yang sangat jelas dirasakan semenjak wabah covid19 melanda dunia banyak mengubah tatanan baik di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan. Perubahan-perubahan tatanan yang ada di perusahaan membuat para karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) menjadi cemas dengan nasib mereka ke depan, dimana banyak dari perusahaan sudah mulai mengalami masalah keuangan akibat belum stabilnya perekonomian semenjak covid19 melanda negeri ini juga dengan ancaman resesi di berbagai negara termasuk Indonesia. Adanya undang-undang ketenagakerjaan diharapkan bisa membantu para karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dalam pemenuhan hak-hak mereka dalam bekerja ketika hal-hal yang tidak di inginkan terjadi seperti pemberhentian hak kerja (PHK). Terbitnya Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi agar Undang-undang Cipta Kerja diperbaiki dengan waktu selama 2 tahun sebelum disahkan. Oleh karena itu penulis akan menguraikan kepastian hukum yang akan di proleh oleh karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dengan terbitnya Perpu Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan mencari literatur-literatur hukum, peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan juga kaidah-kaidah hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok ]]>
<![CDATA[Vanessa Stefanie Virginia]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.1218
<![CDATA[Media sosial semakin berkembang di era digital. Masyarakat dapat menyampaikan cerita dan pendapatnya kepada publik dengan aturan yang telah diatur dalam UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat dan UU ITE. Media sosial Tiktok telah banyak digunakan sejak pandemi. Orang bisa membuat video kreatif, cerita, dan sebagainya. Namun tidak jarang ditemukan video-video yang dibuat yang dapat mengakibatkan menyudutkan dan merugikan pihak-pihak tertentu. Komentar dari netizen dalam video juga dapat memancing pengguna Tiktok lainnya untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Kalimat-kalimat yang menghina, mengucilkan atau yang bisa kita sebut cyberbullying sering kita temukan dalam komentar di video. Jurnal ini dibuat untuk membahas perlindungan hukum bagi korban yang informasi pribadinya disebarluaskan di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sumber-sumber perundang-undangan atau buku-buku yang terkait dan mendukung. Hukum yang digunakan mengacu pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Perlindungan Hukum dalam KUHP]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum PPAT yang Lalai Dalam Menyimpan Akta Jual Beli ]]>
<![CDATA[Sylvia Sylvia]]>;
<![CDATA[Ariawan Gunadi]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1294
<![CDATA[Akta Jual Beli merupakan suatu bukti otentik atas adanya peralihak hak atas tanah atau bangunan yang telah dibayar secara lunas oleh pembeli rumah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Jual Beli termasuk ke dalam Protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah yang harus disimpan dan dipelihara oleh setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika Pejabat Pembuat Akta Tanah lalai dalam menyimpan Akta Jual Beli tersebut dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain maka Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat studi kepustakaan, sumber data bersumber dari data sekunder. Dalam menjalankan jabatannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah terikat secara langsung dengan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabatan Pembuat Akta Tanah. Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas karena alasan apapun; baik karena adanya kesengajaan (dolus) ataupun kelalaian (culpa) akan ditindak sesuai dengan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kreditor Perbankan Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan yang Merupakan Hasil Itikad Tidak Baik Debitor (Dalam Pailit) ]]>
<![CDATA[Valencia Christabel Johan]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1672
<![CDATA[Perjanjian pinjam meminjam atau sering dikenal dengan kredit merupakan perjanjian yang sering digunakan oleh masyarakat melalui perbankan. Munculnya Pandemi Covid-19 yang memperburuk perekonomian seluruh kalangan memicu banyaknya kredit macet serta kepailitan. Hal ini jelas sangat merugikan Kreditor Perbankan, permasalahan pun akan semakin runyam jika kreditor perbankan debitor tidak dapat membayar hutangnya atau pailit. Kepailitan ini kemudian membuat kreditor terpaksa untuk mengeksekusi objek jaminan. Debitor sering kali tanpa sepengetahuan Kreditor menjaminkan objek jaminan yang ia dapati dari hasil itikad baik. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum kreditor perbankan terhadap sertifikat hak tanggungan yang merupakan hasil itikad tidak baik debitor (dalam pailit). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap jaminan hak tanggungan yang dimiliki oleh debitor (dalam pailit) dari hasil itikad tidak baik? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap jaminan hak tanggungan yang dimiliki oleh debitor (dalam pailit) dari hasil itikad tidak baik. Metode penelitian berupa metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kreditor seperatis dapat mengeksekusi secara langsung objek jaminan dari Debitor berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). Sertifikat hak tanggungan yang didapati oleh Debitor dari itikad tidak baik tersebut bukan lah menjadi masalah bagi Kreditor Perbankan berdasarkan Pasal 55 UU PKPU. ]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak ]]>
<![CDATA[Yuherman Yuherman]]>;
<![CDATA[Fahririn Fahririn]]>;
<![CDATA[Ghina Afifah]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1704
<![CDATA[Tindak Pidana Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dengan cara pemaksaan dan ancaman yang dilakukan terhadap korban. Korban yang dimana terutama anak, akan mengalami trauma dan stress bahkan dapat merusak masa depan anak tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhattian yang lebih terhadp korban yang masih dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normative. Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwa Restitusi dalam tindak pidana pemerkosaan dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa restitusi mungkin tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Meskipun restitusi dapat diberikan, hal itu tidak akan mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya secara menyeluruh atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam ]]>
<![CDATA[Rahmi Erwin]]>;
<![CDATA[Arif Paria Musta]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1785
<![CDATA[Dalam masyarakat istilah hipnotis atau gendam sudah dikenal sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam atau hipnotis tidak selalu terkait dengan kejahtan atau tindak pidana. Dalam acara di stasiun Televisi kegiatan hipnotis menjadi pertunjukan seni yang menghibur masyarakat. Namun dalam prakteknya ilmu ini disalahgunakan sebagai modus dalam melakukan kejahatan, biasanya kejahatan ini sering terjadi di pusat keramaian seperti pasar, mal-mal atau objek wisata. Aksi kejahatan dengan hanya menepuk bahu, menatap tajam mata si korban dan memanfaatkan kelengahan korban maka dalam seketika korban terpengaruh dan mau menuruti keingginan pelaku, dan biasanya menyerahkan barang-barang yang seperti perhiasan, uang dan lainnya. Pendekatan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu dengan melaksanakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti dan memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil penelitian. Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode yang dilakukan gendam berupa serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku sehingga menimbulkan kerugian, walaupun dalam KUHP perbuatan gendam atau hipnotis tidak diatur secara detail, namum kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan dikarenakan ada unsur subjektif dan objektif penipuan yang terlihat dengan adanya korban yang menyerahkan benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dalam keadaan tidak sadar.]]>
<![CDATA[Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung) ]]>
<![CDATA[Raju Moh Hazmi]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>;
<![CDATA[Sari Sari]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1265
<![CDATA[Persyaratan khusus remisi narapidana korupsi telah 6 (enam kali) diuji materil ke Mahkamah Agung (MA) karena dinilai diskriminatif. Realitas putusan menunjukan terjadi disparitas tafsir terhadap konsep suatu perundang-undangan dinyatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. Artikel ini bertujuan untuk mempurifikasi disparitas konsep diskriminasi tersebut sesuai dengan kontekstualisasi dan paradigma Hak Asasi Manusia Indonesia. Dengan metode normatif melalui pendekatan filsafat, perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus, penelitian ini menunjukan konsep diskriminasi dalam pengaturan remisi untuk narapidana Korupsi dikonstruksikan secara berbeda dalam putusan MA. Tidak semua kategori perbedaan perlakuan yang dielaborasi melalui materi peraturan perundang-undangan korelatif dengan aspek diskriminatif. konsep diskriminasi yang direpresentasikan oleh putusan MA terbagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu (1) diskriminasi evaluatif dan (2) diskriminasi etis. Disparitas konsep disriminasi dipurifiasi melalui 3 (tiga) kriteria yang sifatnya komulatif-simultan yaitu (1) perbedaan perlakuan belum tentu dikategorikan diskriminasi jika mempunyai justifikasi objektif untuk melakukannya, (2) perbedaan perlakuan saja bukanlah diskriminasi, melainkan harus memenuhi limitasi preferensi tertentu (3) Seluruh unsur tersebut harus menimbulkan akibat terjadinya penyimpangan, pengurangan, dan menderogasi Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksistensial.]]>
