SUPREMASI Jurnal Hukum
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Articles
235 Documents
<![CDATA[Penerapan Hukum Dalam Pembagian Waris Harta Gono-Gini Terhadap Istri Sah Dari Perkawinan Kedua Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan ]]>
<![CDATA[Cerine, Angel]]>;
<![CDATA[Sidauruk, Jinner]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2543
<![CDATA[Seorang suami dan istri membentuk ikatan melalui pernikahan mereka, dan anak-anak diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan warisan. Masalah sengketa warisan adalah salah satu konflik hukum perdata yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam artikel ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah anak-anak mendiang suami (anak dari perkawinan pertama pewaris dengan istrinya) tidak ingin membagikan harta warisan tersebut kepada istri sah dari perkawinan kedua mendiang ayahnya. Karena istri sah dari perkawinan kedua mendiang ayahnya tidak memiliki keturunan dan mereka merasa harta mendiang ayahnya merupakan harta yang diperoleh oleh mendiang ayah dan mendiang ibunya semasa hidup. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pengaturan Undang-Undang mengenai hak waris terhadap istri sah dari perkawinan kedua yang tidak memiliki keturunan terhadap pelaksanaan pembagiannya serta masalah hukum dalam pembagian warisan harta gono gini terhadap istri dari perkawinan kedua. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu normatif dengan mengkaji /menganalisis perundang-undangan dan bahan pustaka. Sehingga dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, walaupun penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan merupakan istri sah dari perkawinan kedua, ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan suaminya walaupun ia tidak memiliki keturunan]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Bagi Masyarakat oleh Perusahaan ]]>
<![CDATA[Pulungan, Ishar]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.1980
<![CDATA[Abstrak Banyaknya konflik yang terus terjadi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan menandakan pemerintah selaku pemegang kebijakan seolah menutup mata atas kejadian-kejadian tersebut. Salah satu pemicu konflik di perusahaan perkebunan adalah perusahaan harus mengalokasikan lahan pembangunan kebun masyarakat (PLASMA) sebesar 20% dari keseluruhan luas lahan yang mereka kelola. Ketentuan ini tercantum secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Oleh sebab itu penulis akan menguraikan implementasi peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 paragraf 2 terkait fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat. Sebagai contoh kasus penulis akan mengangkat kasus persengketaan kebun plasma antara PT Rendi Permata Raya (RPR) dengan Masyarakat Singkuang 1 di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai kerangka kerja melibatkan pencarian literatur hukum, peraturan, putusan pengadilan, serta kaidah hukum yang berlaku. Sementara yang kedua, pendekatan empiris melibatkan metode penelitian hukum yang mempelajari aspek-aspek hukum secara praktis atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di tempat, atau berupa pendapat, sikap dan perbuatan hukum berdasarkan pengakuan hukum dan keabsahan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ]]>
<![CDATA[Puteri, Tri Oktaviana Budijono]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2538
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan tujuan untuk mengkaji kontruksi dari kebijakan hukum pidana serta menganalisis pertimbangan hukum hakim pada perkara nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN.Pmk.2024. Studi ini menerapkan metode hukum normatif-empiris yang menggambarkan deskriptif secara detail menggunakan pendekatan aturan hukum (normatif) disertai kompenan data empiris. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan hukum secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) dan ayat (2) mengatur “tindak pidana pencurian dengan pemberatan”, yang terdiri dari 5 (lima) butir-butir pemberatan. Kedua, dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak, sebagaimana dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pmk hakim telah menyatakan bahwa tindakan terdakwa anak telah terpenuhi setiap unsur yang tercantum pada “Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP”. Sebagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara Nomor 6/Pid.Sus Anak/2024/Pn Pmk hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Perkembangan pariwisata: Kasus Kalurahan Jangkaran Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Ahzam, M Shohibul]]>;
<![CDATA[Hariri, Achmad]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.1995
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dan meneliti mengenai keterkaitan unsur sosial, aktivitas, dan budaya masyarakat terhadap kebijakan penerapan pariwisata di Kalurahan Jangkaran yang diantaranya terdapat konflik yang timbul dari internal masyarakat serta keterkaitannya dengan kebijakan dari pemerintah desa setempat, dan wewenang pemerintah kota atas implementasi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, perkembangan Kalurahan Jangkaran sebagai desa wisata terhambat karena implikasi dari kurang tegasnya pemerintah desa setempat dalam mengakomodir kerja sama antara pihak-pihak terkait di kawasan pariwisata tersebut. Adanya penelitian ini akan menjawab pertanyaan (1) Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam mengelolah wisata desa. (2) Bagaimana penyelesaian konflik pengelola wisata desa di kalurahan jangkaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris karena data-data berdasarkan survey langsung terhadap kondisi kawasan di Jangkaran dan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses wawancara yang telah penulis lakukan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris ]]>
<![CDATA[Vianka, Maria Ibella]]>;
<![CDATA[Sudirman, Maman]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2542
<![CDATA[Tidak adanya bukti pencatatan pernikahan menimbulkan sejumlah dampak, tidak hanya kepada pasangan suami dan istri, tetapi berdampak kepada anak-anak hasil perkawinan tersebut. Sebagaimana kewajiban warga negara Indonesia yang baik setiap peristiwa penting di dalam kehidupannya wajib untuk dilaporkan dan dicatat kepada dinas penduduk dan pencatat sipil. Pernikahan yang tidak tercatat akan mempengaruhi kedudukan status hukum seseorang dan berdampak pula pada pembagian warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Akta perkawinan memberikan perlindungan kepada ahli waris jika sewaktu waktu terjadi gugatan. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peristiwa pernikahan untuk dicatat oleh negara dan mengetahui negara melindungi hak pembagian waris bagi anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, buku, artikel dari website serta jurnal. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa anak luar kawin yang diakui sah tetap mendapatkan bagian haknya sesuai hukum waris golongan I atau pertama yang berhak mewaris secara penuh sebelum turunnya waris kepada golongan II, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap status keperdataan anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan ]]>
<![CDATA[Imbas Perubahan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Daerah pada Regulasi Pajak dan Retribusi Darah serta Pendapatan Daerah ]]>
<![CDATA[Fadhilah, Nurul Laili]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2247
<![CDATA[Perubahan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berimbas pada situasi dan kondisi yang memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang pengelolaan keuangan, tatanan pemerintahan yang berbasis tata kelola yang baik, harus memperhatikan integritas hukum, transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis. Pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang pemungutan pajak dan retribusi membutuhkan pengaturan hukum yang harus dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (legal aspect) berupa Perda yang memiliki nilai yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Adanya kebijakan baru dalam regulasinya perlu ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dengan demikian, setiap daerah perlu mempersiapkan regulasi atau peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbas dari adanya perubahan kebijakan baik dari segi regulasi dan pendapatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan peraturan perundangan serta pendekatan konseptual. Imbas terhadap Pendapatan Daerah dalam hal pendanaan administrasi perpajakan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan. Selain tu perlu ada penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada ketentuan lama, karena setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ketentuan yang lama akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perekrutan Dengan Penyalagunaan Posisi Rentan Untuk Mengeksploitasi Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ]]>
<![CDATA[Hotan, Exwin Agustinus]]>;
<![CDATA[Kameo, Jeferson]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2494
<![CDATA[Isu hukum dalam penelitian ini berangkat dari konsep pengaturan yang kuno atau ketinggalan zaman. Konsep pengaturan dimaksud adalah, konsep pengaturan tentang penyertaan di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan tersebut, hanya mengenal subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai turut serta hanyalah orang perseorangan dan bukan bagi korporasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni melakukan kajian terhadap putusan hakim tentang tindak pidana turut serta dalam perdagangan orang. Hasil penelitian dalam putusan hakim yang diteliti dengan dinavigasi teori Keadilan Bermartabat, ditemukan bahwa hakim nampaknya telah memanfaatkan penemuan hukum (rechtsvinding) yang menyatakan bahwa ada tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dalam perdagangan orang dengan cara menyalahgunakan posisi rentan korban mengeksploitasi orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hakim dalam putusannya menemukan hukum mengatasi permasalahan pengaturan yang ketinggalan zaman. Namun, dalam kasus-kasus yang diteliti terdapat keterlibatan korporasi sebagai subyek hukum dalam perdagangan orang, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya mengatur subyek hukum sebagai orang perorangan.Kata kunci: tindak pidana penyertaan, perdagangan orang, putusan hakim]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MENGADILI PERKARA KEPAILITAN TERHADAP ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN YANG DISEPAKATI ]]>
<![CDATA[Dinovan, Didin R]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.106
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kewenangan luar biasa (extra ordinary power) yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga melalui Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 37 jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang versus kewenangan khusus (extra judicial power) yang dimiliki oleh Lembaga Arbitrase berdasarkan Pasal 615-651 RV dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Responden penelitian terdiri dari para Hakim Pengadilan Niaga dan para Advokat yang pernah menanganinya. Dari analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pertama Perkara Permohonan Kepailitan yang dasarnya dari perjanjian berklausula arbitrase dapat diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan/ kompetensi absolut sesuai dengan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 jo. Pasal 1 jo. 280 ayat (1) UndangUndang No. 4 tahun 1998. Kedua Permohonan Kepailitan yang dasarnya dari perjanjian berklausula arbitrase dapat langsung diajukan ke Pengadilan Niaga tanpa harus terlebih dahulu ada proses penyelesaian di Lembaga arbitrase, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.]]>
<![CDATA[MEMBERANTAS KORUPSI MELALUI BUDAYA HUKUM YANG BAIK DAN CITA-CITA HUKUM DI DUNIA PERADILAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Afif, Muhammad]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.107
<![CDATA[Upaya pemberantasan mafia korupsi harus tetap dilakukan. Sehingga apa yang disebut mafia peradilan yang eksistensinya cenderung abadi karena ia telah berubah menjadi virus mentalitas yang membudaya dalam proses penegakan hukum di negeri ini bisa diberangus. Berbicara tentang penegakan hukum (law enforcement) maupun pemberian sanksi, tidaklah bisa dengan hanya memecat hakim, jaksa, polisi dan advokat yang korup, perbaikan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan pendidikan dengan pendekatan pembangunan kebudayaan mentalitas kita sebagai bangsa dan pembangunan moral force dan etika kebangsaan yang kuat berlandaskan pada Iman dan taqwa.]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg) ]]>
<![CDATA[Yuherman, Arief RahmanTanjung]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.108
<![CDATA[Peraturan hukum di Indonesia dilaksanakan menurut asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelengaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan Pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran dalam membuat keputusan yang terjadi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang terindikasi dalam pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelanggaran tersebut dapat terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Rumusanmasalahpenelitian 1. Mengapa Pertimbangan Hakim dalam putusan membebaskan terdakwa dalam perkara Nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg ? 2. Apakah sebagai pejabat tata usaha yang diberi wewenang namun tidak menjalankan kewenangan tersebut dengan semestinya tidak menjadi unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi.]]>
