Articles
164 Documents
<![CDATA[STUDI PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Alfisahrin Alfisahrin]]>;
<![CDATA[Yasser Arafat]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 26 No 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1137
<![CDATA[Pemilihan merupakan indikator penting bagi penguatan konsolidasi demokrasi politik di tingkat daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pemiihan kepala daerah, maka semakin baik kualitas pendidikan politik warga negara. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus menentukan kualitas kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilihan langsung yang jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Bima tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (concept approach), dan pendekatan historis (historical approach). Adapun tehnk pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi literatur. Mengkaji dan mempelajari berbagai lieratur yang membahas mengenai konsep prtisipasi pemilih dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Pemilihan Umum, buku-buku, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dokumen pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskiptif. Hasil penelitian ini kemudian dinarasikan berdasarkan data-data yang ada, bahwa partisipasi pemilih pada PILKADA Kabupaten Bima tahun 2015 dan tahun 2020 mengalami peningkatan secara signifikan, PILKADA tahun 2015 yaitu sebesar 70,18% pada tahun 2020 sebesar 82%, ini menunjukkan PILKADA tahun 2020 tingkat kesadaran pemilih tinggi dan pendidikan politik cukup bagus.]]>
<![CDATA[PERAN KONTEKSTUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Fikri Isnaini Saputra]]>;
<![CDATA[Junaidi Junaidi]]>;
<![CDATA[Rafi Maulana Ramadhan]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 26 No 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1192
<![CDATA[ABSTRAK Politik uang sebagai bentuk pelanggaran pemilu menjadi ranah Bawaslu selaku lembaga pengawas untuk menanganinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pemilu. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam mencegah politik uang. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan pencegahan politik uang dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya keadilan pemilu. Upaya pencegahan dilakukan diantaranya seperti memberikan instruksi dalam rapat koordinasi penguatan kelembagaan dengan Bawaslu Kab/Kota untuk membentuk tim patroli anti politik uang, berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota, peserta pemilu, hingga panitia pengawas ad-hoc. Upaya lainnya seperti koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung dan menjalin kerjasama untuk menggaet pengawas partisipatif. Namun, upaya pencegahan politik uang yang dilakukan tersebut masih belum sesuai dan belum efektif dengan kondisi masyarakat dan kondisi geografis Provinsi Lampung. Untuk itu, upaya pencegahan yang dilakukan perlu dilakukan secara lebih humanis dan lebih masif. Upaya pencegahan politik uang juga masih terhalang lemahnya regulasi hukum yang memungkinkan para pelaku terus melakukan aksinya. Sehingga, Bawaslu Provinsi Lampung perlu menyuarakan revisi kelemahan pasal-pasal dalam Undang-Undang pemilu sehingga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[ESKALASI PARTISANSHIP POLITIK DALAM PEMBENTUKAN POLARISASI PADA MASYARAKAT DIGITAL ]]>
<![CDATA[Muhammad Guntur Purboyo]]>;
<![CDATA[Junaidi Junaidi]]>;
<![CDATA[Azis Amriwan]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 26 No 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1220
<![CDATA[Pada era pemilihan 2014 dan 2019, platform yang paling dominan dimanfaatkan adalah twitter. Pembentukan identitas ini terlihat dari hadirnya istilah “Cebong” dan “Kampret” sebagai bentuk pemisahan kelompok partisanship dari kedua kubu calon. Tedak hanya sampai disitu, berkembangnya aktivitas digital di Media Sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan politik. Penggunaan platform seperti TikTok menjadi bagian integral dari proses pembentukan ekspresi partisanship pada ajang pesta rakyat 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep partisanship dalam sosiologi politik Indonesia, dengan penekanan pada peran media sosial, khususnya TikTok. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi dengan melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai dokumen yang relevan seperti artikel akademik, laporan penelitian, arsip berita, dan konten TikTok yang terdokumentasi. Penelitian ini memanfaatkan kerangka konseptual yang melibatkan teori Weberian tentang partisanship, teori filter bubble, dan literatur terkait sosiologi politik. Hasil yang akan didapatkan dalam penelitian ini yaitu pola transformasi pemanfaatan media sosial dalam personal branding capres-cawapres dalam konstelasi politik Indonesia tahun 2024. Tiga tipe polarisasi politik pada media sosial yakni polarisasi ideologis, Polarisasi afektif dan polarisasi audiens berita. polarisai ini terjadi diakibatkan terdapat barier informasi yang terkoptasi oleh filter bubble dan echo-chamber.]]>
<![CDATA[STRUKTURALISME DALAM GANDRUNG BANYUWANGI: PAKAIAN DAN GERAKAN ]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.879
<![CDATA[The presence of Gandrung as a typical art of Banyuwangi is known to have helped build structures that show the behavior and mindset of the Using people. This can be seen in every arrangement of movements and clothing this art uses. For this reason, this research was prepared to analyze the structuralism of Gandrung Banyuwangi through clothing and movement. The research method used is qualitative through interview techniques and reading literature from previous research. The analysis process was carried out using Saussure's structuralism approach. The results of the study show that as a typical art, Gandrung Banyuwangi is unique in the arrangement of clothing and movements presented, where each knick-knack and act presented symbolizes uniqueness for the community that formed it, which refers to Gandrung not only existing as an entertaining art but also "symbol of struggle" for the Using people. Therefore, it can be concluded that Gandrung as an art is also composed of ornaments that show the uniqueness of Using society based on behavior that has been constructed from the creation of old habitus, which is combined with the complex thoughts of the people, which are then present in Gandrung's clothing and movements.]]>
<![CDATA[STUDI PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Alfisahrin, Alfisahrin]]>;
<![CDATA[Arafat, Yaser]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1137
<![CDATA[Elections are an important indicator for strengthening the consolidation of political democracy at the local level. The higher the level of voter participation in local elections, the better the quality of citizens' political education. Public participation is very important in maintaining the quality of democracy as well as determining the quality of regional heads produced through honest and fair direct elections. through honest and fair direct elections. This study aims to determine the level of voter participation in the 2020 Bima Regency Regional Head General Election (PILKADA). This research is a library research using a statute approach, concept approach, and historical approach. The data collection technique used is through literature study. Reviewing and studying various literature that discusses the concept of voter participation from various sources such as the General Election Law, books, General Election Commission (KPU) regulations, general election documents at the Regional General Election Commission (KPUD) of Bima Regency. The analysis used used a descriptive qualitative approach. The results of this study are then narrated based on existing data, that voter participation in the 2015 and 2020 Bima Regency PILKADA has increased significantly, the 2015 PILKADA was 70.18% in 2020 at 82%, this shows that the 2020 PILKADA has a high level of voter awareness and political education is quite good.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENENTUAN DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR BASIS WILAYAH KABUPATEN PESISIR BARAT ]]>
<![CDATA[Rizaldy, Muhammad Fahmi]]>;
<![CDATA[Asnani, Asnani]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1160
<![CDATA[National development has the aim of making society more prosperous by improving the community's economy. Regional development must be based on a strong economic sector, in accordance with regional resources and involving various parties. One of the problems that often arises in policy planning and regional development direction is that regulations and policies regarding regional planning are not based on local potential and natural resources. The research conducted in Pesisir Barat Regency with the purpose of determining the sector base and analyzing the performance of economic sectors as consideration for development strategies in this district. This study using Location Quotient (LQ) and Shift Share (SS) analysis tools. There are eight sectors that are the basis with the top three LQ values in a row, there are the Agriculture, Forestry and Fisheries Sector, Government Administration Sector, Defenses and Securities Mandatory Social, and Real Estate Sector. From the results of the SS analysis, there were five sectors that showed positive performance from 2020 to 2021. The positive results obtained in the sectors that became the basis of the sector were education services as well as the health sector and social activities. Development planning in Pesisir Barat Regency can be in the form of Development of Maritime Agroecotourism Area Models.]]>
<![CDATA[PERAN KONTEKSTUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Fikri Isnaini Saputra]]>;
<![CDATA[junaidi, Junaidi]]>;
<![CDATA[Rafi Maulana Ramadhan]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1192
<![CDATA[Money politics as a form of election violation is the domain of Bawaslu as a supervisory institution to handle it in accordance with the provisions of the Election Law. The purpose of this research is to contribute ideas in creating honest and fair elections. Researchers used a qualitative method by analyzing the role of Bawaslu Lampung Province in preventing money politics. Researchers collected data using interview and documentation techniques. The results showed that Bawaslu Lampung Province had prevented money politics with the aim of supporting the realization of electoral justice. Prevention efforts include giving instructions in the institutional strengthening coordination meeting with Bawaslu Kab/Kota to form an anti-money politics patrol team, coordinating with KPU Kab/Kota, election participants, and ad-hoc supervisory committees. Other efforts include coordination with the Lampung Provincial KPU and cooperation to attract participatory supervisors. However, the efforts to prevent money politics are still not appropriate and effective with the conditions of the community and the geographical conditions of Lampung Province. For this reason, prevention efforts need to be carried out more humanistically and more massively. Efforts to prevent money politics are also still hindered by weak legal regulations that allow perpetrators to continue to carry out their actions. Thus, Bawaslu Lampung Province needs to voice the revision of weak articles in the Election Law so as to increase the effectiveness of prevention in the future.]]>
<![CDATA[ESKALASI PARTISANSHIP POLITIK DALAM PEMBENTUKAN POLARISASI PADA MASYARAKAT DIGITAL: (Studi pada Platform Media Sosial TikTok) ]]>
<![CDATA[Purboyo, Muhammad Guntur]]>;
<![CDATA[Junaidi, Junaidi]]>;
<![CDATA[Amriwan, Azis]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1220
<![CDATA[In the 2014 and 2019 election era, the most dominant platform used was Twitter. This identity formation can be seen from the presence of the terms "Cebong" and "Kampret" as a form of division of partisan groups between the two candidate camps. That's all, the transformation of digital activity on social media has changed the way society interacts with politics. The use of platforms such as TikTok is an integral part of the process of forming expressions of partisanship at the 2024 people's festival. This research aims to analyze the concept of partisanship in Indonesian political sociology, with an emphasis on the role of social media, especially TikTok. This research uses a documentation study method which involves collecting and analyzing data from various relevant documents such as academic articles, research reports, news archives, and documented TikTok content. This research uses a conceptual framework involving Weberian theory of partisanship, filter bubble concept, and literature related of political sociology. The results that will be obtained in this research are the transformation pattern of the use of social media on the personal branding of presidential and vice- presidential candidates in the Indonesian political constellation in 2024. Three types of political polarization on social media, namely ideological polarization, affective polarization, and news audience polarization. This polarization occurs when the information barrier is copied by the bubble filter and echo chamber.]]>
<![CDATA[IDENTITAS SOSIAL MASYARAKAT GRESIK DALAM TRADISI SANGGRING DI DESA GUMENO ]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1292
<![CDATA[The sanggring tradition found in Gumeno Village, Manyar District, Gresik Regency is one of the cultural heritages that is still preserved until now as a form of preserving the ancestral mandate. This can be seen in the implementation of the sanggring tradition every year as well as in the ritual of the implementation of the tradition that does not change. This reseacrh aims to describe the image of social identity according to characteristics of the Gresik people in the sanggring tradition in Gumeno Village. The identity of the Gresik community is seen from the characteristics of the people who are religious, able to preserve culture, and care about social constructs. This research uses qualitative research with type of phenomenological study research. The result of this research show that the sanggring tradition describe three characteristics of the Gresik community, namely, a) the religious character of the Gresik community which is depicted in the process of implementing the sanggring tradition; b) the character of the cultural conservation embedded in the concept of cultural decline and belief; and c) the solidar character thats grow from social equality, personality, as well as community care; and sanggring as a tradition of affirming the identity of the Gresik community. In this study it is concluded that the character of the Gresik community implies that the characretistics of society are part of social identity.]]>
<![CDATA[KOREAN WAVE SEBAGAI FENOMENA DIGITAL: STUDI TENTANG RESPON PEMERINTAH İNDONESIA ]]>
<![CDATA[Inayah, Astiwi]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Jelang]]>;
<![CDATA[Septiani, Winda]]>;
<![CDATA[Darmaji, Agung]]>
<![CDATA[ SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 2 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/sosiologi.v26i2.1313
<![CDATA[ South Korea has successfully utilized digital media to promote its popular culture as part of its cultural diplomacy strategy. The popularity of South Korean culture in various countries, including Indonesia, emerged in the Korean wave or Hallyu phenomenon. This shows how cultural globalization can shape international relations and social dynamics in the digital era. This research aimed to analyze how the Indonesian government responds to the spread of the Korean wave and what aspects drive the government's response. This research used the concept of intersubjectivity (inter-subject interaction) in the perspective of constructivism according to Alexander Wendt and a qualitative approach with primary data collection techniques through interviews and secondary data through journals, previous research, archival documentation, and websites. The research was analyzed using six main steps according to Bryman. The results showed that the Indonesian government tends to give a positive and open response to the spread of the Korean wave while still paying attention to the regulations that apply in Indonesia. This response when analyzed using the concept of inter-subject interaction is driven by several aspects such as history, interaction, and interests. The results of the study are expected to provide an understanding of how the Indonesian government responds to the rapid development of foreign cultures while at the same time the government is faced with the challenge of maintaining the existence of local culture and popularizing the culture of its own country.]]>
