cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2020)" : 10 Documents clear
Urgensi Sistem Proporsional Tertutup Untuk Pencegahan Praktik Money Politcs Pada Pemilihan Legislatif Afiq Faqih
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka selalu menimbulkan polemik yang hampir sama pada setiap musim pemilihan umum yakni maraknya oknum baik dari calon anggota legislatif sendiri maupun oleh tim sukses. Permasalahan ini menjadi permasalahan laten di setiap musim pemilihan umum yang mengakibatkan beberapa dampak buruk yakni diantaranya cost politics atau biaya kampanye yang tinggi mengakibatkan praktik tindak pidana korupsi dan memberikan Pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Sistem proporsional tertutup kembali menjadi opsi solusi untuk mencegah adanya praktik pembelian suara atau dikenal sebagai money politics. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Tentang Partai Politik Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini mengerucut terhadap pentingnya tinjauan kembali tentang penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum legislative sebagai upaya untuk mencegah adanya kecurangan money politics yang selama ini menjadi permasalan laten disetiap pemilihan umum di Indonesia Penelitan ini adalah untuk menijau kembali pengenai penggunaan sistem proporsional tertutup sebagai sistem yang palaing baik digunakan untuk menanggulangi praktik money politcs
Peran Kanwil Kemenkumham Dalam Harmonisasi Ranperda perspektif Siyasah Dusturiyah Ahmad Fikry Wilian
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harmonisasi ranperda diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) juncto UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) guna mewujudkan Negara Indoneisa menjadi negara hukum serta merealisasikan pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab presiden melalui kemenkumham untuk memfasilitasi harmonisasi ranperda sebelum ditetapkan, guna menghindari conflict of norm. Namun hal tersebut belum terimplementasi dengan baik. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan bagaimana efektivitas harmonisasi ranperda yang dilakukan kanwil kemenkumham serta dapat menganalisis pandangan siyasah dusturiyah terhadap harmonisasi ranperda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier. Hasil data penelitian disajikan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah pertama, harmonisasi ranperda yang dilakukan oleh kanwil kemenkumham belum efektif karena faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum dan faktor budaya hukum. Kedua, keberadaan kemenkumham sebagai pembantu presiden telah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah khususnya tentang wizarah (kementerian) sebagai bebanan pemimpin dalam mengemban tanggung jawab fasilitasi harmonisasi ranperda guna mewujudkan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Efektivitas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (5) tentang Permohonan dan alat bukti Ainul Chasanah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era globalisasi ini dimana perkembangan teknologi semakin moderen, inovatis, dan profesional. Sudah sepantasnya jika teknologi dapat diaplikasikan ke berbagai bidang pekerjaan, termasuk lembaga peradilan. Salah satu teknologi yang telah diterapkan sebagai alat bantu persidangan di Indonesia yaitu video konferensi (video conference). Di Mahkamah Konstitusi (MK), penggunaan video konferensi ini sudah dimulai sejak penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2009. Konstentrasi dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (5) tentang Permohonan dan alat bukti harus pula disimpan atau diarsipkan secara elektronik ke dalam media pencadangan berupa flash disk, cakram padat (compact disk), atau yang sejenisnya, untuk tujuan pengarsipan perkara sudah efektif. Kategori efektif yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman ada tiga yaitu:1. Struktur Hukum (Struktur of Law), 2. Substansi Hukum (Substance of Law), 3. Budaya Hukum (Legal Culture). Artikel ini menggunakan metode peneliti yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis (Sosiologic approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian dengan cara: wawancara, observasi, Dokumentasi. Peraturan Mahakmah Konstitusi Nomor 18 Tahuan 2009 ini sudah begitu efktif dari pengaplikasian, pengontrolan serta evaluasi yang dilakukan Mahkamah. Namun ada satu hal yang membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi kurang begitu efektif yakni sudah tidak diterapkan lagi alat seperti flash Disk, kaset dan sejenisnya untuk penyerahan soft copyan-an permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti dan lain sebagainya. Melainkan sudah di kirimkan ke aplikasi SIMPEL yang ada di Mahkmah Konstitusi.
Efektivitas Penggunaan Intelligent Transport System Dalam Menanggulangi Kemacetan Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang Perspektif Maslahah Mursalah Aisyah Dhurrotun Nafisah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemacetan lalu lintas yang terjadi di perkotaan terutama yang terjadi di Kota Malang merupakan peristiwa yang umum dialami, yang menimbulkan dampak negatif. Manajemen rekayasa lalu lintas mengambil peran penting dalam memberikan kualitas arus lalu lintas yang lebih baik. Namun, pada kenyataanya kemacetan masih terjadi dibeberapa titik persimpangan yang sudah terpasang Intelligent Transport System (ITS). Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan yakni bagaimana efektivitas serta hambatan penggunaan Intelligent Transport System (ITS) dalam menanggulangi kemacetan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap penggunaan Intelligent Transport System (ITS) dalam mengatasi kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan Intelligent Transport System (ITS) dalam mengatasi kemacetan di kota Malang. Adapun penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer yang diperoleh melalui Undang-Undang terkait Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan Intelligent Transport System (ITS) sebagai bentuk manajemen rekayasa lalu lintas belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta hambatan penggunaan Intelligent Transport System (ITS) ialah jaringan koneksi pada waktu cuaca hujan. Penggunaan Intelligent Transport System (ITS) ditinjau dari maslahah sesuai dengan prinsip kemaslahatan atau kebaikan dalam menetapkan hukum atau dapat diartikan perbuatan yang mengarah terhadap kebaikan.
Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah Arina Manna Sikana Akbar
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan khusus KPK berupa penyadapan untuk mempermudah dalam penyelidikan terduga pelaku korupsi selama ini mengalami penyelewangan dari tujuan penyadapan. Dewan Pengawas dengan kewenangannya berdasarkan Norma Hukum Pasal 27B UU No. 19 Tahun 2019 mengawasi kinerja KPK agar tetap berjalan pada koridor kewenangan. Pengawasan Internal tentu lebih aman dari kebocoran informasi, sehingga Dewan Pengawas memenuhi syarat hukum Maslahah Mursalah yang mana keberadaan Dewan Pengawas kemaslahatan tidak didukung syara’, dan tidak ditolak syara’ melalui dalil rinci.. Fokus penelitian adalah: Pertama, Bagaimana Efektifitas Peran Kewenangan Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah. Kedua, Apakah Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dapat Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan 2 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dewan Pengawas dengan kewenangannya berdasarkan Norma Hukum Pasal 27B UU No. 19 Tahun 2019 mencegah kebocoran dan menjaga marwah KPK yang memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat luas.memenuhi syarat hukum Maslahah Mursalah.
Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Azzalia Nahda Firdani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Malang tanpa memberikan karcis kepada pelanggan perkir yang melatarbelakangi tulisan ini. Tujuan dalam penulisan ini untuk menganalisis efektivitas peraturan mengenai pungutan liar oleh juru parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan penedekatan yuridis sosiologis. Sumber data utamanya adalah data primer, sekunder dan tersier. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dapat dikatakan efektif apabila aparat penegak hukum telah menjalankan tugas pokok diantaranya pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, pengumpulan data dan pengolahan data, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu; Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2015 dan peraturan pelaksana yang berkaitan sudah efektif namun terkendala oleh tingkat kesadaran dari juru parkir terhadap pungutan liar yang dilakukannya, pada pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan terkendala dengan tingkat kesadaran hukum, kesadaran masyarakat dan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyuluhan atau sosialisasi ke koordinator maupun juru parkir yang melakukan pungutan liar serta laporan dari masyarakat yang dapat membantu tugas aparat penegak hukum.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Debita Ayu Savitri Firiqki
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam setiap wilayah pasti ada masalah gelandangan dan pengemis. Hal ini terjadi di wilayah kabupaten Jombang yang bertempat di wisata religi Gus Dur. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi Gus Dur dan bagaimana pandangan maslahah mursalah terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi Gus Dur. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang terjun langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari artikel ini adalah melakukan tindakan yang ada dalam peraturan daerah yang bersifat penanganan preventif, penanganan represif, dan penanganan rehabilitatif. Serta peraturan daerah tersebut disimpulkan belum terlaksana dengan baik. Pandangan maslahah mursalah terhadap penanganan gelandangan dan pengemis diperbolehkan dan memberikan kemaslahatan, dilihat dari tingkat kepentingan manusia Al-Maslahah Al-Daruriyyah yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia.
Politik Hukum Mekanisme Pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia Desy Cristalia
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden ke DPR pasca amandemen UUD 1945 membuat makna dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menjadi kabur mengenai tidak adanya penandatanganan atau pengesahan Presiden dalam rancangan undang-undang yang tetap sah menjadi undang-undang meski telah disetujui bersama atau pengesahan hanya sebatas formalitas belaka. Penelitian ini fokus untuk menganalisis politik hukum kewenangan Presiden dan kesesuaian kewenangan check and balance serta menurut pandangan siyasah dusturiyah dalam pembentukan perundang-undangan khususnya dalam pengesahan rancangan undang-undang. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Pasal 20 ayat (5) mengingkari prinsip check and balance karena menjadi alat pemaksa Presiden untuk tetap menerima RUU dari Presiden sebagai implikasi dari penguatan peran DPR. 2) Menurut pandangan siyasah dusturiyah, Presiden tidak diartikan sebagai pembuat undang-undang melainkan membantu dan memudahkan lembaga legislative dalam pembuatan suatu undang-undang.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Dina Ulliyana
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali terjadi permasalahan dalam penerapannya. Salah satunya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memperluas frasa ’pekerjaan lain’ pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaan pendapat mengenai penafsiran pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi banyak pihak, khususnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Rumusan Masalah yang digunakan oleh penulis adalah Bagaimana Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018? dan Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019? Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Pertama Ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 yakni urgensi (original intent) dari pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah yang menduduki tingkat pemerintahan pusat mewakili daerah. Ratio legis dari Putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018 adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam merevisi Peraturan KPU No 26 Tahun 2018 dinilai tidak efektif karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban pada saat tahapan dan program. Kedua Implikasi yang disebabkan oleh disimilaritas kedua Putusan lembaga tertinggi dalam kehakiman ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.
Efektivitas Pasal 13 Terhadap Pemondokan Campur Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Dan Maslahah Mursalah Dony Setio Aji
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya pendatang yang masuk di Kota Malang berdampak pada banyaknya permintaan atas pemondokan dan dengan banyaknya permintaan atas pemondokan ini maka ditemui penyelenggara pemondokan yang menyediakan pemondokan campur, meraka yang menyelenggarakan pemondokan yang akan memberikan peluang terhadap adanya tindakan asusila, hal ini melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006. Jenis penelitian yang digunakan didalam artikel ini adalah yuridis empirs. Selanjutnya artikel ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempatkan di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari catatan-catatan, sumber data tertulis, dan foto. Hasil dari artikel ini menyimpulkan bahwa peraran tokoh masyarakat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 terhadap pelanggaran adalah dengan memberikan himbauan secara langsung dan himbauan secara tidak langsung melalui pengajian rutin satu minggu sekali. Menurut pandangan Maslahah Mursalah Imam As-Syatibi hal ini merupakan kemaslahatan karena dan termasuk dalam tingkatan maslahah hajjiyah

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue