cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 149 Documents
 11   12   13   14   15 
Efektivitas Penerapan Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah Perspektif Maqashid Syari'ah Dina Apriani; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 2 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i2.14120

Abstract

Abstract: Bau nyale as a noble tradition, its existence is recognized and even maintained and preserved by the people of Central Lombok, but in the last decade the reality of society has shown a decline in participation in implementing this tradition. In fact, according to Article 12 Paragraph (4) of Regional Regulation Number 16 of 2021, culture must be maintained or preserved. This fact encourages researchers to study the effectiveness, inhibiting factors and review of the maqashid sharia of Imam Al-Syatibi regarding the preservation of the bau nyale tradition. This type of research is empirical juridical with a sociological juridical approach. The sources of research data include primary, secondary and tertiary. Data were obtained through interview techniques with purposive sampling techniques and analyzed using qualitative juridical. The results of the study show that the implementation of the preservation of the bau nyale tradition in Central Lombok is categorized as effective, but leaves behind factors that the community has not fully obeyed. This is due to a decrease in understanding, minimal socialization and education and the influence of modernization. The efforts made by the Department of Tourism and Culture are in line with the maqashid syari'ah of Imam Al-Syatibi in preserving the smell of nyale tradition. Abstrak: Bau nyale sebagai tradisi yang luhur eksistensinya diakui bahkan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat Lombok Tengah, namun pada dekade akhir realita masyarakat menunjukkan penurunan partisipasi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Padahal menurut Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa budaya itu harus dipelihara atau dilestarikan. Fakta ini mendorong peneliti untuk mengkaji efektivitas, faktor penghambat serta tinjauan maqashid syari’ah Imam Al-Syatibi terhadap pelestarian tradisi bau nyale. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan dianalisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan pelestarian tradisi bau nyale di Lombok tengah terkategorikan efektif, namun menyisakan faktor masyarakat yang belum taat secara menyeluruh. Hal itu disebabkan karena penurunan pemahaman, minimnya sosialisasi dan edukasi serta pengaruh modernisasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah selaras dengan maqashid syari’ah Imam Al-Syatibi dalam pelestarian tradisi bau nyale.
Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terhadap Pendidikan Demokrasi Perspektif Siyasah Tasyri’iyah Benderang Bintang Trihatmaja; Imam Sukadi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 1 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i1.14179

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi mekanisme pemilihan Ketua Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 dan dampaknya terhadap pendidikan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data lapangan. Dalam artikel ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya di beberapa universitas. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa sesuai dengan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 telah diimplementasikan dengan berbagai tingkat keberhasilan di masing-masing universitas. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman mahasiswa tentang prosedur pemilihan, serta minimnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan. Meskipun demikian, implementasi mekanisme ini secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan demokrasi, terutama dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya partisipasi politik dan proses demokrasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme pemilihan kepada mahasiswa, serta peningkatan fasilitas dan dukungan dari pihak universitas agar proses pemilihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan pendidikan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi muda yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi.
The Impact of the Constitutional Court Decision on Political Interests from a Shari'ah Perspective Subro Molisi; Ade Fartini
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 1 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i1.14187

Abstract

Constitutional Court (MK) decisions play an important role in the dynamics of political interests in Indonesia. As an institution that has the authority to review laws against the constitution, the Constitutional Court's decisions are often the basis for policy changes that have a significant impact on various parties. However, from a shari'ah perspective, these decisions are not only assessed in terms of legality, but also in terms of morality and the benefit of the people. This study aims to analyze the impact of the Constitutional Court's decision on political interests from a shariah perspective. Using qualitative normative research methods and literature studies, this research examines Islamic legal theories and principles of shari'ah that are relevant to interest politics. The results show that although the Constitutional Court's decisions are often oriented towards practical political interests, there is an ethical dimension in shariah that directs the importance of policies oriented towards the benefit of the people, justice and truth. In this case, the Constitutional Court's decisions must take into account the principles of shari'ah in order to realize policies that are in accordance with the Islamic goal of creating welfare and social justice.
Disharmonisasi Perizinan Tambang Prioritas Ormas Keagamaan Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Muhammad Nur Hasan
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 1 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i1.15994

Abstract

Naskah Kebijakan pemerintah terkait pemberian izin tambang kepada badan usaha milik Ormas Keagamaan yang tertuang dalam Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memiliki problematika yang kompleks. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemberian izin tambang Ormas Keagamaan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan menganalisis perspektif siyasah dusturiyah Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual perspektif siyasah dusturiyah. Fokus penelitian pada Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, sumber bahan hukum sekunder yaitu jurnal/artikel, buku, dan sumber bahan hukum tersier yaitu KBBI dan website. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terdapat inkonsistensi norma hukum terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan masih belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan Umat. Kebijakan ini harus senantiasa dievaluasi berdasarkan kaidah kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan.
Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan Untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP Balqis Beta Achlam Gizella
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 2 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i2.16152

Abstract

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan. KUHP lama yang didominasi paradigma retributif dinilai tidak lagi relevan karena menimbulkan berbagai permasalahan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya residivisme, dan ketidakadilan dalam penerapan sanksi pidana. KUHP baru mengedepankan prinsip keadilan substantif, kemanusiaan, dan kepastian hukum, serta memperkenalkan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan guna mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis perbandingan antara KUHP lama dan baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkuat asas legalitas dan asas kesalahan, memberi ruang individualisasi pidana, serta mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru menghadapi tantangan berupa kebutuhan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pembaruan KUHP diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia
KEWENANGAN KPK DALAM PENGUSUTAN KASUS KORUPSI OLEH TNI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE AL-GHAZALI Salsa Afrieni Afrieni; Sheila Kusuma W. A.
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 2 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i2.17160

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, Putusan ini memberikan batasan hukum bahwa KPK hanya memiliki kewenangan menangani kasus yang melibatkan unsur militer jika lembaga tersebut sudah memulai penyelidikan sejak awal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas hukum, serta perspektif Good Governance Al-Ghazali, yang berlandaskan pada nilai tanggung jawab, amanah, dan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan. Sumber data terdiri dari data primer, seperti Undang-Undang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta data sekunder yang mencakup buku, artikel, dan jurnal yang membahas hukum korupsi dan yurisdiksi militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berhasil memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas yurisdiksi KPK secara jelas. Dari perspektif Al-Ghazali, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi sangat penting, sehingga harmonisasi regulasi bagaimana Kewenangan KPK ini dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan peradilan militer menjadi suatu keharusan. Hal ini mencakup revisi peraturan yang jelas mengenai batasan dan koordinasi antara kedua institusi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik yurisdiksi.
Telaah Yuridis Pemidanaan Pencucian Uang yang Dilakukan dari Balik Lapas: Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN Mad Ahsin Dinal Mustofa; Sru Handaru; Athiyyah Salsabila; Adelia Putri Calista; Nor Hasmina; Dinda Febrilia
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 3 (2026): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i3.18259

Abstract

Fenomena tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikendalikan dari balik jeruji besi mencerminkan masalah struktural sistematik dalam sistem peradilan pidana dan penegakan hukum di tanah air. Artikel ini mengkaji putusan pengadilan negeri setempat Nomor 125/Pid.Sus/2019/PN.Mad sebagai obyek kajian untuk menganalisa bagaimana hukum pidana merespons tindak kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh narapidana pecandu narkoba. Melalui pendekatan yuridis normatif dan tinjauan putusan, penelitian ini menyoroti konstruksi hukum terhadap perbuatan TPPU yang dilakukan dari kejauhan, penggunaan orang ketiga dalam transaksi keuangan, serta penerapan prinsip tanggung jawab pidana berdasarkan penguasaan dan pengendalian atas dana haram. Temuan mengindikasikan bahwa meskipun pelakunya berada di balik pintu sel, guna memastikan konsistensi dan efektivitas dalam penegakan hukum TPPU. Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam memutus rantai kejahatan terorganisir yang merusak integritas ekonomi dan hukum nasional.
Implementasi Penalaran Hukum Berbasis Bukti dan Transparansi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Putusan Nomor 263/PDT.G/2023/Pn Mlg Ahmad Fikrulloh Amin; Riana Susmayanti
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 2 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i2.19128

Abstract

Dalam sengketa pertanahan, bukti-bukti seperti sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, surat keterangan riwayat tanah, dan keterangan saksi memiliki kekuatan hukum yang menentukan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penalaran hukum berbasis bukti dan transparansi dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Malang. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu penggunaan basis bukti oleh hakim dalam membentuk pertimbangan hukum serta wujud dan tingkat transparansi dalam proses dan hasil putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan analisis terhadap naskah putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini pada dasarnya mengkaji dan mendalami hukum yang dikonsepkan sebagai acuan berperilaku seseorang sehingga menjadi norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Mlg menerapkan penalaran hukum yang berorientasi pada kekuatan dan relevansi bukti yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan asas audi et alteram partem.
Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada Pengaturan Fiskal dan Kesehatan dalam Cukai Rokok Perspektif Maslahah Mursalah Nasywa Nur Azizah; Abdul Kadir
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 3 (2026): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/albalad.v7i3.25246

Abstract

Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan pungutan negara dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara terhadap barang yang pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup serta konsumsinya perlu dikendalikan. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif CHT pada tahun 2025 serta menunda kenaikan hingga tahun 2026. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai arah pengaturan fiskal dan kesehatan dalam cukai rokok di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas salus populi suprema lex esto pada pengaturan fiskal dan kesehatan dalam cukai rokok serta ditinjau perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan serta mengkaji norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan konsep maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fiskal dan kesehatan dalam cukai rokok masih menimbulkan disharmonisasi antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesehatan masyarakat. Cukai rokok belum optimal sebagai instrumen pengendalian konsumsi karena harga rokok masih relatif terjangkau dan aksesnya mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto serta belum memenuhi prinsip maslahah mursalah karena manfaat kebijakan belum terdistribusi secara adil dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan umum.

Page 15 of 15 | Total Record : 149

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2026): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 2 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol. 7 No. 1 (2025): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue