cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
PERAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK “ RABBANI ” DALAM KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AL GHAZALI Muhammad Syaiful Arif; Teguh Setyobudi
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa peran Lembaga kesejahteraan sosial memiliki program yaitu mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang sosial dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini membahas peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam konsultasi kesejahteraan keluarga perspektif maslahah mursalah al Ghazali, penelitian ini juga mengfokuskan pada faktor hambatan atau problematika dari peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelenggaraan konsultasi kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukan pada Peran Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani dalam penyelengaraan konsultasi kesejahteraan keluarga dalam masyarakat binaan masih terkategorikan belum optimal, hal itu disebabkan karena pada aspek penyelenggara kurang terstruktur dan tidak menyeluruh, sedangkan pada evaluasi penyelenggara masih bersifat formalitas administratif sebab kesalahan serupa masih sering terjadi pada tahun berikutnya, sedangkan pada tinjauan maslahah mursalah, variabel kemaslahatan secara umum belum mengakomodir secara total. Karena Lembaga kesejahteraan sosial anak Rabbani hanya menjalankan programnya kepada kepala keluarga saja, sedangkan penyandang masalah sosial lainya belum teratasi. Mengartikan bahwasanya penelitian ini belum mencakup kemaslahatan secara umum.
EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Alik Maulidatin; Nur Jannani
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memiliki produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 55 sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal perantaranya yaitu pasal 19 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan setiap orang yang mengeluarkan sampah wajib melakukan pemilahan sampah, dan pengelolaan sampah dikoordinasi oleh RT/RW setempat. Namun pada kenyataan di lapangan, belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyak warga belum melakukan pemilahan sampah yang dikoordinasi RT/RW setempat, sehingga berpeluang besar bagi warga yang membuang sampah sembarangan di laut. Tujuan penelitian untuk mengetahui/menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah ditinjau dari segi Maslahah Mursalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil Penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya berupa sosialisasi tentang bahaya sampah di laut, selain itu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, meskipun keduanya belum berjalan maksimal terkait minim anggaran daerah, serta yang dilakukan masyarakat yang kurang bisa mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang belum memberikan sanksi administratif yang tegas bagi oknom yang melanggar hal tersebut.
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL BERDASARKAN PERDA NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe) Afifah Widianingsih; Saifullah Saifullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan galian golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di kalangan masyarakat di Kabupaten Sangihe. Khususnya di Kecamatan tabukan Utara banyak dilakukan secara ilegal oleh masyarakat walaupun telah ada peraturannya. hal ini bisa mendatangkan dampak negatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan kendala pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap aktivitas tambang galian C ilegal berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 dan ditinjau dari Siyasah Dusturiyah mengenai pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya DLH Sangihe terhadap tambang Galian C ilegal yaitu pengawasan dan pemantauan lokasi tambang mineral, pembinaan terhadap pelaku tambang ilegal, memfasilitasi administrasi. Sedangkan kendalanya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, ketergantungan masyarakat sekitar terhadap galian C sebagai mata pencaharian, kurangnya SDM yang ada di DLH serta kurang koordinasi antar instansi terkait 2. Pengawasan DLH Sangihe belum terlaksanakan secara maksimal jika ditinjau dari fiqh siyasah karena, belum memenuhi indikator siyasah dusturiyah yaitu Tanfidhiyah, Qadha’iyah, dan idariyah sehingga masih ada penambang yang beroperasi tanpa izin. Dan dari siyasah tasyri’iyah, sudah sesuai.
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016 MENURUT PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF Safira Widyaningrum; Prayudi Rahmatullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan No.17 Tahun 2016, sangat jelas diterangkan bahwa Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan. Namun, Desa Somowinangun terjadi kekosongan jabatan perangkat desa yang melampaui batas waktu Peraturan Bupati. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendeketan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, jurnal, dan skripsi. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui upaya kekosongn jbatan perangkat desa berdasarkan pasal 13 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 sekaligus guna mengetahui pandangan Abdul Wahhab Khallaf terhadap penyelesaian kekosongan jabatan di desa Somowinangun. Artikel ini menunjukan, pemerintah desa tidak menaati peraturaan bupati yang berlaku karena terjadi kekosongan jabatan perangkat desa yang terkesan berlatur-larut karena disebabkan Kepala Dusun Luntas meninggal, Kepala Dusun Sumberjo mutasi jabatan, kepala urusan pemerintah kosong karena mengundurkan diri dan upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut yakni dengan menganggantikan posisi jabatan oleh staff yang dipercaya Kepala Desa lalu pemerintah desa akan segara melakukan penjaringan pada akhir tahun 2022. Analisis pemikiran dari Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwasannya mengangkat seorang pemimpin memiliki hukum wajib guna menegakkan hukum, mensejahterakan masyarakat sekaligus mencegah adanya kesesatan dalam umat.
REKLAMASI PESISIR PANTAI DI PULAU BUNGIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 DAN PRESPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN Chintya Khaerunnisa
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Pulau Bungin merupkan salah satu Pulau yang melakukan kegiatan reklamasi menggunkan terumbu karang. Reklamsi menggunkan terumbu karang di Pulau Bungin masih belum terkoosrdinasi antara masyarakat dengan Pemerintah setempat. Belum adanya peraturan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengenai ketentuan keberlangsunganya kegiatan reklamasi yang terus menerus di lakukan oleh masarakat Pulau Bungin tanpa ada arahan dari Pemerintah dan juga peran dari Dinas Lingkungan terhadap kegiatan reklamasi yang berlangsung di pulau bungin. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yang di gunakan Yuridis Sosiologis. Metode Pengambilan Sampel yang digunakan accidental sampling dalam non-probabiliy sampling.Data yang digunakan ialah Primer yang berupa Wawancara dan Dokumentasi serta data sekunder berupa buku ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian, Jurnal. Hasil penelitian ini mengenai pengelolaan reklamasi di Pulau Bungin menurut Undang-Undang Nonor 27 Tahun. Dampak dari reklamasi di Pulau Bungin apabila di lakukan secara terus menerus tanpa adanya pengawasan dari pemerintah atau yang bertanggung jawab pada kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat di Pulau Bungin. Reklamsi yang di lakukan masyarakat Bungin menggunakan terumbu karang yang sudah mati bisa berdampak pada kerusakaan ekosistem laut. Menurut Fiqih Lingkungan apabila merusak atau mengganggu mahluk lainnya seharusnya reklamasi menggunkan terumbu karang harus di berhentikan karena berdampak pada kehidupan hayati di laut. Kata Kunci: Fiqih Lingkungan; Pulau Bungin; Pesisir Pantai; Reklamasi
Kajian Contempt Of Court di Indonesia Siti Zulaicha
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdebatan tentang contempt of court ini mulai menjadi polemik seiring dengan RUU KUHP, di mana dalam salah satu rancangan undang-undang ini memasukkan pasal-pasal tentang penghinaan lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab terjadinya contempt of court serta urgensi pembentukan contempt of court di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitin hukum normatif. Dimana dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendokumentasikan jenis dan penyebab marakanya perkara contempt of court di Indonesia. Jenis pendekataan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa maraknya kasus contempt of court hingga saat ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum serta rendahnya etika perilaku hukum baik oleh masyarakat maupun para penegak hukum, serta perlunya dibuat aturan khusus yang mengatur tentang contempt of court guna tercapainya kepastian hukum.
Diskursus Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Pemikiran Bustanul Arifin Dan A. Qodri Azizy) Dwi Rahayu Sulistyaningrum; Prayudi Rahmatullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional perspektif Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy. Dalam artikel ini menyuguhkan upaya positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional oleh Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy. Positivisasi hukum islam perlu dilakukan agar tidak menjadi fosil belaka. Upaya itu semua tidak lain untuk mengisi space dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penyerapan yang dilakukan Bustanul ialah dengan cara melegislasi hukum Islam. Argumentasi yang tak kalah penting juga dikemukakan oleh A. Qodri Azizy yakni teori eklektisisme hukum Islam dan hukum umum menurutnya dengan dibukanya kran demokrasi di era reformasi hukum Islam dapat bersaing dengan hukum Adat, serta hukum Warisan Barat secara demokratis dan bebas. Sehingga ketiganya dapat dieklektiskan tanpa harus mengedepankan sisi mayoritarianisme umat islam. Terdapat 2 (dua) poin utama yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu pertama, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut Bustanul Arifin; kedua, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut A. Qodri Azizy. artikel ini menggukan metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach) serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan terkait dengan diskursus penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional yang dilakukan oleh Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy dalam upaya mempositivisasi hukum Islam.
Desain Pemilihan Umum dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Perspektif Demokrasi Konstitusional Fathul Adhim Mersikdiansyah; Abdul Kadir
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Urgensi desain pemilu sangat perlu pembahasan, karena ini merupakan hal yang fundamental dan perlu adanya pembaharuan desain pemilu berdasarkan demokrasi konstitusional, artikel ini bertujuan, (1) menganalisis Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang ketentuan praktik politik uang dalam pemilu, (2) menggambarkan sebuah desain pemilu yang demokratis berdasarkan konstitusi. Metode Penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan empat pendekatan, yakni pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini baik primer, sekunder dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif. Temuan dalam artikel ini, diantaranya (1) pelaksanaan pemilihan umum Indonesia telah menerapkan sistem demokratis berdasarkan konstitusi, dilihat dari landasan penerapan undang undang yang berlaku sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada di Indonesia. (2) kewenangan penyelenggara pemilihan umum dalam penanganan praktik politik uang dengan meninjau Pasal 523 Undang Undang No.7 Tahun 2017. (3) menawarkan rancangan desain penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan meninjau desain pemilu sebelumnya. Maka dari itu seyogianya artikel ini merekomendasikan 3 (tiga) desain pemilu, diantaranya (1) mengusulkan kepada lembaga pengawas pemilu untuk membuat rancangan terhadap sistem pengaduan pidana pemilu yang terdiri dari pidana pemilu secara umum dan pidana praktik politik uang, (2) pendidikan bagi peserta pemilu dan (3) e-vote berdasarkan demokrasi konstitusional.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Pradhana Widhi Saputra; Khairul Umam
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menangani penyelesaian sengketa proses Pilkades. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan kerusuhan dalam Pilkades di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019 Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari.Kedua,bagaimana penyelesaian sengketa proses Pilkades perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari persepktif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi juga menggunakan analisis Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Terdapat kekosongan hukum dari tidak adanya aturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya mengatur tentang sengketa hasil pilkades, bukan sengketa proses. Menurut analisis Siyasah Dusturiyah, sebuah peraturan dibuat untuk dapat menyelesaian permasalahan, bukan menimbulkan ketidakpastian hukum.
IMPLEMENTASI PASAL 48 HURUF (h) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN SADD Al-DZARI’AH Nurul Izzah AlBadi’ah; Khairul Umam
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persyaratan pengurus karang taruna dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terdapat pada Pasal 48 huruf (h) yang menyatakan bahwa pengurus karang taruna harus berasal dari desa setempat. Namun berdasarkan data lapangan ada 9 anggota karang taruna yang bukan berasal dari desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus karang taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan sadd al-Dzarȋ’ah menurut Asy-Syatibi ditinjau dari segi mafsadat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data empiris dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan pengurus karang taruna panji laras di desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 48 huruf (h) belum terimplementasi dan efektif karena ditemukan anggota pengurus karang taruna panji laras yang dari desa lain yang tidak sesuai dengan peraturan.

Page 13 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue