Rechtenstudent Journal
Rechtenstudent Journal (RSJ) publishes articles on law studies from various perspectives, literature studies, and field studies. This journal emphasizes aspects of positive legal with special reference to socio-legal activities, legal politics, criminal, civil, and the doctrine of both positive law/ Islam.
Articles
96 Documents
<![CDATA[Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohamad Roky Huzaeni]]>;
<![CDATA[Nuril Firdausiah]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.92
<![CDATA[Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan daerah yang dimaksud dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Oleh sebab itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk peraturan daerah adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, bagaimana konfigurasi pembentukan pemerintahan daerah dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta problematika pembentukan peraturan daerah.]]>
<![CDATA[Corporate Social Responsibility dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif UU PT dan Fikih Lingkungan di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto Kabupaten Lumajang ]]>
<![CDATA[Miftahurrozi Qiyah]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.95
<![CDATA[Tanggung jawab sosial perusahaan dalam perseroan terbatas disebut juga CSR (Corporate Social Responsibility), merupakan kewajiban Perseroan yang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Segala perusahaan apabila berbadan hukum PT, maka harus mematuhi segala aturan yang telah tercantum dalam aturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam penelitian ini, fokus masalah dipusatkan pada 1. Bagaimana sistem CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto? 2. Bagaimana pelaksanaan CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto? 3. Bagaimana analisis Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Fikih Lingkungan terhadap CSR Pabrik Gula Djatiroto? Melalui studi kasus, didapatkan hasil penelitian: sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang dilakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto dilakukan dengan sistem kepengurusan, yakni dilakukan oleh orang-orang yang telah disetujui oleh General Manager (GM) yang masih dalam lingkup perusahaaan untuk melaksanakan program ini. Adapun bentuk CSR yang telah di lakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto adalah peningkatan kesehatan, sarana ibadah, pendidikan & pelatihan, pengembangan sarana umum, pelestarian alam, dan bantuan kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Analisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni PTPN XI telah sesuai dalam melaksanakannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sub bab analisis. CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini telah sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur CSR pada Perusahaan berbentuk Perseroan. Kemudian untuk analisis Fikih Lingkungan mengenai tindakan CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto telah melaksanakan kemaslahatan bukan hanya dalam memgatasi lingkungan tetapi juga warga yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan.]]>
<![CDATA[Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad ]]>
<![CDATA[Ahmad Fuad Hasan]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.96
<![CDATA[Perempuan selalu dikonstruksi dan di atur sebagai mana pandangan laki-laki, sehingga hak-hak perempuan berkurang dan termarginalkan. Hal tersebut membuat para feminis tidak tinggal diam, dengan segala cara berusaha untuk memberikan pembelaan terhadap fenomena tersebut. Ada yang menggunakan jalur advokasi, ada yang pula menggunakan jalur akademik. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad, sebagai seorang feminis muslim KH. Husein Muhammad membela hak-hak perempuan agar perempuan bisa mencapai kebebasan atau otonom. melalui karya-karya tulisnya, ia menuliskan mengenai konsep hak otonomi, kedaulatan diri, otonomi pribadi. Pemikiran tersebut terpencar di buku-buku KH. Husein Muhammad. Dengan penelitian ini di harapkan akan merangkai pemikiran mengenai otonomi tubuh dalam suatu tulisan yang rapi dan komprehensif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Content Analysis. Adapun hasil penelitian ini adalah Pertama: Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap perempuan untuk mengendalikan, memilih, dan mengarahkan apapun yang ada pada tubuhnya sesuai dengan apa yang di kehendakinya sendiri tanpa ada kekangan, paksaan bahkan intervensi dari orang lain. Hak otonomi tubuh tersebut adalah konsekuensi dari kebebasan yang didapatkan sebagai manusia yang memiliki kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan; Kedua: Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan terwujud dalam produk pemikirannya.]]>
<![CDATA[Garansi Lifetime pada Produk Tupperware di Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Hidayatul Munawaroh]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.97
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan IPTEK ini telah menghasilkan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Pada saat ini untuk menarik minat konsumen, para produsen atau penjual menggunakan berbagai macam cara yang salah satunya cara yang digunakan adalah dengan menggunakan garansi pada barang yang akan dijual. Beberapa produk memiliki garansi selama beberapa waktu yang telah ditentukan misalnya selama satu tahun atau dua tahun, namun pada saat ini ada juga garansi yang seumur hidup atau bisa disebut lifetime. Garansi lifetime yaitu jika terdapat produk yang cacat atau rusak dalam pemakaian normal sesuai dengan fungsinya, maka konsumen dapat mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang menggunakan garansi lifetime salah satunya adalah Tupperware. Produk Tupperware ini dilindungi oleh Tupperware garansi lifetime atau garansi seumur hidup. Dalam hal ini bagaimana jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.]]>
<![CDATA[Implikasi Yuridis Akta Notariil yang Memuat Klausul Fiktif terhadap Notaris ]]>
<![CDATA[Qurrota Aqyun]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.98
<![CDATA[Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk memperhatikan konsep dasar dari pembuatan akta notariil. Akta notariil sebagai salah satu bahan bukti dalam peradilan, termasuk juga akta dari suatu perikatan, untuk dibuat dan digunakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, seorang notaris perlu mendapatkan identitas yang sebenarnya dari kliennya agar akta notariil yang dibuat mempunyai hukum yang mengikat. Berkaitan dengan itu pula, cukup banyak klien yang melakukan kejahatan dengan memberikan keterangan palsu terhadap notaris demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal demikian tentu menjadi tanggungjawab seorang notaris apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari akta yang dibuat oleh notaris, sehingga dapat menjerumuskan dirinya ke dalam persoalan hukum. Dalam penelitian ini, fokus masalah dipusatkan pada 1) Bagaimana konsep dasar pembuatan akta notariil? 2) Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta notariil? 3) Bagaimana implikasi yuridis akta notariil yang memuat klausul fiktif terhadap notaris? Kemudian penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Bahwa konsep dasar pembuatan akta notariil yang harus dilakukan oleh notaris yaitu, membuat bentuk akta mengikuti anatomi akta sesuai dengan Pasal 38 UUJN-P, 2) Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut tidak bisa atau dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak yang dibuat 3) akibat hukum akta notariil yang memuat data fiktif terhadap notaris yakni, berakibat fatal dan akan menjadi perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Maslahah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo ]]>
<![CDATA[Moh Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.99
<![CDATA[Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan dengan hukum Islam saja dan tidak di catatkan di kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Fokus penelitian dalam Jurnal ini adalah: 1) Bagaimana sistem Itsbat nikah terpadu di pengadilan agama Situbondo 2019? 2) Bagaimana pelaksanaan Itsbat nikah terpadi di pengadilan agama Situbondo 2019? 3) Bagaimana Itsbat nikah terpadu menurut perspektif maslahah mursalah di pengadilan agama Situbondo? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti yang menjadi fokus penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus teknik pengumpulan data wawancara dokumentasi. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sistem yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo sudah sesuai dengan sistem yang sudah di atur Perma no 1 2015 mulai dari penempatan sidang keliling dan adanya tiga lembaga Pengadilan Agama Situbondo, Dinas Pencatatan Penduduk Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama KUA. Pelaksanaan Itsbat nikah terpadu yang di ikuti oleh 50 peserta dari 5 Kecamatan wilayah tengah Kabupaten Situbondo hasil sidang Itsbat terpadu ini 43 perkara dikabulkan dan 7 perkara digugurkan, pelaksanaan sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2015, yang dari segi tingkatannya masuk dalam maslahat daruriyat karna suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat Kabupaten Sampang ]]>
<![CDATA[Ayu Wendi Hidayati]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.100
<![CDATA[Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sifatnya menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Faktor penyebab KDRT yang sering terjadi adalah permasalahan ekonomi serta perbedaan pendapat antara suami dan istri. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun, KDRT hingga saat ini masih banyak terjadi dan perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya dapat diberikan. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sebagaimana terjadi di Desa Tamberu Barat, di mana terdapat sejumlah keluarga yang memiliki masalah KDRT, di antaranya kekerasan fisik, seksual, psikologis (emosional), dan penelantaran rumah tangga. Maka penelitian ini dilalukan untuk menganalisis dampak dan perlindungan hukum bagi istri yang mengalami KDRT di Desa Tamberu Barat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE ]]>
<![CDATA[Maulidatul Munawaroh]]>;
<![CDATA[Eva Ester Kristiani Agasi]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.101
<![CDATA[Kemudahan internet menciptakan lahirnya beberapa media social seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Media sosial yang kini menjadi ruang interaksi sosial secara virtual dengan segala menfaatnya ternyata juga menciptakan ruang baru bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan yang paling urgent dan sering terjadi di media social ialah pelecehan seksual. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah: 1) Apa sajakah bentuk-bentuk pelecehan seksual di media sosial. 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3) Bagaimana efektivitas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terdapat di media sosial, mendeskripsikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisa keefektifan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan umber data yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang didapat diantaranya : 1) Pelecehan seksual di media mempunyai dua bentuk yakni secara eksplisit dan implisit. 2) Pelaku tindak pidana pelecehan seksual di media sosial melanggar UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1). 3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum efektif terhadap tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.]]>
<![CDATA[Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli ]]>
<![CDATA[Ayu Karisa Fania Aristiawati]]>;
<![CDATA[Mukhanet Wahyu Nugroho]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.102
<![CDATA[PPAT mempunyai peran yang penting dalam pendaftaran tanah, yaitu membantu BPN untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah, kata “dibantu” dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 di sini tidak berarti bahwa PPAT merupakan bawahan dari kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang dapat diperintah olehnya, akan tetapi PPAT mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum atas terjadinya suatu perbuatan hukum peralihan dan pembebanan oleh para pihak atas tanah harus dibuat dengan bukti yang sempurna berupa akta otentik guna menjamin hak dan kewajiban serta akibat hukum atas perbuatan hukum atas tanah tersebut, seperti yang kita ketahui bersama salah satu persyaratan tambahan terbaru per tanggal 01 Maret 2022, peralihan hak atas tanah akibat adanya jual beli tanah harus dilengkapi dengan fotokopi kartu BPJS Kesehatan atau dengan kata lain pembeli tanah harus sudah terdaftar jaminan kesehatan program pemerintah Indonesia dan merupakan peserta aktif hal ini sesuai dengan INPRES Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta Surat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang urgensi kartu BPJS Kesehatan sebagai persaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah akibat adanya jual beli tanah.]]>
<![CDATA[Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ]]>
<![CDATA[Najuasah Putra]]>
<![CDATA[ Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 3 No. 1 (2022): Rechtenstudent April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35719/rch.v3i1.105
<![CDATA[Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai lembaga penegak hukum yang terkait pembuatan keputusan secara profesional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan susunan hakim majelis, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Syar’iyah Langsa menerapkan persidangan dengan menggunakan Hakim Tunggal. Adapun rumusan masalah yang peneliti gunakan ini ialah (1) Bagaimana analisis yuridis penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa, dan (2) Bagaimana eksistensi dan dampak penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research), yang berlokasi di Mahkamah Syar’iyah Langsa, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dalam proses penyelesaian perkara Perdata Islam maupun Pidana Islam (Jinayah) di Mahkamah Syar’iyah Langsa sejauh ini menerapkan persidangan dengan hakim tunggal dikarenakan kurangnya hakim, yang mana hal tersebut tidak memiliki dasar hukum jelas yang mengatur mengenai penerapan hakim tunggal melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor: 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar’iyah Langsa, diketahui bahwa persidangan dengan hakim tunggal berdampak pada ketidak-objektifan seorang hakim dalam memberikan sebuah putusan yang hanya tertentu pada satu orang hakim saja.]]>
