cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 10   11   12   13   14 
ANALISIS HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN REL KERETA API DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Andi Abrinawaty; Baso Madiong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api, serta mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan per-undang-undangan (statute approach) serta penelitian empiris (empirical legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah telah diatur secara jelas dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012. Menurut pengaturan tersebut diberlakukan mekanisme konsinyasi, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Kendala yang menghambat Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 1). Konsinyasi terkait ganti rugi yang masih dalam penangguhan oleh Pengadilan Negeri, 2). Kurangnya pengetahuan tenaga lokal dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam melaksanakan efektivitas program pelaksanaan Pengadaan Tanah, serta 3). Minimnya konsultasi publik terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah This study aims to determine the process of land acquisition for the construction of railroads, as well as to find out the obstacles that hinder the implementation of land acquisition for the construction of railroads in Pangkajene and Islands Regencies. This research was conducted using a statutory approach and empirical legal research. The results of the study show that the implementation of land acquisition has been clearly regulated with applicable legal provisions, namely Law Number 2 of 2012, as well as Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 148 of 2015 amendments to Presidential Regulation Number 71 of 2012. According to these regulations, a consignment mechanism is applied, carried out by the District Court of Pangkajene and Islands Regency, so as to provide legal certainty for the implementation of land acquisition. Obstacles that hinder the implementation of land acquisition in Pangkajene and Islands Regency are caused by several factors including: 1). Consignment related to compensation that is still pending by the District Court, 2). Lack of knowledge of local personnel from the Land Procurement Committee (P2T) in implementing the effectiveness of the Land Acquisition implementation program, and 3). The lack of public consultation with the community in the implementation of land acquisition.
ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG Yus Ade Elisia; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: untuk mengetahui peran polres ujung pandang dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor untuk mengetahui hambatan Polsek Ujung Pandang dalam mengusut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Ujung Pandang dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya Kecamatan Ujung Pandang adalah upaya pencegahan dan penanggulangan. Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah kejahatan. Sedangkan penumpasan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan untuk menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyebab terjadinya pencurian mobil di kota Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Poin-poin ini bekerja bersama dan berdampak This study aims to determine: To find out how the role of the Ujung Pandang Police in tackling the crime of motor vehicle theft). To find out the factors that hinder the Ujung Pandang Police in investigating the crime of motor vehicle theft. The research method used is normative law research. The results showed Whereas the efforts made by the Ujung Pandang Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Ujung Pandang District, are preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are made to prevent the occurrence of crime. Meanwhile, the repressive efforts are enforcement efforts in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. The factors that cause motor vehicle theft in Makassar City, especially in Ujung Pandang District, are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other.
ANALISIS FUNGSI KEPOLISAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Kaimuddin Kaimuddin; Ruslan Renggong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret dan untuk mengetahui hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar memberantas kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret. This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to eradicate the crime of Curas can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms to the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and ongoing patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police carried out investigations, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of Curas are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of public response to socialization, and lack of community participation.
SINGKRONISASI SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW Mustawa Nur; Siti Zubaedah; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2203

Abstract

Singkronisasi sistem pemberitaan pers dalam menerapkan prinsip Due Process of Law dalam Undang-Undang Pers mempunyai fungsi yang sangat penting, antara pengaturan materi yang satu dengan materi lain agar bisa saling melengkapi guna mengungkap kebenaran dan demi tegaknya prinsip hukum yang wajar (Due Process of Law). Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena hal-hal atau keadaan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pers, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Kekosongan hukum akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), yang lebih jauh lagi akan menimbulkan kekacauan hukum (rechtsverwarring). Selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan sehingga menjadi tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. The synchronization of the press coverage system in applying the principle of Due Process of Law in the Press Law has a very important function, between the arrangement of one material and another so that they can complement each other in order to reveal the truth and for the sake of upholding the principle of Due Process of Law. . The aim is to prevent a legal vacuum from occurring, because matters or circumstances have not been regulated in the Press Law, or even though they have been regulated in a statutory regulation but are unclear or even incomplete. Legal vacuum eventually creates legal uncertainty (rechtsonzekerheid), which will furthermore lead to legal chaos (rechtsverwarring). As long as it is not regulated, it means that it is permissible, as long as there are no clear and regulated procedures, it means that it is not allowed. This is what causes confusion (chaos) in society regarding what rules must be used or applied so that there is no certainty of the rules that are applied to regulate things or circumstances that occur.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN FINGERPRINT TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UPT PSDA WILAYAH SANREGO KABUPATEN BONE Juharni Juharni; Sobirin Sobirin; Natsir Tompo
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2208

Abstract

Pengungkapan pertanyaan dalam penelitian ini mengacu pada seberapa besar pengaruh absensi fingerprint terhadap peningkatan efisiensi dan kinerja pegawai kantor UPT PSDA terletak di Kabupaten Bone di kawasan Sanrego. Hasil dari penelitian ini merupakan kajian akademik guna memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA wilayah Sanrego Kabupaten Bone. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini mengambil data pada kantor UPT PSDA wilayah Sanrego Kabupaten Bone dengan cara melakukan observasi langsung, menyebar kuesioner kepada pegawai kantor UPT PSDA wilayah Sanrego Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif, dan data asli diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada pegawai UPT PSDA wilayah Sanrego Kabupaten Bone berjumlah 30 orang. Dari hasil pengelolaan data diperoleh hasil yang cukup baik yaitu dengan nilai efektif 89% dan nilai persentase kinerja 85.87%.
ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN SISA HASIL LELANG OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN Kamsilaniah Kamsilaniah; Juliati Juliati; Andi Tira; Firman Aswari
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2209

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses lelang objek Hak Tanggungan oleh KPKNL Palopo dan untuk mengetahui akibat hukum jika hasil lelang tidak diterima oleh debitur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan menggunakan metode tipe penelitian Normatif-Empiris. Pendekatan dilakukan dengan kepustakaan dalam kenyataan berdasarkan wawancara dengan para pihak yaitu pihak debitur dan pihak KPKNL Palopo serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan proses lelang objek hak tanggungan oleh KPKNL Palopo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Akan tetapi pelaksanaan lelang tersebut tidak berlandaskan asas keadilan oleh karena penentuan nilai limit ditentukan oleh pihak penjual berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf e PMK No 27/PMK.06/2016 Selain itu, akibat hukum dari hasil lelang yang tidak diterima oleh debitur, oleh karena menurut debitur tidak sesuai perkiraannya, sehingga sisa hasil lelang tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Makale. Sesuai ketentuan pasal 1404 KUHPerdata yang mengatur tentang uang penitipan di Pengadilan Negeri. This study aims to determine the auction process for dependent rights objects by KPKNL Palopo and to find out the legal consequences if the auction results are not received by the debtor. This research was conducted at the Palopo State Wealth and Auction Service Office, Palopo City, South Sulawesi Province, and used a Normative-Empirical research type method. The approach is carried out with literature in reality based on interviews and documentation. The results showed that the implementation of the auction process for dependent rights objects by the Palopo KPKNL had been carried out in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning Instructions for Auction Implementation. However, in fulfilling the conditions for the auction process, there are some deviations where there are principles that are not accommodated by the rights of one of the parties in this case the owner of the goods or debtor because the auction process does not meet the principle of fairness. In addition, the legal consequence is that if the auction proceeds are not received by the debtor, this is because they do not attend/receive the remaining money from the auction due to objections and do not receive the auction proceeds, the remaining money from the auction can be deposited in the District Court in accordance with the provisions of article 1404 of the Civil Code which regulates deposit money in the District Court.
DAYA DUKUNG APARAT PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Waspada Waspada; Baso Madiong; Firman Manne; Kasmawati Kasmawati; Saifullah Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Makassar. Tujuan khusus penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai bahan rekomendasi dalam pembentukan peraturan-peraturan turunan untuk pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi atau dilaksanakan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal di Kota Makassar belum maksimal. Selain karena aparat pemerintah Kota Makassar belum mengetahui dan mahami secara komprehensif undang-undang itu, sehingga upaya sosialisasi sangat terbatas. Pemahaman para pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal terhadap setiap produk juga sangat minim, sehingga ketaatan atas undang-undang itu masih sangat rendah. This study aims to examine the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products in Makassar City. The specific objective of this research is to produce data that is useful as material for recommendations in the formulation of derivative regulations for the implementation of Halal Product Assurance. The method used in this research is normative-empirical. Normative-empirical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action on certain legal events that occur or are carried out by the community. The results of the study show that the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Assurance in Makassar City has not been maximized. In addition to the fact that Makassar City government officials do not yet know and understand the law comprehensively, so socialization efforts are very limited. Understanding of business actors related to the obligation of halal certification for each product is also very minimal, so that compliance with the law is still very low.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR Abd Haris Hamid; Siti Zubaidah; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online. Penelitian ini dilaksanakan di Wiliyah Hukum Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum yuridis-empiris yakni empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya. Dan akan disajikan sebagai narasi yang deksriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur restorative justice dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online. This study aims to determine the evidence of the elements of a crime in online social gathering fraud. This research was carried out at the Makassar Polrestabes Law Area by using the juridical-empirical legal research method, namely empirical research that uses a research approach to legislation and is collided with the reality that occurs in practice. And will be presented as a descriptive narrative using a qualitative analysis approach. The results of this study found that to prove the element of fraudulent online social gathering must be in accordance with the formulation of norms regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) and the element is misleading fake news and fake news referred to here is news that advertise or broadcast a product or service but the news is not in accordance with the reality. Then the news can bring harm to consumers in conducting electronic transactions and legal settlement of criminal acts of online social gathering, especially in the jurisdiction of the Makassar Police, has taken the path of restorative justice in order to fulfill and restore the rights of victims, namely losses in the form of capital issued to become members. online gathering.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR : STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR Adilane Sutriliawan S.; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2596

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk melihat efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengefektifkan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar yaitu faktor internal yang meliputi (1) sumber daya manusia, baik dari segi jumlah personil yang belum mencukupi serta kualitas personil yag masih kurang dalam memahami penyidikan; (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai; dan (3) alokasi anggaran serta faktor external yang meliputi (1) kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap peredaran narkotika; (2) kurangnya kesadaran hukum; (3) adanya tekanan pada penyidik; dan (4) Faktor budaya. From the results of this research, several things become inhibiting factors in making effective investigations of perpetrators of narcotics abuse in Polewali Mandar district, namely: Internal factors include (1) Human resources both in terms of the number of personnel who are not sufficient and the quality of personnel who are still lacking in understanding investigations, (2) Inadequate facilities and infrastructure, (3) Budget allocation. External factors include (1) Lack of support from the public in disclosing narcotics circulation, (2) Lack of legal awareness, (3) Pressure on investigators, and (4) Cultural factors.
ANALISIS PENEGAKAN SANKSI MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DI WILAYAH KOMANDO DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 Tamsil M. Djabir T.; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT di wilayah kodam XIV/Hasanuddin dan pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai TNI AD dan jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI AD di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI AD itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh terdakwa selaku prajurit TNI AD penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan prajurit di kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI AD yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik. This study aims to determine: 1) the enforcement of sanctions against TNI AD soldiers who commit LGBT crimes in the XIV / Hasanuddin Kodam area. 2). To determine the judge's legal considerations for Decision Number 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of members of the Indonesian Army who commit immoral crimes can be severely punished. The form of criminal punishment obtained by members of the Indonesian Army who commit criminal acts is in the form of dismissal or dismissal from military service if the actions they commit involve the large family of the Indonesian Army. But the purpose of this punishment is also less able to be used in imposing the additional sentence of dismissal from military service. TNI AD soldiers involved in the LGBT network (lesbian, gay, bisexual, transgender) will be fired because their actions are against legal, religious and cultural norms. Then the Panel of Judges thought that the Defendant could no longer be defended as the TNI AD if it was not dealt with decisively. It would harm efforts to improve the image of the TNI AD in the eyes of the public because it could cause turmoil and unrest in the community and within the TNI AD itself, which existence and abnormal sexual activity carried out by the Defendant as a Soldier of the Indonesian Army who likes same-sex relations if left unchecked will disturb the atmosphere of order and discipline in the life of Soldiers in the unit where he is assigned. If Defendant were to remain as an Indonesian Army Soldier, it was feared that it would disrupt and shake the foundations of discipline and order in the life of Indonesian Army Soldiers, which have been well organized and developed so far.

Page 12 of 27 | Total Record : 264

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue