cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 22   23   24   25   26 
ANALISIS SISTEM PENANGANAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Hayun, Hayun; Mashendra, Mashendra; Hasri, Hasiruddin; Mulia, Wa Ode Anggun Rahmadhani
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6034

Abstract

Hukum pidana merupakan ranah hukum yang digunakan sebagai mekanisme untuk memastikan pemilu yang transparan dan adil.  Penggunaan hukum pidana atau strategi pidana bertujuan untuk menangani berbagai pelanggaran untuk menjamin proses pemilu berjalan secara adil.  Meskipun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, efektivitas hukum pidana dalam menata pemilu terbukti tidak memadai.  Hal ini disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang kerangka hukum pemilu, yang meliputi hukum pidana pemilu, mekanisme pelaksanaan undang-undang pemilu, dan praktik-praktik kultural para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Criminal law is a legal domain that is used as a mechanism to ensure transparent and fair elections.  The use of criminal law or criminal strategies aims to deal with various violations to ensure that the electoral process runs fairly.  Nonetheless, in its regulation and implementation, the effectiveness of criminal law in organizing elections has proven to be inadequate.  This is due to almost all of the legal subsystems that underpin the electoral legal framework, which include the electoral criminal law, the mechanisms for implementing electoral laws, and the cultural practices of the parties involved in organizing elections.
ANALISIS HUKUM KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DI POLSEK WOLO Mustamin, Mustamin; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polisi Republik Indonesia di wilayah Polisi Sektor Wolo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Tingkat kepuasan masyarakat diukur menggunakan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa pelayanan di Polsek Wolo secara umum berada dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor keseluruhan 4,63 dan standar deviasi 0,4823. Layanan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pembuatan SKCK, serta Penerbitan Surat Kehilangan dan Izin Keramaian mendapatkan penilaian sangat baik, sementara Penanganan Pengaduan Masyarakat hanya memperoleh kategori cukup dengan rata-rata skor 2,97. Analisis normatif penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D Ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pengaruh positif dari kualitas pelayanan, integritas petugas, dan citra lembaga menunjukkan kesesuaian dengan amanat hukum tersebut, meskipun lemahnya pengaruh partisipasi publik mencerminkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum dalam melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. This study aims to analyze the level of public satisfaction with police services at the Wolo Police Sector and to identify the influencing factors through a quantitative and normative approach. The results reveal that most administrative services—such as those at the Integrated Police Service Center (SPKT), the issuance of Police Clearance Certificates (SKCK), as well as lost document reporting and event permits—received very high satisfaction ratings. The average satisfaction score reached 4.63, indicating that administrative services were delivered effectively and aligned with public expectations. However, the handling of public complaints was rated only as sufficient, with an average score of 2.97. Multiple linear regression analysis indicated that service quality, officer integrity, and institutional reputation had a significant positive influence on public satisfaction. In contrast, public participation and responsiveness showed a positive but statistically insignificant effect. These findings reflect an imbalance between the effectiveness of administrative services and the responsiveness of complaint handling, which is closely tied to citizen engagement. This study emphasizes the need for reformulating public complaint mechanisms to be more transparent, accountable, and participatory as a critical step in strengthening the rule of law within police services.
FUNGSI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH SULAWESI TENGGARA DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Yaman, Nurul Syahrizad; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Tenggara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan socio-legal, memadukan analisis normatif dengan data empiris melalui wawancara mendalam kepada aparat kepolisian, petugas PPA, korban kekerasan, tenaga medis, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan lima fungsi utama, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, perlindungan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kekerasan, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, kendala dalam pengumpulan bukti akibat trauma korban, serta minimnya alokasi anggaran operasional. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi lintas sektor agar fungsi Unit PPA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya strategi berbasis korban dalam sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan agar mampu menjamin keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh bagi korban. This study aims to comprehensively analyze the implementation of the functions of the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Southeast Sulawesi Regional Police in handling violence against women, as well as to identify the main challenges encountered during its execution. The research adopts a qualitative case study design with a socio-legal approach, combining normative analysis with empirical data gathered through in-depth interviews involving police officers, PPA personnel, victims of violence, medical professionals, and non-governmental organizations. The findings indicate that the PPA Unit carries out five key functions: report reception, investigation and inquiry, legal protection and psychological assistance, violence prevention, and cross-sector coordination. However, the effectiveness of these functions remains limited due to constraints such as insufficient personnel, inadequate supporting facilities, difficulties in evidence collection due to victims' trauma, and limited operational budgets. This study emphasizes the necessity of strengthening institutional capacity and multi-sectoral collaboration to enhance the sustainability and impact of PPA services. Furthermore, the findings highlight the urgency of implementing victim-centered strategies in handling gender-based violence cases to ensure justice, protection, and holistic recovery for survivors.
PELAKSANAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DI MAKASSAR Dahlan, Syahadat; Hasan, Yulia A.; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6075

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi pelindungan data pribadi nasabah di lingkungan PT Bank Mega, Tbk Makassar dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni proses identifikasi dan verifikasi data, pemrosesan data, serta pengamanan data pribadi nasabah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode normatif empiris, penelitian ini menggambarkan praktik aktual yang dijalankan oleh lembaga perbankan, serta hambatan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan data dilakukan secara sistematis melalui prosedur operasional yang merujuk pada regulasi perbankan dan standar internal, seperti mekanisme verifikasi berlapis menggunakan alat ABAKA dan formulir persetujuan pemrosesan data. Meskipun terdapat upaya peningkatan perlindungan data, hambatan tetap muncul, antara lain keterbatasan pengetahuan dan integritas karyawan, serta kejahatan siber dari pihak luar yang berupaya membobol sistem keamanan data. Dalam praktiknya, bank telah menetapkan protokol mitigasi seperti pelatihan internal, pembaruan sistem, dan pemeliharaan data berdasarkan klasifikasi risiko nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan data pribadi memerlukan sinergi antara regulasi yang komprehensif dan pelaksanaan teknis yang berkelanjutan, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan teknologi digital. This study discusses the implementation of customer personal data protection in PT Bank Mega, Tbk Makassar by emphasizing three main aspects, namely the data identification and verification process, data processing, and securing customer personal data. Using a qualitative approach and empirical normative methods, this study describes the actual practices carried out by banking institutions, as well as the obstacles faced both internally and externally. The results show that the implementation of data protection is carried out systematically through operational procedures that refer to banking regulations and internal standards, such as a layered verification mechanism using the ABAKA tool and a data processing consent form. Despite efforts to improve data protection, obstacles still arise, including limited employee knowledge and integrity, as well as cybercrime from external parties trying to break into the data security system. In practice, the bank has established mitigation protocols such as internal training, system updates, and data maintenance based on customer risk classification. This study concludes that personal data protection requires synergy between comprehensive regulations and ongoing technical implementation, as well as human resource readiness in facing the challenges of digital technology.
IMPLEMENTASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILKAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Makkaraeng, Ahmad; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6077

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan diversi dilakukan oleh aparat kepolisian serta hambatan-hambatan yang muncul selama proses tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana penyidik wajib mengupayakan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi, sikap korban yang menuntut ganti rugi berlebih, serta keterbatasan jumlah penyidik yang menangani perkara anak. Diversi sebagai pendekatan restoratif sejatinya memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab tanpa mengalami stigmatisasi sistem peradilan konvensional. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyidik, edukasi publik, serta penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung implementasi diversi secara efektif dan manusiawi di tingkat penyidikan. This study explores the implementation of diversion as a resolution mechanism for criminal acts of violent theft committed by minors within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police. The research focuses on examining how the diversion process is conducted by investigators and identifying the challenges faced during its application. A sociological juridical approach was employed, combining literature review and field interviews with law enforcement officials. The findings reveal that diversion has been applied in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which mandates investigators to facilitate deliberations involving the offender, victim, their respective parents, social workers, and community counselors. However, several obstacles were encountered, including public misconceptions about diversion, victims’ excessive demands for compensation, and the limited number of child investigators. Diversion, as a restorative justice mechanism, aims to ensure that child offenders take responsibility for their actions without experiencing the stigmatization inherent in conventional criminal processes. This research underscores the need for improving investigator competency, raising community awareness, and strengthening inter-agency collaboration to support the fair and effective application of diversion during the investigation stage.
KETERANGAN AHLI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM BIDANG PERBANKAN DI SULAWESI TENGGARA Rahim, Jimmayer; Makkawaru, Zulkifli; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6079

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perbankan di wilayah Sulawesi Tenggara serta mengkaji implikasi yuridis dari keterangan tersebut pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode normatif-empiris yang memadukan data primer dan sekunder melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian keterangan ahli oleh OJK telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, namun respons dan tindak lanjut terhadap permintaan penyidik cenderung lambat. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses penyidikan yang memerlukan kecepatan dalam menuntaskan kasus perbankan, sehingga penyidik lebih memilih melibatkan ahli dari kalangan akademisi. Implikasi yuridis dari keterlibatan OJK meliputi validitas alat bukti, efektivitas pembuktian di persidangan, dan keabsahan prosedural dalam proses peradilan pidana. Keterangan ahli dari OJK tetap menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan objektif, meskipun efektivitasnya terganggu oleh faktor birokrasi internal. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi optimalisasi fungsi OJK dalam mendukung proses hukum di sektor perbankan, serta mempercepat koordinasi antara lembaga. This study analyzes the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing expert testimony in criminal banking cases in Southeast Sulawesi and examines the legal implications of such testimony during police investigations. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical method, combining primary and secondary data collected through field research and literature review. Findings indicate that while the provision of expert testimony by OJK aligns with its legal authority under Law No. 21 of 2011, the response time and follow-up to investigators' requests are relatively slow. This procedural delay poses a challenge for investigators who require efficiency in resolving banking cases, leading them to opt for academic experts instead. The legal implications of OJK’s expert testimony involve the validity of evidence, trial effectiveness, and procedural compliance within the criminal justice system. Although OJK's involvement ensures professionalism and objectivity in legal proceedings, bureaucratic delays reduce its practical effectiveness. The study provides insights for enhancing OJK’s functional role in law enforcement, particularly in accelerating inter-agency coordination and improving expert witness availability to support fair and timely resolution of financial crimes.
PERLINDUNGAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT BESAR KOTA MAKASSAR Kusuma, Andi Irna Purnama; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6080

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak korban kecelakaan lalu lintas melalui penerapan pendekatan Restorative Justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yang memadukan data primer dari wawancara dengan aparat kepolisian dan data sekunder dari dokumen hukum serta regulasi yang relevan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendekatan Restorative Justice telah diterapkan dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus dengan tingkat kesalahan yang tidak berat dan tidak disengaja. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, serta menghasilkan dokumen perdamaian yang disahkan oleh penyidik. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti intervensi dari keluarga korban yang menginginkan perkara dilanjutkan ke pengadilan, serta permintaan ganti rugi materiil sebagai syarat perdamaian. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendekatan Restorative Justice sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta sensitivitas aparat penegak hukum dalam memediasi dan mengarahkan proses penyelesaian perkara secara damai. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum yang efektif, efisien, dan manusiawi jika diterapkan secara konsisten dan proporsional. This study explores the protection of traffic accident victims' rights through the application of Restorative Justice within the jurisdiction of the Makassar City Police Department. Employing a qualitative method with a normative-empirical approach, the research combines primary data obtained through interviews with law enforcement officers and secondary data from legal documents and relevant regulations. The findings indicate that Restorative Justice has been implemented as an alternative dispute resolution mechanism in traffic accident cases, particularly when the fault is minor and unintentional. This process involves facilitating dialogue and mediation between the perpetrator and the victim to reach a peaceful agreement, formalized through an official settlement document endorsed by investigators. However, several challenges hinder its optimal implementation, such as pressure from the victim’s family to escalate the case to court proceedings and material compensation demands as conditions for reconciliation. These obstacles highlight that the success of Restorative Justice is heavily reliant on mutual consent and the role of law enforcement in sensitively mediating and guiding the process. If consistently and proportionally applied, this approach offers a more humane, efficient, and effective alternative to traditional criminal justice procedures.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DI KOTA MAKASSAR Arham, Andi Taufik; Makkawaru, Zulkifli; Almusawir, Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6082

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan data pribadi nasabah pada Bank BRI Kanwil Makassar dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik perlindungan data dengan ketentuan hukum yang berlaku. Isu perlindungan data pribadi semakin relevan di era digital karena meningkatnya ancaman kebocoran informasi dan penyalahgunaan data nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak internal bank. Hasil temuan menunjukkan bahwa Bank BRI telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti transparansi dalam pengumpulan data, penyampaian tujuan penggunaan data, serta sistem keamanan digital yang canggih. Namun demikian, pelaksanaan di tingkat operasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan pemahaman karyawan, kompleksitas sistem teknologi, dan rendahnya literasi digital nasabah. Faktor internal dan eksternal menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, termasuk belum optimalnya pengawasan terhadap pihak ketiga serta kurangnya kesadaran nasabah dalam menjaga informasi pribadi. Upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh Bank BRI meliputi pelatihan internal, penguatan infrastruktur teknologi, dan penyederhanaan sistem operasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kerangka hukum dan edukasi publik sebagai bagian dari ekosistem perlindungan data yang berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis dalam pembentukan kebijakan perlindungan data di sektor perbankan. This study investigates the implementation of personal data protection for customers at Bank BRI Regional Office Makassar, aiming to assess the alignment between practical applications and the applicable legal framework. The issue of personal data protection has gained urgency in the digital era, with increasing threats of data breaches and misuse by unauthorized parties. The research method employed is empirical juridical, combining normative analysis of relevant legislation with empirical data collected through interviews with internal bank departments. The findings indicate that Bank BRI has introduced several policies, including transparent data collection processes, clear communication of data usage purposes, and robust digital security systems. However, the implementation at the operational level still encounters several challenges, including employee knowledge gaps, technological complexity, and low digital literacy among customers. Both internal and external factors hinder the effectiveness of the current system, such as inconsistent compliance across units, limited supervision of third-party data processors, and lack of customer awareness in protecting personal information. Mitigation efforts include internal training programs, upgrades in technology infrastructure, and streamlined operational procedures. This research emphasizes the need for strengthening legal frameworks and enhancing public education as integral parts of a sustainable data protection ecosystem. The findings are expected to contribute to strategic policy development in the banking sector.
PELAKSANAAN TUGAS PENYELIDIKAN SATUAN INTELIJEN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU Asrul, Asrul; Madiong, Baso; Nur, Mustawa
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6083

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam pelaksanaan tugas penyelidikan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana pemilu selama tahun 2023–2024. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis dokumen peraturan dan wawancara lapangan dengan pejabat intelijen serta pihak terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan yang terdiri atas tahap pengumpulan data, identifikasi, serta analisis dan evaluasi belum berjalan secara optimal. Dari 133 laporan yang diterima, hanya 58 kasus yang memenuhi syarat identifikasi, dan lebih lanjut hanya 27 kasus yang layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ketidakharmonisan antara volume laporan dan tindak lanjut menunjukkan adanya kendala struktural dan sumber daya. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan kompetensi hukum petugas intelijen, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan utama dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam konteks penyelidikan pemilu belum terpenuhi secara maksimal karena hanya dua dari lima indikator efektivitas hukum yang dapat dikatakan terpenuhi. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan, pelatihan petugas, dan peningkatan literasi hukum publik untuk memastikan sistem penyelidikan dapat berjalan secara efisien dan adil. This study aims to evaluate the legal effectiveness of the investigative functions carried out by the Intelligence and Security Unit of the South Sulawesi Regional Police in handling election-related crimes during the 2023–2024 period. The research adopts a normative-empirical approach, combining legal document analysis and field interviews with intelligence officials and other relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of investigative stages—namely data collection, identification, and evaluation—has not functioned optimally. Out of 133 public reports and findings, only 58 cases qualified for identification, and only 27 proceeded to the prosecution phase. The discrepancy between reported cases and processed investigations suggests structural limitations and inadequate operational capacity. Key challenges include low public legal awareness, insufficient legal expertise among intelligence personnel, and weak interagency coordination. The study concludes that the legal effectiveness of the investigative process remains suboptimal, with only two out of five essential legal effectiveness factors being adequately met. Institutional reinforcement, enhanced personnel training, and improved legal literacy among citizens are urgently needed to ensure the investigative mechanism operates efficiently, proportionally, and in accordance with democratic principles.
ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA MAKASSAR Chaerullah, Chaerullah; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6086

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu di wilayah Kota Makassar. Fokus utama terletak pada identifikasi norma hukum yang berlaku, praktik peradilan yang diterapkan, serta faktor penyebab maraknya pengedaran narkotika di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengombinasikan studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan narapidana terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pengedar telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Penjatuhan pidana penjara hingga hukuman mati telah tersedia dalam hukum positif, namun realisasi hukuman maksimal tersebut sangat tergantung pada jumlah barang bukti dan interpretasi hakim. Di sisi lain, ditemukan tiga faktor utama penyebab peredaran narkotika di Makassar, yaitu lemahnya efek penjeraan dari hukum (faktor hukum), kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan (faktor sosial), dan tekanan ekonomi serta kepribadian yang labil (faktor individu). Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh koordinasi antar aparat, pengetahuan masyarakat, dan konteks sosial ekonomi pelaku. Temuan ini menjadi bahan refleksi untuk reformasi hukum dan pendekatan kriminal yang lebih holistik dan berkeadilan. This study aims to analyze the effectiveness of enforcing criminal sanctions against class I narcotics dealers, specifically crystal methamphetamine (shabu-shabu), in the Makassar City area. The research focuses on identifying the applicable legal norms, judicial practices, and contributing factors behind the widespread narcotics trafficking in the region. A normative-empirical method with a qualitative approach was employed, combining literature review and interviews with law enforcement officers and relevant inmates. The findings reveal that although criminal sanctions are strictly regulated under Law Number 35 of 2009, including prison terms and even the death penalty, they have yet to fully deter offenders. The application of maximum sentences is conditional upon the quantity of evidence and judicial discretion. Furthermore, the study identifies three major contributing factors to narcotics trafficking in Makassar: insufficient deterrent effect of legal sanctions (legal factor), lack of public involvement in prevention efforts (social factor), and economic hardship coupled with unstable personal traits (individual factor). The study concludes that the effectiveness of legal enforcement is not solely dependent on legislative content but also requires institutional coordination, public awareness, and sensitivity to the socio-economic backgrounds of offenders. These findings underline the need for a more holistic and equitable criminal justice reform strategy.

Page 24 of 27 | Total Record : 264

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue