Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM ERA DIGITAL PROSTITUSI DI INDONESIA Isvany, Andi Lulu; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Sufriaman, Sufriaman
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6310

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap praktik prostitusi di Indonesia, membuatnya lebih tersembunyi dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam konteks prostitusi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi digital telah menjadi fenomena yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus-kasus prostitusi digital karena penggunaan teknologi canggih dan anonimitas yang disediakan oleh platform online. Regulasi yang ada saat ini, seperti KUHP dan UU ITE, dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi digital, namun perlu dilakukan klarifikasi dan penegasan lebih lanjut tentang bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menindak praktik prostitusi digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan humanis terhadap pekerja seks komersial diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi angka prostitusi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan prostitusi digital di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak individu, serta mengatasi akar permasalahan prostitusi digital. The development of information technology has changed the landscape of prostitution practices in Indonesia, making it more hidden and difficult to detect. This study aims to analyze the criminal law approach to commercial sex workers in the context of digital prostitution in Indonesia. This study uses a library research method by reviewing written sources such as books, scientific journals, and laws and regulations. The results of the study indicate that digital prostitution has become a complex phenomenon and requires comprehensive handling. Law enforcement officers face challenges in collecting evidence and handling digital prostitution cases due to the use of sophisticated technology and the anonymity provided by online platforms. Current regulations, such as the Criminal Code and the ITE Law, can be used to ensnare perpetrators of digital prostitution, but further clarification and affirmation are needed on how Indonesian criminal law regulates and prosecutes digital prostitution practices. This study also shows that a humanist approach to commercial sex workers is needed to reduce stigma and discrimination against them. Increasing the capacity of law enforcement officers and public awareness is also needed to reduce the number of digital prostitution and provide better protection to the community. Thus, this study concludes that handling digital prostitution in Indonesia requires comprehensive and coordinated efforts between the government, law enforcement officers, and the community. The government and the community need to work together to create a safe environment and protect individual rights, as well as address the root causes of digital prostitution.

MENGGUGAT SISTEM REAKTIF: KAJIAN DISKUALIFIKASI CALON DALAM PUTUSAN MK PILKADA 2024 DAN KEBUTUHAN REFORMULASI HUKUM PEMILU Yusuf, Azry; Namruddin, Respaty; Mirfan, Mirfan; Jumarlis, Mila; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6311

Pemilu di Indonesia pascareformasi masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada tahap pencalonan yang kerap diwarnai pelanggaran administratif strategis dan tidak ditangani secara tuntas oleh lembaga pengawas. Kondisi ini memaksa Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi korektif setelah pemungutan suara, menciptakan jurang kelembagaan antara Bawaslu sebagai pengawas administratif dan MK sebagai pengadil hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan sistem reaktif dalam penyelesaian sengketa pemilu serta menawarkan model integratif antara Bawaslu dan MK guna mendorong koreksi dini atas pelanggaran administratif yang berdampak konstitusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, dengan data primer berupa putusan MK terkait diskualifikasi calon pada Pilkada 2024, serta data sekunder dari peraturan, literatur akademik, dan wawancara pakar. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis isi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 309 perkara yang diajukan ke MK, sebanyak 74,8% tidak dapat diterima karena alasan formil, sementara 11 perkara yang dikabulkan sebagian mengandung amar diskualifikasi calon akibat pelanggaran administratif dalam pencalonan. Temuan ini menyoroti lemahnya kapasitas koreksi dini oleh Bawaslu dan pentingnya reformulasi yurisdiksi MK serta penguatan kewenangan ajudikatif Bawaslu. Model integratif Bawaslu–MK yang ditawarkan dalam penelitian ini berpotensi membentuk sistem keadilan pemilu yang lebih proaktif, substantif, dan konstitusional. Post-reform elections in Indonesia continue to face serious challenges, particularly in the nomination stage, which is often marked by strategic administrative violations that remain unaddressed. This condition compels the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) to perform corrective functions after voting, creating an institutional gap between Bawaslu as the administrative supervisor and MK as the adjudicator of results. This study aims to examine the weaknesses of the reactive system in electoral dispute resolution and propose an integrative model between Bawaslu and MK to enable early correction of constitutionally significant administrative violations. The research applies both normative and empirical juridical approaches, using primary data from MK’s decisions on candidate disqualification in the 2024 regional elections (Pilkada) and secondary data from legislation, academic literature, and expert interviews. Data were analyzed using qualitative descriptive methods, content analysis, and comparative analysis. The findings reveal that out of 309 cases filed, 74.8% were dismissed on formal grounds, while 11 partially granted cases included candidate disqualifications due to administrative violations during the nomination phase. These results highlight Bawaslu’s inability to perform early correction effectively and emphasize the urgent need for jurisdictional reform of MK and the strengthening of Bawaslu’s adjudicative authority. The proposed integrative model offers the potential to establish a more proactive, substantive, and constitutional electoral justice system.

ANALISIS HUKUM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Alwi, Alwi; Madiong, Baso; Hamid, Abdul Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.6600

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online, serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam konteks kejahatan siber. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah relevansi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi terkait perlindungan data pribadi, serta implementasinya dalam praktik kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditreskrimsus menjalankan fungsi penegakan hukum melalui tahapan sistematis yang meliputi penerimaan laporan masyarakat, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, analisis digital forensik, penegakan ketentuan hukum terhadap pelanggaran, serta pelaksanaan tindakan represif berupa penangkapan pelaku kejahatan siber. Selain itu, upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat terkait keamanan data pribadi dalam ruang digital. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang digital forensik, minimnya infrastruktur pendukung teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat khususnya dalam memahami risiko penyalahgunaan data dalam layanan pinjaman online. Temuan ini menegaskan perlunya strategi penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta penguatan koordinasi lintas lembaga guna mewujudkan efektivitas penanganan penyalahgunaan data pribadi di tingkat daerah. This study aims to comprehensively analyze the role and function of the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the West Sulawesi Regional Police in handling cases of personal data misuse in online lending applications, and to identify key challenges affecting the effectiveness of law enforcement in cybercrime cases. This research employed a normative legal method, with a statutory and conceptual approach, to examine the relevance and implementation of legal provisions under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and personal data protection regulations within law enforcement practices. The findings indicate that Ditreskrimsus fulfills its mandate through a structured sequence comprising public complaint handling, investigation and criminal inquiry, digital forensic examination, enforcement of applicable legal provisions, and repressive measures, including the apprehension of cybercrime perpetrators. In addition, preventive measures such as public education and awareness campaigns form an essential component in strengthening data protection literacy among users of online financial services. Despite these efforts, several obstacles remain, including limited human resources with expertise in digital forensics, insufficient technological infrastructure, and low public awareness of the risks associated with the misuse of personal data on financial technology platforms. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving technological infrastructure, and enhancing interagency coordination are critical measures to ensure effective law enforcement against personal data misuse within regional policing systems.

ANALISIS PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DI DIREKTORAT NARKOTIKA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Afrisal, Afrisal; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7427

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan justice collaborator dalam kewenangan penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, yang memadukan antara kajian normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang justice collaborator sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan praktik kewenangan penyidik dalam menentukan dan menerapkan justice collaborator di lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif, yang bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan kondisi faktual, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan justice collaborator oleh penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memberikan kontribusi positif dalam pengungkapan jaringan peredaran narkotika, terutama dalam memperoleh informasi penting untuk menelusuri pelaku utama. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait perlindungan hukum bagi justice collaborator yang dinilai belum optimal. Di samping itu, regulasi yang mengatur mekanisme dan perlindungan bagi justice collaborator masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan justice collaborator meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Keseluruhan faktor tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan justice collaborator oleh penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar pengaturan mengenai perlindungan bagi justice collaborator diperkuat melalui revisi atau penambahan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, guna memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif terhadap kedudukan serta hak-hak justice collaborator dalam proses peradilan pidana. This study aims to analyze the application of justice collaborators within the authority of investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police, and to identify factors that influence its application. The research design is descriptive, with a juridical-empirical approach that combines normative and empirical studies. The normative approach examines the legal provisions governing justice collaborators as stipulated in applicable laws and regulations, while the empirical approach describes investigators' practice in determining and implementing justice collaborators in the field. The nature of this research is descriptive and prescriptive, aiming not only to explain the factual conditions but also to provide normative recommendations for implementing this authority. The results of the study indicate that the application of justice collaborators by investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police has made a positive contribution to uncovering narcotics distribution networks, especially by providing key information to trace the main perpetrators. However, its implementation still faces several obstacles, particularly regarding legal protection for justice collaborators, which is considered suboptimal. Furthermore, regulations governing the mechanisms for protecting justice collaborators still require strengthening to provide clear legal certainty. Factors influencing the implementation of justice collaborators include legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. All of these factors have been shown to significantly influence the effectiveness of the implementation of justice collaborators by investigators at the Narcotics Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police. Based on these findings, it is recommended that regulations regarding the protection of justice collaborators be strengthened through revisions or the addition of specific provisions in Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, to provide a clearer and more comprehensive legal basis for the position and rights of justice collaborators in the criminal justice process.

NON-DISCLOSURE AGREEMENT SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN Sugiawan, Fricila Anggitha; Rahaditya , Rahaditya R
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7428

Non-Disclosure Agreement (NDA) menempati posisi yang semakin penting dalam hubungan kerja modern karena perusahaan menghadapi peningkatan risiko kebocoran informasi strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Instrumen hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa pekerja tidak mengungkapkan, menyalahgunakan, atau memanfaatkan rahasia dagang di luar kepentingan perusahaan, baik selama masa kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Meskipun demikian, praktik penyusunan NDA di Indonesia menunjukkan bahwa banyak perjanjian dirumuskan secara sepihak oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan kontraktual dan hak pekerja sebagai subjek hukum. Ketidakseimbangan tersebut tampak pada definisi rahasia dagang yang terlalu luas, batas waktu kewajiban kerahasiaan yang tidak proporsional, serta pembatasan pascakerja yang berpotensi menghambat mobilitas profesional pekerja. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan NDA sebagai instrumen perlindungan rahasia dagang serta menganalisis bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban dapat diwujudkan melalui perumusan perjanjian yang proporsional dan selaras dengan asas kepastian hukum. Kajian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan menelaah regulasi, doktrin hukum, serta praktik penerapan NDA dalam hubungan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa NDA yang dirancang tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus mengurangi efektivitas perlindungan rahasia dagang. Oleh sebab itu, penyusunan NDA perlu mengintegrasikan kepentingan perusahaan dalam menjaga informasi strategis dengan perlindungan terhadap hak pekerja, sehingga perjanjian dapat berfungsi secara seimbang, adil, dan implementatif dalam hubungan industrial. The Non-Disclosure Agreement (NDA) has become an increasingly essential instrument in modern employment relations due to the growing risks of information leakage involving sensitive and economically valuable trade secrets. This legal mechanism ensures that employees do not disclose, misuse, or exploit confidential business information for purposes beyond the company’s interests, whether during employment or after the employment relationship ends. However, the practice of drafting NDAs in Indonesia indicates that many agreements are formulated unilaterally by employers without adequate consideration of contractual fairness or the employee’s rights as an independent legal subject. Such imbalance often appears in overly broad definitions of trade secrets, disproportionate confidentiality periods, and post-employment restrictions that may hinder professional mobility. This study aims to examine the legal status of NDAs as instruments for protecting trade secrets and to analyze how a balanced distribution of rights and obligations may be achieved through proportional drafting aligned with the principles of legal certainty. The research employs a normative legal method by examining legislation, legal doctrine, and observed practices in the use of NDAs within employment relationships. The findings indicate that NDAs drafted without regard to proportionality tend to produce legal uncertainty and reduce the effectiveness of trade secret protection. Consequently, the formulation of NDAs should integrate the employer’s interest in safeguarding confidential information with the employee’s right to fair and reasonable contractual conditions, allowing the agreement to function in a balanced, just, and implementable manner within industrial relations.

DIMENSI HUKUM DAN ETIKA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS COVERNOTE PALSU: IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR Arief, Anggreany; Hambali , Azwad Rachmat
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7875

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dan etika notaris terhadap penerbitan covernote palsu serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi debitur. Dalam praktik kenotariatan, covernote merupakan surat keterangan sementara yang sering digunakan oleh lembaga perbankan untuk mempercepat proses pencairan kredit sebelum seluruh dokumen jaminan selesai. Namun, penyalahgunaan covernote dengan memuat keterangan tidak benar menimbulkan kerugian hukum dan finansial, baik bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta analisis deskriptif kualitatif terhadap berbagai peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote palsu menimbulkan tanggung jawab hukum dalam tiga dimensi: (1) Perdata, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum; (2) Pidana, berdasarkan Pasal 263 dan 378 KUHP mengenai pemalsuan dan penipuan; serta (3) Administratif dan Etika Profesi, melalui sanksi Majelis Pengawas Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Temuan penelitian menegaskan perlunya regulasi khusus mengenai covernote untuk menghindari kekosongan hukum dan memperkuat pengawasan profesi notaris. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batas kewenangan notaris serta memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik kenotariatan dan perbankan di Indonesia. This research aims to analyze the legal and ethical accountability of notaries in issuing false covernotes and its implications for the legal protection of debtors. In notarial practice, a covernote is a temporary certificate often used by banking institutions to facilitate credit disbursement before all collateral documents are completed. However, the misuse of covernotes containing false information can cause significant legal and financial losses to both creditors and debtors. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and qualitative descriptive analysis of relevant laws, doctrines, and court decisions. The findings indicate that the issuance of a false covernote entails three dimensions of legal responsibility: (1) Civil, based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code concerning unlawful acts; (2) Criminal, under Articles 263 and 378 of the Indonesian Penal Code regarding forgery and fraud; and (3) Administrative and Ethical, through sanctions imposed by the Notary Supervisory Council and the Indonesian Notary Association’s Code of Ethics. The study concludes that specific regulation on covernotes is urgently needed to prevent legal uncertainty and strengthen professional supervision. Hence, this research contributes to clarifying the boundaries of notarial authority and reinforcing the legal protection of debtors within Indonesia’s notarial and banking practices

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF Asriati, Asriati; Salmawati, Salmawati
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7877

Ekonomi kreatif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dan telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi yang berkesinambungan. Di dalam ekosistem tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat strategis karena mendominasi sebagian besar pelaku usaha pada berbagai subsektor seperti kuliner, fesyen, dan desain. Meski demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kesadaran dan perlindungan yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), yang sejatinya menjadi landasan utama dalam menjaga orisinalitas serta nilai ekonomi karya kreatif. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan HKI, serta minimnya dukungan kelembagaan dalam proses pendaftaran dan penegakan hak tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis urgensi dan strategi penguatan perlindungan hukum bagi UMKM dalam konteks ekonomi kreatif. Perlindungan HKI dipandang memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha, karena memberikan jaminan atas eksklusivitas serta kepastian hukum terhadap hasil cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI mulai meningkat, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem perlindungan HKI yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan, sehingga mampu memperkuat daya saing sektor ekonomi kreatif Indonesia di tingkat nasional maupun global. The creative economy in Indonesia has experienced rapid growth and has become one of the key pillars of national economic development. This sector not only plays a vital role in creating jobs and increasing added value but also serves as a driving force for continuous innovation. Within this ecosystem, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) hold a highly strategic position, as they dominate most business actors across various subsectors such as culinary arts, fashion, and design. However, this great potential has not yet been fully matched by sufficient awareness and protection of intellectual property rights (IPR), which are in fact the main foundation for maintaining the originality and economic value of creative works. The main problems faced include the low level of legal awareness among MSME actors, limited access to IPR protection mechanisms, and the lack of institutional support in the registration and enforcement processes of these rights.Using a normative juridical approach, this study analyzes the urgency and strategies for strengthening legal protection for MSMEs within the context of the creative economy. IPR protection is considered closely related to enhancing competitiveness and business sustainability, as it provides guarantees of exclusivity and legal certainty over creative products.The findings show that although awareness of the importance of IPR protection is gradually increasing, its implementation remains hindered by various structural and cultural barriers. Therefore, synergy among the government, business actors, educational institutions, and society is crucial in building an inclusive, adaptive, and just IPR protection ecosystem one that can strengthen the competitiveness of Indonesia’s creative economy sector at both the national and global levels.

TANGGUNG JAWAB PROSESOR DATA TERHADAP KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL TAHUN 2024 Putri, Dinda Arista; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7902

Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional pada tahun 2024 menunjukkan adanya kerentanan signifikan dalam penyelenggaraan infrastruktur digital pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keberlanjutan layanan publik. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum prosesor data dan negara dalam kejadian tersebut dengan menelaah kewajiban teknis, administratif, dan normatif yang melekat pada setiap entitas. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan meninjau relevansi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta standar internasional seperti GDPR dan AVG untuk menilai kesesuaian regulasi nasional terhadap praktik global yang telah mapan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosesor data menghadapi kelemahan signifikan dalam pemenuhan kewajiban preventif, terutama pada aspek implementasi keamanan berlapis, pengujian sistem, redundansi, dan kecepatan pelaporan insiden. Negara sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memiliki kelemahan kelembagaan yang terlihat dari lambannya koordinasi pemulihan, minimnya transparansi informasi publik, dan absennya otoritas pengawas independen yang berfungsi memastikan konsistensi perlindungan data pribadi pada sektor publik. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis melalui identifikasi celah regulasi, analisis perbandingan standar internasional, serta rekomendasi penguatan tata kelola yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Hasil penelitian memperjelas perlunya reformasi menyeluruh terhadap regulasi operasional, kelembagaan pengawasan, dan mekanisme teknis keamanan agar sistem perlindungan data pemerintah memiliki tingkat resiliensi yang memadai. The 2024 ransomware attack on Indonesia’s National Data Center revealed substantial vulnerabilities in the government’s digital infrastructure, particularly concerning personal data protection and the continuity of public services. This study examines the legal responsibilities of data processors and the state by analyzing the technical, administrative, and normative obligations attached to each actor involved in the incident. The analysis employs a normative and comparative legal approach by assessing the relevance of the Personal Data Protection Act and comparing it with international standards such as the GDPR and AVG to evaluate the alignment of Indonesian regulations with widely established global practices. The findings demonstrate that data processors experienced significant shortcomings in fulfilling preventive duties, particularly in the implementation of layered security controls, system testing, redundancy planning, and timely incident reporting. The state, as the primary operator of electronic systems, also shows institutional weaknesses manifested in slow recovery coordination, limited public transparency, and the absence of an independent supervisory authority capable of ensuring consistent enforcement of personal data protection in the public sector. This study provides both theoretical and practical contributions by identifying regulatory gaps, analyzing international benchmarks, and proposing governance improvements that strengthen national readiness against evolving cybersecurity threats. The results underline the urgency of comprehensive reforms in operational regulation, supervisory institutions, and technical safeguards to build a resilient governmental data protection ecosystem.

PENERAPAN FIDUCIARY DUTY TERHADAP DIREKSI DALAM KASUS PENCURIAN ASET OLEH PEKERJA Pasyah, Rabbil Arya; Gunadi, Ariawan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7903

Penelitian ini mengkaji penerapan fiduciary duty terhadap direksi dalam konteks kasus pencurian aset oleh pekerja dengan fokus pada bagaimana kelalaian pengawasan dapat mengarah pada pertanggungjawaban hukum yang melekat pada jabatan direksi sebagai organ pengurus perseroan. Fenomena pencurian aset internal menunjukkan bahwa risiko kerugian perusahaan tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga dari individu yang berada dalam struktur operasional perusahaan, sehingga efektivitas pengawasan internal menjadi elemen fundamental dalam menilai keberhasilan tugas fidusia direksi. Analisis dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengidentifikasi standar kehati-hatian profesional (duty of care) serta standar loyalitas (duty of loyalty) yang wajib dilaksanakan oleh direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan dan pengendalian aset perusahaan. Temuan menunjukkan bahwa kelalaian direksi dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang menimbulkan konsekuensi perdata maupun pidana, karena pengawasan merupakan kewajiban yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Good Corporate Governance berfungsi sebagai instrumen struktural untuk mengukur kualitas pengawasan internal dan tingkat akuntabilitas direksi dalam menjaga kepentingan perusahaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi hubungan simultan antara kelalaian pengawasan, pelanggaran fiduciary duty, dan kerentanan aset perusahaan, sehingga memberikan landasan teoretis dan praktis bagi perusahaan dalam merancang sistem pengawasan yang lebih adaptif, terukur, dan efektif. This study examines the application of fiduciary duty to the board of directors in cases involving asset theft committed by employees, with a specific focus on how supervisory negligence can lead to legal accountability inherent in the position of directors as the primary managerial organ of a corporation. The phenomenon of internal asset theft demonstrates that corporate losses do not solely originate from external actors but may also arise from individuals within the operational structure of the company, highlighting the centrality of internal control mechanisms as the primary benchmark for evaluating the fulfillment of directors' fiduciary responsibilities. This research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches to identify the standards of professional prudence (duty of care) and loyalty (duty of loyalty) that directors must uphold in managing corporate assets and ensuring proper oversight. The findings indicate that failures in establishing, implementing, and maintaining an effective internal control system may constitute a breach of fiduciary duty, giving rise to civil or even criminal liability, since supervisory obligations are non-delegable in nature. Moreover, the study emphasizes that the implementation of Good Corporate Governance serves as a structural mechanism for assessing the quality of internal supervision and the extent of directors' accountability in protecting corporate interests. The contribution of this research lies in its systematic identification of the simultaneous relationship between supervisory negligence, breaches of fiduciary duty, and corporate asset vulnerability, thereby offering both theoretical insights and practical guidance for companies to design more adaptive, measurable, and effective internal control systems.

EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PREVENTIF BERBASIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RISIKO KEPAILITAN DI PT. SRITEX Muzacky, Ahmad; Gunadi, Ariawan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7904

Penelitian ini mengkaji kegagalan penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum preventif dalam mencegah risiko kepailitan pada perusahaan publik. Analisis dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum korporasi, dan analisis putusan Mahkamah Agung mengenai penetapan kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan struktural pada mekanisme pengawasan internal, rendahnya transparansi laporan keuangan, serta pengambilan keputusan ekspansi tanpa analisis risiko yang memadai telah menciptakan ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas perusahaan. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya fungsi komite audit dan dewan komisaris yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan intervensi terhadap kebijakan yang berisiko tinggi. Selain itu, kebijakan hukum preventif yang seharusnya menjadi instrumen utama untuk mengantisipasi potensi pelanggaran tata kelola tidak diimplementasikan secara substansial, sehingga membuka ruang bagi disfungsi manajerial yang berujung pada kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban kepada kreditur. Penelitian ini menegaskan urgensi reformulasi tata kelola korporasi melalui integrasi yang kuat antara prinsip GCG dan instrumen hukum preventif agar perusahaan publik mampu menjaga integritas, stabilitas finansial, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Temuan penelitian memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum perusahaan serta menawarkan rekomendasi praktis mengenai model tata kelola yang lebih efektif dalam mencegah risiko kepailitan. This study examines the failure of Good Corporate Governance implementation at PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) and evaluates the effectiveness of preventive legal policies in mitigating bankruptcy risks within publicly listed companies. The analysis employs a normative legal approach that integrates statutory review, corporate law doctrine, and judicial analysis of the Supreme Court decision declaring the company bankrupt. The findings indicate that structural weaknesses within internal control mechanisms, inadequate transparency of financial disclosures, and strategic expansion decisions made without comprehensive risk assessment contributed significantly to the imbalance between the company’s assets and liabilities. These conditions were exacerbated by the limited effectiveness of the audit committee and board of commissioners, both of which failed to apply prudent oversight and intervene in high-risk managerial actions. In addition, preventive legal policies—intended to function as essential tools for early detection of governance violations—were not implemented substantively, creating a governance gap that enabled managerial discretion to escalate into financial distress and ultimate insolvency. The study underscores the necessity of reformulating corporate governance frameworks through the integration of robust GCG principles and preventive legal instruments to strengthen corporate integrity, financial stability, and stakeholder confidence. These findings contribute to corporate law scholarship and provide practical recommendations for developing more effective governance models capable of preventing bankruptcy risks in publicly listed companies.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sutia Budi

Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Phone
+62411-452901

Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com

Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sutia Budi

Contact Email ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Phone +62411-452901

Journal Mail Official ubpostgradjournal@gmail.com

Editorial Address Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sutia Budi

Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id

Phone
+62411-452901

Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com

Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA