cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 23   24   25   26   27 
ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Amir, Firman; Renggong, Ruslan; Santing, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Mamuju lingkup wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Hasil penelitian menujukkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan penyelidikan dan putusan pengadilan. Penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat yaitu dengan proses menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan serta melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dalam memutusakan pidana penjara terkait narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan didenda Rp 1 (satu) miliar apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, Faktor geografis, Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah strategis dan pusat perdagangan sehingga memiliki beberapa jalur akses yang tidak memiliki pemeriksaan narkotika, Kedua, Faktor budaya masyarakat, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang tidak peduli ketika melihat pelaku penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Ketiga, Faktor ekonomi, tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat menyebabkan stres, yang dapat memicu penyalahgunaan narkotika. This study aims to analyze the enforcement of criminal sanctions against drug abuse in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda) and analyze the factors causing drug abuse in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda). The research method used is the normative legal research method. This research was conducted in Mamuju City within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda). The results of the study indicate that the enforcement of criminal sanctions against drug abuse is based on investigations and court decisions. Investigation of drug crimes in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda) is through the process of receiving reports, taking first action, arrests, searches, confiscations, examining suspects and witnesses, detention and transferring case files to the Prosecutor's Office. The decision of the West Sulawesi High Court in deciding on a prison sentence related to narcotics for 7 (seven) years and a fine of Rp. 1 (one) billion if the fine is not paid then it is replaced with a prison sentence of 1 (one) month has been effective in providing a deterrent effect on perpetrators of drug abuse. The factors causing drug abuse are caused by several factors, namely: First, Geographical factors, West Sulawesi Province is a strategic area and trade center so that it has several access routes that do not have drug checks, Second, Community cultural factors, it is possible that there are still many people who do not care when they see drug abusers in their surroundings. Third, Economic factors, pressure to meet economic needs can cause stress, which can trigger drug abuse.
ANALISIS PELAKSANAAN TANGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH ATAS TERJADINYA SENGKETA TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA Fredy, Fredy; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6092

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda di Kabupaten Mamuju Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data hukum dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer mencakup hasil wawancara dari informan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, sedangkan data tersier berupa kamus dan media sebagai penunjang. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terjadinya sengketa tanah yang bersertifikat ganda saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan penelusuran, verifikasi kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah. Namun, masih terdapat kendala dalam akurasi data, koordinasi antarinstansi, dan pencatatan perubahan data. Pengawasan terhadap tanah bersertifikat juga masih memerlukan peningkatan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda meliputi kerumitan birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta pengaruh mafia tanah. Konflik sering dipicu oleh dokumen yang tidak lengkap dan data yang tidak sinkron. Penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda di Mamuju Tengah masih kurang optimal, dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi, lemahnya koordinasi, dan tantangan dalam harmonisasi hukum formal dengan norma adat setempat. Pendekatan berbasis musyawarah namun efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi aparat dan ketersediaan sarana serta prasarana. This study aims to (1) analyze the effectiveness of the implementation of the Land Office's responsibilities in resolving dual-certified land disputes and (2) identify the factors causing dual certificates in Mamuju Tengah District. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The sources of legal data in this study consist of primary, secondary, and tertiary data. Primary data includes the results of interviews with informants. Secondary data comes from laws and regulations, books, and journals, while tertiary data is in the form of dictionaries and media as supporting materials. In addition, data was obtained through interviews with officials of the Mamuju Tengah District Land Office. The results of the study indicate that with the occurrence of dual-certified land disputes, the Mamuju Tengah District Land Office has currently conducted tracing, verification of ownership, and resolution of land disputes. However, there are still obstacles in data accuracy, coordination between agencies, and recording data changes. Supervision of certified land also still needs improvement. Factors causing double certificates include bureaucratic complexity, lack of coordination between institutions, limited human resources and technology, and the influence of land mafia. Conflicts are often triggered by incomplete documents and unsynchronized data. The resolution of dual-certified land disputes in Central Mamuju is still less than optimal, influenced by limited technology, weak coordination, and challenges in harmonizing formal law with local customary norms. The approach is based on deliberation but its effectiveness is highly dependent on the competence of the apparatus and the availability of facilities and infrastructure.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR Hamzah, Hamzah; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi langsung terhadap proses mediasi antara pelaku dan korban. Data yang dianalisis terdiri dari data primer, seperti hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam kasus, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan merupakan alternatif penyelesaian sengketa pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pada penghukuman. Prinsip utama yang diterapkan adalah penyelesaian secara damai melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama, yang dapat dituangkan dalam bentuk akta van dading sebagai bukti tertulis penyelesaian sengketa. Meski demikian, efektivitas penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain keterbukaan pelaku untuk bertanggung jawab, kesiapan korban atau keluarga untuk memaafkan, peran aktif aparat kepolisian dalam memfasilitasi mediasi, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan antar pihak. Dengan demikian, pendekatan restorative justice dalam konteks penipuan dan penggelapan berpotensi menciptakan keadilan yang lebih humanis, namun memerlukan sinergi dari semua elemen yang terlibat. This study aims to analyze the application of the principle of restorative justice in handling criminal acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of the Makassar Harbor Police, and to identify the factors that influence its success. The approach used in this study is normative-empirical, with data collection through literature studies and field research in the form of interviews and direct observation of the mediation process between the perpetrator and the victim. The data analyzed consists of primary data, such as the results of interviews with law enforcement officers and the parties involved in the case, as well as secondary data in the form of laws and regulations, case documents, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that the application of restorative justice in cases of fraud and embezzlement is an alternative resolution of criminal disputes that focuses on restoring social relations between the perpetrator and the victim, not solely on punishment. The main principle applied is a peaceful resolution through dialogue, deliberation, and mutual agreement, which can be stated in the form of a deed of van dading as written evidence of dispute resolution. However, the effectiveness of implementing this approach is highly dependent on a number of factors, including the perpetrator's openness to take responsibility, the victim's or family's readiness to forgive, the active role of the police in facilitating mediation, and the involvement of community leaders in building trust between parties. Thus, the restorative justice approach in the context of fraud and embezzlement has the potential to create more humane justice, but requires synergy from all elements involved.
EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Rahman, Alfia Ratu; Madiong, Baso; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi peradilan tersebut dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator, serta data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal ini tercermin dalam studi terhadap putusan perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks. di mana proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak, sehingga perkara tetap berlanjut ke tahap litigasi. Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, serta keterbatasan kapasitas mediator dalam mengelola konflik secara adil dan konstruktif. Sebagai upaya perbaikan, Pengadilan Negeri Makassar telah menempuh dua strategi utama, yaitu: (1) melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak berperkara mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi mediator guna memperkuat kompetensi dalam menangani sengketa tanah. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara pertanahan sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknis mediator, pemahaman hukum para pihak, serta dukungan kelembagaan dari pengadilan. This study aims to analyze the effectiveness of land dispute resolution through mediation mechanisms at the Makassar District Court, as well as to examine the various efforts made by the judicial institution in overcoming the obstacles faced in the mediation process. The research method used is the normative-empirical method with a qualitative approach. The data used consists of primary data obtained through interviews with judges and mediators, as well as secondary data in the form of court decision documents and related laws and regulations. The results of the study indicate that land dispute resolution through mediation at the Makassar District Court has not shown optimal effectiveness. This is reflected in the study of the decision of case No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks, where the mediation process failed to reach an agreement between the parties, so the case continued to the litigation stage. This low effectiveness is caused by several factors, including the low understanding of the parties regarding the benefits of mediation, as well as the limited capacity of mediators in managing conflicts fairly and constructively. As an improvement effort, the Makassar District Court has taken two main strategies, namely: (1) conducting continuous socialization to the community and the parties to the case regarding the importance of dispute resolution through mediation, and (2) improving the quality of human resources through training and certification of mediators to strengthen competence in handling land disputes. Thus, the success of mediation in land cases is highly dependent on the synergy between the technical readiness of the mediator, the legal understanding of the parties, and institutional support from the court.
EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI Jumadi, Muhammad Iqbal; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6222

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya jumlah pelanggaran etika oleh anggota Polri yang mencerminkan tantangan dalam menegakkan profesionalitas dan integritas di tubuh institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur penjatuhan sanksi, serta menganalisis implementasinya melalui data empirik dari pelaksanaan sidang disiplin dan sidang kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan sanksi telah diatur secara sistematis melalui Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan sanksi, efektivitas pembinaan, serta transparansi proses penegakan. Data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran, yang sebagian besar diselesaikan melalui sidang kode etik. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penjatuhan sanksi dipengaruhi oleh faktor institusional, kepatuhan prosedural, serta kepemimpinan internal yang tegas. Diperlukan reformasi kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pembinaan karakter dan pemantauan berkelanjutan terhadap integritas anggota. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman bagaimana sistem sanksi dapat berfungsi secara efektif untuk menjaga citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas. This study examines the effectiveness of sanction imposition for violations of the Police Code of Professional Ethics within the Indonesian National Police Headquarters. The research is motivated by the rising number of ethical breaches by police officers, indicating ongoing challenges in upholding professionalism and integrity within the institution. A normative juridical approach was employed to assess the legal framework governing sanctions and to analyze its practical implementation using empirical data from disciplinary and ethical hearings. The findings reveal that although the enforcement mechanisms are formally regulated under Police Regulation Number 7 of 2022, several issues persist in terms of consistency of application, the impact of corrective measures, and the transparency of the enforcement process. Data from 2023 and 2024 indicate an increasing number of violations, most of which were adjudicated through ethical tribunals. The research also highlights that the effectiveness of sanctions is influenced by institutional support, procedural compliance, and decisive internal leadership. Institutional reform is required that emphasizes not only punitive measures but also character development and continuous oversight of officers’ ethical conduct. This study contributes to a deeper understanding of how a sanctions system can function effectively in maintaining the Indonesian Police’s image as a professional and trustworthy law enforcement institution.
IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Purba, Arnold; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6223

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik kasus tindak pidana narkotika, serta didukung dengan data sekunder berupa literatur dan dokumen yang relevan dengan penyidikan perkara narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, dan penggeledahan), gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, serta penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan meliputi keterbatasan jumlah personel, kekurangan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kompleksitas jaringan pelaku kejahatan narkotika yang lintas wilayah, serta semakin canggihnya modus dan teknik peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penegakan hukum, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga dalam mendukung efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. This study aims to analyze the implementation of police functions in investigating narcotics crimes and identify the obstacles faced by the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. This study uses an empirical legal approach, namely legal research conducted by reviewing field data through interviews and documentation. The objects of the study include police officers who serve as investigators of narcotics crime cases, and are supported by secondary data in the form of literature and documents relevant to the investigation of narcotics cases at the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. The results of the study indicate that the implementation of police functions in investigating narcotics crimes is carried out through several stages, namely investigation, issuance of a Letter of Notification of Commencement of Investigation (SPDP), implementation of coercive measures (arrest, detention, and search), case title, completion of case files, submission of case files to the public prosecutor, and submission of suspects and evidence. The obstacles faced in the implementation of the investigation include limited number of personnel, lack of facilities and infrastructure, weak coordination between law enforcement officers, the complexity of the network of narcotics criminals that spans regions, and increasingly sophisticated modes and techniques of narcotics distribution. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources, strengthen law enforcement infrastructure, and optimize cross-agency coordination in supporting the effectiveness of the police function in eradicating narcotics crimes.
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEPOLISIAN RESOR MAMUJU TENGAH Junardi, Anto; Madiong, Baso; Hamid, Abd Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen hukum dan wawancara lapangan terhadap para pejabat kepolisian yang terlibat langsung dalam proses PTDH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PTDH telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perpol Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi pengakhiran dinas. Prosedur yang dilalui mencakup pelaporan, audit investigasi, pemeriksaan pendahuluan, pembentukan Komisi Kode Etik, sidang, hingga pelaksanaan upacara PTDH. Faktor utama dalam penjatuhan PTDH antara lain meliputi beratnya pelanggaran, rekam jejak anggota, dan dampak terhadap institusi. Meskipun proses PTDH berjalan sesuai aturan, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta kebutuhan penguatan kapasitas personel. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik secara transparan dan adil guna menjaga integritas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. This study aims to analyze the implementation of Dishonorable Dismissal (PTDH) procedures for members of the Indonesian National Police at the Central Mamuju Resort Police, as well as to identify the key factors considered in the imposition of such sanctions. Employing a normative-empirical approach, the research combines legal document analysis with field interviews involving police officers directly engaged in the PTDH process. The findings indicate that the procedures follow the provisions set out in Police Regulation Number 7 of 2022 on the Code of Professional Ethics and Police Regulation Number 1 of 2019 concerning the termination of service administration. The procedural stages include reporting, investigative audits, preliminary examinations, the formation of the Ethics Code Commission, hearings, and the formal PTDH ceremony. The main considerations in issuing PTDH sanctions include the severity of the offense, the officer’s track record, and institutional impact. Although the PTDH process aligns with legal standards, the study identifies challenges such as limited public outreach and the need for enhanced personnel capacity. This research underscores the importance of upholding the professional ethics code transparently and fairly to maintain institutional integrity and strengthen public trust in the police.
KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POLEWALI NOMOR 139/PID.B/2023/PNPOL Riyandi, Ahmad Riyandi S; Madiong, Baso; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pol. Studi ini mengevaluasi bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, baik berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, hingga petunjuk hukum, dalam menerapkan asas pembuktian sesuai dengan Pasal 184 dan 183 KUHAP. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, dengan objek utama berupa putusan pengadilan yang kemudian dikaji melalui perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas pembuktian secara sistematis dan menolak penerapan asas in dubio pro reo karena diyakini bahwa alat bukti telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Vonis pidana 20 tahun yang dijatuhkan mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini juga mengungkap pentingnya pertimbangan sosial dan moral dalam putusan hakim, terutama untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif bagi masyarakat. Temuan ini memberi kontribusi terhadap diskursus penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara hukum tertulis dan keadilan substantif. This study aims to examine in depth the strength of evidentiary application in the case of premeditated murder, focusing on a juridical analysis of the Polewali District Court Decision Number 139/Pid.B/2023/PN Pol. The research evaluates how the judge assessed various types of evidence—ranging from witness statements, physical evidence, expert testimony, to legal indications—in applying evidentiary principles in accordance with Articles 183 and 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code. Employing a normative approach, this study analyzes the court ruling through juridical, sociological, and philosophical lenses. The findings indicate that the judge systematically applied the principles of evidence and ruled out the use of the in dubio pro reo doctrine, as the evidence was deemed sufficient to establish the defendant’s guilt. The 20-year prison sentence rendered reflects a proper implementation of justice and legal certainty in premeditated murder cases. Furthermore, this study emphasizes the importance of integrating moral and societal considerations into judicial decisions to ensure that the law serves not only as a repressive tool but also as a responsive solution for society. These findings contribute to the discourse on criminal law enforcement that balances positive law and substantive justice.
KEJAHATAN CYBERCRIME DAN PENANGGULANGANNYA DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL Hasri, Hasirudin; Mashendra, Mashendra; Hayun, Hayun; Nisa, Fias Nurul
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6240

Abstract

Kejahatan siber merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan berakar pada hukum global internasional. Meningkatnya kejahatan siber dipengaruhi oleh faktor penyebab yang sulit dibuktikan dengan bukti dalam kasus-kasus kejahatan siber. Ketika internet dapat diakses oleh siapa saja, individu dapat mengejar tujuan apa pun dengan menargetkan upaya mereka. Kejahatan siber adalah masalah yang lazim terjadi dan memerlukan penyelesaian melalui tindakan hukum yang ketat. Untuk mengatasi masalah kejahatan siber di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan peraturan dan regulasi khusus yakni Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memerangi kejahatan siber yang tidak hanya menangani situs-situs cabul atau pornografi, tetapi juga menetapkan peraturan untuk transaksi elektronik, sehingga memberikan kerangka hukum untuk hukum siber di Indonesia. Cybercrime is a significant problem in Indonesia and is rooted in international global law. The rise of Cybercrime is influenced by causal factors that are difficult to prove with evidence in Cybercrime cases. When the internet is accessible to anyone, individuals can pursue any goal by targeting their efforts. Cybercrime is a prevalent problem and requires resolution through strict legal action. To address the issue of Cybercrime in Indonesia, the government has enacted specific rules and regulations, namely Law Number 11 of 2008 governing Electronic Information and Transactions to combat Cybercrime that not only addresses obscene or pornographic websites, but also establishes regulations for electronic transactions, thus providing a legal framework for cyber law in Indonesia.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KESEHATAN MENTAL REMAJA Wahid, Andi Ismayana; Sufriaman, Sufriaman; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Jaya, Karman
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6273

Abstract

Dimasa digital seperti sekarang ini, perkembangan teknologi semakin meningkat, penggunaan sosial media telah menjadi bagia integral dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan Sosial Media ini membawa berbagai dampak, baik positif maupun negative. Salah satu dampak yang paling mendapat perhatian adalah Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja dan mengetahui dampak positif dan dampak negative dari penggunaan media sosial. Penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal ilmiah akademis yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis terhadap literatur yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan atau korelasi antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja. Temuan ini mengindikasikan bahwa durasi penggunaan, jenis aplikasi yang digunakan serta frekuensinya memiliki pengaruh terhadap dampak negatif yang ditimbulkan pada remaja serta Adanya hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental pada remaja. Efek negatif dari media sosial yaitu secara tidak langsung menjauhkan yang sudah dekat. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi pada hal-hal yang belum mereka ketahui atau hal-hal yang menarik dan unik, sehingga media sosial sangat membantu remaja untuk mencari hal-hal yang belum mereka ketahui dengan mudah. Disisi lain rasa ingin tahu yang tinggi pada remaja dapat menimbulkan dampak buruk. Misalnya, rasa ingin tahu atau rasa tertarik kepada hal-hal tentang pornografi karena jika sekali melihat hal semacam itu akan merasa ingin tahu, Remaja yang kecanduan pornografi akan sangat merugikan diri sendiri karena pengaruh dari menonton video porno sangat buruk yaitu merusak fungsi otak dan mempengaruhi mental remaja. In today's digital era, technological developments are increasing, the use of social media has become an integral part of everyday life. The use of social media has various impacts, both positive and negative. One of the impacts that gets the most attention is the Influence of social media on Adolescent Mental Health. This study aims to determine the effect of social media use on adolescent mental health and to determine the positive and negative impacts of watching pornographic media. This study uses a qualitative approach to literature analysis. The data used in this study come from various academic scientific journals that are relevant to the research topic. The data analysis method used is an analysis of the literature used in the study. The results of this study indicate that there is a relationship or correlation between the use of social media and the mental health of adolescents. This finding indicates that the duration of use, the type of application used and its frequency have an influence on the negative impacts caused by adolescents and there is a significant relationship between the use of social media and mental health in adolescents. The negative effects of social media are that it indirectly distances those who are close. Adolescents have a high curiosity about things they don't know yet or things that are interesting and unique, so social media is very helpful for adolescents to find things they don't know easily. On the other hand, high curiosity in adolescents can have a bad impact. For example, curiosity or interest in things about pornography because if you see something like that once you will feel curious, Adolescents who are addicted to pornography will be very detrimental to themselves because the influence of watching pornographic videos is very bad, namely damaging brain function and affecting the mentality of adolescents.

Page 25 of 27 | Total Record : 264

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue