cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
+6281313026767
Journal Mail Official
poros.hukum@unpad.ac.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Program Studi Magister Ilmu Hukum JL. Banda No 42 Bandung 40112 Email: poros.hukum@unpad.ac.id
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 27157202     EISSN : 27159418     DOI : https://doi.org/10.23920/jphp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (JPHP) publishes peer-reviewed public and private law articles from scholars, policy makers, and legal practitioners. The majority parts of the journal focus on national related issues; other parts focus on comparative and transnational law issues, to stand on Indonesian perspective to global problem. JPHP publishes its content in Bahasa Indonesia as most of the readers and authors will relatively be more familiar with the use legal terminology and avoid some misunderstanding because of the translation to other languages. Nevertheless, we particularly do welcome articles written in English for comparative and transnational law manuscripts due to practicability for expanding reach access to non-Indonesian readers. the openly access journal is managed and prepared by academician and supporting staffs of the Magister of Laws Faculty of Law Universitas Padjadjaran to contribute to positive changes in law. This journal is available in print and online and highly respects the publication ethic and avoids any type of plagiarism.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 4   5   6   7   8 
HAK ASASI LINGKUNGAN VERSUS HAK ATAS PEMBANGUNAN SEBAGAI HAM: ANTARA KONFLIK DAN KESEIMBANGAN Karina Fitri Darmawan
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.685

Abstract

ABSTRAKKegiatan pembangunan yang semata-mata hanya berorientasi pada pertumbuhan mengakibatkan hilangnya hak asasi atas lingkungan hidup dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, jaminan atas hak asasi lingkungan hidup masih beum dapat terpenuhi secara sempurna, bahkan dapat dikatakan masih sekadar wacana. Hak atas pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadaan kehidupan umat manusia. Di sisi lain, hak asasi lingkungan bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Secara teoritis, kedua hak tersebut saling bertolak belakang, namun keduanya dapat diharmonisasikan dengan menggunakan konsep pembangunan berkelnjutan yang mengombinasikan implmentasi aktivitas pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup dengan mewajibkan pemerintah dan para pemegang kepentingan selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan alam dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum: bagaimana hubungan antara hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan serta bagaimana praktik keduanya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang paradigma konflik hak asasi lingkungan versus hak atas pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan dalam proses pembangunan Indonesia salah satunya dalam kegiatan pembangunan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur.Kata kunci: hak atas lingkungan; hak atas pembangunan; hukum lingkungan. ABSTRACT Development activities that are solely oriented toward growth results in the loss of human rights to the environment and the occurrence of human rights violations. Even though it has been guaranteed in international conventions and constitutions, the guarantee for environmental human rights has not been fully fulfilled, it can even be said that it is still just a discourse. The right to development is aimed at improving the quality of life and living conditions. On the other hand, the environmental right has as its purpose the conservation and prudent utilization of natural resources. Theoretically, the two rights are at loggerheads. However, these rights can be harmonized by the concept of sustainable development. Sustainable development harmonizes the implementation of developmental activities and environmental protection, by compelling government authorities and the stakeholders to consider environmental preservation when implementing development projects. Thus, this paper focuses on two law problems: how are relations between environmental rights and the right to development, and its practices in Indonesia. The main purpose of this research is to analyze the paradigm of conflict between environmental rights and the right to development. This research shows that there were development activities that could damage the environment in Indonesia, one of that is the relocation of the nation’s capital to East Kalimantan Province. Keywords: environmental law; environmental rights; rights to development
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH: TELAAH YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3500 K/PDT/2018 Azizah Kamilah Putri; Anita Afriana; Hazar Kusmayanti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.763

Abstract

ABSTRAK Private property atau kepemilikan pribadi atas sumber daya alam, salah satunya yakni berinvestasi dalam jual beli tanah. Pada praktiknya sering terjadi sengketa mengenai subjek dan objek jual beli tanah serta tata cara jual beli tanah, seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3500 K/PDT/2018, yang mana terjadi sengketa dua bidang tanah seluas 3.055 Ha antara ahli waris keluarga Sunarti (Tergugat) dan ahli waris keluarga Ichwanuddin Bin Dahlan (Penggugat), yang mana Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal menyatakan menolak provisi Para Penggugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. Para Tergugat mengalami kekalahan atas putusan Pengadilan Negeri Kendal dan Pengadilan Tinggi Semarang, akhirnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian termasuk penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan gambaran analisis kasus sengketa tanah milik Muarif Bin Ngarip dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualiatif.Dari hasil penelitian disimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3500 K/PDT/2018 bahwa akta pengikatan jual beli tanah dianggap sebagai akta jual beli tanah berdasarkan UUPA dan KUHPerdata adalah tidak tepat. Hal ini melanggar Pasal 1869 dan Pasal 1871 KUHPerdata karena tidak terdapatnya Akta Jual Beli Nomor 52 tanggal 28 Maret 1999 dan Akta Jual Beli Nomor 53 tanggal 28 Maret 1991 yang mana ketidaksesuaian antara judul dan isi akta. Menurut Pasal 19 UUPA, objek yang disengketakan bukan milik dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, yang mengakibatkan dinyatakan batal demi hukum. Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3500 K/PDT/2018 berkaitan dengan legal standing (kedudukan hukum) para pihak adalah keliru. Berdasarkan pembuktian dan alat bukti a quo. Pihak Penggugat terbukti belum berstatus sebagai pemilik hak atas tanah dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Kata kunci: hukum tanah; pengadilan; putusan hakim; sengketa tanah. ABSTRACT Private property or private ownership of natural resources, such as investing in the practice of buying and selling land. In the practice of buying and selling land there are often disputes both regarding the subject and object of buying and selling land, and about the procedure for buying and selling land as in the Supreme Court decision No. 3500 K / PDT / 2018, where there is a dispute of two plots of land covering an area of 3,055 Ha between the heirs of the Sunarti family (Defendant) and the heirs of the Ichwanuddin Bin Dahlan family (Plaintiff), which the Plaintiff filed a lawsuit with the Kendal District Court stating that it rejected the Plaintiffs' provision and granted the Plaintiffs' lawsuit for Part. The Defendants who suffered defeat to the ruling of the Kendal District Court and the Semarang High Court, finally submitted the reason for the cassation application to the Supreme Court. This research uses normative juridical method approaches that are carried out by researching library materials or mere secondary materials. This research includes normative research with analytical descriptive research specifications that explain the picture of land dispute case analysis belonging to Muarif Bin Ngarip.From the results of the research, it was concluded that the judge's consideration in the Supreme Court's decision Number 3500 K/PDT/2018 that the Binding Deed of Sale and Purchase of Land is considered a Deed of Sale and Purchase of Land based on the Basic Agrarian Law and the Civil Code is incorrect. This violates Article 1869 and Article 1871 of the Civil Code because there is no Deed of Sale and Purchase Number 52 dated March 28, 1999 and Deed of Sale and Purchase Number 53 dated March 28, 1991 which are incompatible between the title and content of the deed. According to the Article 19 Basic Agrarian Law, the object in dispute does not belong to the Cassation Respondents/Plaintiffs, which results in being declared null and void. The legal considerations in the Supreme Court's decision Number 3500 K/PDT/2018 regarding the legal standing of the parties are wrong. Based on the evidence and the a quo evidence. It is proven that the Plaintiff does not have the status as the owner of land rights and does not have the legal standing to file a lawsuit in court.Keywords: law of the land; court; judge’s decision; land disputes.
KESIAPAN PERBANKAN MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) Satrio Ronggo Buwono; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.764

Abstract

ABSTRAK Pada sektor jasa keuangan khususnya perbankan, akselerasi transformasi digital diharapkan menjadi alternatif pasca pandemi Covid-19 untuk mendorong perbaikan kinerja, pecepatan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam perkembangannya, saat ini interaksi dan transaksi keuangan sangat mengandalkan teknologi, sebagaimana produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, e-wallet, internet banking dan mobile banking. Selain itu, semakin bermunculannya perusahaan berbasis aplikasi (e-commerce), seperti perusahaan Tokopedia dan Gojek menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah (cheaper-better-faster) membuat perbankan dan perusahaan fincancial technology (fintech) perlu mulai adaptif terhadap percepatan perubahan ke arah digital. Namun demikian, proses transformasi digital juga perlu didukung dengan mitigasi risiko yang memadai dan memerlukan dukungan kebijakan, serta peran pengawasan aktif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku regulator, sehingga proses transformasi digital dari perijinan, kerjasama business to business sampai dengan pengawasan atas mitigasi risiko yang diterapkan lembaga jasa keuangan mampu mengawal proses transformasi digital secara aman tanpa mengesampingkan aspek prudensial. Kata kunci: Covid-19; fintech; transformasi digital ABSTRACT In the financial services sector, especially banking, the acceleration of digital transformation is expected to be an alternative after the Covid-19 pandemic to encourage improved performance, accelerated access to finance and national economic growth. In its development, currently financial interactions and transactions rely heavily on technology, as are digital technology-based products such as e-money, e-wallet, internet banking and mobile banking. In addition, the emergence of application-based companies (e-commerce), such as Tokopedia and Gojek companies providing features that enable faster, better and cheaper services (cheaper-better-faster) make banking and fintech companies need to start adaptive to the acceleration of change towards digital. However, the digital transformation process also needs to be supported by adequate risk mitigation and requires policy support, as well as an active supervisory role from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) as regulators, so that the digital transformation process from licensing, business to business cooperation to the supervision of risk mitigation implemented by financial service institutions that are able to safely oversee the digital transformation process without compromising prudential aspects.Keywords: Covid-19; fintech; digital transformation.
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Agung La Tenritata; Anita Afriana; Nun Harrieti
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.765

Abstract

ABSTRAKProgram Kredit Pemilikian Rumah (KPR) biasanya diadakan oleh Bank. Namun seringkali pada praktek KPR sering terjadi permasalahan, salah satunya ialah terjadi kredit macet. Salah satu solusi yang sering digunakan oleh bank selaku kreditur yaitu dengan melakukan pengalihan piutang (cessie) pada objek KPR tersebut. Namun disisi lain dengan adanya pelaksanaan cessie tersebut menimbulkan permasalahan baru, yaitu nasabah selaku debitur seringkali merasa keberatan dengan adanya keputusan cessie. Seringkali debitur beranggapan dalam prosedur cessie yang dilakukan oleh kreditur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 613 KUHPerdata. Kepastian Hukum cessie yaitu dituangkan dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang merupakan produk belanda sehingga terjemahannya menimbulkan multitafsir. Dengan adanya multitafsir dan berbeda-bedanya pandangan antara debitur dan kreditur menimbulkan sengketa-sengketa pada praktek cessie khususnya dalam pelaksanaan KPR. Permasalahan yang diangkat adalah kepastian hukum cessie tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dihubungkan dengan KUHPerdata dan prosedur cessie kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru berdasarkan KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pegumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum cessie tanpa persetujuan dan sepengetahuan debitur dihubungkan dengan KUHPerdata serta Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran prosedur cessie kreditur terhadap pihak ketiga sebagai kreditur baru berdasarkan KUHPerdata. Kepastian Hukum cessie masih belum mengatur secara spesifik mengenai cessie khususnya terkait prosedur pelaksanaannya, sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan-permasalah baru seperti salah satunya seringkali terjadi multitafsir pada pelaksanaan cessie khususnya pada praktek KPR. Prosedur cessie Kreditur Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kreditur Baru masih berbeda-beda pada pelaksanaannya khususnya atas praktek KPR. Prosedur yang dilakukan oleh kreditur masih diserahkan kepada lembaga-lembaga yang melakukan cessie.Kata kunci: cessie; debitur; kreditur; KPR; kepastian hukum. ABSTRACTKPR programs are usually held by banks. But often in the practice of KPR problems often occur, one of which is bad credit. One solution that is often used by banks as creditors is to transfer receivables (cessie) on the KPR object. But on the other hand, the implementation of the cessie raises new problems, namely the customer as the debtor often objected to the cessie decision. Often the debtor assumes that the cessie procedure carried out by the creditor is not in accordance with the applicable rules, namely Article 613 of the Civil Code. The legal certainty of cessie is stated in Article 613 of the Civil Code, which is a Dutch product so that its translation gives rise to multiple interpretations. With multiple interpretations and different views between debtors and creditors, it creates disputes in cessie practice, especially in the implementation of KPR. The issue raised is the legal certainty of cessie without the consent and knowledge of the debtor associated with the Civil Code and the creditor's cessie procedure against third parties as new creditors based on the Civil Code. The method used is normative juridical, using analytical descriptive specifications, through library research and field studies, as well as data collection techniques, followed by data analysis. The purpose of this study is to find out and analyze the legal certainty of cessie without the consent and knowledge of the debtor associated with the Civil Code and to find out and examine the description of the creditor's cessie procedure against third parties as new creditors based on the Civil Code. The legal certainty of the cessie still does not specifically regulate the cessie, especially regarding the implementation procedure, so that this creates new problems, one of which is that there are often multiple interpretations in the implementation of the cessie, especially in the practice of KPR. The procedure for cessie creditors against third parties as new creditors is still different in its implementation, especially on KPR practices. The procedures carried out by creditors are still left to the institutions conducting the cessie.Keywords: cessie; debtor; creditor; KPR; legal certainty
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI INVENTOR APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN ASAS ALTER EGO Ananda Fersa Dharmawan; Miranda Risang Ayu; Eddy Damian
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.779

Abstract

ABSTRAKInventor Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu jenis inventor yang menghasilkan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Regulasi mengenai hak ekonomi inventor aparatur sipil negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun pemberian imbalan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan dengan sifat lapisan nilai menurun. Hal ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang implementasi asas Alter Ego dalam kaitan dengan hak paten yang memberikan kedudukan tertinggi bagi inventor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah data sekunder termasuk bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan. Apabila melihat ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentu hak ekonomi inventor ASN tidak terpenuhi dengan adil. Hak ekonomi seorang inventor ASN haruslah tetap dipenuhi dengan adil mengingat nilai invensi yang dihasilkannya. Pelindungan terhadap hak ekonomi yang adil haruslah tetap diakui. Salah satu bentuk dari pelindungan terhadap Hak Ekonomi Inventor ASN yang adil adalah dengan pemberian imbalan royalti yang bersifat progresif atau meningkat sesuai dengan nilai komersialisasi yang dihasilkan dari suatu paten. Kata kunci: alter ego; paten; hak ekonomi; inventor; peraturan menteri keuanganABSTRACTCivil Servants (ASN) is one type of inventor who produces patents according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Regulations regarding the economic rights of inventors of state civil servants have been regulated in a Regulation of the Minister of Finance, however, the provision of compensation in this Regulation of the Minister of Finance is carried out with a declining value layer nature. This is interesting to analyze from the point of view of implementing the Alter Ego principle in relation to patents which give the inventor the highest position. The research method used in this study uses a normative juridical approach. The writing stage is carried out through a literature search which is carried out by examining secondary data including primary legal materials, literatures, articles, opinions and teachings of experts and their implementation in statutory regulations. If you look at the provisions of Article 8 of the Regulation of the Minister of Finance Number 136/PMK.02/2021, of course, the economic rights of ASN inventors are not fulfilled fairly. The economic rights of an ASN inventor must still be fulfilled fairly considering the value of the invention he produces. The protection of just economic rights must be recognized. One form of protection of the fair economic rights of ASN inventors is the provision of royalties that are progressive or increase in accordance with the commercialization value generated from a patent.Keywords: alter ego; patent; economic rights; inventor; minister of finance regulation.
KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS TERKAIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG MASUK DALAM BOEDEL PAILIT DEBITUR Irfan Ferdiansyah Muis; Isis Ikhwansyah; Tri Handayani
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.784

Abstract

ABSTRAKTumpang tindihnya ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan menimbulkan rasa tidak aman bagi kreditor separatis pemegang hak tanggungan dan mempertanyakan mekanisme mana yang menjamin kewenangannya dalam penerapan hukum dalam asas kepastian hukum apabila debitor pailit dan dipailitkan seperti yang tertuang dalam sertifikat hak tanggungan yang mengikat debitor dan kreditor. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasikan masalah bagaimanakah bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang dapat memberikan perlindungan hukum kreditor separatis?. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang dapat memberikan perlindungan hukum kreditor separatis adalah dengan mendasarkan pada Pasal 21 UUHT menyatakan meskipun pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak tanggungan tetap dapat memperoleh haknya. Hal tersebut jelas menunjukan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan. Namun, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang hak Tanggungan, serta kreditor sebagai pemegang hak Tanggungan telah kehilangan kedudukan sebagai kreditor preferen. Oleh karena itu, pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang memperhatikan kreditor separatis hanya dapat terwujud ketika adanya sinkronisasi kedua undang-undang tersebut. Kata kunci: kedudukan hukum; kreditor separatis; hak tanggungan ABSTRACTThe overlapping of the provisions of Article 56 and Article 59 of the Bankruptcy Law and PKPU with Article 21 of the Mortgage Law creates a feeling of insecurity for separatist creditors holding mortgages and questions which mechanism guarantees their authority in applying the law on the principle of legal certainty if the debtor is bankrupt and is bankrupt such as contained in the mortgage certificate that binds the debtor and creditor. Based on this background, the authors identify problems regarding legal consequences and legal remedies that can be taken by creditors holding mortgage rights for the inclusion of dependent objects in the Bankruptcy Boedel. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusion obtained from the research carried out is that the form of execution of mortgage guarantees that can provide legal protection for separatist creditors is based on Article 21 of the UUHT which states that even though the mortgage provider is declared bankrupt, the creditor holding the mortgage can still obtain his rights. This clearly shows legal protection for creditors holding mortgage rights. However, Article 56 paragraph (1) and Article 59 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU have ignored the enactment of the separatist rights of the creditor holding the Mortgage, and the creditor as the holder of the Mortgage has lost his position as the preferred creditor. Therefore, the execution of Mortgage Guarantees that pays attention to separatist creditors can only be realized when there is a synchronization of the two laws.Keywords: legal position; separatist creditors; mortgage rights
URGENSI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH Gatut Priyo Sembodo; Arman Nefi; Efa Laela Fakhriah
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.789

Abstract

ABSTRAKBusiness judgment rule merupakan prinsip hukum dari sistem hukum common law yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengambil keputusan dalam perseroan untuk tidak dipertanggungjawabkan secara hukum apabila keputusannya tersebut ternyata dapat merugikan perseroan. Paradigma baru investasi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang mengadopsi pengaturan prinsip business judgment rule dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk memitigasi risiko tindakan atau keputusan dalam investasi pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan prinsip business judgment rule dalam tata kelola investasi pemerintah berdasarkan PP Investasi Pemerintah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa diterapkannya prinsip business judgment rule dalam kewenangan supervisi pada Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan kewenangan operasional pada Operator Investasi Pemerintah (OIP) merupakan salah satu jawaban atas perlindungan hukum apa yang diatur dalam PP Investasi Pemerintah kepada KIP maupun OIP apabila terjadi penurunan nilai investasi untuk tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara, sepanjang KIP maupun OIP telah melakukan tugas dengan itikad baik, sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan, dan telah memberikan banyak kemanfaatan bagi kepentingan umum.Kata kunci: business judgment rule; investasi pemerintah; kerugian negara. ABSTRACT The business judgment rule is a legal principle of the common law legal system which aims to provide protection to the board of directors in carrying out their duties as decision makers in the company from being legally responsible if the decision turns out to be detrimental to the company. The new paradigm of government investment in Government Regulation No. 63 of 2019 On Government Investment which adopts the principle of business judgment rule in Law No. 40 of 2007 On Limited Liability Companies aims to mitigate the risk of actions or decisions in government investments that can cause state losses. This study aims to analyze the urgency of applying the principle of business judgment rule in government investment governance based on Government Investment Regulations. Using the normative legal research method, it was found that the application of the principle of business judgment rule in the supervisory authority of the Government Investment Committee (KIP) and operational authority on the Government Investment Operator (OIP) is one of the answers to what legal protections are regulated in the Government Investment Regulation for KIP and OIP if there is a decline in the value of the investment cannot be categorized as an action that can cause state losses, as long as both KIP and OIP have performed their duties in good faith, in accordance with and in line with the provisions of laws and regulations, and have provided many benefits for the public interest.Keywords: business judgment rule; government investment; state losess
RISK-BASED LICENSING AS LICENSING REFORM IN INDONESIA BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 THE YEAR 2021 Hillary Abigail Praise; Adrian E. Rompis; R. Adi Nurzaman
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.807

Abstract

The purpose of this paper is that the author tries to explain the birth of the concept of risk-based licensing (RBA) in Indonesia which is regulated in Government Regulation Number 5 of 2021. The author elaborates on the transformation of the concept of risk-based approach license and its role in replacing the previous licensing concept. The author also analyzes this policy more deeply through the ROCCIPI Method to find weaknesses and provide recommendations. Licensing in Indonesia so far still has many weaknesses, including regulations that are not yet harmonious, the difficulty of licensing bureaucracy, and low investment realization. With this, the government carried out deregulation and debureaucratization to give birth to licensing reform in Indonesia. The government introduced a new licensing concept called the Risk-Based Approach or RBA which changed the licensed-based concept to risk-based. Based on the scope of research, in writing this manuscript, the author uses a normative juridical research method. The conclusion that comes from this paper is that the RBA is a bold step taken by the government, and so far it has had a good impact in terms of accelerating the issuance of permits. On the other hand, there are still many components that need to be maximally improved by the government such as the readiness of the OSS RBA system, readiness of human resources, and also improving the quality of public services so that licensing reform in Indonesia is not just an idea but can be fully realized through this regulation.
PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN PRINSIP EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY DALAM PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Satrias Apgar; Efa Laela Fakhriah; Zainal Muttaqin
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.882

Abstract

ABSTRAKKetegasan aturan etimologi “tenaga medis” sebagai pemimpin rumah sakit kemungkinan tidak sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 karena memberikan batasan ruang untuk setiap individu berkompetisi menduduki jabatan direktur rumah sakit dan memutuskan harapan profesi lain yang secara kepemimpinan dan manajerial mampu memimpin rumah sakit atau secara garis besarnya telah terjadi diskriminasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah mengenai bagaimana kedudukan tenaga kesehatan dan tedaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity serta bagaimana penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan direktur rumah sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah kedudukan tenaga kesehatan dan tenaga medis di rumah sakit atas keberadaan prinsip equal employment opportunity adalah sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Namun, ketentuan Pasal 49 ayat (3) Permenkes 30 dan Pasal 10 Permenkes 971 adalah kata “tenaga medis”. Tenaga medis menurut Pasal 11 ayat (2) UU Tenaga Kesehatan adalah terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Hal itu menafsirkan selain tenaga medis tidak diperbolehkan menurut hukum untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut menunjukan bahwa aturan tersebut tidak menunjukan dasar filosofis. Penerapan asas equality before the law dan prinsip equal employment opportunity dalam persyaratan pengangkatan direktur rumah sakit dihubungkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada dasarnya dengan keberadaan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 10 Permenkes 971 adalah dokter lah yang menjadi direktur dan berdasarkan pandangan yuridis pula, maka tenaga kesehatan tidak memiliki peluang atau kesempatan untuk menjadi direktur rumah sakit. Hal tersebut berkorelasi bahwa secara terang Asas Equality Before The Law dan Equal Employment Opportunity tidak dapat dilaksanakan dalam pengangkatan direktur rumah sakitKata kunci: tenaga medis; direktur; rumah sakit.ABSTRACTThe firmness of the etymological rules for "medical personnel" as hospital leaders may not be in line with Article 27 of the 1945 Constitution because it provides a space limit for each individual to compete for the position of hospital director and decides the expectations of other professions that are leadership and managerially capable of leading a hospital or in general. discrimination has occurred. Based on the problems that have been raised, the authors identify problems regarding how the position of health workers and medical staff in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity and how the application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitals. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusion obtained from the research conducted is that the position of health workers and medical personnel in hospitals on the existence of the principle of equal employment opportunity is that they both have rights and obligations. However, the provisions of Article 49 paragraph (3) of Permenkes 30 and Article 10 of Permenkes 971 are the word "medical personnel". Medical personnel according to Article 11 paragraph (2) of the Health Manpower Law are composed of doctors, dentists, specialist doctors, and specialist dentists. It interprets that other than medical personnel are not allowed by law to become hospital directors, it shows that these rules do not show a philosophical basis. The application of the principle of equality before the law and the principle of equal employment opportunity in the requirements for the appointment of hospital directors linked to law number 44 of 2009 concerning hospitalsbasically with the existence of Article 34 paragraph (1) of Law Number 44 of 2009 Regarding Hospitals in conjunction with Article 10 of the Minister of Health Regulation 971, doctors are the directors and based on a juridical view, health workers do not have the opportunity or opportunity to become hospital directors. This correlates clearly that the principle of Equality Before The Law and Equal Employment Opportunity cannot be implemented in the appointment of hospital directors.Keywords: medical personnel; director; hospital.
ISU-ISU KONTEMPORER MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DI LAUT: KEADILAN LAUT (OCEAN EQUITY) DAN KAPAL LAUT NIRAWAK (MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIP) Achmad Gusman Siswandi
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.909

Abstract

ABSTRAKPengelolaan sumber daya dan aktivitas di laut memiliki keterkaitan erat dengan dimensi hak asasi manusia (HAM), mulai dari hal keselamatan pelayaran, larangan perbudakan dan penyelundupan manusia, hingga pelindungan hak-hak nelayan. Saat ini terdapat beberapa isu kontemporer terkait HAM di laut yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi, yaitu keadilan laut (ocean equity) dan kapal laut nirawak (maritime autonomous surface ship/ MASS). Artikel ini membahas aspek-aspek hukum terkait dengan keadilan laut dan kapal laut nirawak dalam perspektif pelindungan dan pemenuhan HAM di laut. Kesimpulan dari artikel ini adalah diperlukan adanya pembaruan paradigma dalam menerapkan hukum internasional di bidang hukum laut dan HAM seiring dengan berkembangnya permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan dan perkembangan teknologi.Kata kunci: hak asasi manusia; keadilan laut; kapal laut nirawak. ABSTRACT There is a strong relationship between the management of marine resources and other human activities at sea with human rights, from the safety and security of navigation, abolition of slavery, eradication of human trafficking, to the protection of fishers rights. Currently, there are contemporary issues related to human rights at sea, namely ocean equity and the development of maritime autonomous surface ship (MASS). This article discusses legal aspects related to ocean equity and MASS within the perspective of the protection and fulfilment of human rights. This article concludes that a shift of paradigm is essential in the implementation of international instruments in the fields of the law of the sea and human rights, taking into account the development of issues related to sustainable development and the advancement of technology.Keywords: human rights; maritime autonomous surface ship; ocean equity.

Page 6 of 10 | Total Record : 97

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 2 No. 1 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 2 (2020): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Vol. 1 No. 1 (2019): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN