Jurnal Poros Hukum Padjadjaran
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran (JPHP) publishes peer-reviewed public and private law articles from scholars, policy makers, and legal practitioners. The majority parts of the journal focus on national related issues; other parts focus on comparative and transnational law issues, to stand on Indonesian perspective to global problem. JPHP publishes its content in Bahasa Indonesia as most of the readers and authors will relatively be more familiar with the use legal terminology and avoid some misunderstanding because of the translation to other languages. Nevertheless, we particularly do welcome articles written in English for comparative and transnational law manuscripts due to practicability for expanding reach access to non-Indonesian readers. the openly access journal is managed and prepared by academician and supporting staffs of the Magister of Laws Faculty of Law Universitas Padjadjaran to contribute to positive changes in law. This journal is available in print and online and highly respects the publication ethic and avoids any type of plagiarism.
Articles
97 Documents
<![CDATA[KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Zahra Malinda Putri]]>;
<![CDATA[Zainal Muttaqin]]>;
<![CDATA[Amelia Cahyadini]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.674
<![CDATA[ABSTRAKSalah satu permasalahan dalam pembayaran pajak adalah kesadaran wajib pajak akan pentingnya manfaat dari pajak. Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak, masih banyak masyarakat yang sengaja atau tidak mau membayar pajak, sehingga perlu dilakukan pembaharuan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tulisan ini menelaah aspek yuridis mengenai pengaturan pertukaran informasi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan gambaran dan pandangan dalam implementasi keterbukaan informasi keuangan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.Kata kunci: keterbukaan informasi; pajak; lembaga keuangan ABSTRACTOne of the problems in paying taxes is the taxpayer's awareness of the benefits of taxes. This causes problems in the implementation of tax payments, there are still many people who deliberately or do not want to pay taxes, so it is necessary to update policies to overcome these problems. This paper examines the juridical aspects of information management in the context of tax revenue. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. The purpose of this research is to produce a description and views on the implementation of financial information disclosure in the context of tax revenue.Keywords: information disclosure; taxes; financial institutions]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENGANGKATAN ORANG ASLI PAPUA DALAM LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI PAPUA ]]>
<![CDATA[Safiudin Safiudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.916
<![CDATA[ABSTRAKAfirmasi bidang politik merupakan salah satu kekhususan otonomi di Papua. Penelitian ini membahas berlakunya aturan hukum mengenai pengangkatan orang asli Papua untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, membaca bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan wawancara. Hasil penelitian, sikap politisi lokal yang mendukung aspirasi kemerdekaan Papua melahirkan tuntutan pengangkatan anggota DPRP dari kalangan orang asli Papua yang mendukung integrasi Papua dalam NKRI. Berlakunya aturan hukum pengangkatan anggota DPRP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian UU 21/2001 yang mengabulkan permohonan organisasi pejuang Barisan Merah Putih Papua pada tahun 2010. Rendahnya jumlah orang asli Papua yang menjadi anggota DPRK pada beberapa kabupaten/kota di Papua berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019 menimbulkan kekecewaan di kalangan orang asli Papua. Untuk mengabulkan tuntutan keberpihakan di bidang politik, pemerintah lebih memilih memberlakukan aturan hukum pengangkatan anggota DPRK dari pada pembentukan partai politik lokal. Kebijakan afirmasi bidang politik ditetapkan dengan pertimbangan kebutuhan nyata orang asli Papua serta stabilitas integrasi bangsa dan kedaulatan negara sehingga tidak semua tuntutan afirmasi bidang politik disetujui pemerintah.Kata kunci: lembaga perwakilan rakyat daerah; pengangkatan; orang asli Papua ABSTRACTAffirmation of the political field is one of the specificities of autonomy in Papua. This research discusses the enactment of the rule regarding the appointment of indigenous Papuans to become members of the Papua People's Representative Council (DPRP) and the Regencies/Municipalities People's Representative Council (DPRK). Data collection is done by observation, reading primary and secondary legal materials, and interviews. As a result of the research, the attitude of local politicians supporting the aspiration of Papuan independence gave birth to demands for the appointment of DPRP members from among indigenous Papuans who supported the integration of Papua in the Republic of Indonesia. The enactment of the law on the appointment of DPRP members based on the Constitutional Court's decision on the judicial review of Law 21/2001 granted the application of the Barisan Merah Putih Papua organization in 2010. The low number of indigenous Papuans who are members of the DPRK in several regencies/municipalities based on the results of the 2019 legislative elections caused disappointment among indigenous Papuans. To grant the demands of partisanship in the political field, the government prefers to impose the rule of law on the appointment of DPRK members rather than the formation of local political parties. The policy of affirmation of the political field is established with consideration of the real indigenous Papuans’ needs as well as the stability of the integration of the nation and state sovereignty so that not all demands for affirmation of the political field are approved by the central government. Keywords: regional people's representative institutions; appointments; indigenous Papuans]]>
<![CDATA[PENJUALAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ]]>
<![CDATA[Yasmina Fayza]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Mustofa Haffas]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.953
<![CDATA[ABSTRAKFacebook merupakan salah satu media sosial yang paling diminati di Indonesia dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti penjualan sertifikat vaksin Covid-19 karena sertifikat vaksin Covid-19 yang dijual tersebut bukan merupakan data otentik karena merupakan Dokumen Elektronik yang telah dimanipulasi. Artikel ini mengkaji mengenai dasar hukum dari pelanggaran penjualan sertifikat vaksin Covid-19 oleh pengguna Facebook dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksananya serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu bertujuan untuk melakukan harmonisasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku pada perlindungan hukum terhadap norma dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengamalan peraturan hukum di lapangan. Sehingga penjualan sertifikat vaksin Covid-19 merupakan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 35 UU ITE dan Facebook sebagai PSE dibebaskan dari tanggung jawab hukum karena Facebook merupakan PSE berbasis User Generated Content sehingga dapat menggunakan prinsip safe harbor dan Facebook hanya bertanggung jawab terkait dengan teknis administrasi saja. Pengguna Facebook dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 38 maupun dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU ITEKata kunci: facebook; penyelenggara sistem elektronik; sertifikat vaksin covid-19 ABSTRACT Facebook, which is one of the most popular social media in Indonesia, can be misused to take actions that are against the law such as the sale of Covid-19 vaccine certificates because the Covid-19 vaccine certificates sold are not authentic data because they are manipulated Electronic Documents. This article examines the legal basis of the violation of the sale of Covid-19 vaccine certificates by Facebook users in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and its implementing regulations and legal actions. what the perpetrator can do. The research method used in this article is using the normative juridical method, which aims to harmonize the legal provisions that apply to legal protection of norms and other legal regulations relating to the practice of legal regulations in the field. So that the sale of Covid-19 vaccine certificates is an act that is prohibited according to Article 35 of the ITE Law and Facebook as a PSE is freed from legal responsibility because Facebook is a User Generated Content-based PSE so it can use the safe harbor principle and Facebook is only responsible for technical administration. Facebook users can be sued civilly under Article 38 or criminally prosecuted under Article 51 paragraph (1) of the ITE LawKeywords: covid-19 vaccine; electronic system operator; facebook]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Shania Dwi Hidayati]]>;
<![CDATA[Sonny Dewi Judiasih]]>;
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.961
<![CDATA[ABSTRAKSeorang anak yang terlahir dari perkawinan siri maka anak tersebut akan dikatakan sebagai anak luar kawin dan perlu adanya pembuktian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Seperti kasus yang ada dalam Putusan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Sor dan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mana masing-masing dari pihak ayah tidak mau melakukan pembuktian ilmu pengetahuan atau tes DNA sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pembuktian dan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah sah jika mengacu pada keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing dan memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka hakim akan memeriksa kembali pada alat bukti lain yang sah menurut hukum.Kata kunci: pembuktian; perkawinan; siri ABSTRACTA child born from an unregistered marriage will be said to be an illegitimate child and it is necessary to prove it in accordance with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Such as the case in Decision Number 125/Pdt.P/2022/PA.Sor and Decision Number 89/Pdt.G/ 2020/PA.Sbh where each of the fathers does not want to do scientific proof or DNA test according to Constitutional Court Decision. This study aims to determine the evidence and rights of children born in unregistered marriages through the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Islamic Law. This study uses a normative juridical approach by using information data collection obtained from library research and field research (interviews). Based on the results of the study, the status of unregistered marriages according to Law Number 16 of 2019 and Islamic Law is valid if it refers to the validity of marriage according to the law of each religion and pays attention to the terms and pillars of marriage. In the event that the father does not want to prove according to the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, the judge will re-examine other evidence that is legal according to law.Keywords: evidence; marriage; siri]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA YURIDIS DAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ]]>
<![CDATA[Mohammad Hilman Mursalat]]>;
<![CDATA[Efa Laela Fakhriah]]>;
<![CDATA[Tri Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.986
<![CDATA[ABSTRAKKemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mencapai pada tahap bidang kesehatan dimana tidak hanya dalam implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK), tetapi juga dalam penyediaan layanan kesehatan. Sistem teknologi informasi yang terintegrasi dalam bidang kesehatan atau e-health dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis agar penerima dan pemberi pelayanan kesehatan semakin mudah dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan pun telah mengalami perubahan signifikan yang cepat selama pandemi COVID-19 dan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 untuk tetap melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat maka pemberian kesehatan jarak jauh dengan menggunakan TIK atau disebut Telemedicine semakin berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut memicu munculnya layanan kesehatan berbasis digital atau platform e-Health tanpa adanya suatu validasi, kewenangan khusus serta regulasi yang cukup. Secara prinsip platform layanan kesehatan tersebut serupa dengan Telemedicine karena memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, namun apabila mengacu definisi operasional Telemedicine dalam perundang-undangan jelas kedua layanan ini berbeda pada mekanisme pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan Telemedicine di Indonesia dan bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi penerima pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Telemedicine. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, bahwa sejatinya perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan Telemedicine itu sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum secara adil.Kata kunci: perlindungan hukum; telemedicine; COVID-19; e-health. ABSTRACTInformation and Communication Technology has made progress at the health stage which is not only in the implementation of the Health Information System (SIK), but also in the provision of health services. An integrated information technology system in the health sector or e-health is used to improve the quality of medical services so that it is easier for recipients and health service providers to provide health services. The provision of health services has also undergone significant rapid changes during the COVID-19 pandemic and in order to suppress the spread of COVID-19 to continue to provide services to the community, providing remote services using ICT or called Telemedicine is growing in Indonesia. These developments trigger the emergence of digital-based health services or e-Health platforms without any validation, special authority and adequate regulations. In general, the health service platform is similar to Telemedicine because it provides health services remotely, but referring to the operational definition of Telemedicine in the law, these two services differ in the implementation mechanism. This study aims to analyze the extent of the regulation of Telemedicine in Indonesia and the principles of legal protection for recipients of health services and health workers in implementing Telemedicine. Using a research method with a normative juridical approach, that in fact legal protection for the implementation of Telemedicine itself is a mandate from the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) which states that everyone has the right to recognition, guarantee, protection, law and equal treatment in Indonesia before the law fairly.Keywords: protection law; telemedicine; COVID-19; e-health.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PENULISAN DAN PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BERDASARKAN UU BENDERA DAN BAHASA DIKAITKAN DENGAN UPAYA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA ]]>
<![CDATA[Happy Yulia Anggraeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1039
<![CDATA[ABSTRAKMaraknya penggunaan bahasa asing dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus, semakin menekan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah yang diteliti tentang kepastian hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia, dan strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.Artikel ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan mengkaji UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap praktik kewajiban penggunaan bahasa asing (Inggris) pada artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidakpastian hukum karena tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus, sehingga juga melanggar Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa serta Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar selain memenuhi syarat indeksasi Scopus, juga tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan sistem dua bahasa atau bilingual, sebagaiman ditetapkan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.Kata kunci: artikel ilmiah, bahasa Indonesia, kepastian hukum. ABSTRACTThe widespread use of foreign languages in writing and publishing scientific articles in national journals accredited by SINTA 1 and indexed by Scopus, further suppresses the use of Indonesian in the world of education in an effort to educate the nation's life. The problems studied are regarding the legal certainty of the use of Indonesian in scientific articles published in national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus according to the Flag and Language Law and Presidential Decree on the Use of Indonesian, and strategies that should be carried out by managers of national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus in order to remain fulfil the obligation to use the Indonesian language according to the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of the Indonesian Language.This article uses analytical descriptive writing methods and normative juridical and sociological juridical approaches, by examining the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language on the mandatory practice of using a foreign language (English) in national journal articles accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus.The results of the study indicate that there is legal uncertainty because Indonesian language is not used in writing and publishing scientific articles published in national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus, thus violating Article 29 paragraph (1) and Article 35 paragraph (1) of the Law on Flags and Languages and Article 23 paragraph (1) and Article 31 paragraph (4) of the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language. The strategy that should be carried out by the manager of the Sinta 1 accredited and Scopus indexed national journal so that in addition to meeting the Scopus indexation requirements, it also fulfil the obligation to use Indonesian according to the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language by using a bilingual or bilingual system, as state at Article 31 paragraph (4) of the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language.Keywords: scietific articles/manuscript, Indonesia language, legal certainty.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN HARGA BARANG SECARA TIDAK WAJAR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Luh Widya Saraswati]]>;
<![CDATA[Susilowati Suparto]]>;
<![CDATA[Elisatris Gultom]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1081
<![CDATA[ABSTRAKDampak buruk dari situasi pandemi Covid-19 membawa permasalahan baru pada perlindungan hak-hak konsumen. Hal ini terjadi ketika akses konsumen terhadap kebutuhan dasar menjadi sulit akibat tindakan panic buying oleh masyarakat. Tindakan panic buying tersebut berimbas pada meningkatnya permintaan akan sejumlah barang tertentu yang dirasa vital pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Meningkatnya permintaan dan sedikitnya penawaran yang ada di pasaran mengakibatkan harga sejumlah barang tersebut mengalami peningkatan yang sangat drastis dari harga normal pada umumnya. Kenaikan harga yang tidak wajar ini membuat konsumen keberatan sebab konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang-barang tertentu yang harganya telah naik secara drastis. Pihak penjual memanfaatkan kondisi abnormal akibat terjadinya pandemi Covid-19 guna mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu: studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pertama, Dalam pengaturan terkait kenaikan harga barang yang tidak wajar belum ditemukan adanya ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi. Kedua, Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus Covid-19 sampai saat ini dieasa belum optimal. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan Covid-19, namun tidak ada pengaturan terkait perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar. Kata kunci: covid-19, kenaikan harga, perlindungan konsumen. ABSTRACTThe bad impact of the Covid-19 pandemic situation brings new problems to the protection of consumer rights. This happens when consumers' access to basic needs becomes difficult due to panic buying by the community. The act of panic buying has resulted in increased demand for certain items that are considered vital during the Covid-19 pandemic. The increasing demand and the lack of supply in the market resulted in the prices of these goods experiencing a very drastic increase from the normal prices in general. This unreasonable price increase makes consumers object because consumers have no other choice but to buy certain goods whose prices have increased drastically. The seller takes advantage of abnormal conditions due to the Covid-19 pandemic to take the maximum benefit from consumers. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research phase is carried out in 2 ways, namely: literature study and field study. After the data was obtained, it was analyzed using a qualitative juridical approach. The results obtained from this study are: First, in the regulation related to the increase in the price of goods that are not fair, there is no provision that prohibits business actors from setting high prices. Second, legal protection for consumers related to the soaring price of masks due to the Covid-19 virus has not yet been optimal. The government issued various regulations related to the handling of Covid-19, but there were no regulations related to consumer protection in order to obtain much needed goods according to the exchange rate.Keywords: covid-19, price increase, consumer protection.]]>
<![CDATA[CONFLICT ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS RELATED TO TRADEMARK RIGHTS AND PUBLIC HEALTH RIGHTS: PROHIBITION OF DISPLAY OF CIGARETTE PACKAGES AT POINT-OF-SALE BASED ON INDONESIA'S POSITIVE LAW ]]>
<![CDATA[Tamara Putri Berliani]]>;
<![CDATA[Muhamad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Eddy Damian]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1083
<![CDATA[In attempt to reduce tobacco consumption and implement preventive measures through regulations such as the prohibition of displaying cigarette packs at points of sale regulated by the WHO FCTC, a dilemma arises regarding the protection of the intellectual property rights of trade owners, with public health. Based on this background, this study aims to examine two objectives. First, regarding what legal theory may be used as a legal basis for Trademark Rights owners against the prohibition of displaying cigarette packs at points of sale and second, regarding whether the implementation of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications violates the WHO Framework Convention on Tobacco Control 2003 regarding the prohibition of displaying cigarette packs in points of sale. This study uses an adjusted approach method in this writing, namely through normative juridical and qualitative juridical approaches.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS WARGA DAGO ELOS MELAWAN KELUARGA MULLER: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022 ]]>
<![CDATA[Amalia Nurfitria Syukur]]>;
<![CDATA[Hajriyanti Nuraini]]>;
<![CDATA[Yusmiati Yusmiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1085
<![CDATA[ABSTRAKSengketa tanah Dago Elos melawan Keluarga Muller yang bermula pada tahun 2016 sudah melalui Peninjauan Kembali pada tahun 2022. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/109 PDT/2022, mengabulkan gugatan Keluarga Muller dan menyatakan bahwa Keluarga Muller memiliki hak atas kepemilikan objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, 374 dan menyerahkan tanah tersebut kepada PT Dago Inti Graha. Adanya putusan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi warga Dago Elos. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 109 PK/PDT/2022 dan apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, lalu dalam melakukan pemecahan isu hukum menggunakan objek kajian pokok ratio decidendi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 109 PK/PDT/2022 tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dan tidak berkeadilan.Kata kunci: hak atas tanah; pendaftaran tanah; pertimbangan hakim. ABSTRACTThe Dago Elos land dispute against the Muller’s Family which began in 2016 has gone through a judicial review in 2022. The Supreme Court in its Decision Number 109 PK/109 PDT/2022, granted the Muller Family’s claim and stated that the Muller Family has the right to ownership of the land object of Eigendom Verponding Number 3740, 3741, 374 and handed over the land to PT. Dago Inti Graha. This decision has caused injustice to the residents of Dago Elos. Therefore, this paper focuses on how the judge's considerations in Decision Number 109 PK/PDT/2022 are and whether it is in accordance with the provisions in force in the Basic Agrarian Law and related laws and regulations. This research method is a normative method using a case approach, then in solving legal issues using the main study object of the ratio decidendi. The results of this study indicate that the judge's consideration in the decision Number 109 PK/PDT/2022 is not in accordance with Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Basic Agrarian Principles, Article 28 H paragraph (4) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and related laws and regulations and is not fair.Keywords: judge’s decision; land registration; land rights.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI (STUDI TENTANG PENCEMARAN DAN PERUSAKAN YANG TERJADI DI SUNGAI CITARUM) ]]>
<![CDATA[Putra Adi Fajar Winarsa]]>;
<![CDATA[Mien Rukmini]]>;
<![CDATA[Agus Takariawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1066
<![CDATA[ABSTRAKGagasan untuk mempidanakan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup melalui kebijakan pidana semakin menguat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakomodir korporasi” sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun pada prakteknya ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana. Seperti belum adanya korporasi yang dijatuhi sanksi pidana dalam kasus pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. “Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji permasalahan tentang implementasi pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia, dan upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Terkait implementasi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran di DAS Citarum, pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi berupa sanksi pidana denda, dan terhadap para pemimpin atau pengurus korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana badan. Dalam rangka optimalisasi penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di DAS Citarum dapat menggunakan melalui dua mekanisme pertama, melalui mekanisme penal (pemidanaan), dan kedua melalui mekanisme integratif, yaitu mengkombinasikan mekanisme non penal dan penal.” Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; korporasi; das citarum ABSTRACTThe idea of criminalizing corporations as the actors of environmental criminal act, through criminal policies was getting stronger. Law No. 32 of 2009 on Protection and Management Environment has accommodated the corporation as the subject of criminal liability. But in practice there are some obstacles faced in implementing law enforcement for corporations as the criminal acts. Like there are no sanctions for the corporations who was damaging Citarum River Region (DAS Citarum). This research focused to analysis the problem of implementation environmental criminal responsibility conducted by corporation according to law in Indonesia, and efforts to overcome environmental criminal act conducted by corporations. In this research used normative juridical as the method research. The implementation of law enforcement conducted by corporations who was damaging the Citarum River Region (DAS Citarum), criminal liability can be imposed to the corporations formed of penal sanctions, and for corporate leaders can be imposed jail criminal sanctions. In order to optimize the handling of environmental crimes committed by corporations in the Citarum Watershed, these are two mechanisms can be used, through a penal mechanism (punishment), and secondly through an integrative mechanism, non-penal and penal mechanisms.Keywords: criminal responsibility; corporate; citarum river region.]]>
