cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum" : 22 Documents clear
KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN YANG KEJAM (EXTRA ORDINARY CRIME) : SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS DALAM HUKUM PIDANA Hapsoro, Wim
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.111

Abstract

Terorisme menjadi kejahatan serius yang menjadi ancaman nasional maupun internasional. Kejahatan ini sudah ada sejak dulu namun berevolusi terus menerus dengan bentuk, motif, pelaku, dan dampak yang berbeda-beda.Terorisme merupakan kejahatan dengan menyebarkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diarahkan pada masyarakat sipil yang tidak bersalah sebagai bentuk intimidasi dan ancaman pada pemerintah guna mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama. Kejahatan terorisme initergolong dalam extraordinary crime karena melanggar Hak Asasi manusia terutama hak untuk hidup, tergolong kejahatan transnasional, dan memilikidampak yang massif untuk keamanan individu maupun kedaulatan negara. Oleh karena dampak, bentuk kejahatan, dan motif yang terus ada dan berevolusi, maka dari itu perlua ada Upaya dan Tindakan tegas dalam pemberian hukuman dan upaya pencegahan guna meminimalisir gerakan-gerakan terror. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terorisme sebagai extraordinary crime dan meninjaunya dari sisi hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normative menggunakan kajian literature dari data, artikel, jurnal, buku, dan kajian hukum terutama pada Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Tindak PidanaTerorisme. Hasil kajian dari Undang-Undang No. 5 tahun 2018 menunjukkan beberapa aturan dari bentuk tindak kejahatan terorisme baik sebagai pelaku, pendukung, maupun penyebar ideologi-ideologi yang sifatnya radikal. Selain itu terdapat pula Upaya pemerintah dalam Upaya pencegahan terorisme yaitu kesiap siagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA RAMAH DISABILITAS Modeong, Riri S
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.169

Abstract

Desa Ramah Disabilitas adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman, di mana semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat hidup dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggagas dan menjelaskan pentingnya pendekatan Desa Ramah Disabilitas dalam mempromosikan inklusi sosial dan kesetaraan bagi orang-orang dengan disabilitas. Dalam Hal ini Metode yang dilakukan ialah metode penelitian yuridis normative dan empiris. Metode penelitian Yuridis Normative ialah metode yang dilakukan melalui literatur, penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan – bahan Pustaka atau lainnya sedangkan metode penelitian empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman praktis tentang implementasi dan efektivitas Desa Ramah Disabilitas di lapangan.. Dalam konteks pembangunan Desa Ramah Disabilitas, partisipasi aktif dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan orang-orang dengan disabilitas itu sendiri, sangat penting. Kolaborasi yang baik dan pemahaman bersama tentang kebutuhan dan harapan orang-orang dengan disabilitas merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dan mencapai inklusi sosial yang lebih baik. Namun, untuk berhasil mengimplementasikan Desa Ramah Disabilitas, beberapa tantangan harus dihadapi dan solusi harus ditemukan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu disabilitas di masyarakat, keterbatasan sumber daya dan pendanaan, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan berkelanjutan harus dikembangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melibatkan pemerintah, baik pada tingkat lokal maupun nasional, dalam membangun kebijakan dan regulasi yang mendukung Desa Ramah Disabilitas. Ini melibatkan mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusi dan aksesibilitas dalam perencanaan pembangunan desa, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi program-program Desa Ramah Disabilitas. Kata Kunci : Desa Ramah Disabilitas, Kebijakan Pemerintah, penyetaraan, Hak Penyandang disabilitas
Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Alasan Perceraian Pada Pengadilan Agama Mahfuzah, Fadhilah; Putri, Helvia
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.174

Abstract

Marriage is a relationship between a man and a woman. However, a decision was found in the Religious Court in the case of the wife's lawsuit after finding out that her husband had deviant sexual behavior. This normative legal research was carried out by analyzing the main legal material, namely the Religious Court Decision on divorce case Number 425/Pdt.G/2016/PA.Crp, as well as other secondary legal materials such as court decisions, legislation, legal theory. The results of this study show that the husband's sexual deviant behavior before marriage was not known to the wife until they entered into household life. After being married for a long time, the wives discovered that their husbands had deviant sexual behavior. Based on the judge's considerations in the three decisions, the wife as the plaintiff was the injured party on the grounds that her husband had deviant sexual behavior even though the regulations only confirmed this because of the frequent occurrence of disputes and disharmony in domestic life. Apart from that, the husband's deviant sexual behavior will not achieve the goals of marriage and in Islamic law sexual deviation is a prohibited act. The issue of deviant sexual behavior is feared to bring harm if the household is maintained.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA Watkat, Fransiscus Xaverius; Ingratubun, Muhammad Toha; Ingsaputro, Muhammad Hafiz; Hartantyo, Arie Tri
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.175

Abstract

Data Pribadi merupakan hak pribadi atau privasi yang wajib dilindungi oleh Pengendali Data Pribadi, baik itu bersifat orang perorangan dan/atau badan hukum. Namun dalam prakteknya masih saja terjadi kebocoran Data Pribadi Warga Negara yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi akibat dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan pengelolaan pengendali data pribadi terhadap sistem keamanan aplikasi yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa, walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2022. Namun, dalam konteks pertangungjawaban pidana, dalam UU Perlindungan Data Pribadi tidak terdapat satu pasal pun yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Pengendali Data Pribadi akibat dari kesalahan dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia, sebagaimana kewajiban yang diamatkan dalam Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perlindungan Data Pribadi.
PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE Ginting, Yuni; Tumbelaka, Anastasia; Antonius, Andrean; Nirwana, Clara; Mulia, Clarissa; Shodikin, Khoirul; Annisa, Reza; Syallomeita, Sharron; Firliyani, Zahwa
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.176

Abstract

Inovasi keuangan melibatkan penciptaan peranti keuangan baru serta pengembangan teknologi dan pasar keuangan yang lebih maju. Istilah finansial teknologi atau fintech diaplikasikan supaya mampu menggambarkan inovasi dalam layanan keuangan yang telah mengadopsi teknologi modern. Satu dari sebagian contohnya ialah perusahaan pinjaman online. Dalam progres pinjaman online, calon peminjam diwajibkan mengagih nomor kontak, akun media sosial, serta nomor kontak darurat. Perihal ini bertujuan supaya mampu menjauhi ketidakmampuan peminjam membereskan utangnya. Pihak perusahaan biasanya berkomunikasi dengan kontak darurat tanpa sepengetahuan mereka, memberitahukan bahwa peminjam menyandang utang, meskipun kontak darurat tidak pernah dimintai izin sebelumnya. Tindakan ini dianggap sebagai penyalahgunaan data pribadi kontak darurat, sehingga diwajibkan perlindungan hukum supaya mampu menjaga hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan supaya mampu menganalisis relasi hukum antara perusahaan pinjaman online dan kontak darurat, serta bagaimana perlindungan hukum yang bisa diterapkan kepada kontak darurat yang datanya didaftarkan secara sepihak dan disalahgunakan. Jenis penelitian yang diaplikasikan ialah yuridis-normatif, dengan bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan mengkaji relasi hukum dan perlindungan yang ditata dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berupa transisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024 Mulyadi, Dedi; Simbolon, Cindy Claudia; Baidhowi, Nayla Ratu; Januwati, Pusfa; Lananda, Ardelia; Rahmah, Mila Arastasya
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.185

Abstract

The implementation of regional head elections (Pilkada) in Indonesia faces various challenges, including the phenomenon of empty boxes that reflect public dissatisfaction with the candidates nominated. In the context of democracy, Pilkada should be a means for the people to express their sovereignty. However, the issue of the threshold and the practice of "party buying" hinder healthy political participation. The approach method in this study is to use a normative legal approach, namely a legal research method that examines library materials or secondary data. The identification of problems in this study is the Background of the Initial Phenomenon of Empty Boxes, Problems or Implementation of Pilkada Against Empty Boxes in Several Regions in Indonesia, and how Efforts to Resolve Pilkada Against Empty Boxes. The purpose of this study is to analyze in more depth the phenomenon of empty boxes in the 2024 Pilkada in the perspective of the Constitutional Court Decision No. 60 / PUU-XXII / 2024, as well as to add insight and information regarding the phenomenon of empty boxes in the 2024 Pilkada in the perspective of the Constitutional Court Decision No. 60 / PUU-XXII / 2024. The results of the study show that although the Constitutional Court's decision provides space for candidates without a threshold, challenges remain in terms of candidate quality and public acceptance. Internal party cadre formation is a strategic step to produce leaders who are more representative and able to answer the aspirations of the people. This study suggests the need for reform in the electoral system to improve the quality of democracy in Indonesia.
UPAYA HUKUM PEMBEBASAN TANAH PUSAKA TINGGI UNTUK PENGADAAN JALAN TOL DI SUMATERA BARAT Dwi Putra, Diki Okta
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.191

Abstract

In 2018 the government started the construction of the padang-pekanbaru toll road project which is targeted to be operational in 2023, which is part of the trans-Sumatra toll road development project initiated by the government. but until now at the end of 2021 the construction process has not yet reached 50 percent and the end of 2024 is still 85 percent past the target limit. One of the most important factors hampering the construction of this toll road is the problem of land acquisition in areas that are mostly high heirloom land. The method in this writing uses normative juridical. The problem in this paper is how the process of land acquisition if the object is high heirloom land in West Sumatra and what are the legal efforts of the government to acquire high heirloom land in West Sumatra which are considered not detrimental to the rights of indigenous peoples to high heirloom land. high heirloom land can legally be sold on the grounds of public interest, but this is different from the customary law in West Sumatra where this high heirloom land cannot be sold. The legal efforts of the government itself continue to follow the applicable laws and regulations, namely Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest, but on the other hand the government also considers and pays attention to community requests in accordance with the provisions of their customary law.
PENGARUH TEORI PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP DINAMIKA NORMA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Utami, Tanti Kirana; Lananda, Ardelia; Simbolon, Cindy Claudia; Rahmah, Mila Arastasya; Baidhowi, Nayla Ratu; Januwati, Pusfa
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.199

Abstract

The theory of legislation in the formation and change of law in Indonesia has a very important position. This is because the theory of legislation can provide structure and direction for the development of effective law and in accordance with the needs of society. In Indonesia, the theory of legislation aims to create a legal system that is in accordance with the principles of the rule of law and Pancasila. The purpose of this study is to analyze in more depth the Influence of the Theory of Legislation on the Dynamics of Legal Norms in the Indonesian Legal System. The approach method in this study is to use a normative juridical approach, namely a legal research method that examines library materials or secondary data. The identification of problems in this study is the Influence of the Theory of Legislation on the Quality of Implementation of Legal Norms in Indonesia, Factors that Influence the Application of the Theory of Legislation in the Practice of Legal Formation in Indonesia, and the Impact of the Application of the Theory of Legislation on the Stability of Legal Norms in the Legal System in Indonesia. The application of the theory of legislation in Indonesia aims to create systematic, fair, and effective regulations by involving community participation. Therefore, comprehensive reform of the legal system and transparent and professional law enforcement are essential to improve the quality of legal norms and strengthen public trust in the justice system.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AMARTHA PATAS MELALUI MUSYAWARAH DESA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA Lubis, Muhammad Azmi Farid; Fachrurozi, Aal; Putra, Nouval Rivaldi; Fikri Fadhil, Muhammad; Hurruzia, Khansa; Gultom, Elisatris
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.110

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are legal entities that aim to manage and develop the potential of village resources as well as to improve the quality of life of village communities and strengthen village capabilities. However, its progress is certainly not easy, one of which is BUM Amartha Patas Village which has stopped operating after a three-year hiatus. Basically, BUM Desa cannot be dissolved and simply stops operating because this could give rise to other legal consequences. The management's responsibilities remain even though BUM Desa has been on hiatus for three years. This research is juridical-normative legal research aimed at finding and formulating legal arguments. This research has the characteristic of studying the object of legal research in terms of legal principles. The research results show that the responsibility of the BUM Desa management does not end with the cessation of business activities. They must complete all ongoing activities, settle the assets and obligations of BUM Desa, as well as protect community assets and settle debts. Cessation of business activities does not erase the legal status of BUM Desa as a legal entity. The dissolution of BUM Desa is defined as the cessation of business activities, with assets and liabilities remaining and must be handled legally.
RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020) Zamroh, Alifatul Renawati; Handayati, Nur; Subekti; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.134

Abstract

This study analyzes the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the civil case No. 1682 K/Pdt/2020 involving Muhammad Hikman Ballagi as the Applicant and PT. Astra Sedaya Finance as the Defendant. The case focused on a dispute surrounding vehicle financing that caused material and intangible losses to the plaintiff. The study uses a normative jurisprudence method with a case approach to investigate various court decisions, ranging from the Kendari State Court, the South Eastern Sulawesi High Court, to the Supreme Court. The results of the investigation show that the Supreme Court rejected the petition of the plaintiff's cassation and sentenced him to pay the costs of the case at all levels of the court. The study provides insight into the legal considerations used by the courts in settling the financing of vehicles and its impact on the parties to the dispute. The dispute relates to a financing agreement with a trust guarantee between the plaintiff and the defendant. The case involves a judge's consideration of acts of non-performance, the seizure of a car without a detailed basis, and the obligation to pay monthly contributions. The judge also considers the legal protection of the parties as well as the principle of justice in determining the decision.

Page 1 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum