cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SANDE DALAM SISTEM GADAI DI PAGARALAM Prianto, Rocky Eric; Pramitasari, Anisya Rizky; Jhohan, Muhammad; Sagita, Rury
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.714

Abstract

Praktik sande merupakan bentuk gadai tradisional yang hidup dalam masyarakat adat Besemah di Pagaralam, di mana penyande menyerahkan tanah perkebunan atau pertanian kepada penating (penerima gadai) sebagai jaminan atas utang. Dalam praktiknya, penating tidak hanya menahan objek gadai, tetapi juga menguasai dan mengambil seluruh hasil tanah tanpa batas waktu yang jelas serta tanpa pengurangan terhadap utang pokok. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait prinsip rahn (gadai) yang menekankan keadilan dan keseimbangan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konstruksi dan pelaksanaan praktik sande dalam sistem gadai adat di Pagaralam serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip rahn dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka menggunakan bahan hukum berupa Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI tentang rahn, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sande mengandung penyimpangan dari prinsip rahn, terutama terkait pengambilan manfaat atas barang jaminan, kepemilikan yang tetap berada pada rahin (pemberi gadai), serta asas keadilan. Selain itu, dalam bentuk “sande mati” terdapat potensi peralihan kepemilikan secara de facto yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum perdata.
EFEKTIVITAS ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DI ERA GLOBALISASI DIGITAL : ANALISIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN EKSEKUTABILITAS PUTUSAN Windria Ilahude, Armilda Marsya Eka
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.717

Abstract

Efektivitas arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dagang dalam era globalisasi digital serta menilai tingkat kepastian hukum dan eksekutabilitas putusannya dalam praktik di Indonesia. Transformasi ekonomi digital yang ditandai dengan kontrak elektronik, transaksi lintas batas, dan bukti digital menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan adaptif dibanding litigasi konvensional. Arbitrase menawarkan keunggulan berupa kerahasiaan, pilihan arbiter ahli, serta efisiensi waktu, namun efektivitasnya masih terkendala oleh tingginya biaya, keterlambatan proses, kualitas putusan yang variatif, serta intervensi pengadilan melalui pembatalan dan hambatan eksekusi. Inkonsistensi penerapan public policy, perbedaan prosedur administratif, dan kurangnya pedoman mengenai bukti elektronik turut melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dengan standar internasional, pembatasan ruang intervensi pengadilan, penguatan kelembagaan arbitrase, serta pengembangan online arbitration dan pedoman pembuktian digital untuk memastikan arbitrase tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan sengketa dagang di era digital.
ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI Gea, Benediktus Josua; Manalu, Agnes Elisabeth; Simorangkir, Ayub Desrika; Sinaga, Iwidya Risti; Silaban, Jessi Aprilia; Maharani, Silvia; Ulandari; Amry, Taufiq Ramadhan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.718

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena maladministrasi dalam konsep Rechsstaat yang menghambat terwujudnya Good Governance dan pelayanan publik yang akuntabel. Meskipun standar universal telah ditetapkan, terdapat kesenjangan antara norma ideal dengan praktik birokrasi yang mencederai hak konstitusional masyarakat. Penelitian difokuskan pada analisis bentuk maladministrasi dan efektivitas pengawasan Ombudsman, dengan menyoroti anomali di Kota Medan di mana predikat administratif tinggi tidak selaras dengan realitas keluhan infrastruktur dan kesehatan di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dihimpun melalui studi pustaka dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi merupakan pengkhianatan etika publik yang dipicu oleh resistensi birokrasi serta lemahnya penegakan sanksi atas rekomendasi pengawas. Disfungsi birokrasi ini menegaskan urgensi reformasi komprehensif, terutama transformasi kultural untuk mengubah mentalitas aparatur dari "penguasa" menjadi "pelayan". Penelitian menyimpulkan bahwa kunci kepastian hukum substantif terletak pada sinkronisasi pengawasan internal dan eksternal serta penegakan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap pola maladministrasi lokal agar cita-cita pemerintahan bersih tidak sekadar menjadi retorika, melainkan memberikan perlindungan hukum nyata bagi masyarakat.
KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN SEBAGAI TANTANGAN PERLINDUNGAN PETANI DALAM KERANGKA HUKUM PERTANIAN INDONESIA Paminto, Saptaning Ruju; Lananda, Ardelia
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.719

Abstract

Inequality in agricultural land ownership in Indonesia is a structural issue that directly weakens the bargaining position and economic access of smallholder farmers. Although Indonesia's agrarian legal framework normatively affirms the principles of social justice, the social function of land, and restrictions on land ownership, land ownership and control remain concentrated in certain groups. This situation raises questions about the extent to which agricultural law is able to provide equitable protection for farmers. This study aims to analyze the regulation of agricultural land ownership within Indonesia's agricultural legal framework related to farmer protection, examine the factors causing inequality in land ownership that remain challenges in efforts to protect farmers under Indonesian agricultural law, and examine the role of Indonesian agricultural law in addressing inequality in land ownership to achieve equitable protection for farmers. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively to assess the consistency of norms and the political direction of agrarian law. The results show that although Indonesian agrarian law normatively contains instruments for limiting and equalizing land ownership, inequality persists due to weak implementation, regulatory disharmony, and ambiguous policies between redistribution and investment. Protection of farmers in agricultural law depends on the state's consistency in internalizing the principles of social justice in the substance, institutions, and agrarian policies so that the law functions not only to regulate, but also to transform conditions of inequality in land ownership.
KONSEKUENSI SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN YANG BERPOTENSI KELIRU Mulyadi, Dedi; Lananda, Ardelia; Putri Hidayat, Feyza Ashila; Muldiyanti, Suci; Apriliani, Syifa
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.720

Abstract

Constitutional Court decisions have the unique characteristic of being final and binding. This characteristic means that decisions made by the Constitutional Court immediately acquire permanent legal force upon pronouncement and are binding on all citizens, state institutions, and related parties. The absence of further legal remedies such as appeals, cassation, or judicial review makes Constitutional Court decisions absolute in the Indonesian constitutional system. On the one hand, this characteristic aims to guarantee legal certainty, maintain the stability of the legal system, and prevent conflicts of interpretation of the constitution. However, on the other hand, this final and binding nature can raise problems if the resulting decision has the potential to contain errors in the interpretation of norms, legal considerations, or resulting policy implications. This condition creates a dilemma between the principles of legal certainty and substantive justice in constitutional practice. This study aims to analyze the consequences of the final and binding nature of Constitutional Court decisions on the possibility of potentially erroneous decisions. The method used is a normative approach by examining relevant laws and regulations, legal theory, and doctrine. The results of the study show that although a final and binding nature is necessary to maintain the supremacy of the constitution, an academic oversight mechanism and constitutional evaluation are still needed to minimize the potential for errors in Constitutional Court decisions.
PEMBENTUKAN NILAI KARAKTER BERBASIS PRAKTIK DALAM MEMBENTUK SIKAP ANTIKORUPSI SISWA SEKOLAH DASAR DI INDONESIA Pageh, I Ketut; Kurniawan, Ifan Kurniawan; Sutan Nokoe, Nurhayati; Safitri, Syalwa; Kesya Jaya Ananta, Ratu; Azzahra, Sabrina
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.740

Abstract

Degradasi moral seperti korupsi masih menjadi persoalan serius yang terus berulang dari waktu ke waktu dan berpotensi memengaruhi pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan pembentukan nilai-nilai karakter secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembentukan nilai pendidikan karakter berbasis praktik dalam membentuk sikap antikorupsi pada siswa sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif-kritis. Fokus penelitian terletak pada analisis dan penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan nilai-nilai karakter berbasis praktik dapat dilakukan melalui kegiatan nyata seperti pembiasaan sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan peduli dalam lingkungan sekolah. Kegiatan praktik seperti simulasi kejujuran, kerja kelompok, serta aktivitas berbasis pengalaman langsung terbukti mampu menanamkan nilai antikorupsi secara lebih efektif. Dengan demikian, model pembentukan berbasis praktik menjadi pendekatan yang relevan dalam membentuk sikap antikorupsi sejak jenjang sekolah dasar. Selain itu, keterlibatan guru dan lingkungan sekolah secara konsisten juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan nilai-nilai tersebut secara berkelanjutan. Peran orang tua di rumah juga sangat diperlukan guna memperkuat pembiasaan nilai karakter, sehingga terjadi kesinambungan antara pendidikan di sekolah dan di lingkungan keluarga dalam membentuk pribadi yang berintegritas.
PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Muhammad Ismunandar Agung; Ali Maskur
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.478

Abstract

Korupsi adalah permasalahan yang selalu terjadi dan tidak berhenti mengenai kabar buruknya, hal tersebut diperlukan cara yang efektif dalam memberantas korupsi. Meski lembaga KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki berbagai teori dalam pemberantasan kroupsi, namun pendidikan sebagai bentuk pencegahan harus diterapkan. Pada penulisan ini menggunakan metode kepustakaan yaitu mencari data atau sumber penelitiannya didapatkan dari buku dan bahan bacaan lainnya. Teori yang dipakai adalah menggunakan teori Syaikh Az-Azarnuji seorang ilmuwan Timur, pada kitabnya yang berjudul Alala dijelaskan enam point penting agar penyampaian ilmu atau pendidikan berjalan dengan efektif. Hasil dari penelitian ini menemukan berbagai kendala mengapa pendidikan dilingkungan mahasiswa tidak berjalan efektif terkhusus pendidikan antikorupsi, hal tersebut dikarenakan dana dan metode pendidikan yang masih kurang. Karena itulah seharusnya pemerintah atau setiap individu lebih mementingkan pendidikan jika ingin negara ini terbebas dari korupsi, pendidikan yang buruk menciptakan masyarakat yang berkualitas rendah dan masyarakat seperti itulah yang menjadi ladang subur terjadinya korupsi. Prinsip pendidikan antikorupsi harus diterapkan dengan metode yang berkelanjutan serta relevan bagi setiap jenjang akademik.
KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NARKOTIKA PADA PUTUSAN PENGADILAN Muh. Gempar Dahlan; Fenty U Puluhulawa; Irlan Puluhulawa
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v7i1.745

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menelaah makna Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menguraikan penerapan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/PID/PT.PDG. Persoalan hukum tersebut akan ditelaah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan perundang-undangan dalam menjawab permasalahan. Hasil analisis merumuskan bahwa penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersumber dari rumusan norma yang belum memberikan kejelasan makna, khususnya terhadap unsur “menguasai”, serta dari praktik penegakan hukum yang dalam beberapa hal masih bersifat formalistik. Makna dari penerapan pasal tersebut kemudian terlihat dari Penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang, dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG, Pengadilan Tinggi Padang telah menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak semata-mata berdasarkan keberadaan narkotika, melainkan melalui penilaian yang cermat dan menyeluruh terhadap fakta hukum serta pembuktian unsur kesalahan. Putusan ini menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum narkotika dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, sekaligus mencerminkan kesesuaian dengan arah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya pembuktian unsur kesalahan secara nyata dalam penerapan ketentuan pidana.
URGENSI PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI Eren Arif Budiman
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) pada pelayanan publik. AUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang menjadi dasar dan pedoman bagi terselenggaranya pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, serta bebas dari ketidakadilan, pelanggaran aturan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Perkembangan pengaturan prinsip AUPB semakin diperkuat dengan disahkannya UU Administrasi Pemerintahan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari disahkannya konsep walfare state, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk melalui pelayanan publik. Dengan diberlakukannya AUPB, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang wajib dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus menjadi sarana bagi warga negara untuk menindak penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang dari norma tersebut.

Page 14 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum More Issue