cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI STUDI KASUS MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Nur Fadiah Anisah; Septy Amelia Handayani; Desak Andini Parameswari; Yudi Widagdo Harimurti
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.598

Abstract

Fenomena mutilasi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sadis dan kejam yang menimbulkan keresahan serius di masyarakat serta menantang sistem hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Kasus-kasus mutilasi yang marak terjadi memperlihatkan adanya celah dalam pengaturan hukum pidana yang belum secara spesifik mengantisipasi dan menanggulangi perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, urgensi pembaharuan hukum pidana menjadi krusial agar dapat merespons dinamika kejahatan mutilasi yang semakin bervariatif sekaligus menegakkan rasa keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perspektif kriminologi yakni menganalisis tindak pidana mutilasi tidak hanya dari aspek normatif hukum tetapi juga dari dimensi penyebab, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan kelemahan regulasi pidana saat ini, menelaah faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi pelaku mutilasi, serta menawarkan urgensi pembaharuan hukum pidana yang lebih responsif dan humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai mutilasi berdampak pada lemahnya efek jera dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana Indonesia diperlukan dengan memasukkan pengaturan spesifik terkait mutilasi, mempertimbangkan pendekatan kriminologi dalam pemidanaan, serta memperkuat kebijakan kriminal yang berpihak pada korban sekaligus masyarakat luas.
KAJIAN PEMIKIRAN REALISME HUKUM OLIVER WENDELL HOLMES, KARL LIESELLYN, DAN JEROME FRANK DALAM KONTEKS HUKUM DI INDONESIA Hendra Setiawan; Sinta Khairani; Azhari Muda; Parningotan Malau
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.612

Abstract

Kajian ini membahas pemikiran realisme hukum yang dikembangkan oleh Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank serta relevansinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Realisme hukum lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang menempatkan hukum sebatas sistem logis dan terpisah dari realitas sosial. Holmes menekankan bahwa kehidupan hukum dibentuk oleh pengalaman, bukan logika semata. Llewellyn memperluasnya melalui The Law-Job Theory yang menyoroti fungsi sosial hukum, sementara Frank menambahkan dimensi psikologis dengan menilai bahwa kepribadian hakim turut memengaruhi putusan hukum. Ketiga pemikiran tersebut memandang hukum sebagai fenomena empiris yang hidup dan dinamis. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip realisme hukum tercermin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewajiban hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan realisme hukum di Indonesia berperan penting dalam mendorong sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari kepastian normatif, tetapi juga dari efektivitas sosialnya dalam menciptakan keadilan yang nyata. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai realisme hukum ke dalam praktik peradilan dan kebijakan publik menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan hukum nasional yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan Pancasila
KAJIAN FORMULASI KEADILAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN Aura Kalisha; Dony Giatman; Maidir Riwanto; Parningotan Malau
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam setiap keputusan yang diambil di pengadilan Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis dokumen terhadap keputusan pengadilan, wawancara dengan hakim, pengacara, serta studi literatur mengenai teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum merupakan aspek yang fundamental, keputusan hakim harus mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat agar tercipta keadilan substantif. Faktor eksternal seperti tekanan publik, kondisi sosial-ekonomi, dan pandangan pribadi hakim turut memengaruhi proses pengambilan keputusan, meskipun independensi hakim harus tetap dijaga untuk memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam pendidikan dan pelatihan hakim untuk memperkuat pemahaman mereka tentang keadilan substantif dan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme yang lebih kuat untuk menjaga independensi hakim dari pengaruh eksternal yang dapat mengaburkan kualitas keadilan dalam putusan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan menciptakan keputusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang sejalan dengan harapan masyarakat, sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan
PERGESERAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA Rizqi Febrian Adityatama
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.620

Abstract

Penelitian ini mengkaji perubahan konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Awalnya, pengertian sifat melawan hukum hanya bersifat formal, yang berarti hanya mengacu pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis. Namun, konsep ini berkembang dengan pengakuan adanya sifat melawan hukum yang bersifat materiil. Asas legalitas formil yang menyatakan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika diatur secara tertulis kini dilengkapi dengan asas legalitas materiil, yang juga mengakui keberadaan hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan nilai sosial. Penerapan asas legalitas materiil memberikan keleluasaan dalam penegakan hukum pidana, memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan norma sosial yang berlaku. Meski demikian, pendekatan ini menghadirkan tantangan terkait dengan kepastian hukum dan kemungkinan perbedaan perlakuan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, undang-undang baru ini berupaya membangun sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kompleksitas sosial-budaya Indonesia, sembari menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DALAM ISLAM Mabruri Andatu; Septian Sabana; Paiz Ahmad Zaini; Muhammad Aldo Rizki Januari; Muhammad Amirul Huda; Muhammad Davi Alifiandra; Muhammad Fikri Aljundi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.364

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan wewenang serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, dengan meninjau dari perspektif hukum administrasi dalam Islam. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam pelaksanaan wewenang oleh aparatur negara. Penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai etis, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan deskritif analitif dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum administrasi Islam, terdapat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dampak negatif dari penyalahgunaan ini meliputi menurunnya kepercayaan publik, korupsi sistemik, serta ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai administrasi Islam dalam pengelolaan wewenang sangat penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SUMBER DANA EKSTERNAL KOPERASI Imaculata Vinda Gustisari; Sulistiyan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.436

Abstract

Penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Justifikasi Hakim Dalam Membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Terhadap Sumber Dana Koperasi Yang Telah Dipungut Dari Luar Anggota. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian yaitu Justifikasi Hakim Dalam Membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yaitu ketentuan tentang Modal Penyertaan dalam Pasal 75 UU Perkoperasian membuka peluang proses swadaya Koperasi dengan memberikan otonominya pada pihak-pihak di luar koperasi. Hal ini, secara tidak langsung membuat koperasi dilemahkan kemampuan aksesnya terhadap keputusan yang menyangkut dirinya, yang artinya kemandirian koperasi sebagai salah satu ciri khas organisasi koperasi akan hilang dan tergantikan dengan hegemoni para pemilik Modal. Pasal 75 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, karena dalam hal ini memberikan atau membuka kesempatan untuk intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan tanpa batas. Oleh karena itu, terhadap modal penyertaan dalam UU Perkoperasian menunjukkan bahwa koperasi sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas. Konsekuensi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sumber dana yang dihimpun dari luar anggota yaitu setiap koperasi yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka tetap berlaku dan dapat melakukan perbuatan hukum sebab cakap hukum sepanjang dilakukan perubahan dalam akta pendirian yang disesuaikan ketentuan-ketentuan serta ruh dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terkhusus berkaitan dengan modal koperasi seharusnya dilakukan diantara para anggota koperasi, serta tidak diperkenankan untuk mendapatkan modal dari luar anggota koperasi.
HUBUNGAN TINGKAT PEMAHAMAN KRIMINOLOGI DASAR DENGAN PEMBENTUKAN KARAKTER PATUH HUKUM PADA SISWA SEKOLAH DASAR (STUDI DI SD NEGERI CINTARESMI) Ardelia Lananda; Kuswandi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.601

Abstract

Early childhood legal education plays a crucial role in shaping students' character to adhere to norms and laws. Basic criminological understanding is a form of legal education that needs to be implemented in elementary school students to instill the ability to recognize right and wrong behavior in social life. The purpose of this study is to examine and analyze the significant relationship between the level of basic criminological understanding and the formation of law-abiding character in elementary school students at Cintaresmi State Elementary School, as well as to measure the contribution of the level of basic criminological understanding to the formation of law-abiding character in elementary school students at Cintaresmi State Elementary School. The research method used is a quantitative method with an associative approach. Data were obtained through questionnaires that have been tested for validity and reliability, with sample determination using the Slovin formula. Data analysis was carried out using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) application. The results of the study indicate a strong, positive, and significant relationship between the level of basic criminological understanding and the formation of law-abiding character in elementary school students. The correlation coefficient value shows a linear and significant relationship, while the results of the determination test show that understanding basic criminology makes a significant contribution to the formation of law-abiding character, so that the higher the level of students' understanding of basic criminology, the better the law-abiding character that is formed.
PRINSIP FOLLOW THE MONEY SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PASCA KORUPSI Mochamad Rayhan Zendy Fariz; Mardian Putra Frans
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.503

Abstract

Prinsip Follow the Money adalah metode investigatif yang digunakan untuk melacak aliran dana guna mengidentifikasi dan memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas implementasi prinsip tersebut di Indonesia dalam konteks pemberantasan korupsi, dengan fokus pada pelacakan aset hasil kejahatan, pengungkapan jaringan pelaku, serta pemulihan aset negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan Follow the Money terbukti efektif dalam beberapa kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan korupsi proyek e-KTP, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan teknologi forensik keuangan, kompleksitas transaksi lintas negara yang melibatkan penggunaan aset kripto dan rekening luar negeri, serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan internasional. Selain itu, regulasi domestik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kejahatan keuangan modern juga memperlambat proses investigasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip ini, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi deteksi keuangan, serta kerja sama internasional yang lebih efektif melalui mekanisme seperti mutual legal assistance dan pertukaran intelijen keuangan. Dengan dukungan strategis tersebut, potensi pemulihan kerugian negara akibat korupsi dapat ditingkatkan secara signifikan, serta memperkuat integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Page 13 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum More Issue