cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahreza Fachran
Contact Email
padjadjaranlawreview@gmail.com
Phone
+6282113093118
Journal Mail Official
padjadjaranlawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Law Research and Debate Society
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 24076546     EISSN : 26852357     DOI : doi.org/10.56895/plr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Padjadjaran Law Review (PLR) merupakan Jurnal Hukum sejak tahun 2013 dan secara konsisten dikelola oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PLR Bernaung dibawah Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). PLR memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengumpulkan karya-karya pemikir hukum terbaik sekaligus memberikan wadah penulis kritis untuk mempublikasikan karya mereka. PLR menerbitkan karya ilmiah orisinil yang membahas isu-isu hukum yang berkembang dari hasil penelitian dan kajian analitis dari para mahasiswa, dosen, profesor, hingga para praktisi hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 7   8   9   10   11 
Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia Mirza Marali; Priliyani Nugroho Putri
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.660

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi melahirkan adanya jenis karya cipta baru dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi, salah satunya terkait Hak Cipta atas karakter permainan video. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir pelindungan Hak Cipta atas permainan video. WIPO report “The Legal Status of Video Games” memasukkan karakter permainan video ke dalam cakupan Hak Cipta yang dilindungi terkait permainan video. Indonesia yang merupakan anggota WTO dan WIPO memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap prinsip yang ada di dalam perjanjian tersebut, salah satunya adalah Nation Treatment. Dengan adanya prinsip tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Cipta yang diciptakan oleh warga negara lain. Innersloth perusahaan permainan video asal Amerika Serikat selaku pemegang Hak Cipta atas Karakter Among Us memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang wajib dilindungi oleh Indonesia melalui instrumen hukum yang ada. Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Nation Treatment, Permainan Video. Abstract Technological developments have given birth to new types of copyrighted works within the scope of Intellectual Property Rights that must be protected, one of which is related to Copyright for video game characters. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has accommodated Copyright protection for video games. WIPO in “The Legal Status of Video Games” reported that video game characters are within the scope of Copyright protected video games. As a member of the WTO and WIPO, Indonesia has an obligation to implement every principle contained in the agreement, one of which is Nation Treatment. With this principle, Indonesia has an obligation to protect copyrights created by citizens of other countries. Innersloth, a video game company from the United States, as the holder of the Copyright for Among Us Characters, has exclusive rights in the form of moral rights and economic rights that must be protected by Indonesia through existing legal instruments. Keywords: Copyright, Economic Rights, Moral Rights, Nation Treatment, Video Games.
Earmarking Pajak Perusahaan Media Sosial: Pertanggungjawaban Negara dan Korporasi dalam Menjaga Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia Ristania Salsabila Putri; Nadya Jessica Junita
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.662

Abstract

Abstrak Dewasa ini, perkembangan media sosial merupakan hal yang tidak terelakkan dan memberikan manfaat yang banyak. Sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, Indonesia turut merasakan manfaatnya, di mana media sosial dapat menjadi medium perwujudan hak asasi berupa kebebasan berekspresi. Namun terlepas dari seluruh manfaatnya, media sosial nyatanya memiliki dampak negatif, salah satunya terhadap kesehatan mental. Isu a quo masih belum mendapatkan atensi oleh pemerintah, apalagi untuk dicari solusinya. Beberapa orang memandang bahwasanya campur tangan hukum dengan membentuk undang-undang media sosial dapat menjadi jalan pintas. Akan tetapi, pembentukan regulasi baru tidak bisa serta-merta menjadi solusi. Dalam hal ini, Penulis menilai bahwa kebijakan publik dengan penerapan pajak terhadap perusahaan media sosial dapat menjadi alternatif. Perusahaan media memiliki tanggung jawab atas problematika di atas. Nantinya, pajak tersebut akan dialokasikan menjadi earmarked tax untuk penanganan masalah kesehatan mental dari media sosial, dalam bentuk gerakan sosialisasi dan pembiayaan akses. Penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan suatu gagasan yang bersifat inovatif. Solusi yang diberikan akan mampu mengakomodasi isu kesehatan mental dari media sosial melalui kebijakan publik, tanpa harus mengesampingkan hak asasi. Kata Kunci: Earmarking Tax, Kesehatan Mental, Media Sosial, Pajak Perusahaan Media Sosial, Perusahaan Media Sosial Earmarking Social Media Company Tax: State and Corporate Responsibility in Maintaining Indonesians Public Mental Health Abstract Nowadays, the evolution of social media is inevitable and provides many benefits. As one of the countries with the most social media users globally, Indonesians also get the benefits, where social media can be a medium for realizing human rights in the form of freedom of expression.e Nevertheless, despite all the benefits, social media has a negative impact, one of which is mental health. The issue has not yet received any attention from the government, let alone to find a solution. Some people see that legal interference by establishing social media laws can be a shortcut. However, the establishment of new regulations cannot be a solution immediately. In this case, the author considers that public policy with applying taxes on social media companies can be an alternative. Media companies have responsibility for the above problems. Later, the tax will be allocated as an earmarked tax for handling mental health problems from social media through a socialization movement and access financing. This study aims to present an innovative idea. The solutions provided will accommodate mental health issues from social media through public policies without overriding human rights. Keywords: Earmarking Tax, Mental Health, Social Media, Social Media Company Tax, Social Media Company
Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dewina Nurul Aini; Elsa Benia
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.649

Abstract

Abstark Dewasa ini perkembangan teknologi terjadi pada semua sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor bisnis yang kini mulai didominasi oleh transaksi berbasis digital. Salah satu contohnya adalah transaksi Asset Kripto pada sektor jasa keuangan. Hal itu dibuktikan dengan hasil survei Kementerian Perdagangan RI yang menyatakan bahwa sampai bulan Mei tahun 2021 telah terdapat kenaikan sejumlah 2,5 juta orang yang melakukan transaksi Asset Kripto. Namun, kenaikan tersebut tidak diiringidengan jaminan hukum yang baik terhadap pihak-pihak yang melaksanakan transaksi Asset Kripto. Dalam praktiknya, konsumen pada transaksi Asset Kripto banyak menemukan ancaman seperti permasalahan legalitas perusahaan penyedia Asset Kripto dan penggunaan skema bisnis Multi Level Marketing (MLM). Landasan bagi perlindungan konsumen di Indonesia telah terdapat dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hal tersebut, dirasa perlu untuk ditelaah terkait bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam transaksi Asset Kripto apabila ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hematnya, pada transaksi Asset Kripto masih banyak potensi dampak negatif bagi konsumen apabila dilihat dari sudut Perlindungan Konsumen, hal ini dikarenakan transaksi tersebut sangat rentan terhadap perilaku-perilaku pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan bisnis. Kata Kunci : Asset Kripto, Konsumen, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Transaksi Digital Legal Protection for Consumers in Digital Crypto Asset Transactions Judging from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Abstract Today, technological developments occur in all sectors of life, including the business sector, which is now starting to be dominated by digital-based transactions. One example is Crypto Asset transactions in the financial services sector. This is evidenced by the results of a survey by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which stated that until May 2021 there had been an increase of 2.5 million people who made Crypto Asset transactions. However, this increase was not accompanied by good legal guarantees for parties carrying out Crypto Asset transactions. In practice, consumers in Crypto Asset transactions encounter many threats, such as legal issues for companies providing Crypto Assets and the use of Multi Level Marketing business schemes. The basis for consumer protection in Indonesia has been contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. With this in mind, it is deemed necessary to examine the aspects of consumer protection in Crypto Asset transactions when viewed from the point of view of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative juridical method with a law approach and a case approach. In short, in Crypto Asset transactions there are still many potential negative impacts for consumers when viewed from the point of view of Consumer Protection, this is because these transactions are very vulnerable to the behavior of business actors who do not have good intentions in running their business. Keywords: Crypto Assets, Consumers, Business Actors, Consumer Protection, Digital Transactions
Selayang Kritik atas Keberadaan Staff Khusus Milenial Presiden Jokowi Sayyidatiihayaa Raseukiy
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.803

Abstract

The existence of the Special Staff of President Joko "Jokowi" Widodo in the second cabinet created controversy. One of the biggest sounds is the assumption that the President's Millennial Special Staff was created without a clear authority and functions, which escalated to the overlap of sectoral authority between government agencies. In addition, many parties considered that instead of performing well, the President's Millennial Special Staff actually took many counterproductive actions to disrupt the bureaucratic flow of the executive branch. This article will try to find a rational reason why even though the existence of the Millennial Staff has brought a lot of criticism, Joko Widodo still employs them. I will try to be traced by opening a bridge between Joko Widodo's policy preferences and the formation of Millennial Staff. So that there is a scientific assessment of the needs of the Presidential Special Staff in the presidential system— which mandates a large “burden” on the shoulders of the President as Head of Government and Head of State.
Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital Ghina Nabilah; Atika Nur Rahmah Utama; Irene Maria Angela; Nabila Nariswari
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.818

Abstract

AbstrakKasus kekerasan seksual semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya perkembangan teknologi di eradigital, lingkup tindak pidana kekerasan seksual semakin meluas. Di Indonesia sendiri masih belum adanyapengaturan khusus yang membahas mengenai kekeras an seksual secara umum sehingga mengakibatkanketidakpastian hukum. Kekerasan seksual ini memberikan dampak fisik dan terutama dampak traumatispsikologis bagi korban dan hal tersebut membutuhkan tindakan pemulihan yang berkelanjutan. Selain itu,dampak dari tindak pidana kekerasan seksual ini juga sudah meluas ke arah privasi dari korban. Seperti yangdiketahui juga bahwa hak privasi merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Makadari itu, tersebarnya identitas, foto-foto, dan video kronologi merupakan pelanggaran terhadap hak privasikorban. Hal tersebut juga sudah seharusnya menjadi alasan dari urgensi pengesahan Rancangan Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga hal yang sama berlaku untuk pengesahanRancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).Kata Kunci : hak privasi, kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan, RUU TPKS AbstractCases of sexual violence are increasing yearly. The development of technology in the digital era causethescope of criminal acts of sexual violence is expanding. In Indonesia , there is still no specific regulation aboutsexual violence in general, resulting in legal uncertainty. This sexual violence has a physical impact andespecially a psychological traumatic impact for the victim and it requires continuous remedial action. Inaddition, the impact of this criminal act of sexual violence has also extended to the privacy of the victim. Asknown, the right to privacy is a part of human rights that needs to be protected. Therefore, the distribution ofidentities, photographs, and chronological videos is a violation of the victim's right to privacy. Therefore, theratification of the Sexual Violence Bill (RUU PKS) and the ratification of the Personal Data Protection Bill (RUUPDP) must be implemented immediately.Keywords : privacy rights, sexual violence, protection and recovery, RUU TPKS
Analisis Pelindungan Hukum bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan oleh Pengadilan Mirza Marali; Priliyani Nugroho Putri; Muhammad Rafli Alghifari
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.837

Abstract

Hak tanggungan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Jaminan hak tanggungan hakikatnya merupakan perjanjian bersifat tambahan atau acessoir dari perjanjian pokok yang diikat salah satunya dengan perjanjian kredit. Terdapat satu kasus terkait hilangnya kedudukan kreditor separatis menjadi kreditor konkuren disebabkan hilangnya objek jaminan karena putusan pengadilan, yaitu dari kasus pembatalan sertifikat tanah hak milik nomor 364/Balekambang milik Susana Sutadi yang dikembalikan menjadi atas nama Juswar Jusuf berdasarkan nomor putusan No.1414/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan No.692/K/PDT/2012. Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan prosedur pengumpulan data kepustakaan atau library research, dan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Keseluruhan data danalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya pelindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia kepada kreditor yang kehilangan jaminan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pasal 19 UUHT, Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata memberikan jaminan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik debitor kepada ketua pengadilan negeri apabila debitor melakukan wanprestasi karena adanya jaminan umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
Urgensi Realisasi Peran Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi Muhammad Raihan Faiqy; Muhammad Izzar Damargara; Muhammad Alhidayah; Jatnika Maulana
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.838

Abstract

Abstrak Layanan kesehatan berbasis digital menjadi salah satu inovasi dalam perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin dilirik dan menjadi perhatian masyarakat sejak pandemi covid-19 menerpa. Dalam proses penggunaan layanan kesehatan berbasis digital ini membutuhkan data pribadi penggunanya, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum sehingga diperlukan pengaturan terkait pelindungan data pribadi. Indonesia telah mengatur ketentuan pelindungan data pribadi pada sektor kesehatan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pada implementasinya, jaminan atas pelindungan data pribadi pada sektor kesehatan secara digital ini tidaklah terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kasus kebocoran data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam instansi kesehatan, khususnya pada sektor digital. Realisasi peran Data Protection Officer di instansi layanan kesehatan menjadi jawaban terhadap permasalahan tersebut yang harus diwujudkan sebagai pelindungan data pribadi secara digital di sektor kesehatan. Kata Kunci: Data Pribadi, Data Protection Officer, Data Digital, Kebocoran Data, Sektor Kesehatan Publik Abstract Digital-based health services are one of the innovations in the development of information technology, which are increasingly being looked at and have become the attention of the public since the COVID-19 pandemic hit. In the process of using digital-based health services, it requires users' personal data, which is a sensitive matter and has the potential to cause legal problems, hence arrangements are needed regarding the protection of personal data. Indonesia has regulated the provisions for the protection of personal data in the health sector through various laws and regulations. However, in its implementation, the guarantee for the protection of personal data in the digital health sector has not been materialized. This can be seen in the case of the personal data leakage of participants from the Social Security Administering Body (BPJS) for Health. In this study, the authors use a normative juridical legal research method. Based on the results obtained, it is necessary to have strict regulation and supervision in health agencies, especially in the digital sector. The realization of the role of Data Protection Officer in health service agencies is the answer to these problems which must be realized as digital protection of personal data in the health sector. Keywords: Personal Data, Data Protection Officer, Digital Service, Digital Data, Data Breach, Public Health Sector.
Peranan Hukum dalam Pembangunan: Studi Ketimpangan Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan: The Role of Law in Development: Study of Development Inequality in Southern West Java Aditya Nurahmani -
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.840

Abstract

Abstrak Banyak pihak menilai pembangunan di Pulau Jawa telah menunjukan pembangunan yang merata dan maju. Faktanya tidak seluruh daerah di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang sama. Kawasan Jawa Selatan relatif tertinggal dibandingkan kawasan Jawa Utara termasuk Provinsi Jawa Barat. Padahal Jawa Barat Bagian Selatan memiliki potensi yang besar, yaitu maritim, sumber daya alam yang melimpah serta potensi pariwisata yang menjanjikan. Dalam tulisan ini setidaknya terdapat dua persoalan pokok yang hendak dijawab. Pertama terkait peranan hukum dalam rangka pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan dan kedua penerapan hukum dalam rangka menjawab persoalan ketimpangan pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis, penulis menyimpulkan bahwa, pertama, peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk memastikan perubahan yang terjadi telaksana secara terarah dan tertib, dalam konteks pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan sudah banyak instrumen hukum yang dibuat pemerintah, selanjutnya bagaimana memastikan penerapanya berjalan maksimal. Kedua, penerapan hukum dalam konteks pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan perlu penguatan dari aspek: hukumnya itu sendiri, aparat penegak hukum atau pelaksana hukum, sarana dan prasarana pendukung, partisipasi masyarakat dan memperhatikan aspek budaya termasuk faktor komitmen politik. Kata Kunci: Hukum, Jawa Barat Bagian Selatan, Kawasan, Ketimpangan, Pembangunan. The Role of Law in Development: Study of Development Inequality in Southern West Java Abstract Many parties asses that development in the Java Island has shown equitable and advance development. But, not all regions in the Java Island show the same development. The South Java region is relatively lagging behind compared to the North Java region, which includes the West Java Province. Even though Southern West Java has great potential, namely maritime, abundant natural resources, and tourism potential. In this paper, there are at least two main questions to be answered. The first is related to the role of law in the context of development in Southern West Java, second is the application of law in order to solve inequality development problem in Southern West Java. By using the sociological juridical method with descriptive analytical research type, the author conclude that, first, the role of law in development is to ensure that changes that occur are carried out in a directed and orderly manner. In the context of the Southern West Java development many legal instruments have been made by the government, Next, how to make the maximum implementation. Second, the application of the law in the context of development in Southern West Java need to be strengthened concider by important aspect: the law itself, law enforcement officers or law enforces, supporting facilities and infrastructure, community participation, and paying attention to cultural aspects including of political commitment factor. Keywords: Law, Southern West Java, Region, Inequality, Development.
Mendorong Implementasi The Right of Option Secara Penuh dalam Konsep Kewarganegaraan Perempuan Indonesia di Pernikahan Campuran Haliza Nur Rifdah; Inna Junaenah
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.864

Abstract

Dorongan untuk mengimplementasikan konsep the right of option ke dalam hukum kewarganegaraan nasional semakin nyata. Hal ini dikarenakan perempuan yang berada dalam pernikahan campuran masih berada dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan kewarganegaraannya. Padahal, kerugian telah terjadi, seperti hilangnya hak atas properti. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu adanya pembenahan dalam UU Kewarganegaraan Indonesia untuk segera mengadopsi the right of option secara penuh dengan beberapa elemen yang patut untuk dipertimbangkan.
Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rizka Alifia Zahra; Reggina Salsabila Putri Gunawan; Nizda Azzima Fauzianti
Padjadjaran Law Review Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v10i1.873

Abstract

Abstrak Di masa kini, tindak pidana penipuan semakin semarak dan tumbuh seiring dengan adanya globalisasi dan digitalisasi serta revolusi industri 5.0 yang berhasil membuat segala hal dalam ranah teknologi menjadi transparan. Maka, dibuatlah suatu aturan hukum yang bertujuan guna mengantisipasi hal tersebut. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana ini, bukannya semakin menurun tetapi justru semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana serta romance scam yang terjadi di dalam situs kencan online. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Variabel dari penyebab terjadinya tindak pidana penipuan aplikasi kencan online biasanya terjadi karena adanya faktor ekonomi, adanya kesempatan serta seiring dengan berkembangnya teknologi. Kata Kunci: Catfishing, Penipuan, Perlindungan Hukum, Romance Scam, Situs Kencan Online Abstract Nowadays, the crime of fraud is increasingly lively and growing along with globalization and digitalization as well as the 5.0 industrial revolution which has succeeded in making everything in the realm of technology transparent. So, a legal regulation was made that aims to anticipate this. However, even though there are regulations governing this crime, it is not decreasing but increasing every year. This study aims to determine legal liability for criminal acts and romance scams that occur on online dating sites. The research method used is a normative juridical approach through an approach to legislation and a conceptual approach. Variables from the causes of the occurrence of fraudulent online dating applications usually occur due to economic factors, the existence of opportunities and along with the development of technology. Keywords: : Catfishing, Fraudsters, Legal Protection, Online Dating Sites, Romance Scam

Page 9 of 14 | Total Record : 132

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019 Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015 Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 More Issue