cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syahreza Fachran
Contact Email
padjadjaranlawreview@gmail.com
Phone
+6282113093118
Journal Mail Official
padjadjaranlawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Law Research and Debate Society
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 24076546     EISSN : 26852357     DOI : doi.org/10.56895/plr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Padjadjaran Law Review (PLR) merupakan Jurnal Hukum sejak tahun 2013 dan secara konsisten dikelola oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PLR Bernaung dibawah Padjadjaran Law Research and Debate Society (PLEADS). PLR memiliki dua tujuan utama yakni untuk mengumpulkan karya-karya pemikir hukum terbaik sekaligus memberikan wadah penulis kritis untuk mempublikasikan karya mereka. PLR menerbitkan karya ilmiah orisinil yang membahas isu-isu hukum yang berkembang dari hasil penelitian dan kajian analitis dari para mahasiswa, dosen, profesor, hingga para praktisi hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 6   7   8   9   10 
Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia Bryan Eduardus Christiano
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul atas ciptaan tersebut. Namun perlindungan tersebut belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan maraknya kasus pembajakan yang seakan-akan telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan ditengah masyarakat, dengan kerugian melebihi Rp 100 triliun per tahun. Buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, merupakan produk yang terbanyak ketiga dibajak setelah software, film dan lagu. Mirisnya, lingkungan akademis tidak lepas dari praktik ini dan bahkan dinyatakan sebagai lingkungan dengan pembajakan buku paling banyak. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terjadi perubahan dari delik umum menjadi delik aduan (klacht delict) dan mengakibatkan kepolisian tidak dapat memproses pelanggaran tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hukum dikenal konsep deterrence sebagai bentuk penggentarjeraan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penggunaan delik aduan terhadap deterrence theory praktik pembajakan buku akademis di Indonesia, sekaligus langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi praktik pembajakan khususnya di lingkungan akademis. Kata Kunci: Delik Aduan, Deterrence Theory, Pelanggaran Hak Cipta, Pembajakan Buku, Undang-Undang Hak Cipta Abstract Copyright is intellectual property in the fields of science, art and literature that plays an important role in advancing the general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The copyright holder has exclusive rights over all the rights arising from the work. However, this protection is not maximal because of the rampant piracy cases that seem to have become a culture in the community, with losses exceeding Rp. 100 trillion per year. Books are the third most pirated product after software, movies and songs. Sadly, the academic environment cannot be separated from this practice. In Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 concerning Copyright, there was a change from general offense to complaint offense (klacht delict) and resulted in the police unable to process violations without a complaint from the aggrieved party. In law, the concept of deterrence is known so that someone does not commit a crime. This research is a type of normative juridical legal research which aims to determine and examine the effect of complaint offenses on deterrence theory of academic book piracy practices in Indonesia, as well as steps that can be taken to reduce piracy practices, especially in the academic environment. Keywords: Complaint Offense, Deterrence Theory, Copyright Infringement, Book Piracy, Copyright Law
Mekanisme Perolehan Hak Ekonomi Bagi Pemegang Paten Vaksin Covid-19 di Indonesia Artha Liurencia; Muhamad Amirulloh; Tasya Safiranita
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemunculan Covid-19 pada bulan Maret tahun 2020 di Indonesia membuat para inventor mengembangkan inovasi, salah satunya yaitu pembuatan vaksin Covid-19. Para inventor sudah selayaknya diberikan hak ekonomi atas pemanfaatan vaksinnya, terutama karena vaksin ini digunakan bagi kepentingan masyarakat luas. Mengacu pada dasar pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk menentukan status kepemilikan paten terhadap invensi vaksin Covid-19 dan mekanisme perlindungan hak ekonomi bagi pemegang paten atas vaksin Covid-19 agar tetap dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penulis menggunakan metode deskrisptif-analitis dengan memakai pendekatan yuridis normatif serta menganalisis data dengan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah mengumpulkan studi pustaka berupa data sekunder baik dari perundang-undangan, buku, maupun pustaka daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, invensi atas vaksin Covid-19 diberikan kepada inventor atau orang yang diberikan hak untuk mendapatkan paten tersebut dengan izin dari inventor. Pada hubungan pekerjaan, hak ekonomi akan diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. Inventor dapat memperoleh imbalan yang wajar dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.72/PMK.02/2015. Kata kunci: Covid-19, hak ekonomi, inventor, paten, vaksin Mechanism to Gain Economic Rights for Covid-19 Vaccine Patent Holders in Indonesia Abstract The emergence of Covid-19 on March 2020 in Indonesia made inventors develop several innovations, one of the inovation is Covid-19 vaccine. Inventors should be given economic righ over the use of vaccines, especially because these vaccines are used for the benefit of the public. Based on this background, this study aims to determine the status of patent ownership for the invention of Covid-19 vaccine and the mechanism for protecting patent holder’s economic right against the Covid-19 vaccine so that it can be fulfilled, based on Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The author used descriptive-analytical method that use a normative juridical approach and analyzes data using qualitative methods. The accumulation of data used by the author is to collect literature studies in the form of secondary data from legislation, books, and online libraries. The results shows that based on Article 10 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, the invention of the Covid-19 Vaccine given to the inventor or to the person who is granted the right to obtain the patent with permission from the inventor. On the employment relation, economic right will be given to the party that giving the job as stated in Article 12. The inventor can get a reasonable reward with the provision as listed on Article 4 of Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia No.72/PMK.02/2015. Keywords: COVID-19, economic right, inventor, patent, vaccine
Meninjau Masa Depan AICHR Berdasarkan Efektivitasnya (Evaluasi terhadap 10 Tahun AICHR Berdiri) Muhammad Shalahuddin Yusuf
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.630

Abstract

Abstrak AICHR sebagai lembaga perlindungan dan penegakan HAM dibawah bendera ASEAN telah membuka secercah harapan bagi Asia Tenggara akan adanya kepastian hukum dalam bidang HAM. Namun selama 1 (satu) dekade pasca pembentukan lembaga tersebut, AICHR belum menunjukkan efek yang signifikan bagi HAM di Asia Tenggara, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan AICHR belum efektif, dan bagaimana nasib masa depan lembaga tersebut. Dari latar belakang tersebut, tulisan ini telah menyajikan beberapa rumusan masalah yang terdiri dari, bagaimana perkembangan AICHR selama 10 (sepuluh) tahun ini. Bagaimana mekanisme kerja AICHR berdasarkan hukum yang mengatur. Apa saja kendala yang menghambat perkembangan AICHR. Dan apa yang harus diperbaiki untuk menjamin keberlanjutan AICHR. Solusi dari ini semua adalah, negara-negara ASEAN perlu menginisiasikan adanya revisi terhadap term of reference dari AICHR itu sendiri, dengan mengenyampingkan prinsip-prinsip ASEAN demi prinsip yang lebih mulia dari semua prinsip, yakni “kemanusiaan”. Kata Kunci: AICHR, ASEAN, Efektivitas, HAM, Prinsip, Abstract The AICHR as the council for Human Rights on behalf of the ASEAN flag has opened a glimmer of hope for the Southeast Asia in having a legal certainty in Human Rights. However, after a decade of this council established, AICHR has not shown any significant impact on human rights in Southeast Asia, which give rises a question what was the causes of this ineffectivity, and how is the fate of this council. From this background, this paper presents a problem formulations which consists of, how was the development of AICHR for 10 (ten) years. How is the mechanism of AICHR based on the law. What is the problem that obstruct the development of AICHR. And what must be improved to ensure the sustainability of AICHR. The solution is, the ASEAN’s States Member needs to initiating an amendment of term of reference of the AICHR itself, by leaving aside the ASEAN principle for the sake of the most noble principle,“humanity”. Keywords: AICHR, ASEAN, Effectiveness, Human Rights, Principal.
PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FONT DARI INTERNET BERDASARKAN UU ITE DAN UU HAK CIPTA Syifa Salsabila
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.631

Abstract

Berkembangnya teknologi telah membuahkan internet yang telah membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun dengan adanya internet muncul pula kebutuhan akan hukum yang dapat mengatur tindakan di ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik. Dengan kebutuhan itu, maka lahir UU ITE dalam perkembangan hukum Indonesia telah meregulasi banyak hal, salah satunya penggunaan kekayaan intelektual salah satunya Ciptaan di internet di mana hal ini sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta. Sebelumnya, Indonesia juga telah mewadahi perkembangan Hak Cipta dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengenai ratifikasi Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work. Artikel ini membahas font yang merupakan dokumen elektronik sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dan UU ITE. Artikel ini ditulis dengan metode normatif-yuridis dan bahan-bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE dapat dilihat bahwa penggunaan font di internet telah mempunyai payung hukumnya sendiri. UU Hak Cipta dalam hal ini sudah melindungi penggunaan ciptaan yang tidak hanya terbatas dalam perjanjian lisensi. Namun dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan manusia dalam mengakses ciptaan di internet. Abstract The growth of technology resulted in a big help in human lives. Consequently, the need for regulation regarding human activity in electronic information and electronic transaction fields emerged. With those needs, EIT law was born as one of Indonesia’s benchmarks on its growth within the law field. IET Law regulates a huge scope of human life, one of them being the use of intellectual property, which works being one of them under Article 54 of Copyright Law. Before, Indonesia has ratified Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work with Presidential Decree Number 18 of 1997. This article discussed the use of fonts on the internet as one of intellectual property that is protected under Copyright Law and EIT Law. The research was conducted by using a normative juridical approach which also used descriptive and analytical methods. According to Copyright Law and EIT Law, the use of fonts on the internet has been regulated and not just protected under license agreement. Even though the use of fonts on the internet has been regulated, there is room for some regulation growth to accommodate human’s need to access works that are on the internet.
Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional Muhammad Dirja; Sonny Judiasih; Betty Rubiati
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.647

Abstract

Abstrak Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling banyak terjadi dan sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan sebuah pengaturan akan hal tersebut. Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku unifikasi telah mengatur syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Namun dewasa ini masih saja terdapat pembedaan dalam proses pelaksanaannya, seperti menjalani sidang BP4R bagi anggota Polri beserta calon pasangannya. Persyaratan administrasi yang banyak dan prosedur yang panjang untuk menjalani sidang BP4R sehingga mengeluarkan banyak biaya dan memakan waktu yang lama membuat sering kali para anggota Polri melakukan perkawinan tanpa melalui sidang BP4R. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, sidang BP4R memiliki beberapa kedudukan dan akibat hukum terhadap perkawinan anggota Polri beserta pasangannya yang sebelumnya tidak atau belum menjalani sidang BP4R. Kata Kunci: Anggota Polri, Hukum Perkawinan, Perkawinan, Sidang BP4R, Syarat Perkawinan. Abstract Marriage is one of the most common legal events and it is very important in human life, so an arrangement is needed for this. Indonesia already has special regulations governing marriage, namely Law Number 16 of 2019 on the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. It as the National Marriage Law that applies to unification has regulated the requirements for holding a marriage. However, today there are still differences in the implementation process, such as undergoing the BP4R Session for Polri members and their potential partners. The many administrative requirements and lengthy procedures for undergoing a BP4R Session, which incur a lot of costs and take a long time, make Polri members often marry without going through a BP4R Session. In conducting this research, the writers use a normative juridicial approach with a descriptive analytical research spesification. The results showed that in terms of the National Marriage Law, the BP4R Session had several positions and the legal consequences for the marriage of Polri members and their potential partners who previously hadn't/didn't undergoing a BP4R Session. Keywords: BP4R Session, Marriage, Marriage Law, Marriage Requirements, Polri Members.
Pelindungan Hukum pada Parfum Merek Terkenal yang Mereknya Digunakan oleh Toko Parfum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Muhammad Alghifari Agrapana; Tasya Nafiisah; Hamnah Najdah
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.651

Abstract

Industri parfum isi ulang menjadi salah satu usaha yang menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Harganya yang murah dan kualitasnya yang baik menjadikan produk parfum isi ulang laris di pasaran. Penggunaan suatu merek terkenal tanpa izin pemilik merek untuk memakainya dalam kegiatan perdagangan seringkali terjadi, tak terkecuali dalam usaha parfum isi ulang. Penelitian ini membahas sejauh mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberi pelindungan kepada pemilik merek parfum terkenal. Selanjutnya dikaji juga apakah terdapat pelanggaran merek pada kegiatan bisnis parfum isi ulang serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek bila terdapat pelanggaran terhadap mereknya. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dimana peraturan perundangan menjadi bahan tinjauan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan terkait merek. Hasil penelitian menunjukkan pelindungan merek terkenal termasuk produk parfum telah diakomodir Undang-Undang Merek bahkan tak memerlukan adanya pendaftaran. Pihak lain yang ingin menggunakan merek terkenal harus meminta izin kepada pemilik merek terkenal. Penggunaan merek terkenal tanpa izin dalam kegiatan usaha produk parfum isi ulang menjadikan hal tersebut termasuk dalam pelanggaran merek. Tindakan yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terkenal diantaranya dapat berupa penyelesaian sengketa berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana.
Analisis Problematika Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional Devita Triwiraputri Martinadhia
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.652

Abstract

PeduliLindungi is an application developed to assist government agencies in tracking the spread of Coronavirus Disease (COVID - 19). PeduliLindungi relies on community participation as users to inform each other of their location while traveling in order to track contact history with COVID-19 sufferers. When users download PeduliLindungi, the system will ask for user approval to activate location data. With the active location condition, the application will periodically identify the user's location and provide information regarding the crowds and zoning of the spread of COVID-19. The results of the tracking make it easier for the government to identify anyone who needs further treatment. However, in reality there are still many problems faced by users in using this application that are not in line with applicable national law. The results of the study indicate that the PeduliLindungi is still not ready to operate massively and there are also many problems as a result of using the application which is contrary to national law. Therefore, this research will examine the problems of using the PeduliLindungi and its analysis from the perspective of national law in responding to the current problems.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial Dari Delik Pencemaran Nama Baik Mirza Marali; Priliyani Nugroho Putri
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.655

Abstract

Abstrak Kemajuan teknologi mendorong adanya kemudahan akses bagi masyarakat atas suatu informasi di media sosial. Dewasa ini konsumen dapat dengan mudah melakukan review atas suatu produk di media sosial sebagai perwujudan dari hak konsumen yang dilindungi olehh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun konsumen memiliki hak, disatu sisi konsumen tetap memiliki batasan-batasan dalam melakukan review produk di media sosial, hal ini berkenaan dengan perlindungan hukum dan kesetaraan antara konsumen dengan pelaku usaha. Batasan yang wajib dipatuhi oleh konsumen merupakan sebagai bentuk pencegahan bagi konsumen agar terhindar dari delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum, Review, Pencemaran Nama Baik. Abstract Advances in technology encourage easy acces for the public to information on social media. Nowadays, Consumers can easily review a product on social media as a manifestation of consumer rights protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Even though consumers have rights, on the other hand consumers still have limitations in conducting product reviews on social media, this is related to legal protection and equality between consumers and business owners. Limits that must be obeyed by consumers to avoid the crime of defamation as regulated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Keywords: Business Owners, Consumer, Defamation, Legal Protection, Review.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal di Indonesia Hani Suriyani; Diva Yohana Margaretha Marbun; Nailla Rahma; Fiona Chrisanta; Inas Zulfa Sulasno
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.656

Abstract

Abstrak Maraknya penggunaan peer-to-peer lending berbasis Fintech Illegal di Indonesia menimbulkan banyak pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan peer-to-peer lending berbasis fintech illegal. Fintech illegal memiliki kemampuan dalam mempromosikan nama mereka dengan iming-iming pinjaman suku bunga rendah, pinjaman 1 jam cair, dan lainnya. Di sisi lain, Fintech ilegal seringkali juga melakukan penagihan dengan cara yang kasar hingga penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara fintech illegal tersebut. Penyalahgunaan data pribadi acap kali terjadi apabila konsumen tidak mampu membayar tagihan sehingga data konsumen disebarluaskan dengan maksud untuk menimbulkan itikad membayar konsumen serta seringkali mendapatkan ancaman-ancaman melalui whatsapp, sms, dan telepon. Dengan demikian, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap data pribadi yang disalahgunakan berbasis fintech illegal di Indonesia? Bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa latar belakang dan permasalahan tersebut, dihubungkan dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, masih ditemukannya ketidakefektifan regulasi dengan masalah tersebut sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi berbasis fintech. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Data Pribadi, Konsumen Abstract The widespread use of illegal Fintech-based peer-to-peer lending in Indonesia has led to many violations of consumer protection. In fact, there are still many people who use illegal fintech-based P2P lending. Illegal Fintech services have the ability to promote their name with the lure of low-interest loans, loans that are disbursed in 1 hour, and etc. On the other hand, illegal Fintech providers often also collects in a rude way, even to the point of misuse of personal data by the illegal fintech service providers. Misuse of personal data often occurs when consumers are unable to pay bills so that consumers data are disseminated with the intention to make consumers pay and often receive threats via WhatsApp, SMS, and phone calls. Therefore, what is the form of legal protection for consumers against misused personal data based on illegal fintech in Indonesia? How are the regulations governing the protection of personal data. This study uses a normative juridical method by analysing the background and problems, associated with a qualitative legal framework. Based on this research, regulations are still found to be ineffective with this problem so that there is a need for clear legal protection efforts for consumers for the misuse of fintech-based personal data. Keywords: Personal Data Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Personal Data, Consumer
Ketidakoptimalan Peran Pemerintah dalam Menegakkan Kebijakan Terkait Penanggulangan Sampah Kiriman yang Tidak Terkendali di Indonesia Hani Suriyani; Diva Yohana Margaretha Marbun; Nailla Rahma; Fiona Chrisanta; Inas Zulfa Sulasno
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.658

Abstract

AbstrakDari tahun ke tahun sampah merupakan permasalahan utama bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan riset, sampah yang timbul kebanyakan berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Begitu pula dengan sampah kiriman yang tiap tahun menjadi permasalahan utama di Indonesia. Ketidaktegasan kebijakan pemerintah menjadi permasalahan utama pula dalam upaya penanggulangan sampah kiriman itu sendiri yang terjadi tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang penanganan sampah kiriman di setiap daerah Indonesia yang terkena dampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian yang akan dicapai yaitu mengulas ketidakoptimalan pemerintah dalam menegakkan kebijakan terkait penanggulangan sampah kiriman yang tidak terkendali di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, Kebijakan, Pemerintah, Sampah Kiriman. AbstractFrom year to year, waste is a major problem for all countries in the world, including Indonesia. Based on the research, most of the waste that arises came from daily human activities. Likewise, waste shipment is a major problem in Indonesia every year. The indecisiveness of government policies is also a major problem in the effort to overcome the waste shipment itself which occurs every year. The purpose of this study is a form of evaluation of government policies regarding the handling of shipments in each affected area of Indonesia. This research was conducted using normative juridical methods and library sources collected in secondary data. The data collection method was using the qualitative methods, with document studies as its data collection instruments. The results that will be achieved in this research is to review the government's ineffectiveness in enforcing policies related to handling uncontrollable waste shipment in Indonesia. Keywords : Indonesia, Policies, Government, Waste Shipment.

Page 8 of 14 | Total Record : 132

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024 Vol. 11 No. 2 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 2 DESEMBER 2023 Vol. 11 No. 1 (2023): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 11 NOMOR 1 JULI 2023 Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022 Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019 Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015 Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 More Issue