Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui upaya penjaminan hak pilih pasien rumah sakit dalam pemilu. Peneliti memiliki beberapa alasan yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, pertama, problem empiris dimana tidak ada kesesuaian antara fakta dengan hal yang diidealkan, yaitu hak pilih yang masih diabaikan meskipun dipandang sebagai pilar demokrasi. Kedua adalah problem formal yaitu tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penjaminan hak pilih pasien rumah sakit. Dan ketiga, problem pengetahuan dimana kajian mengenai hak pilih pasien rumah sakit sangat jarang ditemukan. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai inklusivitas dalam demokrasi dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif. Kemudian untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini diperkuat dengan konsep-konsep pemilu dalam kondisi darurat. Dengan mengambil studi kasus penjaminan hak pilih pasien rumah sakit pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menemukan beberapa variasi penjaminan hak pilih pasien. Variasinya adalah seputar penempatan TPS. Terdapat TPS yang berada di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Dari variasi ini, kemudian timbul permasalahan. Pemasalahan itu diantaranya adalah akses pemilu untuk pasien rumah sakit sangat terbatas. Diantaranya adalah, tidak ada TPS khusus, prosedur pemilih khusus yang ketat, fasilitas tambahan pemilih rumah sakit yang minim. Penelitian ini merekomendasikan kepada stakeholder terkait, bahwa untuk penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, diperlukan sebuah aturan yang khusus. Aturan ini utamanya mencakup fleksibilitas pasien untuk menjadi pemilih khusus, adanya fasilitas tambahan untuk pasien seperti mail vote dan pendaftaran pemilih khusus seperti pasien rumah sakit secara on line serta pendirian TPS khusus yang diperuntukkan untuk pasien rumah sakit beserta penambahan pengawasnya.
Articles
68 Documents
<![CDATA[JAMINAN SOSIAL: SUATU UPAYA NON-MITIGASI BEBAN KERJA BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILU ]]>
<![CDATA[Hutagalung, Gabe Ferdinal]]>;
<![CDATA[Rachmadani, Resky Eka]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i1.1001
<![CDATA[ABSTRAK Rekrutmen Badan Ad hoc yang dirancang sedemikian rupa berusaha untuk membentuk Badan Ad hoc yang siap menghadapi beban kerja berat dan berkomitmen tinggi menyelenggarakan Pemilu. Komitmen tersebut perlu dirawat pula oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menghadirkan rasa tenang melalui perlindungan jaminan sosial. Artikel ini fokus mengkaji urgensi pemberian jaminan sosial, bentuk jaminan sosial yang diberikan, ketersediaan anggaran dan permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial, serta kolaborasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan campuran naratif dan fenomenologi. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumen, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Data direduksi berdasarkan kebutuhan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Penelitian menunjukkan bahwa upaya non-mitigasi menghadapi beban kerja Badan Ad hoc melalui pemberian jaminan sosial penting sebagai perwujudan tanggung jawab KPU, kendala dalam pelaksanaan dapat diatasi dengan melakukan pembaharuan berkala aturan terkait pedoman pemberian santunan, berdasarkan sudut pandang anggaran KPU, pelaksanaan perlindungan jaminan sosial perlu berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU SERENTAK 2024 BERBASIS COSO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ]]>
<![CDATA[Rostiati, Endah Ayuning]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i1.1012
<![CDATA[Logistik merupakan tahapan paling sentral dalam Pemilu. Meskipun telah ada peraturan dan keputusan terkait pengadaan logistik, namun dalam implementasinya kerap kali timbul permasalahan. Penelitian ini memetakan risiko di seluruh tahapan logistik mulai dari pengadaan dan distribusi logistik. Pemetaan risiko tersebut didasarkan pada kerangka analisis Enterprise Risk Management (ERM) versi tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Data dalam studi ini dikumpulkan melalui survei online, Focus Group Discussion (FGD), in-depth interview, dan studi pustaka. Temuan studi ini menunjukkan bahwa belum ada upaya manajemen risiko untuk mengendalikan risiko logistik di lingkungan internal KPU RI. Lebih lanjut, dalam konteks persiapan Pemilu serentak 2024, studi ini mengungkapkan bahwa terdapat enam risiko utama yang harus segera ditangani yaitu keterlambatan logistik, cuaca buruk, perubahan peraturan, kerusakan logistik, keamanan, dan SDM. Oleh karena itu, KPU RI perlu mempersiapkan upaya-upaya strategis untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut dengan didasarkan pada hasil analisis COSO ERM.]]>
<![CDATA[GENERASI Z DALAM PEMILU: POLA BERMEDIA GENERASI Z DALAM PENCARIAN INFORMASI POLITIK ]]>
<![CDATA[Evita, Nona]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i1.1051
<![CDATA[ABSTRAK Generasi Z merupakan salah satu generasi yang disasar pada Pemilu 2024. Salah satu agenda penyelenggara pemilu adalah melakukan pendidikan politik bagi pemilih Generasi Z. Penelitian sebelumnya memberikan gambaran tentang preferensi partai politik Generasi Z namun belum ada penelitian yang memberikan gambaran luas tentang pola bermedia Generasi Z khususnya dalam pencarian informasi seputar kepemiluan. Penelitian ini memberikan gambaran pola bermedia Generasi Z dalam pencarian informasi politik dan pemilu. Tujuan dari penelitian ini agar penyelenggara maupun partai politik peserta pemilu mendapatkan gambaran pola bermedia Generasi Z sehingga pemilihan media dan pengemasan informasi menjadi tepat sasaran. Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode survei dengan total responden sebanyak 802 Generasi Z. Data kuantitatif ini kemudian disempurnakan dengan wawancara mendalam sebanyak 19 Generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski tidak menjadi preferensi utama, generasi ini tetap mengakses informasi seputar politik. Media sosial menjadi tempat utama mereka mencari informasi politik. Konsumsi informasi seputar politik sifatnya insidental dan rentang perhatian hanya 8 detik. Meski rentang perhatian singkat, Generasi Z menganggap serius nilai seperti keaslian, reputasi, dan kredibilitas. Temuan ini menjadi masukan agar penyelenggara dan peserta dapat mengemas informasi seputar politik dan kepemiluan dengan ringan, mengedukasi, menghibur dan tentunya memiliki visual yang menarik.]]>
<![CDATA[MENAKAR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU: SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURASI ]]>
<![CDATA[Zulfikhar]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i1.1076
<![CDATA[ABSTRAK Sebagai golongan masyarakat yang ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), penyelenggara Pemilu mengemban tanggung jawab besar untuk bersikap netral dan imparsial. Integritas tanpa cela dan bekerja dengan profesionalitas merupakan manifestasi karakter yang tak bisa ditawar. Namun, penyelenggara Pemilu merupakan manusia biasa yang berada di dalam struktur kekeluargaan, pertemanan, dan kapital yang berjalin kelindan dengan kepentingan-kepentingan partisan. Sebagai individu yang independen, penyelenggara Pemilu rentan terjebak di dalam dilema antara setia kepada disiplin kode etik atau menyerah kepada intervensi partisan. Mengambil pendekatan kualitatif, studi ini meneliti kasus-kasus terdahulu di dalam khazanah kepustakaan yang ada. Studi ini menemukan bahwa penyelenggara Pemilu mampu berkomitmen setia kepada kode etik tetapi juga mampu melanggarnya. Hal ini tergantung pada apakah penyelenggara Pemilu sebagai agen berdaulat terhadap banalitas partisan yang bermain di dalam struktur kepemiluan kita.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PILKADA PADA SISTEM MULTIPARTAI: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Pinem, Windawati]]>;
<![CDATA[Arpani, Putri]]>;
<![CDATA[Nurainun]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1188
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pilkada pada sistem multipartai ditinjau dari aspek pelembagaan partai politik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu menguatnya kedaulatan partai politik namun semakin menipisnya kedaulatan rakyat ditengah kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial. Menguatnya kedaulatan partai politik merupakan dampak dari pertumbuhan dan perkembangan partai politik pasca reformasi tahun 1998. Tanpa disadari perkembangan partai politik tersebut ternyata menciptakan sistem multipartai yang buruk di daerah. Hal ini ditandai dengan kehidupan politik yang berorientasi pada kekuasaan dan kemudian melahirkan politik dinasti, politik rente dan KKN. Kondisi ini semakin diperburuk ketika sistem multipartai dikombinasikan dengan sistem presidensial. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer berasal dari buku. Sedangkan data sekunder berasal dari jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data. Adapun hasil penelitian ini yaitu pilkada ditengah kombinasi antara sistem multipartai dengan sistem presidensial menciptakan lemahnya pelembagaan partai politik. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbaiki fungsi rekrutmen politik.]]>
<![CDATA[POLITISASI AL-QUR’AN DALAM UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA ACEH ]]>
<![CDATA[Zahlul Pasha Karim]]>;
<![CDATA[Yuniza, Mailinda Eka]]>;
<![CDATA[Ant T.T, Andi Sandi]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1193
<![CDATA[Penggunaan al-Qur’an sebagai syarat kompetensi calon kepala daerah dalam Pilkada Aceh menjadikan kitab suci itu sebagai alat politik. Kajian ini berargumen bahwa uji baca al-Qur’an telah dipolititasi dalam rekrutmen calon kepala daerah di Aceh. Terdapat dua pertanyaan diajukan, bagaimana bentuk politisasi al-Qur’an dalam uji baca al-Qur’an calon kepala daerah berlangsung di Aceh? dan apa sebab serta dampak politisasi al-Qur’an terhadap demokrasi? Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan analisis dan wawancara atas kebijakan uji mampu baca al-Qur’an dalam seleksi calon kepala daerah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan politisasi al-Qur’an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh terjadi dalam tiga bentuk: kemampuan baca al-Qur’an menjadi syarat kompetensi sehingga pengaturannya cukup rinci, kemampuan baca al-Qur’an menjadi sarana mempengaruhi pemilih oleh ulama maupun kontestan pemilu, dan penerimaan pemilih terhadap calon kepala daerah dengan kompetensi keagamaan dibandingkan kompetensi kinerja. Fenomena ini dilatari berlakunya syari’at Islam di Aceh mendorong terjadinya syariatisasi memungkinkan masuknya hukum syari’ah ke semua bidang. Bagi demokrasi, politisasi al-Qur’an mendistorsi keputusan publik dalam pemilu, di mana agama telah berhasil mengendalikan pemilihan umum di Aceh. Selain itu, juga berdampak pada pengabaian kompetensi kinerja kepala daerah, di mana kesalehan menjadi standar minimum yang harus dimiliki seseorang agar mampu mengemban jabatan publik.]]>
<![CDATA[ANALISIS SISTEMATIK PRAKTIK PEMILU HIJAU DI INDONESIA UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Thalib, Abbadi Said]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1212
<![CDATA[Penelitian ini menggarisbawahi urgensi implementasi praktik pemilu hijau untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2024. Mengadopsi metodologi tinjauan literatur sistematis berpedoman pada PRISMA 2020, penelitian ini menelaah artikel ilmiah dekade terakhir (2014-2024) dari basis data Google Scholar dan Crossref, dengan tujuan menyajikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk mendukung transisi Pilkada menuju praktik-praktik hijau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemilu hijau di berbagai negara menghadapi tantangan seperti perlunya kerjasama lintas sektor, kebutuhan akan kesepakatan lingkungan internasional yang mengikat, konflik regulasi lingkungan, perilaku oportunis pembuat kebijakan, dan jejak karbon tinggi dari aktivitas pemilu. Rekomendasi meliputi kolaborasi lintas sektor untuk kurangi sampah kampanye, adopsi Kyoto dan regulasi ala California untuk energi dan emisi, memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk kesadaran lingkungan, menggunakan carbon offsets, komitmen politik untuk lingkungan pasca-pemilu, sesuaikan kebijakan dengan respons iklim regional, dan kembangkan kebijakan untuk konsumsi berkelanjutan dan dukungan daur ulang dalam politik.]]>
<![CDATA[DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024 ]]>
<![CDATA[Sumarlin, Willi]]>;
<![CDATA[Rentika Waty, Reni]]>;
<![CDATA[Andrianika, Siska]]>;
<![CDATA[Prasetya, Endiyanto Yoga]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1232
<![CDATA[Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi isu-isu yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks partisipasi politik dan dukungan terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. Fokus penelitian dipusatkan pada pelanggaran atas netralitas ASN secara nasional menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pemilihan yang transparan, berintegritas dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitas mereka dan implikasi dari keterlibatan politik mereka dalam proses demokratisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris atau sosiologis, melalui pengumpulan data sumber primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis reduksi data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran atas netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran dan proses penegakan sanksi yang belum optimal. Bawaslu dan KPU telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi mengenai etika dan netralitas ASN, namun peran dari institusi terkait lainnya perlu diperkuat. Sistem meritokrasi dalam birokrasi dan netralitas ASN, turut andil dalam memberikan tekanan untuk memperoleh keuntungan politik. Fanatisme ASN terhadap partai politik dan kekerabatan dengan aktor politik juga menjadi tantangan bagi netralitas ASN. Perlu perbaikan baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem yang mengaturnya untuk memastikan netralitas ASN yang lebih kuat pada Pilkada Serentak Tahun 2024.]]>
<![CDATA[STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024 ]]>
<![CDATA[Vicko Taniady]]>;
<![CDATA[Reni Putri Anggraeni]]>;
<![CDATA[Ahmad Alveyn Sulthony Ananda]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1238
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024: STUDI KASUS INSTAGRAM @abdimuda_id ]]>
<![CDATA[Montheza, Rizki]]>;
<![CDATA[Aminuddin, Ahsani Taqwim]]>;
<![CDATA[Nugraha, Tryan]]>
<![CDATA[ Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Pemilihan Umum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1248
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Indonesia dalam kontestasi Pemilu 2024, dengan berfokus pada peran akun media sosial @abdimuda_id. Akun media sosial @abdimuda_id memiliki lebih dari 85 ribu pengikut. Akun ini bisa dianggap sebagai representasi ASN Muda Indonesia di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, serta dilakukan dalam tiga tahap: Pertama, analisis konten unggahan akun @abdimuda_id. Kedua, surveipolling untuk memahami preferensi dan pendapat ASN secara luas terkait dengan peran mereka dalam kontestasi Pemilu. Ketiga, analisis komentar pengikut akun instagram untuk memperoleh pandangan mereka tentang netralitas dalam konteks politik. Hasil penelitian diketahui bahwa media instagram ASN Muda Indonesia tidak hanya sekedar melakukan kampanye tentang netralitas namun juga menjadi media diskusi tentang kebijakan netralitas yang diatur oleh pemerintah untuk ASN di masa Pemilu. Data polling dan komentar dari followers @abdimuda_id berpendapat bahwa ASN harus memiliki hak suara, terkait tidak punya hak suara dan ASN punya hak suara namun diatur ketat. Pada kolom komentar dalam penelitian diketahui bahwa secara konsep principal-agent kerap terjadi perilaku oportunistik. Oportunisme terjadi karena pengaruh yang kemudian dihasilkan oleh tokoh politik ketika terpilih pada posisi politis sehingga beberapa ASN melakukan pendekatan dengan tokoh politik yang ikut serta dalam pemilu.]]>
