cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dimas Abdullah Ali
Contact Email
dimasabdullahali@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
puslatlitbang@kpu.go.id
Editorial Address
Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Published by Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
ISSN : 27221458     EISSN : 27148033     DOI : https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.32
Core Subject : Social,
Social Sciences
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui upaya penjaminan hak pilih pasien rumah sakit dalam pemilu. Peneliti memiliki beberapa alasan yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, pertama, problem empiris dimana tidak ada kesesuaian antara fakta dengan hal yang diidealkan, yaitu hak pilih yang masih diabaikan meskipun dipandang sebagai pilar demokrasi. Kedua adalah problem formal yaitu tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur penjaminan hak pilih pasien rumah sakit. Dan ketiga, problem pengetahuan dimana kajian mengenai hak pilih pasien rumah sakit sangat jarang ditemukan. Penelitian ini menggunakan landasan teori mengenai inklusivitas dalam demokrasi dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif. Kemudian untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini diperkuat dengan konsep-konsep pemilu dalam kondisi darurat. Dengan mengambil studi kasus penjaminan hak pilih pasien rumah sakit pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menemukan beberapa variasi penjaminan hak pilih pasien. Variasinya adalah seputar penempatan TPS. Terdapat TPS yang berada di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Dari variasi ini, kemudian timbul permasalahan. Pemasalahan itu diantaranya adalah akses pemilu untuk pasien rumah sakit sangat terbatas. Diantaranya adalah, tidak ada TPS khusus, prosedur pemilih khusus yang ketat, fasilitas tambahan pemilih rumah sakit yang minim. Penelitian ini merekomendasikan kepada stakeholder terkait, bahwa untuk penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, diperlukan sebuah aturan yang khusus. Aturan ini utamanya mencakup fleksibilitas pasien untuk menjadi pemilih khusus, adanya fasilitas tambahan untuk pasien seperti mail vote dan pendaftaran pemilih khusus seperti pasien rumah sakit secara on line serta pendirian TPS khusus yang diperuntukkan untuk pasien rumah sakit beserta penambahan pengawasnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 68 Documents
 3   4   5   6   7 
ANTISIPASI CYBERCRIME DAN KESENJANGAN DIGITAL DALAM PENERAPAN TIK DI KPU Nyoman Amie Sandrawati
Bahasa Indonesia Vol 3 No 2 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v3i2.655

Abstract

Transformasi digital yang semakin berkembang di era revolusi industri 4.0 ini, menuntut penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk di KPU. Penerapan TIK telah dituangkan dalam peraturan dan keputusan KPU tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, dengan mencermati peningkatan cybercrime dan kesenjangan digital di Indonesia, perlu dipertimbangkan upaya antisipasi. Penelitian ini membahas tentang keamanan siber dan kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam mengantisipasi permasalahan cybercrime dan kesenjangan digital. Sejak tahun 2004, KPU telah menjadi korban cybercrime berulang kali. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran dalam upaya menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan dukungan penerapan TIK di semua lini. Di sisi lain, kesenjangan digital termasuk kompetensi SDM, mempunyai kontribusi yang siginifikan terhadap keberhasilan penerapan TIK. Melalui studi kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif, dapat diketahui tantangan penerapan TIK di KPU sehingga dapat diantisipasi sejak awal. Tantangan ini berupa meningkatnya cybercrime, akses internet yang tidak merata, serta kompetensi SDM yang belum memadai. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa cybercrime dan kesenjangan digital, dapat diantisipasi dengan penguatan keamanan siber melalui panduan dan audit keamanan siber, peningkatan kompetensi SDM, kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, dan evaluasi berkala.
DIGITALISASI VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI MASA PANDEMI COVID-19 Muhammad Imam Subkhi; Anieq Fardah
Bahasa Indonesia Vol 3 No 2 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v3i2.656

Abstract

Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai secara radikal merubah cara interaksi manusia, termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam tata kelola tahapan Pemilu, perubahan adalah keniscayaan tanpa harus menghilangkan substansi pelaksanaan Pemilu. Salah satu tahapan Pemilu yang sangat krusial adalah verifikasi keanggotaan partai politik yang sangat menentukan nasib partai politik. Pada Pemilu 2019, KPU memanfaatkan perangkat digital berupa aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk membantu memudahkan proses verifikasi. Namun penggunaan SIPOL ini menuai banyak komplain dari partai politik yang tidak puas karena menganggap SIPOL adalah batu sandungan dalam proses verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual. Interaksi langsung antara verifikator KPU dengan anggota partai dalam verifikasi keanggotaan partai berpotensi penularan COVID-19. Digitalisasi sebagai sebuah keniscayaan harus dibarengi dengan pembenahan SIPOL dan juga regulasi yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penulis menyimpulkan tiga hal yang menjadi perhatian khusus yaitu: pertama, levelisasi otoritas pengguna SIPOL; kedua, intensifikasi pelatihan pengguna SIPOL dari sisi partai politik level Kabupaten/Kota; dan ketiga, minimnya akses publik terhadap data yang diinput dalam SIPOL. Penulis mencoba membuat desain verifikasi faktual keanggotaan partai politik di masa pandemi yang mudah dan cepat seperti yang digunakan pada digital marketplace yang sudah akrab dengan masyarakat saat ini.
MODELING MANAJEMEN INFORMASI DAN VERIFIKASI BERITA MENJELANG PEMILU DAN PEMILIHAN 2024: SEBUAH STUDI PRELIMINARY TENTANG UPAYA MENCEGAH BLACK CAMPAIGN DAN HOAX Atef Fahrudin; Syamsul Arif Billah
Bahasa Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v4i2.672

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan model manajemen informasi dan verifikasi berita yang efektif untuk mencegah penyebaran black campaign dan hoax menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau library research dan survei online terhadap responden yang terdiri dari masyarakat umum, jurnalis, dan pegiat media sosial. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model manajemen informasi yang dikembangkan berdasarkan konsep Malak, yaitu acquiring, organizing, storing, dan using information ditambah dengan tahapan verifying sebelum organizing, dapat menjadi panduan dalam menyampaikan informasi yang benar dan terpercaya. Begitupun dengan teknik verifikasi berita yang dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: check the source, check the fact, check the images, dan check the date dikembangkan menjadi model verifikasi berita sebagai panduan masyarakat dalam memilih informasi yang benar dan mampu mencegah penyebaran hoax atau black campaign menjelang Pemilu 2024. Edukasi dan pemahaman tentang media sosial dan platform digital perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menjadi lebih waspada dan bijak dalam menyebarkan informasi.
STRATEGI MITIGASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMILU Mansurni Abadi; Cenruang Alung; Iman Permadi; Yana Schova
Bahasa Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v4i2.721

Abstract

Dalam praktiknya, politik identitas bagaikan dua mata pisau: ia dapat menjadi positif maupun negatif. Di Indonesia, tren isu politik identitas kian menguat sehingga memitigasi akumulasi negatifnya menjadi niscaya. Artikel ini fokus untuk membedah tanda-tanda, penyebab, dan konsekuensi negatif dari politik identitas sebelum dan sesudah Pemilihan Umum (Pemilu) dengan menggunakan refleksi kritis sebagai paradigma dan tinjauan literatur maupun wawancara sebagai metode. Berdasarkan penelitian kami, ada tiga fenomena yang menunjukkan politik identitas ke arah yang negatif: 1) identitas yang dipersenjatai (weaponized identity); 2) siberbalkanisasi cyberbalkanization/splitinternet; 3) dan menguatnya konservatisme di ranah politik. Selain itu, ada enam penyebab terjadinya masalah ini meliputi, normalisasi budaya partisan dalam konteks politik sehari-hari, marginalisasi, isu kepercayaan, munculnya pandangan ekstremis dari ruang publik, adanya aktor politik, yang melegitimasi dan menyebarkan kebencian secara terorganisir, dan literasi politik yang lemah. Konsekuensinya, suasana demokrasi Indonesia sebelum dan sesudah Pemilu akan penuh dengan ketegangan etnis-agama, hoaks, pelintiran kebencian, dan ketidakpercayaan yang dapat menyebabkan polarisasi, kerusuhan, dan populisme. Di akhir, penelitian ini juga mengartikulasikan delapan cara untuk memitigasi dampak negatif dari identitas politik sebelum dan sesudah Pemilu.
PERAN PARTAI POLITIK MENGATASI POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh; Muazidan Takalamingan
Bahasa Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v4i2.736

Abstract

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang akan menjadi agenda politik untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, tetapi pada realitasnya Pemilu seringkali menjadi ruang perpecahan masyarakat karena fenomena politik identitas yang ditunggangi oleh partai politik dan substansi hukum Pemilu yang dapat melahirkan politik identitas, maka studi ini hendak mengidentifikasi penyebab terbentuknya fenomena politik identitas yang ditunggangi oleh partai politik dan mengkaji bagaimana peran partai politik untuk mengatasi adanya fenomena partai politik. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum socio legal yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan interdisipliner seperti studi politik dan studi sosial. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukan penyebab terbentuknya politik identitas bermula dengan terjadinya ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang memicu terjadinya konflik keragaman seperti konflik antar etnis,budaya, ras dan antar agama yang ditunggangi oleh partai politik serta rezim presidential threshold yang mengakibatkan pembelahan ekstrim di tengah masyarakat dan untuk mengatasinya dengan pendidikan politik oleh partai politik yang berbasis populisme Pancasila serta rekonstruksi hukum Pemilu untuk menghapus rezim presidential threshold dan pembentukan sistem pendidikan politik di masa Pemilu.
POLITIK IDENTITAS DAN PARTISIPASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS MODEL STRUKTURAL PADA GENERASI Z DI KOTA MALANG Harun Harsono
Bahasa Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v4i2.752

Abstract

Politik identitas menyebabkan kecenderungan perilaku agresif dan kontroversi para pengguna media sosial, terlebih jika dikaitkan dengan isu pergantian kepemimpinan dalam pemilihan umum. Penelitian ini berfokus pada peran politik identitas dalam pengaruhnya dengan partisipasi politik di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kuantitatif uji asosiatif. Responden dipilih secara Incidental Sampling menggunakan Google Form yang melibatkan 142 mahasiswa generasi Z di kota Malang, Jawa Timur. Peneliti menggunakan dua alat ukur, Skala Partisipasi Politik Media Sosial dan skala identitas sosial. Analisa dilakukan terhadap empat model struktur menggunakan program smartPLS untuk menguji pengaruh politik identitas dan empat dimensi partisipasi politik yaitu; keterlibatan laten, keterlibatan pengikut, keterlibatan kontra, dan keterlibatan ekspresif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa politik identitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan kontra (R=0.172, P Value=0.021). Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi politik identitas responden, maka akan merangsang seseorang untuk bertindak kontra produktif, melanggar privasi, dan berbuat kontroversi di media sosial. Penelitian dimasa depan perlu untuk memberikan rumusan edukasi masyarakat yang tepat agar pengguna media sosial dapat mengawal perilaku ekstrim berdasarkan politik identitasnya. Sehingga, partisipasi politik di media sosial akan menjadi lebih bijak dan positif.
STRATEGI PENANGANAN HOAKS PEMILU MELALUI PENERAPAN SMART CONTRACT LOGIC SERTA SISTEM DETEKSI HOAKS OTOMATIS Lati Praja Delmana
Bahasa Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v4i2.825

Abstract

Penyebaran hoaks dan kampanye hitam di sosial media menjadi permasalahan krusial selama Pemilu karena mampu menurunkan integritas dan menciderai nilai Demokrasi, sehingga stakeholders perlu membangun solusi inovatif untuk mencegah dan menanggulanginya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi pencegahan dan penanganan penyebaran hoaks dan kampanye hitam di seluruh kelompok pengguna pada Pemilu 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemberian solusi yang komprehensif, sistematis dan terintegrasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Contract Logic (SCL) dapat mengurangi penyebaran hoaks dengan mendeteksi karakteristik dan asal pesan serta membatasi aliran hoaks. SCL juga secara reaktif dapat memblokir pesan palsu sehingga mengurangi penyebaran hoaks di seluruh kelompok pengguna dalam seluruh tahapan Pemilu. Adapun Penggunaan Sistem Deteksi Hoaks Otomatis dapat digunakan untuk mengetahui keaslian postingan seseorang di media sosial seperti berita, twitter, facebook serta menemukan tulisan serupa di media sosial lainnya atau website sehingga meningkatkan keakuratan dan keandalan berita. Penyelenggara Pemilu dan seluruh stakeholder dapat ikut andil dalam penanganan hoaks di setiap tahapan Pemilu dengan melaksanakan sosialisasi, pendidikan Pemilih serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.
POLITIK IDENTITAS DAN PERILAKU POLITIK KIAI DI KOTA SUKABUMI MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024 Ratna Istianah; Saehudin
Bahasa Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v4i2.876

Abstract

Perilaku politik kiai menjelang Pemilu 2024 di kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh identitas calon yang akan dipilih. Identitas calon menjadi pertimbangan utama bagi para kiai untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah tersebut, maka digunakan perpaduan dua dimensi penting, yakni pendekatan perilaku pemilih (voter behavior) dan politik identitas agama yang sama dalam perspektif sosiologi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method) melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Lokasi penelitian di kota Sukabumi dengan fokus pada politik identitas dan perilaku politik kiai menjelang pemilihan umum 2024. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku politik kiai di Sukabumi dipengaruhi oleh identitas calon peserta Pemilu dan berkontribusi positif dalam membentuk perilaku politik kiai pada Pemilu di Sukabumi. Tokoh agama dalam mengekspresikan perilaku politiknya lebih didasarkan pada identitas agama dan keyakinan yang sama daripada faktor kekerabatan dan kedaerahan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam memetakan perkembangan perilaku dan partisipasi politik tokoh agama khususnya kiai di Sukabumi.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON-ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024 Sutisna, Agus
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i1.964

Abstract

ABSTRAK Pemilu 2024 akan menjadi pemilu pertama dalam sejarah elektoral Indonesia yang akan memilih secara serentak anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, meski dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang berbeda. Hajat demokrasi ini akan berlangsung di tengah arus deras partisipasi publik berlatar ragam fenomena sosiopolitik yang diartikulasikan dalam bentuk-bentuk ekspresi gagasan dan perilaku yang mencemaskan, suatu fenomena yang telah hadir pada perhelatan Pemilu 2019 serta beberapa Pemilihan sebelum dan sesudahnya, misalnya isu politisasi agama, ras dan etnik, serta isu-isu non-elektoral lainnya. Studi ini bertujuan memetakan faktor-faktor non-elektoral yang dapat hadir mendahului dan/atau menyertai pelaksanaan Pemilu 2024 yang dapat memicu konflik elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif; metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan analisis atas beberapa fenomena sosiopolitik yang mendahului dan/atau menyertai perhelatan Pemilu. Secara hipotetik hasil kajian menunjukkan bahwa sejumlah faktor non-elektoral (sosial, politik, budaya, keagamaan, ekonomi, dan hukum) secara potensial memicu eskalasi dan pengerasan konflik Pemilu 2024 yang dapat saja berujung pada terganggunya proses dan/atau delegitimasi hasil Pemilu.
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN Muhammad RM Fayasy Failaq; Dimas Adi Prasetiyo; Siti Mahmuda; Mely Noviyanti
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i1.994

Abstract

ABSTRAK Terdapat dua persoalan yang mendasari penelitian ini. Pertama, Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan di IKN Nusantara hanya akan dilaksanakan Pemilu pada tingkat Nasional, namun dalam PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Pemilu tidak mengatur dapil khusus untuk itu. Kedua, terdapat pertanyaan konseptual untuk Pemilu DPD sebab susunan Pemda IKN yang hanya setingkat provinsi. Persoalan tersebut akan dikaji berdasarkan problematika konseptual, urgensi hadirnya DPD, serta pelaksanaan Pemilu DPD di IKN Nusantara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dari sumber kepustakaan selanjutnya akan ditelaah secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini, terdapat disparitas konseptual keberadaan DPD di IKN, pada satu sisi strukturnya yang setingkat provinsi tidak bisa dikategorikan sebagai provinsi sebab bukan merupakan daerah otonom. Pada sisi lain, DPD sebagai representasi regional memiliki kinerja untuk mewakili seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Terlepas dari itu, keberadaan DPD untuk dapil IKN memiliki urgensitas, secara umum untuk mewujudkan aspirasi kedaerahan serta secara khusus untuk melakukan kontrol terhadap kinerja Badan Otorita IKN dan Presiden dalam wilayah IKN. Terakhir, sampai diadakan Pemilu DPD di IKN, fungsi aspirasi kedaerahan dilaksanakan oleh Badan Otorita.

Page 5 of 7 | Total Record : 68

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 6 No 1 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 5 No 1 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 4 No 2 (2023): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 4 No 1 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 3 No 2 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 3 No 1 (2022): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 3 No 1 (2021): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol 2 No 2 (2021): KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Vol 2 No 1 (2020): TATA KELOLA PEMILIHAN DALAM PUSARAN BENCANA Vol 1 No 2 (2020): ETIKA PEMILU DALAM RUANG-RUANG PENERAPAN Vol 1 No 1 (2019): PENATAKELOLAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI INDONESIA More Issue