Jurnal Ilmiah Administrasita'
Jurnal Ilmiah Administrasita berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya dikhususnya pada Pengembangan Administrasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, , Manajemen Pelayanan, Organisasi Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Inovasi Sektor Publik, otonomi daerah, dan birokrasi Pemerintahan, aparatur negara, desentralisasi dan E-Government.
Articles
182 Documents
<![CDATA[PRESIDENSIAL YANG KOMPROMISTIS (STUDI PRESIDENSIALISME REDUKTIF PADA MASA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO) ]]>
<![CDATA[Mochamat Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.212
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang sistem pemerintahan presidensial yang kompromistis di Indonesia. Sistem pemerintahan yang menganut sistem Presidensial tidak compitable dengan sistem partai yang multi partai. Tulisan ini menyorot dari perjalanan pemerintahan yang kompromistis antara presiden dengan parlemen. Tulisan ini menyorot masa bakti presiden SBY-Boediono 2009-2014 melalui tracking media. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan fokus kajian pada studi tentang sistem presidensial reduktif yang ada di indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presiden SBY dalam melancarkan atau melanggengkan pemerintahan haruslah dapat membangun koalisi dan kompromi antara partai politik yang ada didalam parlemen. Kompromi ini terlihat dari jumlah menteri di kabinet yang berasal dari partai politik koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Kerjasama dan kompromi yang terbangun tidak hanya ada di pemerintahan, namun kompromi tersebut terjalin juga di parlemen. Kompromi yang terbangun di palemen dan pemerintahan ini disebabkan tidak adanya partai politik pemenang pemilu secara tunggal, sehingga tidak adanya mayor party di parlemen.]]>
<![CDATA[URGENSI TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[A Mulawangsa Mappakalu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.213
<![CDATA[Globalisasi telah memicu peningkatan kesadaran secara global di semua sektor kehidupan masyarakat dunia yang wujudnya dalam bentuk pergeseran cara berpikir dan bertindak sehingga mempengaruhi semua dinamika sektor dan perilaku kehidupan masyarakat. Salah satu pergeseran berfikir tersebut adalah tuntutan bagaimana menyediakan pelayanan publik bermutu tinggi sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat bangsa, yang saat ini kemudian menjadi tema sentral paradigma baru dari pelayanan publik (Bijah Subijanto, 2007). Terdapat tiga masalah penting yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih amat dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an, kesamaan filiasi politik, etnis dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya diskrimininasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan. Dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidakpastian.]]>
<![CDATA[KIPRAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN SINJAI PASCA KEKALAHAN PADA PEMILU 2009 ]]>
<![CDATA[Muhammad Lutfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v2i2.214
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji tentang kiprah Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009. Kiprah partai politik didasarkan pada upaya partai untuk membentuk opini dan wacana publik dalam rangka mencitrakan diri di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi Partai Golkar Kabupaten Sinjai yang mengalami penurunan suara yang signifikan dalam pemilihan umum Tahun 2009, dibutuhkan upaya partai untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya pencitraan partai politik adalah dengan mengenalkan simbol-simbol partai secara kelembagaan di masyarakat. Pengenalan simbol-simbol ini dapat melalui kiprah partai dalam politik di tingkat lokal serta kiprahnya di dalam masyarakat. Sehingga dengan itu, akan menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan keberadaan partai tersebut. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tersebut tidak hanya sebatas pada figur-figur tertentu di dalam partai, tetapi masyarakat memahami partai tersebut berdasarkan ideologi, program dan visi misi partai secara kelembagaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA (PILWALI) 2018 DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Bachtiar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v9i1.215
<![CDATA[Pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan penggerak bangsa, tapi pendidikan adalah salah satu pondasi pokok pembangunan bangsa, masyarakat yang cerdas, mandiri dan berdikari baru dapat terbentuk ketika rakyat mendapat pendidikan yang cukup dan memberikan wacana bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerahnya masing-masing memegang peranan penuh dalam pengambilan kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil itu mampu mengakomodir semua kebutuhan dari rakyat dan bisa menjadi salah satu faktor kemajuan daerahnnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang sejauh mana pengaruh dimensi lingkungan terhadap proses pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dan untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan publik dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri dan oleh nilai-nilai politik yang lebih mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan memperlihatkan suasana dominan pengaruh dari kepentingan pemerintah daerah Kota Makassar. Kenyataan tersebut termasuk juga pengaruh dalam proses analisisnya yang cenderung lebih menekankan nilai-nilai dan pandangan sepihak dari Pemerintah Kota Makassar. Lingkungan kebijakan publik dari dimensi sosial mengenai kebijakan dalam sektor pendidikan selama ini cenderung pasif, di mana tidak terdapat persepsi yang sama di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenamya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana kebutuhan akan pendidikan dapat tersedia.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Abd Haris]]>;
<![CDATA[Muhammad Takdir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v9i1.216
<![CDATA[Abstrak Media merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, namun di Kabupaten Sinjai banyaknya media yang menyampaikan informasi baik itu media cetak, maupun media elektronik yang sumber informasinya tidak dapat dipercaya. Mungkin saja disebabkan karna terkadang sebuah media tergangtung pada sponsor atau pihak yang memberikan bayaran. Pada penelitian ini, peneliti mencoba melihat media milik pemerintah atau milik masyarakat yang memiliki sifat netralisasi dalam penyampaian informasi dan kualitas informasi yang disebarluaskan dapat dipercaya. Pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui bahwa peran media adalah bagian dari program pembangunan hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah kajian bahwa bagaimana efektifitas media dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas informasi yang disampaikan oleh media Pemerintah Kabupaten Sinjai.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PARIWISATA DI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Mursak Mursak]]>;
<![CDATA[Kiki Rasmala Sani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v9i1.217
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengelolaan Pariwisata serta factor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap informan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove Tongke-tongke belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum jelasnya struktur pengelola sehingga masih terkotak-kotak, baik yang dilakukan oleh KPSDA-ACI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihak-pihak tersebut memiliki program masing-masing. Selain itu, untuk pengembangannya, hutan mangrove memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan meskipun tidak dapat terlepas dari factor penghambat seperti pengelolaan yang belum terstuktur dengan jelas, manajemen yang belum efektif, perlunya perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, mesjid, toilet dll. Agar pengelolaan wisata dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan komunikasi antara pemda dan masyarakat dalam pemberlakuan perda. Selain itu, pihak dinas terkait diharapkan dapat bekerjasama dalam mengakomodir perencanaan yang akan dilaksanakan kedepan setelah pengelola kawasan wisata sudah jelas.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA VISUAL PADA MATA PELAJARAN PAI, IPA & IPS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MAN 2 SINJAI ]]>
<![CDATA[Sofyang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v9i1.218
<![CDATA[Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Dengan variable dependen hasil belajar siswa, sedangkan variabel independennya adalah efektifitas penggunaan media visual pada mata pelajaran PAI, IPA & IPS. Adapun tempat penelitiannya di MAN 2 Sinjai. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan Angket/quisioner untuk mengetahui efektifitas penggunaan media visual terhadap hasil belajar Siswa MAN 2 Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian diatas, Efektifitas Penggunaan media visual terhadap mata pelajaran PAI (Aqidah Akhlak) ,IPA (Biologi) & IPS (Sejarah) terhadap hasil belajar Siswa MAN 2 Sinjai, belum terlalu efektif di lihat dari hasil perhitungan dan nilai akhir siswa.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN AKREDITASI MADRASAH MUHAMMADIYAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KECAMATAN SINJAI UTARA ]]>
<![CDATA[Baharuddin]]>;
<![CDATA[Pelita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v9i1.219
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang pengelolaan akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pengelolaan perangkat akreditasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Muhammadiyah Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknis analisis menggunakan model Mile dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan teori Suparlan yang menjelaskan bahwa upaya peningkatan kulitas kerja guru melalui beberapa strategi, pembagian tugas guru sesuai kompetensi, pemenuhan beban kerja guru,program sertifikasi, sarana dan prasarana, supervisi kepala madrasah serta penidikan dan latihan terdapat dua indikator yang tidak efektif pada MTs Muhammadiyah Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara pertama, pemenuhan beban kerja guru karena jumlah siswa yang masih kurang sehingga guru-guru harus mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 103 tahun 2015. Kedua,sarana dan prasarana yang masih minim karena hanya disesuaikan dengan hitungan jumlah siswa sedangkan jumlah siswa di MTs Muhammadiyah Balangnipa masih sedikit sehingga bantuan dana yang diterima juga sedikit.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Abdul Ganie Gaffar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v12i1.256
<![CDATA[Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah efektifitas pengenaan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? 2) Upaya apakah yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka mencegah terulang kembali tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? Penelitian dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan. Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pengelolaan dana desa yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan masih ditemui berbagai persoalan disetiap tahap mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama sehingga tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINITRASI MANUNGGAL SATU ATAP KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Fitrawati]]>;
<![CDATA[MILA MEY MURDIANA]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 12 No. 2 (2021): Edisi Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47030/administrasita.v12i2.268
<![CDATA[Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memnuhi atau melebihi harapan (goetsch & Davis, 1994:4).Kualitas Pelayanan Publik Kantor Bersama Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Sinjai, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan public Kantor bersama Sistem adminitrasi Manunggal Satu Atap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ,Pengumpulan data dengan teknik melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan public Kantor bersama Sistem adminitrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Sinjai sudah optimal dengan alasan dari segi strategi kepemimpinan yang di terapkan kemudian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak, selain itu hal yang paling mendukung adalah sering di ikutkan sosialisasi dan pelatihan. Selain itu adanya SOP yang menjadi dasar bagi para pegawai dalam menjalankan tugasnya, telah berjalan dengan baik dengan melakukan evaluasi dan motivasi yang dilakukan secara rutin, meskipun ada beberapa kendala seperti masih ada masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui setiap informasi ataupun prosedur]]>
