cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 3 Nomor 4 Juli 2022" : 8 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN USAHA RAKYAT (PKUR) YAYASAN BAITUL MAAL Nurul Annisa; Abdul Rahman Sakka; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.24718

Abstract

Abstrak Manusia memerlukan harta benda (materi) sebagai kebutuhan hidup yang asasi. Manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut tanpa batas, sampai ia menemui ajalnnya manusia dalam menguasai harta benda tersebut, kadang-kadang melampaui batas, yang dapat menurunkan martabat nilai-nilai kemanusiaannya, Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat.Pemberdayaan merupakan program yang sangat baik progresif dimana tujuan pemberdayaan adalah memandirikan dan mensejahterakan. Namun satu hal yang menjadi salah faktor keberhasilan yakni mengenai partisipasi masyarakat. Yayasan Baitul Maal BRI sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional berusaha mengimplementasikan visi pengelolaan yang amanah, profesional, dan berkesesuaian dengan syariat Islam. Eksistensi Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Jangkauan dalam pendistribusian dan program kerja dalam mengangkat martabat para Mustahik pokok permasalahan pada penelitian ini adalah tentang pelaksanaan dan dampak dari program PKUR Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif, empiris dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanismepenyaluran zakat yang dilakukan oleh YBM BRI Kantor Wilayah Makassar dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi,penghimpunan hingga penyaluran sesuai dengan hukum islam dan dampak yang rasakan oleh kelompok PKUR yang menerima bantuan tersebut sangat positif. Kata Kunci: Hukum Islam, Pengelolaan Zakat, Usaha Rakyat. Abstract Humans need property (material) as basic necessities of life. Humans tend to collect and control these assets indefinitely, until they meet the end of humans in controlling these assets, sometimes exceeding the limit, which can reduce the dignity of human values. Zakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. Empowerment is a very good progressive program where the goal of empowerment is to become independent and prosper. However, one thing that is one of the success factors is about community participation. Baitul Maal BRI Foundation as one of the National Amil Zakat Institutions seeks to implement a vision of management that is trustworthy, professional, and in accordance with Islamic law. The existence of the Baitul Maal Foundation of Bank Rakyat Indonesia can be seen from the success of collecting and distributing Zakat, Infaq and Alms funds. The scope of distribution and work programs in elevating the dignity of the Mustahiks in this study is about the implementation and impact of the PKUR program at Baitul Maal Foundation BRI Makassar Regional Office. This type of research is qualitative with the approach used is normative, empirical and juridical theology. The results of this study indicate that the zakat distribution mechanism carried out by YBM BRI Makassar Regional Office is carried out in stages, starting from socialization, collection to distribution in accordance with Islamic law and the impact felt by the PKUR group who received the assistance was very positive. Keywords: Islamic Law, Management of Zakat, People's Business.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui BUM Desa Indirfiati Zandi; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.25015

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas Sistem pengelolaan dana BUM Des Bua Tanae Desa Era Baru Kecematan tellulimpoe, Melakukan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha dengan melakukan bantuan dana simpan pinjam, Melakukan kegiatan pelayana umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui usaha perdagangan umum. Aspek Hukum Islam yang terjadi dalam pengelolaan dana desa melalui BUM Desa dilihat dari sistem pelaksanaanya sudah jelas tidak sesusia dengan dalil karena melalukan transaksi yang mengandung bunga atau tambahan didalamnya sedangkan dalam Hukum Islam itu sudah termasuk unsur riba dimana Hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Kata Kunci: Badan Usaha, Dana Desa, Hukum Islam, Pengelolaan Dana. Abstract This research discusses the BUM Des Bua Tanae fund management system in the New Era Village, Tellulimpoe District, conducting community economic business activities through business management by providing savings and loans assistance, Conducting public service activities through the provision of goods or services and meeting community needs through general trading businesses. Aspects of Islamic law that occur in the management of village funds through BUM Desa seen from the implementation system are clearly not in accordance with the argument because they carry out transactions that contain interest or extras in it while in Islamic law it includes elements of usury where the law is not allowed in Islam. Keywords: Business Entities, Fund Management, Islamic Law, Village Funds.
STATUS HUKUM NASABAH BNI SYARIAH SETELAH MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA Nur Aqilah Basri; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.25642

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum nasabah BNI Syariah Makassar setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Kelahiran Bank Syariah Indonesia, penggabungan tiga Bank Syariah, turut mempergaruhi status nasabah ketiga Bank Syariah tersebut. Masing-masing bank syariah ini dan nasabahnya terikat oleh suatu perjanjian yang melandasi hubungan hukum perdata antara nasabah dan bank tersebut. Dengan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, mau tidak mau nasabah harus dipindahkan dari status lamanya. Jenis penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika nasabah BNI Syariah menyetujuai penawaran untuk penggantian buku tabungan dan ATM BNI Syariah ke BSI, maka lahirlah perjanjian baru berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHperdata, maka lahirlah hubungan hukum yang mengikat antara nasabah ex BNI Syariah dengan BSI. Implikasi dari penelitian ini Perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih lanjut yang lebih tersrtuktur dan sistematis dalam rangka memberikan edukasi kepada nasabah dari ketiga bank syariah yang merger. Pemahaman nasabah akan Bank Syariah Indonesia, baik dari segi operasiponal dan target bisnis tentunya juga harus diiringi dengan pemahaman nasabah terhadap kesadaran hukumnya, terutama hubungan hukumnya dengan pihak Bank Syariah Indonesia yang berlandaskan hubungan keperdataan. Kata Kunci: Bank Syariah, Nasabah, Penggabungan Perusahaan, Status Hukum. Abstract This study discusses how the legal status of BNI Syariah Makassar customers after the merger into Bank Syariah Indonesia. The birth of Bank Syariah Indonesia, the merger of three Islamic banks, also influenced the customer status of the three Islamic banks. Each of these Islamic banks and their customers are bound by an agreement that underlies the civil law relationship between the customer and the bank. With the merger to become Bank Syariah Indonesia, like it or not, customers must be transferred from their former status. The type of research used in this research is Field Research, using interview and library research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study indicate that when BNI Syariah customers agree to an offer to replace BNI Syariah savings books and ATMs to BSI, a new agreement is born based on Article 1338 of the Civil Code as long as it meets the requirements of Article 1320 of the Civil Code, then a binding legal relationship is born between ex BNI Syariah customers and BSI. . Implications of this research It is necessary to conduct further socialization that is more structured and systematic in order to provide education to customers of the three merged Islamic banks. The customer's understanding of Bank Syariah Indonesia, both in terms of operational and business targets, of course, must also be accompanied by customer understanding of their legal awareness, especially their legal relationship with Bank Syariah Indonesia which is based on civil relations. Keywords: Islamic Bank, Customer, Company Merger, Legal Status.
PENGELOLAAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Muhammad Gufran Abdi; Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26108

Abstract

Abstrak Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia yang harus dijalankan secara berkesinambungan dengan mengikuti perkembangan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Pokok permasalahan dalam penlitian ini yaitu Pengelolaan Bantuan Dana Pendidikan dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Baitul Maal As’Adiyah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis, empiris dan syariat. Hasil penelitian adalahSistem pengumpulannya yang dilakukan Baitul Maal As’Adiyah yaitu pertama pihak Baitul Maal As’Adiyah datang langsung kerumah masyarakat, kedua pihak Baitul Maal As’Adiyah membagikan tabungan berkah keluarga dengan gerakan 1000 sehari, ketiga masyarakat atau donatur yang ingin menyumbang bisa datang langsung ke kantor Baitul Maal As’Adiyah Wonomulyo. Penyaluran dana untuk bantuan konsumtif, program bantuan pendidikan atau beasiswa itu sendiri lebih bersifat konsumtif. Bantuan pendidikan ini terkhusus pada pelajar dhuafa di As’Adiyah Wonomulyo yang kurang mampu dalam hal pembiayaan untuk pendidikan dan memberikan bantuan dana atau gaji kepada tenaga pengajar. Dan Pemberdayaan untuk kebutuhan pembagunan infrastruktur pondok pesatren As’Adiyah tahfidz, pembangunan rumah ibadah, bantuan biaya pendidikan siswa dan santri di As’Adiyah Wonomulyo yang Dhuafa dapat meningkatkan orang-orang dhuafa dan meningkatkan perekonomian ummat. Kata Kunci: Hukum Islam, Pendidikan, Pengelolaan Dana. Abstract Education is a very important thing in the life of every human being that must be carried out continuously by following the times in order to improve the quality of human life itself. The main problem in this research is the Management of Education Fund Assistance in the Perspective of Islamic Law (Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo Case Study, Polewali Mandar Regency. This type of research is qualitative, with the research approach used is juridical, empirical and saria.The results of the research are the collection system carried out by Baitul Maal As'Adiyah, namely, first, the Baitul Maal As'Adiyah came directly to the community's house, the two Baitul Maal As'Adiyah parties distributed family blessing savings with a movement of 1000 a day, the three communities or donors who wanted to donate could come directly to the Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo office. The distribution of funds for consumptive assistance, educational assistance programs or scholarships itself is more consumptive in nature. This educational assistance is specifically for poor students in As'Adiyah Wonomulyo who are less well off in terms of financing for education and providing financial assistance or salaries to teaching staff. And Empowerment for the need for infrastructure development for As'Adiyah Tahfidz Islamic boarding schools, construction of houses of worship, assistance for the education costs of students and students at As'Adiyah Wonomulyo who are Dhuafa can improve poor people and improve the economy of the ummah. Keywords: Education, Fund Management, Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAKALAR Rizaldi; Muhammad Anis; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26865

Abstract

Abstrak Islam mengenal konsep zakat, dimana merupakan kewajiban tiap umat islam. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Agar tujuan zakat dapat tercapai maka zakat perlu dikelola secara baik dan profersional demi kemaslahatan ummat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur manajemen pengelolaan zakat dan pandangan hukum islam terhadap pengelolaan zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Takalar dilakukan beberapa tahap yaitu perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk tahun berikutnya di bulan November atau Desember, dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa lokasi untuk mempermudah muzakki berzakat, setelah pengumpulan maka dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan evaluasi. Dalam tinjauan hukum islam terkait zakat, infak dan sedekah yang didistribusikan berdasarkan program-program, sasarannya terdapat dalam QS at-Attaubah ayat 60. Pendapat ulama serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan ke 8 asnaf. Kata Kunci: BAZNAS, Manajemen Pengelolaan, Zakat Abstract Islam recognizes the concept of zakat, which is the obligation of every Muslim. Zakat has a very strategic role in poverty alleviation or economic development. In order for the purpose of zakat to be achieved, zakat needs to be managed properly and professionally for the benefit of the ummah. The main problem in this research is how the zakat management procedures and Islamic legal views on zakat management. The type of research used in this research is field research, with the approach used in this research is an empirical juridical approach and sharia. The results show that the zakat management procedure by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Takalar Regency is carried out in several stages, namely planning the Annual Work Plan and Budget (RKAT) which is carried out at the end of the current year for the following year in November or December, in collecting zakat, infaq and alms (ZIS) together with the Zakat Collection Unit (UPZ) in several locations to make it easier for muzakki to pay zakat, after collection, distribution is carried out both consumptive and productive and evaluation. In a review of Islamic law related to zakat, infaq and alms distributed based on programs, the target is contained in QS at-Attaubah verse 60. The opinions of scholars and the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the distribution of zakat funds still require the 8 asnaf. Keywords: BAZNAS, Management Management, Zakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMASARAN AFILIASI PADA TAQYCHAN SAFFRON Ferri Abdan; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26926

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi pada Taqychan Saffron. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan teologis normatif dan pendekatan antropologi. Adapun sumber primer (kumpulan data) dan sekunder (jurnal, buku, dll). Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasaran afiliasi yang dijalankan oleh Taqychan Saffron tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Pemasaran afiliasi ini termasuk kepada pembahasan akad ju’ālah, yaitu mekanisme pemberian upah kerja berdasarkan pada keberhasilan pekerjaan. Adapun sistem pemasaran menurut hukum Islam yang menggunakan platform media sosial yang digunakan sebagai media pasar. Hal ini dibolehkan dalam bermuamalah selama tidak adanya penyimpangan. Dan ini termasuk kepada pembahasan akad as-salam. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Mengenai pelaksaan kegiatan jual beli maupun kegiatan kerja sama, seharusnya mencari tahu terlebih dahulu tentang hukum atas perbuatan yang hendak dilakukan. 2) Pemasaran melalui media digital atau internet, kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu dari segi nilai-nilai akhlak, etika dan moral, serta iman. Agar terhindar dari penyimpangan syariat Islam. Kata Kunci: Afiliasi, Hukum Islam, Sistem Pemasaran. Abstract The main problem of this research is how to review Islamic law on the affiliate marketing system in Taqychan Saffron. This type of research is a qualitative literature research with a normative theological approach and an anthropological approach. The primary sources (data collection) and secondary (journals, books, etc.). Data processing techniques and data analysis were carried out in three stages, namely: data clarification, data reduction and drawing conclusions. The results show that the affiliate marketing system run by Taqychan Saffron does not conflict with the principles of muamalah in Islam. Affiliate marketing is included in the discussion of the ju'ālah contract, which is the mechanism for providing work wages based on job success. The marketing system according to Islamic law uses social media platforms that are used as market media. This is permissible in muamalah as long as there are no deviations. And this includes the discussion of the contract as-salam. The implications of this research are: 1) Regarding the implementation of buying and selling activities and cooperative activities, one should first find out about the law for the actions to be carried out. 2) Marketing through digital media or the internet, we must first learn about the development of science and technology, both in terms of moral values, ethics and morals, as well as faith. In order to avoid deviations from Islamic law. Keywords: Affiliate, Islamic Law, Marketing System.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GAME ONLINE MOBILE LEGENDS SEBAGAI PENINGKAT EKONOMI MASYARAKAT Akhmad Ashari Manda; Musyfikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27324

Abstract

Abstrak Mobile Legends Bang-Bang adalah game MOBA yang dirilis oleh pengembang asal China (Moonton). Saat ini MLBB telah berhasil menjadi game populer dengan ratusan juta pengguna di lebih 200 negara. Sejak pertama kali dirilis, mobile legends telah didesain khusus untuk perangkat mobile sehingga semua orang dapat memainkannya. Berbeda dengan game MOBA lainnya yang hanya bisa dimainkan melalui PC (personal computer). Kemunculan teknologi dan perkembangan game online juga memberikan dampak multilevel pada gaya hidup. Hal yang sama berlaku untuk generasi muda yang tidak bisa lepas dari perangkat SmartPhone. Awalnya pemain yang bermain game Online hanya bermain untuk hiburan dan penghilang stress. Para pemain game sendiri menganggap game sebagai suatu keadaan yang normal, sekarang banyak pemain game yang menghasilkan uang dari game online dengan menjadi pemain professional, menjual akun game serta menjadi penjoki jasa rank. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Syariah terhadap upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui game online Mobile Legends Bang-Bang berdasarkan studi kasus pada komunitas SIH Esports Gowa. Jenis penilitian pada karya tulis ini menggunakan jenis data “kualitatif”, sedangkan hasil penilitian dalam karya tulis ini akan menguraikan mekanisme dalam peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh para gamers berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah. Kata Kunci: Ekonomi Masyarakat, Game Online, Hukum Islam. Abstract Mobile Legends Bang-Bang is a game released by a developer from China (moonton). Currently, Mobile Legends has a managed to become a popular game with hundreds of million of users in more than 200 countries. Since it was first released, Mobile Legend has been specially designed for mobile devices so that everyone can play it. Different from other games that can only be played through a computer. The emergence of technology and the development of online games also has a multilevel impact on lifestyle. The same applies to the younger generation who can not be separated from smartphones. Initially game players who play only for entertainment and stress relief. The players themselves consider the game as a normal situation, now many gamers are making money from online games by becoming professional players, selling game account, and being a rank service jockey. The main problem in this research is how the sharia view of efforts to improve the community’s economy through the online game mobile legends based on a case study in the SIH Esports Gowa Community. The type of research in this paper uses qualitative data types, while the results of the research in rhis paper will describe the mechanism for economic improvement carried out by gamers based on sharia provisions. Keywords: Community Economy, Islamic Law, Online Games.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN BSI GRIYA HASANAH Azis, Nur Asia; Raya, Muhammad Yaasiin; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27560

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan BSI Griya Hasanah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Dalam penelitian ini dapat diangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pembiayaan BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan BSI Griya Hasanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 kepada Nasabah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan praktik pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menyimpulkan bahwa praktik akad murabahah pada bank sudah sesuai dengan 9 (sembilan) ketentuan dalam penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI. Kata Kunci: Griya Hasanah, Hukum Islam, Pembiayaan. Abstract This research discusses the Review of Islamic Law on the financing mechanism of BSI Griya Hasanah at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1. In this study can be raised a formulation of the following problems: How the financing mechanism of BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Makassar Branch Office, how to review Hukum Islam against BSI Griya Hasanah Financing PT. Bank Syariah Indonesia Branch Office Makassar 1 This type of research is quite qualitative with the research approach used is empirical juridical. The source of this research data is Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1. Furthermore, the methods of collecting data used are observations, interviews, documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study show that PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 uses Akad Murabahah on BSI Griya Hasanah financing products offered by PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 to Customers. Conformity of Fatwa DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/IV/2000 On Murabahah with practice at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 concluded that the practice of murabahah agreements at banks was in accordance with 9 (nine) provisions in the application of murabahah agreements from the DSN MUI fatwa. Keywords: Financing, Griya Hasanah, Islamic Law.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue