Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar) Suriani; M. Thahir Maloko; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28859

Abstrak Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi di Kelurahan Salaka dilakukan di luar Pengadilan dengan menggunakan mediator sebagai pihak penengah yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, mediator berusaha membangun komunikasi sehingga dapat mempertemukan keinginan para pihak. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi (di pengadilan) yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada realitasnya sering mengalami kendala, seperti banyaknya jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim sehingga berdampak pada masyarakat selaku pencari keadilan merasa kesulitan untuk berperkara di pengadilan guna mendapatkan haknya secara cepat. Selain itu, faktor biaya ringan dan waktu yang efisien serta kerahasiaan dari penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan) juga menjadi faktor yang membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi khususnya di Kelurahan Salaka. Hukum dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan bahwa tujuan dari hukum semata-mata untuk keadilan sebagaimana menurut Geny dalam bukunya Ahmad Ali. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar).” Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Warisan, Non Litigasi Abstract Settlement of inheritance land disputes through non-litigation channels in Salaka village is carried out outside the court by using a mediator as a mediator who is selected based on the agreement of the parties. In this case, the mediator tries to build communication so that it can bring together the wishes of the parties. The process of litigation dispute resolution (in court) which adheres to the principles of simple, fast dam low cost in reality often experiences problems, such as the large number of cases that are entered not proportional to the number of judges so that it has an impact on the community as justice seekers find it difficult to take cases in court in order to get it right quickly. In addition, the low cost factor and efficient time and confidentiality of non-litigation (outside court) dispute resolution are also factors that make people prefer to settle disputes out of court. Based on these problems, the authors are interested in researching further regarding the settlement of inheritance land disputes through non-litigation channels, especially in the Salaka village. Law and justice are two aspects that cannot be separated. This is because the purpose of the law is solely for justice as according to Geny in Ahmad Ali book’s. furthermore, it was formulated into a scientific paper with the title “Overview Of Islamic Law On The Settlement Of Inheritance Land Disputes Through Non Litigation Channels (Case study in Salaka Vilage, Pattallassang District, Takalar Regency)”. Keywords: Disputes Resolution, Inheritance Land, Non-Litigation.

PENYELESAIAN SENGKETA HAK TANAH MELALUI JALUR NON LITIGASI DI DESA SANGKALA, KEC. KAJANG, KAB. BULUKUMBA Muhammad Ikbal Ali; Muhammad Anis; Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.30435

Abstrak Proses Pelaksanaan penyelesaian sengketa hak tanah melalui jalur nonlitigasi di Desa Sangkala, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba melalui mekanisme Hukum Acara Lembaga Adat untuk menyelesaikan setiap permasalahann dan urusan yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang dengan istilah A’borong yang diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara Hukum Adat berdasarkan Pasang Ri Kajang. Inilah yang dimaksud dengan sistem peradilan adat dalam Perda Bulukumba. 2). Bentuk Penyelesaian Sengketa Hak Tanah di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dimana Pada keadaan tertentu ketika suatu masalah tidak dapat dilimpahkan pada metode A’borong atau keputusan A’borong tidak dilaksanakan serta sengketa yang diserahkan dalam A’borong sulit untuk di putuskan maka langkah-langkah yang diambil adalah langkah tegas, yang berbentuk ritual sacral yang ada di daerah kajang tersebut, yaitu: Pattunra (di Sumpah), Attunu panroli’ (bakar linggis) dan Attunu Passau. 3). pandangan Hukum Islam tentang uang permufakatan penyelesaian sengketa hak tanah di masyarakat adat Kajang di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar untuk mendapatkan pengesahan. Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi dengan menggunakan negosiasi berdasarkan ketentuan umum dalam Q.S. an-Nisa 135. Kata Kunci: Penyelesaian sengketa tanah, kekuatan hukum adat kajang. Abstract The process of implementing the settlement of land rights disputes through non-litigation channels in Sangkala Village, Kajang District, Bulukumba Regency through the mechanism of the Procedural Law of the Customary Institution to resolve any problems and affairs that occur in the Kajang customary community with the term A'borong which is defined as a forum for resolving all problems and disputes which is delegated by Customary Law based on Pasang Ri Kajang. This is what is meant by the customary justice system in the Bulukumba Regional Regulation. 2). In certain circumstances when a problem cannot be delegated to the A'borong method or the A'borong decision is not implemented and the dispute submitted to A'borong is difficult to decide, then the following steps are taken: The steps taken are firm steps, in the form of sacred rituals that exist in the area of the kajang, namely: Pattunra (at Oath), Attunu panroli' (burning crowbars) and Attunu Passau. 3). Islamic Law's view on consensus settlement of land rights disputes in the Kajang customary community in Sangkala Village, Kajang District, Bulukumba Regency, as a basis for obtaining ratification. Non-litigation dispute resolution using negotiation based on general provisions in Q.S. an-Nisa 135. Keywords: Settlement of land disputes, the power of kajang customary law

TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI BAWANG MERAH OLEH TENGKULAK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECEMATAN SAPE KABUPATEN BIMA Syahrul Rizal; Hamzah Hasan; Musfikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.32307

Abstrak Dalam Proses penimbanganya banyak terjadi kecurangan dimana tengkulak mengurangi beberapa kilo ketika menimbang dengan alasan bahwa ketika bawang diangkut menggunakan mobil akan mengalami penyusutan timbangan ketika tengkulak menimbang lagi kepada pihak kedua dan pembayaran harga bawang merah petani dibayar berminggu-minggu bahkan hampir satu bulan baru tuntas pembayaran harga bawang petani, sehingga apabila terjadi kasus tidak dibayar tuntas oleh tengkulak, petani tidak bisa melakukan proses pelaporan ke ranah hukum karna sebelumnya tidak ada perjanjian yang mengikat dalam bentuk tertulis sehingga beberapa tengkulak melakukan pelanggaran dan kecurangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli bawang merah yang dilakukan tengkulak di Kecematan Sape, Kabupaten Bima tidak sah menurut hukum islam, dimana tengkulak menawarkan harga perratusan kiloannya dengan harga yang relatif kecil dan tidak mengikuti harga pasaran, maka dari itu penulis menjelaskan secara terperinci tentang jual beli menurut hukum islam dan melakukan penelitian sehingga dapat ditemukan Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Oleh Tengkulak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecematan Sape Kabupaten Bima. Kata Kunci: Jual Beli,Tengkulak, Hukum Islam. Abstract In the weighing process, there are many frauds where the middlemen reduce a few kilos when weighing with the reason that when the onions are transported by car, the scales will shrink when the middleman weighs again to the second party and the payment of the price of onion farmers is paid for weeks and even almost a month before the payment of the price is complete. onion farmers, so that if there is a case that the middleman is not fully paid, the farmer cannot carry out the reporting process to the legal realm because previously there was no binding agreement in written form so that some middlemen committed violations and fraud. The results of this study are that the practice of buying and selling shallots carried out by middlemen in Sape Sub-district, Bima Regency is not legal according to Islamic law, where the middlemen offer a price of hundreds of kilos at a relatively small price and do not follow the market price, therefore the authors explain in detail about buying and selling according to Islamic law and conducting research so that a legal review can be found of the practice of buying and selling shallots by middlemen from the perspective of Islamic law. A case study in the sub-district of Sape, Bima Regency. Keywords: Buying and Selling, Middlemen, Islamic Law.

PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA JUAL BELI KREDIT DI PT. PILAR SYARIAH MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Muhammad Arqam Azikin H. Muslimin; Sohrah; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.35126

Abstrak Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad murabahah pada jual beli kredit di PT. Pilar Syariah Makassar dalam perspektif hukum Islam? dengan sub masalah yaitu: 1) Bagaimana sistem jual beli secara kredit pada PT. Pilar Syariah Makassar? 2) Bagaiman sistem jual beli kredit dengan akad murabahah menurut hukum Islam?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Sumber data didapatkan dari data primer yaitu wawancara yang di lakukan di PT. Pilar Syariah Makassar. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu 1) teknik pengelolaan data 2) teknik analisis data 3) kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kredit dengan akad murabahah di PT. Pilar Syariah Makassar telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Kata Kunci: Akad Murabahah, Jual Beli Kredit, Hukum Islam. Abstract The main problem of this research is how to apply the contract murabaha on buying and selling credit at PT. Makassar Sharia Pillars in the perspective of Islamic law? with sub-problems, namely: 1) What is the system of buying and selling on credit at PT. Makassar Sharia Pillar? 2) What is the credit buying and selling system with a murabaha contract according to Islamic law? This type of research is field research (field research) qualitative descriptive with a normative approach and a sociological approach. Sources of data obtained from primary data, namely interviews conducted at PT. Makassar Sharia Pillar. The second source of secondary data is sourced from books, journals and other references related to this research. Methods of data collection carried out, namely observation, interviews and documentation. Meanwhile, data management and analysis techniques were carried out in three stages, namely 1) data management techniques 2) data analysis techniques 3) conclusions. The results of this study indicate that the practice of buying and selling credit with a contract murabaha at PT. The Makassar Sharia Pillars are in accordance with Islamic law and are in line with the DSN MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabaha. Keywords: Murabaha Contract, Credit Sale and Purchase, Islamic Law.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI TANAH DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA Nurman Amir; Muhammadiyah Amin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.35212

Abstrak Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain untuk hidup bersama dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.[1] Pola hidup setiap orang dalam melakukan hubungan kerja sama antar individu satu dengan individu yang lain pada suatu tempat yang berkaitan dengan masalah ekonomi sesuai syariat yang disebut muamalah.[2] Dalam Islam, seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan orang yang mulia. Akad pinjam meminjam dalam Islam disebut dengan rahn.[3] Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Namun hasil bumi masyarakat setempat masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu gadai merupakan salah satu alternatif yang kerap diambil oleh masyarakat yang pelaksanaan gadainya dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Gadai di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dikenal dengan istilah ma’pasanra. praktik gadai di Kelurahan Palampang umumnya dilakukan dengan pemahaman seadanya, seperti gadai yang dilakukan tidak memiliki landasan yang sesuai hukum Islam terhadap pelaksanaannya, sehingga menimbulkan sebuah kekeliruan dalam proses pelaksanaan gadai pada masyarakat di pedesaan. Salah satu jalan untuk dapat saling berinteraksi dengan sesama adalah dengan bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan syara’. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba”. Kata Kunci: Hukum Islam, Gadai, Tanah Abstract: Humans as social beings need the help of others to live together in society in order to meet their needs. Everyone's lifestyle in carrying out cooperative relationships between individuals with one another in a place related to economic issues according to Shari'a is called muamalah. In Islam, someone who gives loans to others is a noble person. The loan contract in Islam is called rahn. The majority of people who live in rural areas depend on agricultural products for their livelihood. However, the produce of the local people is still not enough to meet their daily needs, therefore pawning is an alternative that is often taken by people whose pawning is carried out according to the customs of the local community. Pawn in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency is known as ma'pasanra. Pawning practices in the Palampang Village are generally carried out with a makeshift understanding, such as pawning which is carried out without a basis in accordance with Islamic law for its implementation, giving rise to a mistake in the process of implementing pawning in rural communities.One of the ways to be able to interact with each other is by doing muamalah according to the guidance of syara'. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on the Practice of Pawning Paddy Fields in Palampang Village, Rilau Ale District, Bulukumba Regency". Keywords: Islamic Law, Pawn, Land. [1]Basyirah Mustarin, “Pengaruh Stratifikasi Dalam Kenyataan Hukum”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.1 (2021): h. 128. [2]Mutawaddiah, ”Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi (Gowa: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 3. [3]Sutriani dan Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PELELANGAN BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT VETERAN KOTA MAKASSAR Mulfiha Risyida Farid; Mahmudah Mulia Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.35952

Abstrak Manusia adalah makhluk sosial, yaitu seseorang yang selalu bergantung dengan masyarakat sehingga memerlukan bantuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. Kebutuhan hidup manusia disebut sebagai pelaku ekonomi, menusia berkembang dengan populasi yang banyak dan tersebar di berbagai belahan dunia membuat ekonomi semakin berkembang. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum yang melakukan kegiatan pegadaian yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah yaitu Pegadaian Syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan. Pada umumnya pihak kreditur seperti Pegadaian Syariah, tidak mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan dapat mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang sudah ditentukan. Keyakinan itu ada kalanya berupa persepsi atas harapan penggunaan dana yang disediakan oleh pegadaian syariah, yaitu jaminan hutang yang berupa gadai. Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam al-Qur’an dengan istilah al-rahn, biasa diterjemahkan “Gadai”. Secara terminologi, didefinisikan oleh ulama fikih menjadikan sebagai materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa menyembalikan utangnya.[5]Pegadaian Syariah Makassar merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme pelalangan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu bayar angsuran. Telah menjadi konsekuensi dalam setiap akad timbal balik, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar”. Kata Kunci: Hukum Islam, Mekanisme Pelelangan, Barang Jaminan, Ketidakmampuan, Membayar Angsuran, Pegadaian Syariah. Abstract Humans are social beings, that is, someone who is always dependent on society, so they need help from the community to meet their needs in society. The needs of human life are referred to as economic actors, humans develop with a large population and spread in various parts of the world, making the economy grow. The government has facilitated the community with a public company that carries out pawnshop activities based on sharia principles, namely Sharia Pawnshops so that the community gets several benefits, namely fast, practical and reassuring. In general, creditors, such as Sharia Pawnshops, do not want to give loans to other parties without a belief that the borrower will be able to repay the loan within a predetermined time. This belief is sometimes in the form of a perception of the hope of using the funds provided by Islamic pawnshops, namely debt guarantees in the form of pawning. Debt agreements with collateral are known in the Qur'an by the term al-rahn, usually translated "Pawn". In terms of terminology, it is defined by fiqh scholars as material (goods) as collateral for debts that can be used as debt repayments if the debtor cannot repay the debt. Makassar Syariah Pegadaian is an interesting thing to study, because not many people know about the mechanism for passing collateral items due to customers not being able to pay installments. Has become a consequence in every lead contract reciprocity, that any party proven to have committed a default shall be subject to legal sanctions. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law Against the Mechanism of Auction of Guaranteed Items Due to Customer's Inability to Pay Installments at the South Veterans Unit Sharia Pawnshop in Makassar City". Keywords: Islamic Law, Auction Mechanism, Collateral, Inability, Paying Installments, Sharia Pawnshops.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TANAM BULU MATA PALSU (EYELASH EXTENTION) STUDI KASUS DI SALON RIANTY LINA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA Sri Rahma; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.38020

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) di Salon Rianty Lina Kecematan Sape Kabupaten Bima. Penelitian ini dilakukan di Kecematan Sape kabupaten Bima di salon rianty lina dengan melakukan wawancara langsung terhadap pemilik salon serta penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitantif dengan pendekatan normatif (syar’i). Tehnik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni redaksi data penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1). Praktik dan penggunaa eyelash extension mengunakan alat dan bahan tertentu. Proses pemasangannya menempelkan bulu mata helai perhelai ke kelopak mata menggunakan lem khusus eyelash extension bersifat semi permenanen yang memiliki ketahan 1 bulan atau lebih tergatung cara perawatan dari pelanggan itu sendiri. 2). Penggunaan eyelash extension haram hukumnya karena ada beberapa ulama yang mengharamkan menyambung rambutnya denga eyelash extension. ini termasuk dalam mengubah ciptaan Allah Swt. Adanya larangan yang mana terbagi dua yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptaan Allah Swt dan termasuk tabbaruj kerena berhias secara berlebihanan dan dilihat oleh Mahramnya. Eyelash extension juga termasuk sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri. Implikasi penelitian antara lain para kaum hawa agar lebih mengetahui dampak atau efek dan apa manfaat yang penting bagi tubuh tampa harus menyakiti diri sendiri dan lebih mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Swt, lebih baik merawat dari pada mengubah ciptaan yang Allah Swt berikan kepada kita. salon kecantikan dalam memberikan pelayanan eyelash extension disesuiakan dengan syariat islam. Agar pekerjaan yang dilakukan dapat diridhoi oleh Allah Swt. Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik, Tanam Bulu Mata Abstract The main problem in this study is How to Review Islamic Economic Law on the Practice of Eyelash Extension at Rianty Lina Salon, Sape District, Bima Regency. The main problem is divided into two sub-problems, namely: 1). How is the practice of planting eyelash extensions at the salon rianty lina kecematan sape bima regency? 2). How is the review of Islamic law on the practice of eyelash planting in the salon rianty lina kecematan sape bima regency.? This research was conducted in Sape District, Bima regency at the rianty lina salon by conducting direct interviews with salon owners and this research used qualitative research methods with a normative approach (syar'i). Data management and analysis techniques are carried out through three stages, namely data redaction, data presentation, and conclusion making. The results obtained from this study include: 1). The practice and use of eyelash extensions using certain tools and materials. The installation process attaches eyelashes strands to the eyelids using special glue eyelash extensions are semi-permenanene which have a durability of 1 month or more depending on the treatment method of the customer himself. 2). The use of eyelash extensions is illegal because there are some scholars who forbid connecting their hair with eyelash extensions. This includes changing the creation of Allah Almighty. The prohibition which is divided into two is related to the existence of ingratitude for the creation of Allah Almighty and includes tabbaruj because it is excessively decorated and seen by its Mahram. Eyelash extensions also include something that can harm yourself. The implications of the research include: 1). How women in order to better know the effects or effects and what benefits are important for the body should not hurt themselves and be more grateful for what has been given by Allah SWT, it is better to care than to change the creation that Allah SWT has given us. 2). How beauty salons provide eyelash extension services are in accordance with Islamic law. So that the work done can be recognized by Allah Almighty. Keywords: Islamic Law, Practice, Eyelash Planting

PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR, PSYCHOLOGICAL WELL-BEING, DAN ROLE STRESS TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Pada Inspektorat Provinsi Sulsel) Farhan Dwinanda Hanisyahputra
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39762

Abstrak Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sudah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dibuat dan diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. walaupun sudah adanya aturan SAP ini tetapi masih terjadi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dibuktikan dengan masih ada kasus-kasus kecurangan tentang penyajian laporan keuangan. Dari fenomena ini membuktikan bahwa kinerja inspektorat masih lemah dalam aspek pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh melalui pengumpulan kuesioner sebanyak 30 orang auditor sebagai sampel dari seluruh Audtior Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh berbagai sumber seperti data-data dari internet, jurnal atau buku-buku sebagai bahan pelengkap pada penelitian ini. Data dianalisis melalui program SPSS v. 21. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) variabel Organizational Citizenship Behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, (2) variabel Psychological Well-Being berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, (3) variabel Role Stress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel spiritual dan kompetensi untuk penilitian yang Berhubungan dengan kinerja auditor serta disarankan untuk memperluas objek penelitian, selain di kantor auditor inspektorat dapat juga dilakukan di kantor auditor lainnya seperti KAP, BPK, dll. Kata Kunci: Kesejahteraaan psikologis, kinerja Auditor, Perilaku Organisasi, Stress Peran Abstract Government Accounting Standards (SAP) which are based on Government Regulation No. 71 of 2010 are accounting principles created and applied to prepare and present government financial reports. Even though this SAP rule exists, fraud still occurs in the presentation of financial statements as evidenced by the existence of cases of fraud regarding the presentation of financial statements. This phenomenon proves that the performance of the inspectorate is still weak in the aspect of supervision. This study uses primary and secondary data, where primary data is obtained through collecting questionnaires of 30 auditors as a sample from all Auditors Inspectorate of South Sulawesi Province, while secondary data is obtained from various sources such as data from the internet, journals or books as complementary materials. . in this research. Data were analyzed through the SPSS v.21 program. The results of this study indicate that: (1) the Organizational Citizenship Behavior variable has a positive and significant effect on auditor performance, (2) the Psychological Well-Being variable has a positive and significant effect on auditor performance, (3) the Role Stress variable has a negative and significant effect on auditor performance . For future researchers, it is advisable to use spiritual and competency variables related to auditor performance and it is advisable to expand the research object, apart from the inspectorate auditor's office, it can also be carried out in other auditor's offices such as KAP, BPK, etc. Keywords: organizational citizenship behavior, pshycological well, Role Stress, auditor performance

KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DALAM PRAKTIK DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP MUAMALAH Hasbi; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39763

Abstrak Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi atau melangsungkan kehidupannya yang dalam islam disebut dengan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang memanfaatkan teknologi informasi adalah jual beli dengan model dropship, model jual beli ini merupakan bentuk penawaran barang yang belum dimiliki atau tidak dimiliki oleh dropshipper sebagai pihak yang menawarkan barang kepada calon pembeli. Skema jual beli model dropship menimbulkan pertanyaan akan keabsahan akad jual beli yang terjadi berdasarkan prinsip Syariah. Bentuk akad yang terjadi dalam skema dropship pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai akad yang menggunakan Bai’al-salam. DSN-MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa nomor 145 Tahun 2021 tentang dropship, sehingga fatwa tersebut menentukan keabsahan akad yang terjadi di dalam praktik dropship yang mensyaratkan adanya akad jual beli antara dropshipper dengan supplier meskipun barang tidak diserahkan kepada dropshipper akan tetapi langsung kepada pembeli. Apabila dalam praktik dropship tidak terdapat akad jual beli antara dropshipper dengan supplier maka akan berpengaruh terhadap akad terkait dengan rukun-rukun akad. Kata Kunci: Dropship, Akad, Bai’al-salam Abstract The development of information technology has an impact on people's behavior in carrying out activities to fulfill or sustain their lives which in Islam is called muamalah. One of the muamalah practices that utilizes information technology is buying and selling using the dropship model, this buying and selling model is a form of offering goods that are not owned or not owned by the dropshipper as the party that offers goods to prospective buyers. The dropship model buying and selling scheme raises questions about the validity of buying and selling contracts that occur based on Sharia principles. The form of the contract that occurs in the dropship scheme can basically be qualified as a contract that uses Bai'al-salam. The DSN-MUI has issued a fatwa number 145 of 2021 regarding dropshipping, so that fatwa determines the validity of the contract that occurs in dropshipping practices which requires a sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier even though the goods are not handed over to the dropshipper but directly to the buyer. If in dropship practice there is no sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier, it will affect the contract related to the pillars of the contract. Keywords: Dropship, Akad, Bai’al-salam

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 Ade Darmawan Basri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39764

Abstrak Investasi merupakan suatu yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan mengelolah dana dan modal dengan bertujuan mendapatkan suatu keuntungan atau laba di masa mendatang atau masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan yaitu dengan membeli obligasi atau saham pada pasar keuangan, membeli suatu tanah ataupun dengan kata lain mulai membangun bisnis sendiri. Namun berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam hukum penanaman modal itu sendiri yakni Persyaratan dan Prosedur dalam melakukan Investasi. Setiap investasi memiliki syarat dan prosedur berbeda, contohnya saja: beberapa syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi investor serta proses dan cara untuk berinvestasi. Kemudian perlindungan terhadap risiko kehilangan modal ataupun risiko adanya perubahan keuangan yang tidak diharapkan. Oleh karenanya perlunya mekanisme terhadap adanya risiko dalam berinvestasi, seperti: Reksa dana, Asuransi ataupun diversikan portofolio. Kemudian ada juga pajak keuntungan investasi itu sendiri di mana keuntungan investasi tersebut perlu adanya pajak sesuai dengan peraturan dalam pajak yang berlaku pada setiap atau suatu negara. Dalam hukum investasi, sangatlah penting untuk memahami segala aspek dalam kegiatan investasi untuk meminimalisir risiko pengembalian yang maksimal sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam penanaman modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam beberapa waktu yang cukup lama dan dalam kurun waktu lebih dari lima puluh tahun, di mana kurun waktu tersebut baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri telah sangat berkembang dan memberikan banyak kontribusi dan mendukung pencapaian sasaran pembangun nasional. Kata Kunci: Penanaman Modal, Perlindungan Investor, Risiko Investasi. Abstract Investment is something that is done by a person or group of people with the aim of managing funds and capital with the aim of obtaining a profit or profit in the future or in the future. Investments can be made, namely by buying bonds or stocks on the financial market, buying land or in other words starting to build your own business. However, various aspects that need to be considered in the law of lining up the capital itself are the Requirements and Procedures for Making Investments. Each investment has different terms and procedures, for example: several conditions that need to be met by investors as well as the process and method of investing. Then protection against the risk of loss of capital or the risk of unexpected financial changes. Therefore, there is a need for mechanisms against risks in investing, such as: Mutual funds, insurance or portfolio diversification. Then there is also the investment profit tax itself where the investment profit needs to be taxed in accordance with the tax regulations that apply to each or a country. In investment law, it is very important to understand all aspects of investment activities to minimize the maximum return according to the agreement made. In integrating capital in Indonesia, it has been developing for quite a long time and in confinement of more than fifty years, in which time confinement, hidden foreign capital and cover of domestic capital have greatly developed and contributed a lot and supported the target business. national builder. Keywords: Investment, Investor Protection, Investment Risk.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA