cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 4 Juli 2024" : 13 Documents clear
PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN TERHADAP JASA LAUNDRY DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Lingkungan Borong Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa) Musha, Musvira; Muhammad Yaasiin Raya; Muh. Taufiq Amin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39358

Abstract

Abstrak Praktik Pembulatan timbangan yang terjadi di Lingkungan Borong Kelurahan Borong Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada jasa laundry dengan menggunakan pembulatan timbangan pada berat satuannya. Dimana dalam bermuamalah dilarang adanya penambahan timbangan yang akan menjadikan transaksinya tidak jelas. Rumusan masalah dalam yaitu:Bagaimana sistem pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry di Lingkungan Borong dan Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry di Lingkungan Borong. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan keempat usaha jasa laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi  batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi apabila harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar pengembaliannya mudah. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik pembulatan timbangan dan harga pada usaha laundry yang ada di Kelurahan Borong Loe tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya hal itu mengandung unsur kecurangan dan unsur gharar  karena dalam penetuan atau pembulatan harga dilakukan secara tidak jelas apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan. Selain itu, pembulatan tersebut menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, kecuali dari kedua belah pihak saling rela terhadap praktik pembulatan timbangan dan harga, maka hal itu dibolehkan. Kata Kunci: Timbangan, Jasa Laundry, Hukum Ekonomi Syariah.   Abstract The practice of rounding off scales that occurred in the Borong Neighborhood, Borong Loe Village, Bontomarannu District, Gowa Regency for laundry services by using rounding off scales for unit weight. Where in muamalah it is forbidden to add weights which will make the transaction unclear. The formulation of the internal problem is: How is the weighting system and prices for laundry services in the Borong Environment and what is the view of Sharia Economic Law on the weighting and price rounding system for laundry services in the Borong Environment. This research is a field research (Field research) using qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. The practice of rounding off the scales carried out by the four laundry service businesses is carried out when the weight of the clothes does not meet the minimum limit for the weight of the clothes that has been set so that this weight is sufficient. While price rounding occurs if the initial price has small rupiah denominations, it will be rounded up so that returns are easy. Judging from sharia economic law, the practice of rounding off scales and prices in the laundry business in the Borong Loe Village is not in accordance with Islamic law, this is because the weight of the clothes no longer matches the original weight, it contains elements of fraud and elements of gharar because in determining or rounding prices are made unclear whether based on the weight of the clothes or not. In addition, this rounding causes loss to one party and benefits one party, unless both parties agree to the practice of rounding off weights and prices, then this is permissible. Keyword: Scale, Laundry Services, Sharia Economic Law
SISTEM MUKHABARAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PADA LAHAN PERTANIAN DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Nigrah MS, Agustina; Sohrah; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39708

Abstract

Abstrak Dalam hukum Islam sendiri terdapat 3 jenis bentuk kerja sama perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian, antara lain “Musaqah”, “Muzara’ah”, “Mukhabarah”. Selain hukum Islam, dalam perundang-undangan-pun pemerintah sudah mengatur peraturan tentang pertanahan tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Peran undang-undang tersebut bertujuan agar pembagian hasil tanah yang dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian dapat terlaksana atas dasar adil, serta terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi petani penggarap. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik perjanjian bagi hasil di Kecamatan Pitu Riase jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 serta pandangan hukum Islam terhadap kerja sama tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (Field Research). Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sistem bagi hasil yang memiliki kemiripan dengan sistem mukhabarah. Dan dalam pandangan hukum Islam sendiri memperbolehkan praktik kerja sama tersebut. Selama yang dilakukan masih dalam syariat hukum Islam yang ditetapkan. Masyarakat Bila Riase melakukan perjanjian masih dalam bentuk lisan, bertentangan dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa setiap perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah desa setempat. Implikasi dari penelitian ini, yaitu pemerintah desa setempat harus memberikan perhatian lebih dalam membina masyarakat untuk tidak acuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Bagi Hasil, Mukhabarah, UU No.2 Tahun 1960, Hukum Islam.   Abstract In Islamic law itself there are 3 types of cooperation agreements for production sharing on agricultural land, including "Musaqah", "Muzara'ah", "Mukhabarah". In addition to Islamic law, the government has also regulated regulations regarding land regarding Production Sharing Agreements in Law Number 2 of 1960. The role of the law is to ensure that the distribution of land proceeds carried out by parties bound in the agreement can be carried out on fair basis, as well as guaranteed proper legal status for sharecroppers. The main issue raised in this study is how the practice of profit-sharing agreements in Pitu Riase Subdistrict is related to Law Number 2 of 1960 and the views of Islamic law on this cooperation. This research is a type of qualitative research conducted by going directly to the field (Field Research). The data obtained comes from observations, interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it shows that the profit-sharing activities carried out by the community in Bila Riase Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency are profit-sharing systems that have similarities to the mukhabarah system. And in view of Islamic law itself allows the practice of such cooperation. As long as what is done is still within the stipulated Islamic law. Community If Riase makes an agreement still in oral form, contrary to what has been stipulated in Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements that every agreement is made in written form and reported to the local village government. The implication of this research is that the local village government must pay more attention to fostering the community not to be indifferent to applicable legal provisions. Keywords: Profit Sharing, Mukhabarah, Law No. 2 of 1960, Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN DI DESA BONEOGE KABUPATEN BUTON TENGAH Fitria; Hadi Daeng Mapuna; Sippah Chotban
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39862

Abstract

Abstrak Jual beli yang dilakukan dengan sistem arisan di Desa Boneoge salah satunya dengan cara mengikuti arisan. Jual beli dengan sistem arisan lebih meringankan konsumen dalam bertransaksi, karena para konsumen lebih memilih menyisihkan uangnya setiap bulan secara bersama-sama. Dalam jual beli sistem arisan, barang yang akan dibeli tidak langsung didapatkan sebab harus menunggu giliran (nama urutan pertama lebih dahulu mendapatkan barang) untuk mendapatkan barang yang di arisan kan. Sedangkan jual beli secara tunai maupun kredit, barang yang dibeli sudah bisa langsung didapatkan. Tetapi, dalam jual beli sistem arisan terkadang owner dihadapkan dengan peserta arisan yang tidak bertanggung jawab. Rumusan masalah dalam yaitu: Bagaimana jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah dan bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem arisan. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jual beli dengan sistem arisan di Desa Boneoge Kabupaten Buton Tengah hukumnya boleh (mubah) karena jual beli dengan sistem arisan tidak mengandung riba. Ketua dan peserta arisan sama-sama merasakan manfaat dari jual beli dengan sistem arisan tersebut dan adanya sifat tolong menolong. Namun tidak ada perjanjian secara tertulis, tetapi terjadi kesepakatan antara ketua arisan dan peserta arisan. Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Ekonomi Syariah, Sistem, Jual Beli, Arisan   Abstract Buying and selling is carried out using the arisan system in Boneoge Village, one of which is by participating in the arisan. Buying and selling using the arisan system makes it easier for consumers to make transactions, because consumers prefer to set aside their money together every month. In the sale and purchase of the arisan system, the items to be purchased are not immediately obtained because you have to wait your turn (the name of the first order to get the goods) to get the items at the arisan. While buying and selling in cash or credit, the goods purchased can already be obtained immediately. However, in buying and selling the arisan system, sometimes the owner is faced with irresponsible arisan participants. The formulation of the internal problem is: How to buy and sell using the arisan system in Boneoge Village, Central Buton Regency and what are the provisions of sharia economic law regarding the practice of buying and selling with the arisan system. This research is a field research and uses qualitative research methods. Buying and selling using the arisan system in Boneoge Village, Central Buton Regency is legally permissible (mubah) because buying and selling using the arisan system does not contain usury. The chairman and participants of the arisan both feel the benefits of buying and selling with the arisan system and there is mutual help. However, there was no written agreement, but an agreement was made between the arisan chairman and the arisan participants. Kata Kunci: Review, Sharia Economic Law, System, Buy and Sell, Lottery Club
PEMINJAMAN UANG SUKU DI LAMAKERA KECAMATAN SOLOR TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NTT. PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Putri Mujahida Rusana; M. Thahir Maloko; Mahmudah Muliah Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.40134

Abstract

Abstrak Hukum Ribai aitaiu bungai paidai pinjaimain uaing suku yaing aidai di Laimaikerai kecaimaitain solor timur kaibupaiten flores timur provinsi NTT. Dilihait Perspketif hukum ekonomi syairiaih dailaim Ailqur’ain dengain tegais dinyaitaikain hairaim. Esensi pelairaingain ribai (usurios) dailaim Islaim berdaisairkain pertimbaingain-pertimbaingain morail dain kemainusiaiain. sebaib esensi pelairaingain ribai aitaiu bungai paidai pinjaimain aidailaih penghaipusain segailai bentuk praiktik ekonomi yaing menimbulkain kezailimain dain ketidaikaidilain. Rumusan masalah dalam yaitu : Bagaimana sistem peminjaman uang suku di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Bagaimana Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem    Peminjaman Uang suku  di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peminjaman uang suku di  Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. hukumnya haram karena adanya bunga yang ditetapkan kepada nasabah sesuai kesepakatan bersama. Namun apabila ketikai naisaibaih tidaik sainggup mengembailikain uaing selaimai waiktu yaing telaih ditentukain dailaim kesepaikaitain tersebut maikai konsekuensinyai aidailaih bungainyai aikain bertaimbaih duai kaili lipait, jikai tidaik bisai melunaisinyai jugai maikai aikain disitai bairaing berhairgai milik naisaibaih. Kata Kunci: Peminjaman, Uang Suku, Ekonomi Syariah   Abstract The law of riba or interest on tribal money loans in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT province. Viewed from the Perspective of Sharia economic law in the Qur'an it is expressly stated as haram. The essence of prohibition (usurios) in Islam is based on moral and human considerations. because the essence of the prohibition of usury or interest on loans is the elimination of all forms of economic practices that give rise to tyranny and injustice. The formulation of the internal problem is: What is the system for borrowing tribal money in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. The Perspective of Sharia Economic Law and How the Provisions of Sharia Economic Law are towards the tribal money lending system in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. Perspective of Sharia Economic Law. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. Borrowing tribal money in Lamakera, East Solor District, East Flores Regency, NTT Province. the law is unlawful because there is interest set on the customer according to a mutual agreement. However, if when the customer is unable to return the money during the time specified in the agreement, the consequence is that the interest will double, if you cannot pay it off, then the customer's valuables will be confiscated. Keywords: Loans, Tribal Money, Islamic Economics
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMASARAN TOUR TRAVEL HAJI DAN UMRAH PADA PT. DARMAWAN TOUR & TRAVEL Muhammad Asri; Muhammadiyah Amin; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.40151

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana hukum islam terhadap strategi pemasaran tour travel haji dan umrah pad PT. Darmawan tour & Travel. Pokok masalah tersebut dibagi menjadi 2 sub masalah yakni: Bagaimana bentuk dan strategi yang digunakan oleh PT.Darmawan Tour & Travel dalam menjalankan usahanya dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan strategi pemasaran PT.Darmawan Tour & Travel dalam mendapatkan konsumen Bagaimana bentuk dan strategi yang digunakan oleh PT.Darmawan Tour & Travel dalam menjalankan usahanya.Penelitian yang digunakan adalah peneltian kualitatif atau penelitian lapangan (field Research) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan syariah dan pendekatan normatif empiris. Sumber data dalam penelitian ini ialah PT. Darmawan Tour & Travel. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dikumentasi. Kemudian, terknik pengolahaan dan analisis data dilakukan dengan melalui dua tahapan yakni Teknik pengelolaan dan analisis data.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Strategi pemasaran yang digunakan oleh PT. Darmawan Tour & Travel adalah dengan melakukan pemasaran melalui beberapa metode, yaitu Youtube, Facebook, dan Instagram berupa video, foto dan beberapa testimoni dari jamaah yang telah menjalani ibadah haji & umroh melalui PT. Darmawan Tour & Travel dalam bentuk visual.Penelitian ini memiliki implikasi bahwa: 1) Dalam penelitian ditemukan secara signifikan terhadap bagaimana cara mensosialisasikan dengan baik terkait dengan pemasaran melaui sosial media seperti Youtube,Facebook,Instagram serta Whatsapp, dll. 2) Lebih memperhatiakan dengan baik terkait dengan srategi pemasaran Travel PT.Darmawan Tour & Travel sesuai dengan ketentuan ketentuan syariat Islam. Kata Kunci : Hukum Islam, Haji & Umroh, Pemasaran, Abstract The main problem of this research is how Islamic law relates to the marketing strategy of Hajj and Umrah travel tours at PT. Darmawan tour & Travel. The subject matter is divided into 2 sub-problems, namely: What are the forms and strategies used by PT. Darmawan Tour & Travel in running its business and what are the views of Islamic law on the use of PT. Darmawan Tour & Travel's marketing strategy in getting consumers What forms and strategies are used by PT. Darmawan Tour & Travel in running its business. The research used is qualitative research or field research with the approach used is a sharia approach and an empirical normative approach. The data source in this study is PT. Darmawan Tour & Travel. Furthermore, the data collection method used is observation, interviews and documented. Then, data processing and analysis techniques were carried out through two stages, namely management techniques and data analysis. The results of this study indicate that the marketing strategy used by PT. Darmawan Tour & Travel is marketing through several methods, namely Youtube, Facebook and Instagram in the form of videos, photos and several testimonials from pilgrims who have undergone the Hajj & Umrah pilgrimage through PT. Darmawan Tour & Travel in visual form. This research has the implications that: 1) In research it was found significantly to how to socialize properly related to marketing through social media such as Youtube, Facebook, Instagram and Whatsapp, etc. 2) Paying more attention to PT. Darmawan Tour & Travel's Travel marketing strategy in accordance with the provisions of Islamic law. Keywords: Islamic Law, Hajj & Umrah, Marketing.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN GADAI EMAS DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG MAKASSAR YUSUF, MUTMAINNAH; Andi Intan Cahyani; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47056

Abstract

Abstrak Perjanjian gadai di bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dogunakan adalam pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari KB Bukopin Syariah dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawwancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek iB SiaGa Emas Gadai, akad yang digunakan dalam produk iB SiaGa Emas Gadai sesuai dengan fatwa MUI DSN, namun adapun ulama yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan prinsip Islam dengan dasar yang kuat pada masing-masing para pakar. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa produk gadai emas KB Bukopin Syariah tidak menggunakan akad rahn melainkan akad qardh. Akad qardh yang digunakan KB Bukopin Syariah menyerupai akad rahn secara teoritis. Kata Kunci: Hukum Islam, Bank Syariah, Rahn   Abstract Pawn agreements in Islamic bank must follow sharia principles such as not containing elementsof usury and gharar, and must fulfill the legal requirements of an agreement according to Islamic Law. This type of research is descriptive qualilatitve with the research approach used is an empirical approach. The data souces of this research are primary data obtained from KB Bukopin Syariah and interviews and secondary data from literature research. Furthermore, data collection methods are carried out using observation, interviews and documentation to be further analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The result of this study indicate that in the practice of Gold Pawn iB SiaGa, the contract used in the Gold Pawn iB SiaGa is in accordance with the DSN MUI Fatwa, but there are scholars who argue that it is not in accordance with sharia principles with a strong basis from each expert. Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the KB Bukopin Syariah gold pawn product does not use a rahn contract but a qardh contract. The qardh contract used by KB Bukopin Syariah resembles the rahn contract theoretically. However, the feasibility of using a qardh contract by KB Bukopin Syariah can be said to be in accordance with sharia principles. Keywords: Islamic Law, Islamic Bank, Rahn
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI TANAH SECARA LISAN DI KELURAHAN KARATUANG KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG Samsidar; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47874

Abstract

Abstrak Jual beli tanah di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng masih dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti secara tertulis. Dimana secara teori, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian yang sempurna. Permasalahan dimulai ketika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai yang disepakati antar kedua belah pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana pelaksanaan jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?, 2.) bagaimana bentuk penyelesaian sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah yang dilakukan secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?, dan 3.) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanah secara lisan di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif (Syar’i) dan pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai kelurahan serta masyarakat Kelurahan Karatuang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu: pemeriksaan data (editing), dan sistemating. Penelitian di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian atau akad secara jelas dengan membahas objek dan harga yang diperjual belikan, waktu pembayaran serta sistem pembayarannya apakah ingin melakukan pembayaran secara kontan atau angsuran. Jual beli di Kelurahan Karatuang masih dilakukan secara lisan, mengakibatkan banyak masalah yang terjadi dikarenakan tidak adanya bukti dari pelaksanaan jual beli tersebut. Para pihak menempuh secara non litigasi melalui negosiasi untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi jual beli tanah yang dilakukan secara lisan. Dimana dalam Islam jika perjanjian lisan itu telah memenuhi syarat maka sah secara hukum, namun sangat beresiko terjadi sengketa karena tidak ada alat bukti yang menjadi dasar pembuktian dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis. Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tanah, Lisan   Abstract Buying and selling of land in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency is still carried out verbally without any written evidence. Where in theory, oral agreements do not have strong legal force in terms of perfect proof. Problems start when one party does not carry out the agreement as agreed between the two parties. The main problems in this research are: 1.) How is the verbal sale and purchase of land carried out in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency?, 2.) What is the form of dispute resolution resulting from default in the land sale and purchase carried out orally in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? , and 3.) What is the view of Islamic law regarding verbal buying and selling of land in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency? This type of research is classified as qualitative with the approach used, namely a normative theological approach (Syar'i) and an empirical approach. The data sources for this research are subdistrict employees and the people of Karatuang Subdistrict. Furthermore, the data collection methods used in this research were observation, interviews and documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out in two stages, namely: data checking (editing) and systematizing. Research in Karatuang Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency shows that sellers and buyers meet directly to make clear agreements or contracts by discussing the objects and prices being bought and sold, payment times and payment systems whether they want to make payments in cash or in installments. Buying and selling in Karatuang Village is still done verbally, resulting in many problems occurring due to the lack of evidence of the implementation of the buying and selling. The parties took non-litigation through negotiations to resolve the dispute resulting from the land sale and purchase default which was carried out orally. Whereas in Islam, if an oral agreement meets the requirements, it is legally valid, but there is a very high risk of disputes because there is no evidence to prove the agreement, so the agreement should be made in writing. Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Land, Oral
HUBUNGAN ORGANISASI-INDIVIDU DAN RETENSI KARYAWAN Nurjannah; Ita Rukmanasari; Nurul Pratiwi; Rika Dwi Ayu Parmitasari; Alim Syariati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.48494

Abstract

Abstrak Organisasi dituntut bukan hanya merekrut karyawan yang memiliki kualitas yang baik, namun juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap retensi dari karyawan, faktor utamanya adalah hubungan antara indivdu dan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hubugan antara individu dan organisasi, keteladanan nabi Muhammad saw. serta menguraikan retensi dalam organisasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni library research, dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara individu dan organisasi adalah kontrak psikologis dan kepemilikan psikologis, sedangkan dalam organisasi Islam adalah kontrak psikologis Islam dan komitmen organisasi Islam. Kesesuaian antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai organisasi disebut Person-organization fit (P-O Fit). Prinsip-prinsip The Celestial Management adalah sebuah pendekatan manajemen spiritual yang berpusat pada aturan syariat dan nilai ilahiyah yang sesuai dengan contoh Rasulullah dalam membangun sumber daya manusia. Manajemen menggunakan retensi karyawan untuk mempertahankan karyawan berbakat untuk jangka waktu tertentu. Sehingga jika perusahaan menciptakan retensi maka perlu memperhatikan hubungan individu dan organisasi. Kata Kunci: Individu, Organisasi, Person-organization fit, keteladanan, retensi   Abstract Organizations are required to not only recruit employees who have good quality, but also pay attention to factors that can influence employee retention, the main factor being the relationship between the individual and the organization. This research aims to describe the relationship between individuals and organizations, the example of the Prophet Muhammad saw. and outlines retention within the organization. This research includes qualitative research, namely library research, using descriptive analysis. The research results show that the relationship between individuals and organizations is a psychological contract and psychological ownership, whereas in Islamic organizations it is an Islamic psychological contract and Islamic organizational commitment. The match between individual values and organizational values is called Person-organization fit (P-O Fit). The principles of The Celestial Management are a spiritual management approach that is centered on sharia rules and divine values in accordance with the example of the Prophet in developing human resources. Management uses employee retention to retain talented employees for a certain period of time. So if a company creates retention it needs to pay attention to the relationship between individuals and organizations. Keywords: Individual, Organization, Person-Organization Fit, Exemplary, Retention
STRATEGI PEMASARAN DALAM PERSEKTIF MARKETING SYARIAH PADA UKM SALMA BED ALKES Neng Sri Hardianti; Deden Heri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.49513

Abstract

Abstrak Peningkatan persaingan dan perubahan dinamika pasar menuntut UKM untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efisien dan efektif. Dengan persaingan yang ketat menjadi satu masalah dalam usaha Salma Bed Alkes. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan UKM Salma Bed Alkes perspektif marketing syariah. UKM Salma Bed Alkes dalam melakukan kegiatan pemasaran masih kurang. Selain itu sebagai seorang muslim juga perlu mengadopsi strategi pemasaran sesuai dengan syariah, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi pemasarannya dalam perspektif marketing syariah. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Informan utama melibatkan pemilik Salma Bed Alkes. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelakan bagaimana strategi pemasaran dalam perspektif marketing syariah pada UKM Salma Bed Alkes. Strategi pasarnya antara lain adalah STP Segmentasi, Targeting, Positioning, dan Marketing Mix (Bauran Pemasaran). Adapun marketing Syariah yaitu berdasarkan etika pemasaran syariah dan berdasarkan karakteristik pemasaran syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan strategi pemasaran Salma Bed Akes sesuai dengan syariah islam, dan memberikan kontribusi pada literatur pemasaran UKM, khususnya dalam konteks industri alat kesehatan. Kata Kunci: Marketing Syariah, Strategi Pemasaran, UKM Salma Bed Alkes. Abstract Increased competition and changing market dynamics require SMEs to develop efficient and effective marketing strategies. With intense competition being a problem in the Salma Bed Alkes business. This study aims to determine how the marketing strategy applied by SMEs Salma Bed Alkes sharia marketing perspective. SMEs Salma Bed Alkes in conducting marketing activities is still lacking. In addition, as a Muslim, it is also necessary to adopt a marketing strategy in accordance with sharia, therefore this study aims to find out how far the marketing strategy is in the perspective of sharia marketing. this research uses a qualitative approach with interviews, observations, and literature studies. The main informant involves the owner of Salma Bed Alkes. Data analysis was carried out through qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study explain how marketing strategies in the perspective of sharia marketing in SMEs Salma Bed Alkes. The market strategy includes STP Segmentation, Targeting, Positioning, and Marketing Mix. The Sharia marketing is based on sharia marketing ethics and based on sharia marketing characteristics. The results of this study are also expected to provide practical recommendations for improving the marketing strategy of Salma Bed Akes in accordance with Islamic sharia, and contribute to the SME marketing literature, especially in the context of the medical device industry. Keywords: Marketing Strategy, Sharia Marketing, SME Salma Bed Alkes.
ANALISIS SISTEM UPAH TERHADAP KESEJAHTRAAN KARYAWAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Hendri Sopandi; Neng Cahya Komala
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.49514

Abstract

Abstrak Dalam hal ini, pemilik perusahaan (pabrik) harus menunjukkan dan memegang komitmen kepada para pekerja (pekerja) untuk mencapai tujuan dan membuat pekerja tetap produktif, sehingga usaha dapat berkembang. Tentu saja, jika perusahaan (pabrik) mempertimbangkan kesejahteraan para pekerja (pekerja), hal ini dapat dicapai. Akibatnya, penulis ingin mengetahui bagaimana tatakelola pabrik ini dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem yang digunakan dan diterapkan pabrik SHU SHAN serta tingkat kesejahteraan karyawan perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian ini di kategorikan penelitian lapangan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data pada penelitian ini yaitu pemilik perusahaan (pabrik) dan para pekerja. Hasil penelitian ini bahwa 1) Pabrik tahu Shu Shan menggunakan sistem upah hasil; secara umum, sistem ini sesuai dengan karakteristik dan perspektif ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari fitur pemberian upah, yaitu pembayaran yang tepat waktu dan penetapan besaran upah yang disebutkan sejak awal. Selain itu, berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam, upah ini sudah dapat dianggap layak dan adil. 2) Tingkat kesejahteraan karyawan pabrik tahu Shu Shan ini secara umum cukup baik, sebagai akibat dari sistem upah dan tunjangan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan ini sesuai jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Kata Kunci: karyawan , kesejahteraan, sistem upah. Abstract In this case, the company (factory) owner must show and hold a commitment to the workers (workers) to achieve the goal and keep the workers productive, so that the business can grow. Of course, if the enterprise (factory) considers the welfare of the workers (laborers), this can be achieved. Consequently, the author wanted to find out how the governance of this factory is done. The purpose of this research is to find out the system used and applied by the SHU SHAN factory and the level of employee welfare from the perspective of Islamic economics. This research uses a quantitative method with a descriptive approach, this type of research is categorized as field research, data collection through interviews, observation and documentation, the data sources in this study are the company owner (factory) and the workers. The results of this study that 1) Shu Shan tofu factory uses a result wage system; in general, this system is in accordance with the characteristics and perspectives of Islamic economics. This can be seen from the features of wage payment, namely timely payment and determination of the amount of wages mentioned from the beginning. In addition, based on Islamic economic values, this wage can be considered decent and fair. 2) The welfare level of the employees of Shu Shan tofu factory is generally quite good, as a result of the wage and benefit system used to improve employee welfare, and this is appropriate when viewed from the perspective of Islamic economics. Keywords: employees, welfare, wage system.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue