Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi Sandra Wijaya; Salsabila Dewi Vitasari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18019

AbstrakTukang gigi merupakan orang yang memiliki kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan akrilik, berdasarkan Peraturan menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ahli Gigi. Fakta di lapangan menunjukan pembatasan wewenang tukang gigi tidak sejalan dengan keadaan, di mana permintaan dari masyarakat menengah ke bawah tidak dapat di hindarkan. Fokus bahasan ini mengarah pada penyebab terjadinya penyimpangan wewenang tukang gigi/ ahli gigi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penyebab terjadinya penyimpangan yang di lakukan tukang gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu secara normatif dengan pendekatan Statue Approach perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang di teliti. Hasil penelitian ini, dalam menentukan faktor penyebab penyimpangan ialah faktor ekonomi masyarakat, keadaan tanpa adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan, ketentuan yang di canangkan menjadi penyebab penyimpangan para tukang gigi. Dinas Kesehatan belum memiliki program yang terstruktur untuk menanggulangi permasalahan tersebut.Kata Kunci: Penyimpangan, Tukang Gigi, Wewenang.AbstractA dentist is a person who has the ability to make and install removable dentures made of acrylic material, based on the Minister of Health Regulation No. 39/2014 on Dentists. The facts in the field show that limiting the authority of dental artisans is not in line with the situation, where requests from the middle and lower classes cannot be avoided. The focus of this discussion is directed at the causes of deviations in the authority of dental artisans / dentists based on the Minister of Health regulation number 39 of 2014 concerning coaching, supervision and licensing, dental work. The purpose of this study was to examine the causes of irregularities committed by dental artisans based on the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 concerning Dentist Work Guidance, Supervision and Licensing. Research conducted by the author is a normative approach to the statutory Statue Approach by examining various statutory regulations or jurisprudence related to the legal issues under study. The results of this study, in determining the factors that cause deviation are the economic factors of the community, the situation without supervision from the Health Office, the provisions that have been announced are the causes of deviations by dental artisans. The Health Office does not yet have a structured program to deal with these problems.Keywords: Authority, Dentist, Deviation.

Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Refleksi Hukum Islam Bagi Non Muslim Yang Bersengketa Abdur Rahman Adi Saputera
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.15630

AbstrakGeliat perkembangan ekonomi syariah di indonesia semakin pesat, hal ini tidak lepas dari prinsip spiritualis idealis yang diusung oleh sistem perekonomian ini, Berbicara tentang ekonomi syariah berarti memperbincangkan persoalan harta, benda, dan transaksi, sehingga diskurs itu tidak akan pernah lepas dari gesekan atau sengketa yang diakibatkan oleh Wanprestasi. Tulisan ini berusaha mengupas tuntas persoalan dualisme kewenangan peradilan Agama atau Negeri dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah, dan kemungkinan diperbolehkan atau tidaknya Non Muslim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama yang nota bene hanya diperuntukan bagi pemeluk agama Islam saja. Kesimpulannya Penyelesaian sengketa ekonomi syariah boleh dilakukan melalui 2 jalur, yaitu litigasi (sidang di pengadilan) dan non litigasi (diluar sidang pengadilan atau dengan jalan ADR). Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, segala bentuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Non Muslim diperbolehkan untuk menggunakan sistem ekonomi berbasis syariah dan bilamana terjadi gesekan atau perkara, maka harus diselesaikan melalui jalur peradilan Agama dengan syarat kumulatifnya, harus mau menundukan diri (Asas Penundukan diri) dengan sukarela terhadap ketentuan dan tata cara penyelesaian Hukum Islam. Sekalipun terkesan saling bertentangan, Asas Personalitas Keislaman tidak bertolak belakang dengan Konsep Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, bahkan justru keduanya saling melengkapi menyesuaikan pada pola konteks persoalan.AbstractThe progress of the development of the Islamic economy in Indonesia is increasingly rapid, this is inseparable from the idealist spiritualist principles promoted by this economic system, Talking about Islamic economics means discussing the issues of property, objects and transactions, so that the exchange rate will never be separated from friction or disputes. caused by Default. This paper seeks to thoroughly examine the dualism of the authority of the Religious or State courts in resolving Sharia Economic disputes, and whether or not it is permissible for non-Muslims to resolve sharia economic disputes in religious courts which are nota bene, only for Muslims. In conclusion, sharia economic dispute resolution can be done through 2 channels, namely litigation (trial in court) and non-litigation (outside court proceedings or by means of ADR). The Religious Courts have absolute authority to examine, try and decide all forms of dispute resolution in the field of sharia economics. Non-Muslims are allowed to use a sharia-based economic system and if there is friction or a case, it must be resolved through the religious court with the cumulative conditions, must be willing to submit (the principle of submission) voluntarily to the provisions and procedures for settling Islamic Law. Even though it seems contradictory to each other, the Principle of Islamic Personality does not contradict the Concept of Absolute Authority of the Religious Courts, in fact both of them complement each other according to the pattern of the context of the problem.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus Pt. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar) St. Nurhaniza S; Sohrah Sohrah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.14921

AbstrakAsuransi syariah dalam tata cara dan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Di dalam asuransi syariah akad yang digunakan yaitu akad tabarru’. Akad tabarru’ bertujuan memberikan dana kebajikan untuk saling tolong-menolong antara sesama peserta asuransi syariah yang sedang mengalami dan mendapat musibah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik akad tabarru’ pada asuransi syariah PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan penelitian adalah Empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara dengan Pimpinan dan Karyawan PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Hasil penelitian ini adalah mengenai Praktik Akad Tabarru’ di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar dan bagaimana pandangan hokum Islam terhadap praktik akad tabarru’ tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar melakukan sosialisasi ke pemukiman masyarakat mengenai asuransi syariah khususnya akad tabarru’.Kata Kunci : Akad Tabarru’, Asuransi Syariah, Hukum Islam. AbstractSharia insurance in its procedures and operations is based on the Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad. In the Islamic insurance contract used is the Tabarru contract. Tabarru contract 'aims to provide benevolence funds to help each other among fellow participants of Islamic insurance who are experiencing and suffering. This research was conducted to find out how the tabarru contract practices' on Islamic insurance PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. This type of research used in this study is qualitative in the form of field research, using the research approach is Empirical. The source of the data of this study was an interview with the leaders and employees of PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. The results of this study are about the Tabarru Akad Practice 'at PT. Prudential Makassar's Prudential Life Assurance Agency and how Islamic law views the practice of the Tabarru contract. The implication of this research is that PT. Prudential Makassar's Prudential Life Assurance Agency conducts socialization to community settlements regarding sharia insurance specifically the Tabarru contract.Keywords: Islamic Law, Sharia Insurance, Tabarru’ Agreement.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM WAKAF MENURUT FATWA NO. 106/DSN-MUI/X/2016 Zulkifli Zulkifli; Sohrah Sohrah; Halimah B
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.19191

AbstrakPokok masalah dalam Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan system wakaf polis menurut fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana penerapan system wakaf polis di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar terdapat beberapa unsur terkait idalamnya yaitu, kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Prudential Syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf dalam mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan form ikrar wakaf di Prudential Syariah batas maksimal yang sesuai ketentuan fatwa pada wakaf manfaat sebesar 45% dan wakaf manfaat sebesar 1/3 dari keseluruhan kekayaan atau tirkah serta kesesuaian prinsip syariah pada akad wakaf yang digunakan pada kontrak polis menggunakan akad tabarru dan menggunakan akag wakalah bil ujrah sebagian manfaatnya boleh di wakafkan. Dalam hal ini system wakaf polis sebagai salah satu produk dari unik link syariah di PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar telah sesuai dengan syariat Islam ditinjau dari fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.Kata Kunci: Fatwa, Hukum Islam, Sistem Wakaf. AbstractThe main problem in this research is reviewing how the review of Islamic law against the managementof the policy waqf system according to fatwaNo. 106 DSN-MUI/X/2016 in PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar. This type of research is field research usingqualitativemethods which are carried out with normative theological, sociological and phenomenological approaches with data sources from PT. Prudential Life Assurance Agency Pruchaya Makassar,, then the method of data collection carried out is observation, interview, documentation and literature studies, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing The results of this study show that how the implementation of the policy waqf system in PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar there are several elements related to its idalam, namely, the suitability of fatwa rules against the implementation of Sharia Prudential companies that cooperate with waqf institutions in managing funds that are pledged. Conformity of waqf pledge form statement in Prudential Syariah maximum limit in accordance with the provisions of the fatwa on the waqf benefit of 45% and the waqf benefit of 1/3 of the overall wealth or tirkah and the suitability of sharia principles in the waqf contract used in the policy contract using tabarru agreement and using akag wakalah bil ujrah some of the benefits can be wakafkan. In this case the system wakaf polis as one of the products of unique sharia links in PT. Prudential Life Assurance Agency Prucahaya Makassar has been in accordance with Islamic law reviewed from fatwa No. 106 DSN-MUI/X/2016 on the endowment of insurance benefits and investment benefits.''Keywords: Fatwa, Islamic Law, Waqf System.

Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak Nurhidayah A. Hambali; Subehan Khalik
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10938

AbstrakBalai Harta Peninggalan dalam penanganan kasus kewarisan anak telah mematuhi hukum yang ada dan sudah sesuai dengan standar Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini menunjukkan bahwa para wali harus lebih memperhatikan tugasnya sebagai wali anak agar mengelola warisan si anak dengan baik dan tidak menyalahgunakan harta anak dibawah perwaliannya agar harta warisan anak tetap terlindungi dan wali anak berkewajiban untuk mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya. Dengan adanya harta peninggalan yang tidak terurus maka dari itu Balai harta peninggalan harus lebih meningkatkan pengawasan sebagai wali anak dan meningkatkan kinerjanya baik dari sumber daya manusia, agar tidak terjadi kesalahan dengan mengikuti cara pelaksanaan penanganan pembagian hak anak dalam kewarisan. Kata Kunci : Anak, Balai Harta Peninggalan, Kewarisan. AbstractThe Probate Court in handling cases of inheritance of children has complied with existing laws and is in accordance with islamic law compilation standards. This shows that guardians must pay more attention to their duties as guardians of children in order to manage the child's inheritance well and not to abuse the assets of the child under his guardianship so that the child's inheritance remains protected and the child's guardian is obliged to care for the child under his guardianship. With the inheritance of assets that aren’t taken care, the inheritance hall should increase supervision as a guardian of children and improve their performance both from human resources, so that mistakes don’t occur by following the implementation of handling the distribution of children's rights in inheritance.Keywords: Children, Heritage Sites, Inheritance.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2279/Pdt.G/2015/PA Mks ) Muh Wahyudin Anugrah; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan untuk mengetahui implementasi sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam putusan hakim pengadilan Agama makassar dalam perkara Nomor (2279/Pd.G/2015/PA Mks). Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). dengan pendekatan penelitian yang digunakan : Pendekatan kasus (case approach), Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang disebut bahan hukum. Yaitu berupa inventarisasi berkas Putusan Pengadilan Agama Makassar No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah. . Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu juga di gunakan paradigma non-litigasi yaitu paradigma yang ber asas atau berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak, Implementasi sengketa Ekonomi Syari`ah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Telah terimplementasi sesuai ketentuan hukum yang ada akan tetapi menurut hemat penulis belum memenuhi aspek keadilan yang wajib hukumnya melekat pada suatu putusan.Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa, Tinjauan Hukum. AbstractThis research was conducted with the aim of knowing the provisions of Islamic Law and laws and regulations regarding the syariah economic dispute settlement system and to find out the implementation of the sharia economic dispute resolution system in the decision of the Makassar Religious Court judge in case Number (2279 / Pd.G / 2015 / PA Mks ). This type of research will be used is descriptive qualitative field research (field research). with the research approach used: the case approach (case approach), the statutory approach (statute approach). The data source of this research is secondary data which is called legal material. Namely in the form of an inventory of the files of the Makassar Religious Court Decision No.2279 / Pdt.G / 2015 / PA.Mks, laws and regulations, books, literature, journals and documents related to the subject matter. . Furthermore, the data collection methods used are: interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the data management and analysis techniques are based on the Prevailing Laws so that they can answer the problems of this research. All legal materials obtained are systematically compiled, processed and researched and evaluated. The results of this study indicate that the legal provisions in the settlement of sharia economic disputes are regulated in the Religious Courts Law and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative dispute resolution that are optional or optional, namely through court (litigation) and outside the court. (non litigation). The litigation paradigm believes that the law must be enforced to end conflicts that occur. In addition, a non-litigation paradigm is also used, namely a paradigm that is based on or is rooted in consensus, deliberation or peaceful settlement between the parties, Implementation of Shari`ah Economic disputes in the Judge of the Makassar Religious Court in Case Number 2279 / Pdt.G / 2015 / PA Mks Has been implemented in accordance with existing legal provisions however, according to the author's opinion, it has not fulfilled the aspect of justice which is obligatory according to a decision.Keywords: Legal Review, Dispute Resolution, Sharia Economics, Religious Courts.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon Rezky Amaliah Burhani; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16422

AbstrakAl-Qur’an dan As-Sunnah adalah pedoman hidup manusia khusunya bagi umat Islam dialam semesta ini. Islam merupakan ajaran yang bersifat rahmat atau kemaslahatan bagi seluruh umat. Al-Qur’an dan As-Sunnah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain atau dikenal dengan istilah muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli buah diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah di atas pohon tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripif kualitatif. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini adalah para petani atau penjual buah-buahan diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan. Hasil penelitian ini menunjuakkan bahwa jual beli buah diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dilakukan dengan cara menjual buah yang masih belum jelas hasil buahnya kemudian disepakati harga dan pembeli melakukan pembayaran, yang kemudian dipetik oleh pembeli pada saat buah telah matang. Jual beli buah diatas pohon ditinjau dari Hukum Islam dalam proses jual beli ini terdapat gharar dan dapat menzhalimi pihak-pihak yang melakukan jual beli.Kata Kunci: Buah-Buahan, Hukum Islam, Jual Beli. AbstractAl-Qur'an and As-Sunnah are guidelines for human life especially for Muslims in this universe. Islam is a teaching that is a blessing or benefit for all people. Al-Qur'an and As-Sunnah also regulate human relations with Allah SWT and human relations with other humans or known as muamalah. The purpose of this study was to determine how to buy and sell fruit on a tree in Puncak village, South Sinjai sub-district and to know the Islamic law view of buying and selling fruit on the tree. This research is a field research (field research). The method used in this research is descriptive qualitative. The data obtained by using interview, observation and documentation methods. Primary data from this study were farmers or fruit sellers on trees in Puncak village, South Sinjai district. The results of this study indicate that the sale and purchase of fruit on trees in Puncak village, South Sinjai sub-district is carried out by selling fruit which is still unclear, then a price is agreed upon and the buyer makes a payment, which is then picked by the buyer when the fruit is ripe. Buying and selling fruit on a tree is viewed from Islamic law in the buying and selling process there is gharar and can tyrannize those who buy and sell.Keywords: Buying and Selling, Fruits, Islamic Law.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI SAWAH Riana Riana; Marilang Marilang; Nurjannah Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15165

AbstrakPenelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai sawah di Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penetian yang digunakan adalah : yuridis-normatif dan teologis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah iman desa, pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Balangtanaya pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemnafaatan sawah berada dipihak penerima gadai atau pihak penggadai tergantung dari kesepakatan sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tersebut tidak memiliki batasan waktu, utang tersebut dapat dilunasi ketika pihak penggadai telah memiliki uang. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukan dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batasan waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai barang jaminan dikuasai oleh penerima gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya dianggap tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma.Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam, Sistem Gadai. AbstractThis research is how The Islamic Law review of the rice field pawn system in subdistrict of Polongbangkeng Utara Regency of Takalar. The type of this research is classified as a qualitative with the research approach used is : Normative Juridical and Normative Theological. The data source from this research is The Village Priest, The Mortage Giver (Rahin) and The Mortage Receiver (Murtahin). Furthermore, the data collection methods that used were observation, interviews and documentation. Then, the management and data analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of paddy pawning systems in Balangtanaya Village, in general The Pawners (Rahin) came to the pawn recipient (Murtahin) with the aim of borrowed money to fill the needs and rice fields as collateral. The right to control / use the rice fields is in debt on the part of the mortgagee or the pawnbroker depending on the agreement until payment. The payment of the debt has no time limit, the debt can be paid off when the pledge has had money. The reviewed of the implementation of contract, it has met the pillars and conditions of the mortgage. The practice of pawning is carried out without a time limit by taking benefits from the fields as collateral controlled by a pawn recipient which occurs in Balangtanaya Village is considered invalid according to the Koran, Al-Hadith and Ijma.Keywords: Islamic Law, Paddy Pawn, Pawn System.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMBANGUNAN DALAM OTONOMI DAERAH DESA PADA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Rezky Arsita; M. Gazali Suyuti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10943

AbstrakPembangunan di Desa Tapong bisa dikatakan efektif karena sejak masa pemerintahan Bapak Ridwan selaku Kepala Desa, dari tahun 2016-2018 sudah banyak pembangunan yang dilakukan dan berjalan sesuai dengan keinginan, walaupun ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang di hadapi namun itu semua bisa diatasi dengan adanya faktor pendukung dalam hal kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Dalam Al-Qur’an menuntut kedua pihak yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam kitabullah itu Berdasarkan hal ini hukum Islam dan hukum adat tidak bertentangan dalam lingkungan Desa Tapong kecematan Tellu Limpoe Kabupaten Bone. Kata Kunci : Desa, Bantuan Pembangunan, Kebijakan, Otonomi Daerah. AbstractDevelopment in Tapong Village can be said to be effective because since the reign of Mr. Ridwan as the Village Head, from 2016-2018 many developments have been carried out and run in accordance with the wishes, although there are several factors that become obstacles encountered, but they can all be overcome by supporting factors in terms of cooperation between the community and the local government. In the Qur'an demands both parties namely those who rule and are ordered to return to the book of Allah and the Sunnah of the Apostles who explain or apply what is stated in the book based on this Islamic law and customary law do not conflict in the environment of Tapong Village kecamatan Tellu Limpoe Bone Regency .Keywords: Development Assistance, Policy, Regional Autonomy, Village.

PERSEPSI NASABAH ISLAM TERHADAP TABUNGAN KURBAN PADA BPRS NIAGA MADANI CABANG MAKASSAR Andi Muhammad Rafli; Muh. Saleh Ridwan; Asni Asni
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21878

AbstrakPokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai persepsi nasabah Islam terhadap tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani Cabang Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris serta sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini mengenai biaya administrasi tabungan, jumlah nasabah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Lalu teknikpengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan: Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya salah satu produk tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani Cabang Makassar yang tujuannya membantu meringankan masyarakat bagi yang ingin melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya. Tabungan kurban ini menerapkan sistem mudharobah, yaitu sistem bagi hasil, tabungan ini juga tidak mempunyai biaya administrasi sama sekali, bahkan nasabah pada tabungan ini memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Tabungan ini hanya bisa ditarik kembali dalam jangka waktu satu tahun yaitu satu minggu sebelum hari raya Idul Adha, atau hanya dapat ditarik kembali jika dalam keadaan mendesak (darurat). Selain itu, jumlah setoran yang dikeluarkan hanya Rp. 150.000,- perbulan. Implikasi dari penelitian ini sebaiknya pihak bank menambah atau meningkatkan kinerja pegawainya sehingga mampu menciptakan ide atau gagasan baru yang memungkinkan produk tabungan kurban ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas merupakan hal yang penting, karena pada umumnya hanya bank tertentu saja yang memiliki produk tabungan tersebut.Kata Kunci: BPRS Niaga Madani, Nasabah, Persepsi, Tabungan Kurban.AbstractThe main problem discussed in this thesis is about the perception of Islamic customers towards sacrificial savings at BPRS Niaga Madani Makassar Branch. This research is a qualitative research or field research with the type of research approach used is an empirical and sociological approach. The sources of data from this study are the administrative costs of savings, the number of customers, and everything related to sacrificial savings at BPRS Niaga Madani. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Then the data processing and data analysis techniques are carried out through three stages: data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that the existence of a sacrificial savings product at BPRS Niaga Madani Makassar Branch whose purpose is to help ease the community for those who want to carry out qurban worship every year. This sacrificial saving applies a mudharabah system, namely a profit-sharing system, this savings also has no administrative costs at all, even customers in this savings benefit from the profit-sharing system. This savings can only be withdrawn within one year, namely one week before Eid al-Adha, or can only be withdrawn if it is in an emergency (emergency). In addition, the total deposit issued is only Rp. 150.000,- per month. The implication of this research is that the bank should add or improve the performance of its employees so that they are able to create new ideas or ideas that allow this sacrificial savings product to be more easily recognized by the wider community, which is important, because in general only certain banks have these savings products.Keywords: Customers, Madani Comercial BPRS, Perception, Sacrificial savings.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA