cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 1   2   3   4   5 
Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Indonesia Andi Takdir Djufri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18589

Abstract

AbstrakBerdasarkan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian buruh dikenal dengan istilah perjanjian kerja bersama yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara seorang pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan pertimbangan karena banyaknya masalah tentang awak kapal yang tidak menerima hak sesuai yang diperjanjikan. Dengan adanya landasan perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama merupakan salah satu sarana untuk terciptanya hubungan industrial pancasila yang menciptakan hubungan yang penuh dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya yang kesemuanya itu bisa dipakai sebagai modal untuk meningkatkan produktifitas yang akhirnya diharapkan bisa menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dalam pengoperasian kapal laut, ditegaskan bahwa kapal harus dalam keadaan laiklaut dan diawaki oleh sejumlah Awak Kapal yang telah memenuhi persyaratan untuk berlayar.Kata Kunci: Tenaga Kerja, Laut, Perjanjian Kerja. AbstractBased on Article 1 paragraph 21 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, a labor agreement is known as a collective labor agreement, namely an agreement which is the result of negotiations between a worker/laborer union registered with the agency responsible for the manpower sector with employers' associations which contain the terms of employment, rights and obligations of both parties. This study uses literature research with the consideration that there are many problems about ship crews who do not receive the rights as promised. With the basis of a labor agreement or collective labor agreement is one of the means for the creation of Pancasila industrial relations which creates a relationship that is full of harmony and balance between the two, all of which can be used as capital to increase productivity which is ultimately expected to guarantee welfare, health, and work safety. In the operation of ships, it is emphasized that the ship must be in a seaworthy condition and manned by a number of crew members who have met the requirements to sail.Keywords: Labor, Sea, Work Agreement.
Gadai Tanah Pertanian Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Annisa Reski Syamsuri; Sohrah Sohrah; Nurjannah Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16225

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap dan untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai tanah pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 di Desa Dongi Kecamatam Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Staf Desa, dan Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, yaitu transaksi pertanian tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun1960 dan tidak terimplementasi hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Dongi. serta Tingkat Pendidikan  Masyarakat Di Desa Dongi Yang Masih Rendah, kemudian Kultur Masyarakat Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang masih sesuai dengan adat atau kebiasaan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. 2). Peran perguruan tinggi adalah mampu menjadi sarana dalam percepatan penangananan masalah yang terjadi didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Darma Perduruan Tinggi yaitu pengabdian kepada Masyarakat.Kata Kunci : Gadai, Tanah, Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN JASA DAN PENERAPAN AKAD PADA BNI SYARIAH MAKASSAR Risaldi Risaldi; M. Thahir Maloko; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15026

Abstract

AbstrakPelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah,  jika ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini sistem pelayanan jasanya tidak terdapat unsur-unsur yang menyalahi atau bertentangan dengan prinsip syariah dengan pelayanan cepat dan akurat artinya tidak ada spekulasi didalamnya, akan tetapi dalam penerapan akadnya jika ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa praktik penerapan akad yang melanggar ketentuan syariah dimana masih ada unsur riba, maysir dan kezaliman didalamnya seperti langka lelang sepihak dari pihak BNI Syariah Makassar yang mencederai prinsip al-hururriyat atau kebebasan dalam berkontrak dan dalam akad pembiayaan masih memakai metode historical cost jika diteliti terdapat unsur riba diidalamnya karena keuntungan terikat oleh waktu. Implikasi dari penelitian ini ialah 1) harapan nasabah dalam pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tetap terjaga keakuratan, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.2) BNI Syariah Makassar kedepannya diharapkan bisa benar-benar menggunakan sistem syariah secara kaffah/ secara menyeluruh dan dalam penerapan produk-produknya tetap berpedoman pada al-Quran dan hadist.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelayanan Jasa, Penerapan Akad. AbstractServices and contract implementation at BNI Syariah Makassar have not fully implemented sharia principles, if viewed from Islamic law, in this case, the service system does not contain elements that violate or conflict with sharia principles with fast and accurate service meaning there is no speculation in it but in the application of the contract when viewed from Islamic law there are still several practices of implementing the contract that violate sharia provisions where there are still elements of usury, maysir and injustice such as the rare unilateral auction from the BNI Syariah Makassar which injures the principle of al-hururriyat or freedom in contracting and in the financing contract still uses the historical cost method if it is examined there is an element of usury in it because profits are time-bound. The implications of this research are 1) the expectations of customers in service services at BNI Syariah Makassar are maintained for accuracy, in implementation they still follow sharia rules and do not violate sharia principles. 2) BNI Syariah Makassar in the future is expected to be able to actually use the syariah system kaffah / as a whole and in the application of its products still adhere to the Koran and hadiths.Keywords: Islamic Law, Implementation Of The Contract, Services.
PENERAPAN AKAD WADIAH PADA LAYANAN PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MAROS Muh. Yusuf; Hamzah Hasan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.19265

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad wadiah pada produk tabungan Bank Syariah Mandiri ( Bank Syariah Mandiri Cabang Maros ), Penulis mengambil jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan  Pendekatan Empiris sejauh mana implementasi hukum yang di jalankan dengan sumber data diperoleh dari data primer yaitu data langsung dari para pihak dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Maros sedangkan data sekunder diambil berupa arsip, jurnal, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian, Pada Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan akadwadiah pada produk tabungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Akad wadiah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri cabang Maros mengunakan akad wadiah yad dhamanah di mana pihak nasabah dan pihak bank berakad ketika nasabah menggunakan wadiah yad dhamanah maka uang yang ditititpkan akan di kelola pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Maros dengan perjanjian nasabah akan diberikan berupa pemberian insentif (bonus) yang tidak diperjanjikan di awal akad yang hanya diketahui oleh pihak bank serta diberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.Kata Kunci: Akad Wadiah, Bank Syariah Mandiri, Produk Tabungan. AbstractThe main problem in this study examines the review of Islamic law on the application of wadiah contracts on savings products at Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri Maros Branch). run with data sources obtained from primary data, namely direct data from parties in Bank Syariah Mandiri Maros Branch while secondary data is taken in the form of archives, journals, books and other references related to research, at Bank Syariah Mandiri Maros branch in the application of akadwadiah on products savings are in accordance with the Fatwa of DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings. The wadiah contract implemented by Bank Syariah Mandiri Maros branch uses a wadiah yad dhamanah contract where the customer and the bank make an agreement when the customer uses the wadiah yad dhamanah, the money deposited will be managed by the Bank Syariah Mandiri Maros Branch with the customer agreement being given in the form of incentives (benefit) which was not agreed at the beginning of the contract which is only known by the bank and provided the best service to the customer.Keywords: Decision, Marrige Ratification, The Cild Marrige.
Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Dikabupaten Gowa Intan Sakinah Auliah; Marilang Marilang
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10939

Abstract

AbstrakUpaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Gowa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak diawali dengan menyusun kebijakannya yang tertuang dalam dokumen perencanaan, selain itu Pemerintah Daerah Gowa juga melakukan survey ke berbagai daerah di Kabupaten Gowa untuk mencari objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak untuk kemudian dijadikan wajib pajak. Peranan pajak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Gowa memiliki peranan yang paling penting, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pendapatan dari pajak yang lebih dominan dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang ada di Kabupaten Gowa. Pajak dapat dijadikan sumber pendanaan pembangunan di kabupaten Gowa ditinjau dari hukum tata negara Islam karena pada masa kepemimpinan para sahabat-sahabat Rusulullah saw pun menerapkan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan bagi negeri yang mereka pimpin. Kata Kunci : Pajak, Pembangunan Daerah, Pendanaan. AbstractEfforts made by the Gowa Regional Government in optimizing tax revenue begin with compiling its policies contained in the planning document, besides the Gowa Regional Government also conducts surveys to various regions in Gowa Regency to look for tax objects that haven’t been registered as taxpayers and then become taxpayers. The role of taxes in regional development in Gowa Regency has the most important role, this is evidenced by the amount of tax revenue that is more dominant compared to other original regional revenue sources in Gowa Regency. Taxes can be used as a source of development funding in Gowa district in terms of Islamic state administration law because during the leadership of the friends of Rasulullah saw also applied tax as a source of development funding for the country they lead.Keywords: Taxes, Funding, Regional Development.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi Nur Reyztafirigi Andayani; Sohrah Sohrah; St. Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18461

Abstract

AbstrakIslam telah mengajarkan dalam hidup manusia untuk saling tolong-menolong, jamin-menjaminkan, dan bekerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan disertai dengan nilai-nilai keadilan bahkan menghindari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang mualah/iqtishady (Ekonomi Islam).Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Perjanjian, Peternakan. AbstractIslam has taught in human life to help each other, guarantee, and cooperate with a full sense of responsibulity. And accompanied by the values of justice even avoiding practices of oppession and extortion. Islam is a perfect religion that regulates aspects of human life, both faith, worship, morals and muamalah. One of the teachings what is very important is the field of muamalah/iqtishady (Islamic economics).Keywords: Agreement, Animal Husbandry, Islamic Law, Production Sharing
TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SECARA DARING (ONLINE) TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN Khusnul Khatimah; Erlina Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16426

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui untuk mengetahui proses jual beli secara daring (online) yang dilakukan ARS Shop sesuai dengan hukum Islam dan untuk mengetahui sistem pemasaran barang yang dilakukan pada online ASR Shop. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sosiologis. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang, pemilik usaha, konsumen. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena ketidak jujuran dari pemilik usaha dan tidak memenuhi rukun dan syarat dari ajaran syariat Islam sendiri, Serta tujuan Owner ARS shop memasarkan gambar yang tidak sesuai dengan iklan untuk menarik perhatian para konsumen untuk membeli barang yang dijualnya dan memiliki banyak keuntungan. Dengan cara ini mereka akan merugikan konsumennya.Kata Kunci: Hukum Islam, Iklan, Jual Beli Online. AbstractThis research was conducted with the aim of knowing to know the online buying and selling process conducted by ARS Shop in accordance with Islamic law and to know the marketing system of goods carried out in the online ASR Shop. This research uses a type of field reserch, this type of research is classified as quantitative with the research approach used is: sociological. The source of this research data source is the Act, business owners, consumers. Furthermore, the methods of data collection used are: interviews, observations, and documentation. While the data management and analysis techniques carried out is by 1 stage, namely: 1). Data management, presentation of data withdrawal conclusions. The results of this study show that there are irregularities that do not comply with Islamic law due to dishonesty from business owners and do not meet the pillars and requirements of islamic sharia teachings themselves, As well as the purpose of Owner ARS shop to market images that do not fit the advertisement to attract the attention of consumers to buy goods that he sells and have many advantages. This way they will harm their consumersKeywords: Advertising, Islamic Law, Online Buying and Selling.
TINJAUAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI GADAI SAWAH Sutriani Sutriani; Andi Safriani; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15590

Abstract

AbstrakWanprestasi gadai sawah di Desa Lambarese terjadi karena salah satu pemicunya adalah si pemilik sawah tidak jujur di awal perjanjian bahwasanya sawah tersebut banyak pihak  yang menggadai dan serifikat dari sawah tersebut telah di gadaikan di Bank. Proses dalam pelaksanaan transaksi gadai sawah  di desa Lambarese antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) dengan kata lain prinsipnya sama dengan gadai sawah pada umumnya yang berlaku dikalangan masyarakat lain. Upaya masyarakat dalam melaksanakan gadai sawah di desa Lambarese yaitu: Musyawarah secara kekeluargaan, ketika tidak menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah dengan pemerintah setempat, ketika keduanya tidak menemukan titik temu maka masyarakat yang terlibat dalam gadai sawah tersebut mengajukannya kepengadilan. Di dalam KUHPer, perjanjian hutang piutang di golongkan sebagai perjanjian khusus. Perjanjian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lambarese dalam hal gadai sawah dilakukan secara tertulis.Kata Kunci: Gadai Sawah, Tinjauan Hukum, Wanprestasi. AbstractThe default of the paddy pawning in Lambarese Village occurred because one of the triggers was the dishonest owner of the rice field at the beginning of the agreement that many parties had pawned the rice field and the certificate of the rice field had been mortgaged at the Bank. The process of implementing a rice field pawning transaction in Lambarese village between the pawner (rahin) and the recipient of the pawning (murtahin) in other words, the principle is the same as the paddy pawn transaction in general which applies among other communities. The efforts of the community in implementing rice field pawning in Lambarese village are: Family discussion, when they do not find a common ground, a discussion is held with the local government, when the two do not find common ground, the community involved in the pawnshop submits it to court. In the Criminal Code, accounts payable agreement is classified as a special agreement. The agreement made by the people of Lambarese Village in the case of a rice field pawn is done in writing.Keywords: Default, Legal Review, Pawn of Rice
KEDUDUKAN BARANG LELANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Riska Alfiana; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10944

Abstract

AbstrakPelaksanaan lelang terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa selama ini tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan, jurusita dan panitia lelang yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan. Dalam pandangan Hukum Islam barang lelang yang di rampas untuk negara yaitu barang yang digunakan dalam tindak pidana, hukumnya boleh karena penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian hak. Kata Kunci : Barang Lelang, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Islam. AbstractThe auction of goods used in the theft crime carried out by the Gowa District Attorney hasn’t been effective. This is caused by the length of time required by the Prosecutor's Office, the bailiff and the auction committee involved in the process of completing an auction of the spoils. In view of Islamic Law, auctioned goods seized for the state are goods used in criminal acts, the law may be because the confiscation carried out by the state can be justified by the Shari'a because the confiscation is in order to realize the common interests of all people and in the context of returning rights.Keywords: Auction Items, Criminal Crimes, Islamic Law.
KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API A. Rahmani Samsul; Hasta Sukidi; Supardin Supardin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21879

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan untuk mengetahui perbuatan Melanggar hukum Pidana dalam Penyalahgunaan Senjata Api yang di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan yuridis.Adapun sumber data di penelitian ini ialah Hakim Militer dan Oditur Militer disertai Undang-Undang dan informasi media serta dari Al-Qur’an. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan menelusuri buku yang berkaitan dengan observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap kasus Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar norma atau aturan yang mendasar dari seorang Prajurit TNI. Maka penyelesaian perkara akan ditangani langsung oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang akan menyelidiki terlebih dahulu dan menggolongkan pelanggaran tersebut sebagai disiplin Militer atau Tindak Pidana Militer dan selanjutnya akan diproses melalui persidangan dalam rana peradilan Militer XIV. Implikasi dari penelitian ini adalah Prajurit TNI seharusnya mematuhi aturan yang berlaku pada setiap peraturan yang diterapkan pada lingkungan Militer. Dalam Penyalahgunaan senjata Api seperti ini akan membuat masyarakat menjadi takut kepada seorang Prajurit TNI dan membuat nama baik seorang Prajurit TNI tercoreng.Kata Kunci: Aturan, Senjata api, Yuridis AbstractThe main problem of this research is is to determine the criminal settlement process carried out by TNI soldiers and to find out the acts of violating the criminal law in the misuse of firearms which are reviewed from the perspective of Islamic law. This research includes field research or descriptive qualitative field research with the research approach used is normative and juridical. The sources of data in this study are Military Judges and Military Prosecutors accompanied by laws and media information as well as from the Qur'an. By using the data collection method used is reading and browsing books related to observation, interviews and documentation, the results of this study explain the views of Islamic law on the case of the misuse of firearms by TNI soldiers who violate the basic norms or rules of a TNI soldier. Then the settlement of the case will be handled directly by the Superior with the Right to Punish (Ankum) who will investigate first and classify the violation as a Military discipline or Military Crime and will then be processed through a trial in the military court XIV. The implication of this research is that TNI soldiers should obey the rules that apply to every regulation applied to the military environment. In the misuse of firearms like this, people will be afraid of a TNI soldier and tarnish the good name of a TNI soldier.Keywords: Rules, Firearms, Juridical

Page 3 of 40 | Total Record : 395

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue